PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2013 - 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA TENGAH, Menimbang

: a. bahwa keragaman potensi alam, suku, agama, seni dan budaya maupun peninggalan sejarah dan purbakala merupakan modal pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Halmahera Tengah perlu dibina dan dikembangkan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kelestarian dan mutu lingkungan hidup; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013 – 2023;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara 1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125); Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HALMAHERA TENGAH dan BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2013 – 2023.

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. 5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. 10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. 11. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata. 13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 15. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas

3

umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. 16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun yang memuat rumusan pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan Pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, Usaha Pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan Kepariwisataan secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. 17. Rencana Detail Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKPP adalah kebijakan pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata yang berisi rencana alokasi pemanfaatan, sistem prasarana dan sarana serta persyaratan teknik pengembangan kawasan. 18. Rencana Teknik Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah Rencana Opersional Pengembangan Obyek dana Daya Tarik Wisata yang berisi rencana tapak/tata letak bangunan, prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas umum.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH Pasal 2 (1) Pembangunan Kepariwisataan daerah meliputi: a. Destinasi Pariwisata; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; dan d. Kelembagaan Kepariwisataan. (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA. (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. asas; b. visi; c. misi; d. tujuan; e. sasaran; dan f. arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2023.

4

BAB III ASAS, TUJUAN, SASARAN, VISI DAN MISI Pasal 3 RIPPARDA sebagai berdasarkan asas : a. manfaat; b. keseimbangan; c. kelestarian; d. keterpaduan; dan e. berkelanjutan.

pedoman

Pembangunan

Kepariwisataan

Daerah

diselenggarakan

Pasal 4 Tujuan penyusunan dan penetapan RIPPARDA yaitu : a. memberikan arahan kegiatan pengembangan Kepariwisataan Daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; b. mewujudkan produk Pariwisata sesuai karakteristik kawasan dan sosiokultur masyarakat dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan pendapatan asli daerah; dan c. mengembangkan kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata daerah yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Pasal 5 Sasaran penyusunan dan penetapan RIPPARDA adalah : a. meningkatnya kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mendorong pertumbuhan jumlah kunjungan Wisatawan; b. meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan Daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan; dan c. tersusunnya instrumen bagi kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan pengembangan Pariwisata Daerah. Pasal 6 Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Halmahera Tengah sebagai Daerah tujuan Pariwisata yang unggul, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal, mempercepat pembangunan Daerah dan kesejahteraan rakyat.

5

Pasal 7 Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah : a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat; b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara; c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; d. Organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan; e. memupuk rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; f. mengembangkan kebudayaan Daerah serta kebanggan identitas Daerah; g. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam; h. memelihara ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan dalam masyarakat; i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah; dan j. mengembangkan Kepariwisataan Daerah agar mampu berperan mendukung keberadaan provinsi Maluku Utara sebagai daerah tujuan wisata. BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 7 Kedudukan RIPPARDA adalah : a. merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Maluku Utara; b. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan c. sebagai pedoman bagi perencanaan pengembangan Pariwisata Daerah. Pasal 8 Fungsi RIPPARDA yaitu : 1. sebagai pedoman dalam penyusunan RDKPP dan RTOW serta pengaturan mengenai perizinan terhadap kegiatan/usaha dibidang Kepariwisataan; dan 2. sebagai pedoman dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan/usaha di bidang Kepariwisataan.

6

BAB V WILAYAH DAN JANGKA WAKTU Pasal 9 Wilayah perencanaan dalam RIPPARDA adalah wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Pasal 10 Jangka waktu RIPPARDA adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Bagian Pertama Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pasal 11 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi : a. mengembangkan kawasan Pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan; b. mengembangkan kualitas produk Wisata sesuai kondisi yang diharapkan dalam sapta pesona dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; c. meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta menejemen dan kualitas sumber daya manusia; d. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pariwisata; e. mengembangkan obyek dan Daya Tarik Wisata agar mampu menjadi salah satu unggulan obyek dan Daya Tarik Wisata di daerah Propinsi Maluku utara; dan f. mengembangkan pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisata. Bagian Kedua Strategi Pengembangan Pariwisata Pasal 12 Strategi Pembangunan Kepariwisataan Daerah terdiri dari : a. penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata; b. pengembangan produk Pariwisata ; c. pengembangan Pasar Pariwisata. d. pengembangan industri Pariwisata; dan e. pengembangan kelembagaan Pariwisata.

7

Paragraf 1 Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Pasal 13 (1) Penetapan kawasan pengembangan Pariwisata dimaksud Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini ditentukan berdasarkan karakteristik sumber daya Pariwisata. (2) Penetapan kawasan pengembangan Pariwisata meliputi : a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Pantai; b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Tirta; dan c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Desa Kerajinan dan dengan memperhatikan fungsi lingkungan. (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari kawasan – kawasan pariwisata yang telah ditetapkan. (4) Selain Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Buatan dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan dengan memperhatikan fungsi lingkungan. Pasal 14 (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata di pantai dengan mendayagunakan keindahan alam pantai, hasil budidaya pantai dan laut serta kegiatan sesuai karakteristik alam pantai dan kegiatan budaya berdasarkan sosiokultural masyarakat. (2) Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Pantai berada di pantai Pulau Uta, Pulau Moor, Pulau Sayafi dan Liwo serta Pantai Nusliko. (3) Kawasan Pemanfaatan Kawasan Pengembangan Pariwisata Pantai diarahkan pada : a. Pantai Pulau Uta di kecamatan Pulau Gebe sebagai pengembangan Wisata bahari, perikanan, olahraga air, penangkaran penyu dan kepiting kenari; b. Pantai Pulau Moor di kecamatan Pulau Gebe sebagai pengembangan Wisata bahari, perikanan dan olahraga air; c. Pantai Pulau Sayafi dan Liwo di kecamatan Patani Utara sebagai pengembangan Wisata bahari, perikanan dan olahraga air; d. Pantai Nusliko di kecamatan Weda sebagai pengembangan Wisata bahari, perikanan dan olahraga air; e. Pantai Baiwole di kecamatan Weda Utara sebagai pengembangan Wisata bahari dan perikanan; f. Pantai Pantura Gebe di kecamatan Pulau Gebe sebagai pengembangan Wisata bahari, perikanan dan olahraga air; g. Pantai Umera di kecamatan Patani sebagai pengembangan Wisata bahari, perikanan dan olahraga air; dan h. Pantai Sawai Itepo di kecamatan Weda Tengah sebagai pengembangan kegiatan diving dan snorkling.

8

Pasal 15 (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Tirta sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah kawasan yang di peruntukkan bagi pengembangan pariwisata di air, alam sungai dan waduk dengan mendayagunakan keindahan alam serta kegiatan sesuai karakteristiknya. karakteristik alam pegunungan dan kegiatan budaya berdasarkan sosio kultural masyarakat. (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Tirta berada di waduk Kobe Kulo, Air terjun Moreala dan air terjun batu putih. (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pengembangan Pariwisata Tirta di arahkan pada : a. Waduk Kobe Kulo sebagai pengembangan kawasan marina, diving, dan rekreasi air; b. Air Terjun Moreala sebagai pengembangan kawasan marina, diving, dan rekreasi air; dan c. Air Terjun Batu Putih sebagai pengembangan kawasan marina, diving, dan rekreasi air. Pasal 16 (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Desa Kerajinan dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang di peruntukkan bagi pengembangan pariwisata di desa kerajinan dan budaya dengan mendayagunakan kerajinan dan budaya berdasarkan sosiokultur masyarakat. (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Desa Kerajinan dan budaya berada di Desa Nusliko dan Desa were. (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pengembangan Pariwisata Desa kerajinan dan budaya di arahkan pada peningkatan kualitas, daya tarik dan pemasaran kerajinan meliputi : a. desa Nusliko dan desa Were di kecamatan Weda; b. desa Sagea di kecamatan Weda Utara; c. desa Kobe di kecamatan Weda Tengah; d. desa Wailegi, desa Kipae, dan desa Yeisowo di Kecamatan Patani; dan e. desa Umera (Kecamatan Pulau Gebe). Pasal 17 Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini tergambar pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9

Paragraf 2 Pengembangan Produk Pariwisata Pasal 18 (1) Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komponen Produk Pariwisata sesuai karakteristik kawasan dan sosiokultur masyarakat. (2) Pengembangan Produk Pariwisata meliputi obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata, Usaha Jasa Pariwisata, Sarana dan Prasarana, Jalur Perjalanan Wisata, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Kesadaran Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan. Pasal 19 Pengembangan obyek dan Daya Tarik Wisata diarahkan pada pemanfaatan kawasan pengembangan Pariwisata serta diutamakan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya. Pasal 20 Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata diarahkan pada : a. peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan; dan b. membentuk suasana lingkungan yang memiliki ciri khas dan jati diri Daerah. Pasal 21 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata diarahkan pada peningkatan penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata. Pasal 22 Pengembangan Sarana dan Prasarana diarahkan pada peningkatan penyediaan jaringan jalan, listrik, air, telekomunikasi, tempat peribadatan dan fasilitas umum. Pasal 23 Pengembangan Jalur Perjalanan Wisata diarahkan pada peningkatan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pencapaian ke obyek wisata sebagai satu kesatuan daerah tujuan wisata Kabupaten Halmahera Tengah.

10

Pasal 24 (1) Pengembangan Kelembagaan diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen, profesionalisme, dan dukungan masyarakat. (2) Pengembangan Kelembagaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Pasal 25 (1) Pengembangan sumber daya Manusia di arahkan pada upaya mempersiapkan, menciptakan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melayani kegiatan pariwisata, memiliki wawasan dan orientasi jangka panjang terhadap perkembangan pariwisata. (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Pasal 26 (1) Pengembangan Kesadaran Masyarakat diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya sapta pesona. (2) Pengembangan Kesadaran Masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Pasal 27 Pengembangan pariwisata wajib memperhatikan Kelestarian Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Paragraf 3 Pengembangan Pasar Pariwisata Pasal 28 Pengembangan Pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c meliputi pengembangan Pola Wisata dan pengembangan Promosi Wisata yang didasarkan pada kecenderungan pasar, potensi dan daya dukung. Pasal 29 Pengembangan Pola Wisata diarahkan pada upaya peningkatan kualitas, penyesuaian dan penganekaragaman.

11

Pasal 30 (1) Pengembangan Promosi Wisata diarahkan pada upaya meningkatkan kunjungan Wisata melalui pemeliharaan pasar yang sudah ada dan perluasan jangkauan pasar. (2) Pengembangan Promosi Wisata dilaksanakan melalui pengembangan teknologi promosi dan pemilihan sasaran yang tepat meliputi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. BAB VII PELAKSANAN DAN PENGENDALIAN Pasal 31 Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata. Pasal 32 (1) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan penertiban terhadap pelaksanaan RIPPARDA dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui kewenangan perizinan. (2) Pengaturan mengenai perizinan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri. BAB VIII PEMANFAATAN RUANG Pasal 33 (1) Pemanfaatan ruang ke dalam setiap Kawasan Pengembangan pariwisata diatur lebih lanjut dengan RDKPP oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD. (2) Obyek dan Daya Tarik Wisata diatur lebih lanjut dengan RTOW oleh Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan. BAB IX PENINJAUAN KEMBALI RIPPARDA Pasal 34 (1) RIPPARDA dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyempurnaan paling lama setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Penyempurnaan RIPPARDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Ditetapkan di Weda Pada Tanggal 20 Agustus 2013 BUPATI HALMAHERA TENGAH

M. AL YASIN ALI Diundangkan di Weda Pada Tanggal 5 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Ir. BASRI AMAL, MM NIP : 195909151986031023 LEMBARAN DAERAH NOMOR........SERI D

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2013

13

PENJELASAN ATAS PERATURAN DEARAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH I.

II.

UMUM Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisatan Nasional. Sumber – sumber potensi kepariwisataan yang berupa obyek dan daya tarik wisata, kekayaan budaya, alam, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan fasilitas pendukung lainya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan Daerah. Modal dasar tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatlan pendapatan Daerah, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Derah serta memupuk rasa cinta budaya tanah air. Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti seluas – uasnya merupakan hal penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Daerah. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan asas manfaat yaitu bahwa pemanfaatan potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan dilakukan secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Huruf b Yang dimaksud dengan asas keseimbangan yaitu penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan semua fungsi baik manusia maupun kelestarian lingkungan hidup.

14

Huruf c Yang dimaksud dengan asas kelestarian yaitu penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah juga diarahkan untuk melestarikan kebudayaan Daerah, nilai budaya serta nilai moral positif yang terkandung didalamnya dan daya tarik wisata serta mendukung pengembangan kepariwisataan. Huruf d Yang dimaksud dengan asas keterpaduan yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh. Huruf e Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan yaitu menegakkan prinsip pemberdayaan dan pelestarian fungsi lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan secara ekonomis. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Sapta Pesona adalah Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17

15

Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR.....

16

17