BUPATI HALMAHERA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA TENGAH, Menimbang :
a.
b.
c.
d.
Mengingat:
1. 2.
3.
4.
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.; bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Peraturan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420); Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
5.
6. 7.
8.
9.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, DAN Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Dan BUPATI HALMAHERA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2011 – 2031 BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
4.
5.
6. 7. 8.
9.
10. 11. 12.
13.
14. 15. 16.
17. 18.
19.
20.
21.
22.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
23. Pusat kegiatan lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 24. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL. 25. Pusat pelayanan kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 27. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negra, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 28. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 29. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan 30. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, 31. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 32. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang. 33. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Halmahera Tengah dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 2 Penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi sumberdaya laut, pertanian, pertambangan dan pariwisata dengan tetap mewujudkan keharmonisan lingkungan alam dan buatan, serta keserasian antar wilayah dan sektor.
Bagian Kedua Kebijakan penataan ruang Pasal 3 Kebijakan penataan ruang Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri atas: a. pengembangan sektor Potensial secara berkelanjutan; b. peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas publik; c. pemerataan pembangunan; d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup; e. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; f. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung; dan g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 4 (1) Strategi pengembangan sektor potensial secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, terdiri atas: a. mengembangkan kawasan budidaya perkotaan yang didasarkan atas pertimbangan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan dan pembangunan dan pengembangan fisik perkotaan; b. mengembangan sumberdaya alam hutan untuk peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan; c. meningkatan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada pada kawasan yang memiliki limitasi dan kendala dalam daya dukung wilayah yang sangat terbatas dengan silvikultur sesuai dengan kondisi setempat dan pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam; d. mengembangkan kawasan pertanian pangan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan secara optimal; e. mengembangkan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi; f. mengembangkan kawasan budidaya pertanian pangan lahan kering pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan lainnya. g. mengembangkan kawasan perkebunan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan perkebunan (tanaman tahunan dan tanaman semusim) dengan jenis komuditi pala, kelapa, cengkeh, kopi, jambu, mente, kelapa sawit, nilam dan lain-lain; h. mengembangkan kawasan peternakan terutama wilayah yang memiliki lokasi transmigrasi, pusat-pusat permukiman di perdesaan dan pusat pengembangan peternakan yang meliputi desa sosowomo;
i.
mengembangkan kawasan budidaya perikanan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan budidaya ikan karang, udang, rumput laut, dan lainnya; j. mengembangan kawasan budidaya perikanan wajib memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara lestari; k. mengembangan kawasan pertambangan pada wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan; l. mengembangkan industri besar dan kecil yang sudah ada, serta mengembangkan industri besar dan menengah baru untuk mengolah bahan baku yang berasal dari hasil pertambangan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan hasil hutan; dan m. mengembangkan pariwisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di seluruh obyek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. (2) Strategi peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, terdiri atas : a. mengembangkan sistem kota-kota dengan meningkatkan prasarana dan infrastruktur perkotaan; b. meningkatkan akses pelayanan jaringan jalan antar pusat-pusat perdesaan serta kawasan potensial pariwisata; c. mengembangkan sistem kota-kota dengan meningkatkan prasarana dan infrastruktur perkotaan; d. meningkatkan pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi darat; e. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi laut dan mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah, terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan kawasan; f. mengembangkan dan peningkatan kualitas transportasi udara; g. mengembangkan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi yaitu pada kawasan perkotaan hingga pusat-pusat perdesaan; h. mengembangkan prasarana energi dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi yang ada, dan mengembangkan pembangkit listrik tenaga air; pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga uap dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya pada kawasan terisolir; i. mengembangkan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategi; j. mengembangkan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; k. mengarahkan pengembangan sumberdaya air untuk mendukung pengembangan kegiatan pertanian; l. memenuhi kebutuhan air baku bagi penyedia air untuk keperluan pengairan, air minum dan air industri. (3) Strategi pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c, terdiri atas :
a. b.
c. d.
e.
f. g. h.
mempercepat terbentuknya struktur ruang sesuai arahan rencana pengembangan pusat-pusat perkotaan dan sistem prasarana wilayah; mengembangkan kawasan perkotaan yang serasi dan seimbang dengan kawasan belakangnya melalui penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan memperhatikan kepadatan penduduk yang lebih merata bagi seluruh bagian wilayah; mendorong terciptanya tata kaitan antara sentra penghasil sumberdaya alam dengan pusat pengumpul dan pengolah sumberdaya alam; menciptakan pola ruang kawasan perkotaan yang menjamin keseimbangan ekosistem kota melalui penyediaan ruang terbuka hijau dengan proporsi 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan yang diatur lebih lanjut dalam rencana detail kawasan perkotaan; mempertahankan dan meningkatkan produktifitas sektor primer dan meningkatkan pengembangan sektor sekunder dan tersier, terutama sebagai proses penambahan nilai sumberdaya alam lokal; meningkatkan produktifitas subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan peternakan; meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perdesaan untuk mengembangkan budidaya perdesaan; mengembangkan kawasan agropolitan sebagai upaya peningkatan ekonomi kawasan perdesaan yang efektif, efisien dan menyeluruh.
(4) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d, terdiri atas : a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi; b. memulihkan dan mempertahankan ekosistem perairan umum pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; c. mitigasi bencana alam serta melakukan rehabilitasi (pemulihan) terhadap dampak bencana alam; d. memantapkan kawasan hutan lindung melalui pengendalian di lapangan; e. memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahanya terutama berkaitan dengan fungsi hidrologi untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah; f. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah aliran sungai (das) sesuai dengan kondisi ekosistemnya; g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara ekosistemnya; h. merehabilitasi dan menkonservasi fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan; i. melindungi kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam; j. melindungi dan menjaga kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti gerakan tanah (longsoran), runtuhan, banjir bandang dan hempasan gelombang pasang (tsunami); k. melindungi kawasan yang berfungsi melestarikan fungsi badan perairan dan kerusakan oleh kegiatan budidaya, termasuk sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota; l. melindungi kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun menjaga peninggalan sejarah dan budaya khas; m. melindungi pulau-pulau kecil agar tetap lestari; n. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang pemanfaatan ruangnya telah berubah menjadi kawasan budidaya; o. mencegah kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; p. memantau terhadap pelaksanaan kegiatan yang diizinkan pada hutan lindung seperti kegiatan penelitian, kegiatan eksplorasi mineral, batubara dan penelitian air tanah, mitigasi bencana alam agar tidak mengganggu fungsi lindung; q. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai; r. mengendalikan kegiatan di sekitar sempadan pantai; s. mengembalikan fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan; t. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; u. mengendalikan kegiatan yang telah ada di sekitar sungai; v. mengamankan daerah aliran sungai; w. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sekitar danau dan rawa yang dapat mengganggu fungsi danau dan rawa; mengendalikan kegiatan yang telah ada di sekitar danau dan rawa; dan x. mengamankan daerah hulu. (5) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e, terdiri atas : a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; c. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; d. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan e. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman. (6) Strategi pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, terdiri atas : a. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang terdiri atas: kawasan taman nasional, cagar alam, cagar budaya, serta kawasan-kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana; dan
b. memantapkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung dalam pelestarian lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan atau budaya bangsa dapat dipertahankan. (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g, terdiri atas : a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan. b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan. c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas : a. Pusat-pusat kegiatan; b. Sistem jaringan prasarana utama; dan c. Sistem jaringan prasarana lainnya (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan Pasal 6 (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a terdiri atas: a. PKWp; b. PKL; c. PKLp; d. PPK; dan e. PPL.
(2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Weda. (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kecamatan Patani Desa Kipae, Kecamatan Pulau Gebe Desa Kapaleo,dan Kecamatan Weda Tengah Desa Lelilef. (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Desa Wairoro. (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Kawasan Perkotaan Kobe di Kecamatan Weda Tengah; b. Kawasan Perkotaan Sagea dan Mesa di Kecamatan Weda Utara; c. Kawasan Perkotaan Loleo di Kecamatan Weda Selatan; d. Kawasan Perkotaan Banemo di Kecamatan Patani Barat; dan e. Kawasan Perkotaan Tepeleo dan Peniti di Kecamatan Patani Utara. (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan; b. Desa Gemaf dan Desa Waleh Kecamatan Weda Utara; c. Desa Moreala Kecamatan Patani Barat; d. Desa Masure Dan Desa Sakam Kecamatan Patani Utara; dan e. Desa Kacepi dan Umera Kecamatan Pulau Gebe. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 7 (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Sistem jaringan transportasi darat; b. Sistem jaringan transportasi laut; dan c. Sistem jaringan transportasi udara. (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Sistem Transportasi Darat Pasal 8 (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan b. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan. (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu ruas jalan Weda-Payahe. b. Jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri atas : 1. Ruas jalan Weda-Sagea; 2. Ruas jalan Weda-Mafa; dan 3. Ruas jalan Sagea-Gotowasi. c. Jaringan jalan kolektor primer K4 yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri atas : 1. Ruas jalan Sagea – Patani; dan 2. Ruas jalan lingkar Pulau Gebe. d. Jaringan jalan kolektor sekunder terdiri dari ruas jalan Patani-Piniti-Sakam-Bicoli
e. Jaringan jalan lokal dan / atau lingkungan terdiri atas: ruas jalan dalam wilayah ibukota kabupaten, kecamatan dan desa. (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Terminal penumpang tipe B terdapat di Weda; dan b. Terminal penumpang tipe C terdapat di Wairoro, Lelilef, dan Patani. (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Trayek angkutan barang, meliputi sofifi – Weda – Wairoro; dan b. Trayek angkutan barang, meliputi Weda – Lelilef – Patani. (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. lintas penyeberangan Bitung-Ternate -Patani-Gebe-Raja Ampat-Sorong; b. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas : 1. Pelabuhan penyebrangan Patani; dan 2. Pelabuhan penyebrangan Pulau Gebe. Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 9 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi : a. Tatanan kepelabuhanan; dan b. Alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas : 1. Pelabuhan Weda di Kecamatan Weda 2. Pelabuhan Sepo di Kecamatan Weda Utara; 3. Pelabuhan Patani di Kecamatan Patani; 4. Pelabuhan Masure di Kecamatan Patani utara; dan 5. Pelabuhan Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe. b. Terminal Khusus, terdiri atas : 1. Terminal Khusus Lelilef di Kecamatan Weda Tengah; dan 2. Terminal Khusus P. Gebe di Kecamatan P.Gebe. (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu alur pelayaran nasional, yang terdiri atas : a. Weda-Bisui-Tidore-Ternate-Bitung PP; b. Weda-Patani-Gebe-Kab. Raja Ampat-Sorong PP; c. Ternate-Tidore-Gita-kayoa-Bisui-Mafa-Weda-Mesa-Benemo-Patani-Gebe-KabareYabekaki-Sawnek-Sorong PP; d. Ternate-Patani-Buli PP; dan e. Ternate-Dama-Wayabula-Daruba-Bere-bere-Wasile-Lolasita-Wayamli-Buli-BicoliPeniti-Gemia-Gebe –P. Gag- P.Pam-Saonek-Sorong PP.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 10 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. Tatanan kebandarudaraan; dan b. Ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Bandar udara pengumpan, yang terdiri atas : a. Bandar Udara Weda di Kecamatan Weda; b. Bandar Udara Tapeleo di Kecamatan Patani Utara; dan c. Bandar Udara Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe. (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundangan. Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 11 (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. Sistem jaringan energi; b. Sistem jaringan telekomunikasi; c. Sistem jaringan sumber daya air; dan d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan. (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 12 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi. (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kota Weda, Kecamatan Weda Selatan, Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Patani, P. Umiyal(Yoi) dan Pulau Gebe; b. pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di Kecamatan Weda Utara, Weda Tengah, Patani Utara dan Pulau Gebe (Umiyal); c. pembangkit listrik Tenaga Gelombang (PLTGL), terdapat di Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara;
d. pembangkit listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Weda Utara dan Kecamatan Patani Utara; e. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terdapat di Desa Nusliko Kecamatan Weda;dan f. pengembangan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), terdapat di Kecamatan Weda Tengah. (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas : a. gardu induk, terdapat di Weda, Patani dan Mafa (Kab. Halsel); b. jaringan Saluran Udara Tegangan menengah, yang menghubungkan; 1. Weda dengan Weda Selatan dan Weda Utara; dan 2. Patani dengan Patani Utara dan Patani Barat. Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 13 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Sistem jaringan kabel; dan b. Sistem jaringan nirkabel. (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jaringan stasiun telepon otomat (STO) dengan mengikuti pola pengembangan jaringan jalan. (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas; a. Sistem telekomunikasi nir-kabel didukung dengan menara penerima dan pemancar yang ditempatkan di seluruh wilayah Kecamatan, berupa tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama; b. Jaringan Mikro Digital di wilayah Kabupaten tersebar di seluruh wilayah Kecamatan; dan c. Pengembangan sistem radio lokal dan nasional dikembangkan di Kota Weda. Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 14 (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. wilayah sungai strategis nasional; b. wilayah sungai kabupaten; c. daerah Irigasi; d. prasarana air baku untuk air bersih; e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan f. sistem pengendalian banjir. (2) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wilayah Sungai Halmahera Selatan. (3) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
(4) (5)
(6) (7)
a. Sungai, yaitu Sungai Kobe, Sungai Sagea, Sungai Fidi, Sungai Moreala, Sungai Roti, Sungai Tilope, Sungai Waleh, dan Sungai Dote; dan b. Situ yaitu situ Telaga Nusliko dan Telaga Moreala di Kecamatan Weda dan danau sagea di Kecamatan Weda Utara. Daerah irigasi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi atas Daerah Irigasi Wairoro dan Kobe. Prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di Sungai Fidi dan Telaga Moriala Kecamatan Weda, Sungai Sagea Kecamatan Weda Utara, Sungai Air Jaton Kecamatan Weda Selatan, Sungai Moncele Kecamatan Patani, Sungai Lololimdi, Sungai Woyo Gemia, Sungai Peniti Kecamatan Patani Utara dan Sungai Niwisia Kecamatan Pulau Gebe. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui sistem jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. Penyesuaian dimensi saluran dengan luas area tangkapan; b. Pembuatan sodetan pada daerah potensi banjir; c. Pembuatan waduk atau embung untuk mengatur debit sungai; dan d. Pembuatan check dum di bagian hulu sungai. Paragraf 4 Sistem prasarana pengelolaan lingkungan Pasal 15
(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Sistem jaringan persampahan; b. Sistem jaringan air minum; c. Sistem jaringan drainase; d. Jalur evakuasi bencana; dan e. Sistem jaringan air limbah (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas: pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan perjalanan serta pengelolaan akhir di Tempat Pembuangan Akhir; b. Pengembangan lokasi TPS diarahkan di desa Wairoro indah, Weda, Sagea, Banemo, Kipae, Tepeleo, Peniti dan Kapaleo; dan c. Pengembangan Lokasi TPA Sanitary Land Fill Kota Weda diarahkan di Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah. (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan; b. pembangunan bangunan pengambilan air pada sumber air baku seperti Sungai Fidi dan Telaga Moriala Kecamatan Weda, Sungai Sagea Kecamatan Weda Utara, Sungai Air Jaton Kecamatan Weda Selatan, Sungai Moncele Kecamatan Patani,Sungai Lololimdi, Sungai Woyo Gemia, SungaiKali Peniti Kecamatan Patani Utara dan Sungai Niwisia KecamatanPulau Gebe; c. pembangunan instalasi pengolah air bersih; dan
d. pembangunan bangunan penyimpan air. (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan drainase alamiah berupa sungai kecil. (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. sistem tangki septik (on septik); dan b. sistem komunal (off site). (6) Rencana pengelolaan air limbah meliputi : a. pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan metode kolam aerasi; b. pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang diarahkan di Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah. BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi : a. rencana kawasan lindung; dan b. rencana kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 17 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian dan cagar budaya; e. kawasan rawan bencana alam; f. kawasan lindung geologi. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 18 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdapat di Kecamatan Weda, Weda Selatan, Weda Tengah, Weda Utara, dan Kecamatan Pulau Gebe, dengan luas kurang lebih 17.876,07 Ha.
Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 19 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu, terdapat di kawasan Telaga Nusliko: Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 20 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas : a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau/waduk; dan d. kawasan sekitar mata air. (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh tepian pantai Laut Halmahera pada wilyah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan ketentuan : a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilyah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan ketentuan : a. sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pe rmu kim an; dan b. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sepadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter. (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Weda dan Kecamatan Patani Barat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 50 meter dari badan air danau. (5) Kawasan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan dengan ketentuan besar kecilnya debit air dalam radius maksimal 200 meter. Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 21 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas : a. kawasan suaka alam; b. kawasan suaka alam laut; c. kawasan suaka margasatwa; d. kawasan pantai berhutan bakau; dan
e. kawasan taman nasional. (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan suaka alam nasional Aketajawe terdapat di Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah; (3) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan terumbu karang terdapat seluruh Wilayah Kecamatan; dan b. kawasan padang lamun di Desa Sidanga, Desa Loleo, Desa Fidi Jaya, Desa Nurweda, Desa Mesa dan Desa Umiyal. (4) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. kawasan suaka margasatwa Pulau Jiew yang terdapat di Kecamatan Patani Utara; dan b. kawasan suaka margasatwa Gua Bokimaruru di Kecamatan Weda Utara. (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat disepanjang pesisir di Desa Loleo, Desa Nusliko, Nurweda, Desa Sidanga, Desa Fidi Jaya, Desa Waleh, Desa Fritu, Desa Mesa, Desa Dote, Desa Kapaleo dan Desa Kacepi Desa Yondeleu, Desa Yeisowo, Desa Sibenpopo dan Sakam. (6) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah yaitu kawasan taman nasional Aketajawe. Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 22 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan tanah longsor; b. kawasan rawan gelombang pasang; dan c. kawasan rawan banjir. (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Patani, Patani Utara, Weda, Weda Selatan, Weda Tengah, dan Weda Utara. (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Weda Tengah dan Kecamatan Weda Selatan. (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah. Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi Pasal 23 (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas : a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a.
kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang yang terdapat di sepanjang Pantai Halamahera Tengah, khususnya Kawasan Pantai sekitar Tilope dan Kobe; dan b. kawasan rawan gempa bumi sekitar Patani dan Paniti , di sebelah utara Dote dan Banema dan di perbukitan sebelah barat laut Kobe dan Kota Weda. (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan imbuhan air tanah, berupa cekungan air tanah yang terdapat di cekungan air tanah Sagea, cekungan air tanah Patani dan cekungan air tanah Mafa. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 24 Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b, terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 25 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas : a. kawasan hutan produksi terbatas; b. kawasan hutan produksi tetap; dan c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Desa kluting jaya, tilope, Waleh, Yeke, Sagea, Fritu, Gemaf, Lelilef, Loleo, Wairoro, Sakam, Piniti, Tepeleo, Gemia, Patani Banemo, Moreala, Sibenpopo, Dote, pulau gebe dan Pulau Umiyal dengan luasan kurang lebih 60.343,12 Ha. (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Kobe, Nurweda, Fidi Jaya, Were, Nusliko, Sosowomo, Tilope, dan Kluting Jaya dengan luasan kurang lebih 15.961,34 Ha. (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Desa Piniti, Tepeleo, Gemia, Kipae, Wailegi, Banemo, Moreala, Waleh, Kobe, Nurweda, Fidi Jaya dan Desa Were dengan luasan kurang lebih 21.969,17 Ha.
Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Pasal 26 Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdapat di Desa Dote, Desa Yeke dan Desa Mesa Kecamatan Weda Utara, Desa Masure Kecamatan Patani Utara. Paragraf 3 Kawasan Pertanian
Pasal 27 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura; c. kawasan peruntukan perkebunan; dan d. kawasan peruntukan peternakan. (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Weda Utara, Weda Selatan, Weda Tengah, Patani Barat dan Patani Utara. (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan potensinya. (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Weda Utara dan Kecamatan Patani Utara; dan b. kawasan peruntukan cengkeh, pala, kakao, kelapa, dan vanilla terdapat di Kecamatan Patani Utara dan Patani Barat. (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh wilayah kecamatan. (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Weda Utara, Weda Selatan, Weda Tengah, Patani Barat, dan Patani Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 3.609,25 Ha. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 28 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan c. kawasan pengolahan ikan. (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh wilayah perairan laut Halmahera.
(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan P. Gebe, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan Weda, Kecamatan Weda Selatan, Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara. (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Pulau Gebe. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 29 (1) kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri atas kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan luasan kurang lebih 102.717,04 Ha. (2) kawasan pertambangan mineral bukan logam dikembangkan Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Selatan dan Kecamatan Weda Utara dan Kecamatan P. Gebe. (3) kawasan pertambangan nikel dan tambang kobalt dikembangkan di Kecamatan Weda Tengah, Kecamatan Weda Utara, Kecamatan P. Gebe dan Kecamatan Patani. (4) kawasan pertambangan emas dikembangkan di Kecamatan Weda Selatan. (5) kawasan pertambangan batu bara di Kecamatan Patani Utara. (6) kawasan pertambangan mangan di Kecamatan Pulau Gebe. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, terdiri atas : a. kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukan industri sedang; dan c. kawasan peruntukan industri rumah tangga. (2) Kawasan industry besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan industri pengolahan nikel dikembangkan di Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah dan Pulau Gebe, dengan luasan kurang lebih 538,41 Ha. (3) Kawasan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kawasan industri pengolahan Kelapa sawit dikembangkan di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara; dan b. kawasan industri pengolahan ikan dikembangkan di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe. (4) Kawasan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kawasan industri pengolahan tebu dikembangkan di Desa Kobe Kecamatan Weda Tengah; b. kawasan indutri pengolahan minyak pala dikembangkan di Desa Yondeleu Kecamatan Patani; dan c. kawasan indutri pengolahan kelapa dikembangkan di Desa Nur Weda Kecamatan Weda, Desa Tilope Kecamatan Weda Selatan dan Desa Sakam Kecamatan Patani Utara.
Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan c. kawasan peruntukan pariwisata buatan. (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Weda dan Kecamatan Patani. (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. wisata Alam dikembangkan di desa Sagea Kecamatan Weda Utara, Talaga Nusliko, Talaga Moreala berada di Kecamatan Weda; b. wisata Pantai dikembangkan di Pulau Gebe dan Pulau Moor; c. wisata Bahari di kembangkan di desa Nusliko Kecamatan Weda, desa Kobe Kecamatan Weda Tengah, Tanjung Ngolopopo di Kecamatan Patani, desa Mesa Kecamatan Weda Utara, Pulau Sayafi Kecamatan Patani Utara; dan d. kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kota Weda, Desa Lelilef dan di Desa Wairoro Indah. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 32 (1) kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h berupa permukiman di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. (2) kawasan permukiman perkotaan dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan diluar dari kawasan lindung dan kawasan rawan bencana,
dengan luasan kurang lebih 4.210,49 Ha. Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainya
Pasal 33 (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i terdiri atas : a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan b. kawasan peruntukan transmigrasi. (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kawasan Perdagangan dan Jasa lokal diarahkan pada Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Kegiatan Lokal promosi terdapat di Wairoro, Sagea, Tepeleo, Banemo, Peniti dan Gebe;
b. kawasan perdagangan dan jasa regional diarahkan pada pusat yang melayani seluruh wilayah kabupaten serta sebagian provinsi yang terdapat di kawasan Kota Weda dan Kawasan Patani; dan c. kawasan perdagangan dan jasa nasional dan internasional diarahkan pada kawasan lelilef sebagai pusat kegiatan kawasan industri nikel. (3) Kawasan peruntukan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Desa Waleh, Dote kecamatan Weda Utara, Desa Sibenpopo kecamatan Patani Barat dan Desa Sakam Kecamatan Patani Utara, dengan luasan kurang lebih 520,41 Ha. BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 34 (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten terdiri atas : a. kawasan Strategis Nasional; b. kawasan Strategis Provinsi; dan c. kawasan Strategis Kabupaten. (2)
Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 35
Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, berupa, Kawasan perbatsan laut RI Pulau Jiuw yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan. Pasal 36 Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan Weda dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan Ekonomi; dan b. kawasan Pulau Gebe yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Pasal 37 (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. kawasan Kota Weda, meliputi Kecamatan Weda; b. kawasan Kota Terpadu Mandiri meliputi Kecamatan Weda Tengah; c. kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Weda Selatan; dan d. kawasan Industri Nikel meliputi Kecamatan Weda Tengah dan Kecamatan Pulau Gebe. (3) kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan sentra budaya, meliputi Kecamatan Weda dan
Kecamatan Patani. (4) kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan pariwisata, meliputi Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Utara,
Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Utara, dan Kecamatan Pulau Gebe. (5) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu kawasan Taman Nasional Aketajawe, meliputi Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 38 (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 (1)
(2)
(3)
Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan. Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 40 (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 41 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas : 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 42 (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43 (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri atas : a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan d. izin mendirikan bangunan; (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 44 (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan atau membatasi kegiatan dalam penataan ruang. (2) Ketentuan insentif sebagamana dimakud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut : a. Dalam mengembangkan pusat kawasan strategis, ketentuan insentif yang diterapkan, terdiri atas : 1. pembentukan badan pengelola untuk mengembangkan kawasan strategis sebagai prioritas; 2. memberi kemudahan perizinan bagi pengembang dalam rangka pembangunan di kawasan strategis; dan/atau 3. promosi kawasan strategis guna menarik investor. b. Dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder, insentif yang diberikan terdiri atas : 1. pembangunan akses menuju kawasan; 2. memberikan kemudahan perizinan; dan/atau 3. pemberian pelayanan jaringan prasarana dan sarana kawasan. c. Dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa, insentif yang diberikan terdiri atas : 1. pengurangan biaya perizinan dan kemudahan pajak bumi dan bangunan; dan/atau 2. Penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah; d. Dalam mengembangkan kawasan industri, insentif yang diberikan terdiri atas : 1. penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah; 2. pengadaan infrastruktur oleh pemerintah; 3. bantuan dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan; 4. kemudahan dalam proses perijinan; dan/atau 5. pengurangan biaya perijinan dan kekuatan hukum untuk mengendalikan gangguan/ pencemaran. (3) Ketentuan disinsentif sebagamana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut : a. Dalam mengendalikan perkembangan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, terutama pada wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, disinsentif yang diberikan adalah, terdiri atas :
1. 2. 3.
b.
c.
d.
e.
tidak dikeluarkan izin lokasi baru; tidak dibangun akses jalan baru; dan/atau tidak dibangun jaringan prasarana baru terutama prasarana vital yang meliputi DAM, bendungan, jembatan, pelabuhan/bandara, pemancar elektronik. Dalam mengendalikan perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, disinsentif yang diberikan, terdiri atas : 1. pengenaan retribusi perubahan guna lahan; 2. kewajiban penyediaan pelayanan umum pada lokasi yang sama atau lokasi yang lain; 3. kewajiban membayar development impact fees; dan/atau 4. pembatasan KDB dan KLB lebih rendah dari yang telah ditetapkan bagi kawasan tertentu. Dalam mengendalikan perkembangan di sekitar pusat kota, disinsentif yang diberikan terdiri atas : 1. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di bagian wilayah lain; dan/atau 2. pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi publik seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Dalam mengendalikan perkembangan kawasan industri, disinsentif yang diberikan adalah berupa kekuatan hukum untuk mencabut izin operasional industri tersebut dengan terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis. Dalam mengembangkan ruang terbuka hijau,disinsentif yang diberikan terdiri atas : 1. penetapan hukum yang jelas bagi pelanggaran pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau; dan/atau 2. pengenaan pajak yang lebih tinggi pada lahan-lahan yang dialokasikan bagi ruang terbuka hijau. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 45
(1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Pasal 46 (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif. Pasal 47 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 48 (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama
antar sektor/antar daerahbidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 49 Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. b. c. d.
berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan; menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 50
(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah . (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang. Pasal 51 (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku. (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat. Pasal 52 (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 53 Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi: a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum Pasal 54 (1) pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 55 Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan pada tahap: a. perencanaan tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 56 Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa : a. Masukan mengenai : 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepso rencana tata ruang; dan 5. penentuan rencana tata ruang. b. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Pasal 57 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsure masyarakat dalam pemafaatan ruang; c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang; d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan local dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; e. peningkatan efisiensi, efektifitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan local serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan. Pasal 58 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 59 (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 60 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pasal 61 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang didaerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 62 (1) RTRW Kabupaten Halmahera Tengah ini dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 - 2031 dan album peta dengan skala 1:50.000. (2) Buku RTRW Kabupaten Halmahera Tengah dan album peta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 63 RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi : a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kota dan kecamatan, serta keserasian antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan g. penataan ruang wilayah kota. Pasal 64 (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65 (1)
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 (1)
(2)
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
Ditetapkan di Weda pada tanggal ................ tahun …....
BUPATI HALMAHERA TENGAH
M. AL YASIN ALI
Diundangkan di Weda pada tanggal.............................20...... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
IR. BASRI AMAL, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ........................ NOMOR
