SALINAN
SALINAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan; b. bahwa penanggulangan bencana merupakan hal mendesak yang
perlu
segera
diatur
dan
dilembagakan
satuan
organisasi yang menyelenggarakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
1
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
13
Tahun
Daerah-daerah
1950
tentang
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang
Nomor
Perimbangan Keuangan
33
Tahun
2004
tentang
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
2
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 13. Peraturan
PresidenNomor
1
Tahun
2007
tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Bupati adalah Bupati Sragen. 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sragen. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 9. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sragen. 10. Inspektorat Sragen.
Kabupaten
adalah
Inspektorat
Kabupaten
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen. 12. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Sragen. 13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. 14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Sragen. 15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen. 16. Kecamatan Sragen.
adalah
kecamatan
di
wilayah
Kabupaten
17. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen. 18. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Sragen.
4
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen. 20. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu. 21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkatUPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sragen. 23. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Sragen. 24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II POLA ORGANISASI Pasal 2 (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen terdiri atas: a. DPRD. b. Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Sekretariat Bupati;
Daerah
termasuk didalamnya
Staf
Ahli
b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Kabupaten; d. Dinas Daerah, yang terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum; 4. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5. Dinas Sosial;
5
6. Dinas Pertanian; 7. Dinas Peternakan dan Perikanan; 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 11. Dinas Perdagangan; 12. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. e. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kepegawaian Daerah; 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 4. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan; 7. Badan Lingkungan Hidup; 8. Kantor Ketahanan Pangan; 9. Kantor Perpustakaan Daerah; 10. Kantor Arsip dan Dokumentasi; 11. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen; 12. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong. f. Lembaga Lain; 1. Badan Pelaksana Penyuluhan; 2. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Kantor Pengelola Data Elektronik; g. Satuan Polisi Pamong Praja; h. Kecamatan; dan i. Kelurahan; (3) Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD dan pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk UPTB.
6
(4) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat
Daerah
mempunyai
membantu
Bupati
dalam
mengkoordinasikan Lembaga
Teknis
menyusun
Sekretariat Daerah,
tugas DPRD,
Satpol
PP,
dan
kewajiban
kebijakan Dinas
dan
Daerah,
Lembaga
lain,
Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. (3) Sekretariat kewajiban
Daerah
dalam
sebagaimana
melaksanakan dimaksud
tugas
dan
ayat
(2)
pada
menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga lain, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa; c. pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
Pemerintahan Daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi: 1. Bagian Pemerintahan dan Pertanahan, membawahi:
7
a) Subbagian Tata Pemerintahan Umum; b) Subbagian Pemerintahan Desa; c) Subbagian Pertanahan. 2. Bagian Hukum, membawahi: a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b) Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; c) Subbagian Bantuan Hukum. 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahi: a) Subbagian Peranan Perempuan; b) Subbagian Bina Organisasi Perempuan; c) Subbagian
Pendataan
dan
Evaluasi
Kualitas
Perempuan. c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 1. Bagian Pembangunan, membawahi: a) Subbagian Bina Program; b) Subbagian Pengendalian, Pelaksanaan Pembangunan; c) Subbagian Pelaporan. 2. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi: a) Subbagian Bina Perekonomian; b) Subbagian Bina Produksi Daerah; c) Subbagian Lingkungan Hidup. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a) Subbagian Agama dan Kerohanian; b) Subbagian Pendidikan; c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 1. Bagian Umum, membawahi: a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi. 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi: a) Subbagian Kelembagaan; b) Subbagian Ketatalaksanaan; c) Subbagian Kepegawaian. 3.
Bagian Humas dan Protokol, membawahi: a) Subbagian Pengumpulan Informasi; b) Subbagian Pemberitaan dan Pembinaan Radio Siaran Publik Lokal; c) Subbagian Protokol.
8
e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Asisten-asisten sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (3) Bagian-bagian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. (5) Bagan
Organisasi
Sekretariat
Daerah
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV STAF AHLI BUPATI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 5 (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidangnya, bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara
administratif
dikoordinasikan
oleh
Sekretaris
Daerah. (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas: a. membantu Bupati dalam melaksanakan pengkajian, penyampaian hasil pemikiran, serta saran pada bidang tertentu
berdasarkan
keahliannya,
sebagai
bahan
pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian
analisis
permasalahan
sesuai
bidang
tugasnya; b. pengkoordinasian dengan Satuan Kerja terkait melalui Sekretaris Daerah. (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Staf Ahli I Bidang Hukum dan Politik;
9
b. Staf Ahli II Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli III Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; e. Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan. (5) Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V SEKRETARIAT DPRD Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris
DPRD
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta menggoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan; d. Penyediaan
dan
pengkoordinasian
tenaga
ahli
yang
diperlukan oleh DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Sekretariat
DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi
10
Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi: 1. Subbagian Rapat dan Risalah; 2. Subbagian Perundang-undangan; 3. Subbagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan. c. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi : 1. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian-bagian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. (4) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
III
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI INSPEKTORAT Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 8 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. (2) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
11
(3) Inspektorat dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Inspektur; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum; 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Aparatur, dan
Kesatuan
Bangsa,
Politik,
dan
Perlindungan
Masyarakat membawahi: 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Aparatur; 3. Seksi Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. d. Inspektur
Pembantu
Bidang
Kesejahteraan
Sosial,
membawahi: 1. Seksi Pendidikan, Agama, dan Budaya; 2. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; 3. Seksi Kesehatan Masyarakat. e. Inspektur Pembangunan,
Pembantu dan
Bidang
Pemukiman
Perekonomian,
Prasarana
Daerah,
membawahi: 1. Seksi Pembangunan Daerah, Kelurahan, dan Desa; 2. Seksi Perekonomian; 3. Seksi Pemukiman Prasarana Daerah. f. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Kekayaan, dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahi:
12
1. Seksi Pendapatan Daerah; 2. Seksi Kekayaan dan Badan Usaha Milik Daerah; 3. Seksi Keuangan dan Peralatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjwab kepada Inspektur. (3) Inspektur-inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok berada dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Inspektur. (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII DINAS DAERAH Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 10 (1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
13
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pendidikan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Dinas
Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi: 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi: 1. Seksi TK, SD, TKLB, SDLB; 2. Seksi SMP, SMPLB; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi: 1. Seksi SMA dan SMALB; 2. Seksi SMK; 3. Seksi Sarana dan Prasaran Pendidikan Menengah. e. Bidang Non Formal, Olah raga dan Seni Pelajar, membawahi: 1. Seksi Olah Raga dan Seni Pelajar; 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan; 3. Seksi
Pendidikan
Usia
Dini
dan
Pendidikan
Masyarakat. f. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahi: 1. Seksi Tenaga Pendidik PAUD, TK/SD/SLB; 2. Seksi Tenaga Pendidik SMP, SMA, SMK; 3. Seksi Tenaga Kependidikan. g. UPTD. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
14
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang
Sekretaris
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan
Organisasi
Dinas
Pendidikan
Sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 12 (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas
Kesehatan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
15
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Dinas
Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 13 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi: 1. Seksi Upaya Kesehatan Anak dan Lansia; 2. Seksi Upaya Kesehatan Ibu; 3. Seksi Gizi. d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar; 2. Seksi Upaya Kesehatan Khusus dan Rujukan; 3. Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan. e. Bidang Promosi Kesehatan dan Kemitraan Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Promosi Kesehatan; 2. Seksi Upaya Kesehatan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat; 3. Seksi Pembiyaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. f. Bidang
Pencegahan,
Pemberantasan
Penyakit,
dan
Penyehatan Lingkungan, membawahi: 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB; 2. Seksi Pengendalian Penyakit; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
16
berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
VI
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 14 (1) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas
Pekerjaan
Umum
mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan
dalam
bidang
pekerjaan umum. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17
(4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 15 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Cipta Karya, membawahi: 1. Seksi Gedung dan Perumahan Pemerintah; 2. Seksi Perumahan dan Permukiman; 3. Seksi Penataan Lingkungan. d. Bidang Bina Marga, membawahi: 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; 3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan/Jembatan e. Bidang Pengairan, membawahi: 1. Seksi Operasi, Pengairan;
Pertambangan
Pemeliharaan,
dan
dan
Energi,
Pemberdayaan
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan; 3. Seksi Pertambangan dan Energi. f. Bidang Perencanaan Teknik dan Pengaturan Tata Ruang, membawahi: 1. Seksi Perencanaan Teknis; 2. Seksi Pengaturan Tata Ruang; 3. Seksi Pengendali Mutu. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
18
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 16 (1) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Dinas
yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asa otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
teknis
bidang
perindustrian,
koperasi, dan usaha mikro kecil menengah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
19
d. pelaksanaan
tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 17 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Industri, membawahi: 1. Seksi Agro Industri dan Hasil Hutan; 2. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan; 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka Industri. d. Bidang Koperasi, membawahi: 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi. e. Bidang Lembaga Keuangan Mikro, membawahi: 1. Seksi Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan Mikro; 2. Seksi Permodalan Lembaga Keuangan Mikro; 3. Seksi Pendataan Lembaga Keuangan Mikro. f. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah; 2. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3. Seksi Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
20
berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas
Perindustrian, Koperasi, dan
Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
VIII
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Dinas Sosial Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 18 (1) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang sosial. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21
(4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 19 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial,terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial; 2. SeksiPemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; 3. Seksi Kesetiakawanan Sosial, Keperintisan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
dan
d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi: 1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Anak dan Lansia; 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila dan Korban Narkotika Psikotropika Zat Adiktif. e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi: 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; 3. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Pengumpulan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
dan
f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi: 1. Seksi Pengembangan dan Pengkajian Kesejahteraan Sosial; 2. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Kelembagaan; 3. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Sosial. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
22
berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Sosial Sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
IX
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Dinas Pertanian Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 20 (1) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas
Pertanian
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
23
(4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
24
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 21 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub BagianUmum dan Kepegawaian. c. Bidang Produksi Padi, Tanaman,membawahi:
Palawija
dan
Perlindungan
1. Seksi Padi; 2. Seksi Palawija; 3. Seksi Perlindungan Tanaman. d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi: 1. Seksi Buah-buahan; 2. Seksi Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka; 3. Seksi Pembibitan Hortikultura. e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi: 1. Seksi Perizinan dan Permodalan; 2. Seksi Pemasaran Hasil; 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian. f. Bidang Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Sarana Produksi, membawahi: 1. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan; 2. Seksi Pengelolaan Air; 3. Seksi Sarana produksi. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
25
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
X
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Dinas Peternakan dan Perikanan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 22 (1) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas
bertanggung
yang
jawab
berkedudukan
kepada
Bupati
di
bawah
melalui
dan
Sekretaris
Daerah. (2) Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan
dalam
bidang
peternakan dan perikanan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan perikanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
26
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian. c. Bidang Produksi Peternakan, membawahi: 1. Seksi Budidaya Peternakan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; 3. Seksi Perbibitan Peternakan. d. Bidang Produksi Perikanan, membawahi: 1. Seksi Perikanan Budidaya; 2. Seksi Perikanan Tangkap; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan. e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi: 1. Seksi Pencegahan Hewan;
dan
Pemberantasan
Penyakit
2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. f. Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan, membawahi: 1. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan; 2. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan; 3. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
27
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan
Organisasi
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 24 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunika dan Informatika. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas perhubunga, Komunikasi dan
Informatika,
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
teknis
bidang
perhubungan,
komunikasi, dan informatika, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang
perhubungan,
komunikasi,
dan
informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
28
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 25 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika,terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Lalu Lintas, membawahi: 1. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data. d. Bidang Angkutan, membawahi: 1. Seksi Teknik Terminal dan Perparkiran; 2. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan; 3. Seksi Teknik Angkutan. e. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi: 1. Seksi Penanggulangan Kecelakaan; 2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban; 3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas. f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi: 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi; 3. Seksi Monitoring dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
29
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 26 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris
Daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan
sipil,
sesuai
dengan
kebijakan
yang
ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
bidang
kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
30
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 27 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi: 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Pindah Datang; 3. Seksi Perkembangan Penduduk. d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan; 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian. e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan, membawahi: 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi; 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi; 3. Seksi Dokumen Kependudukan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
31
(6) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
XIII
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 28 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 29 (1) Susunan
Organisasi
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi:
32
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang
Pengelola
Pajak
dan
Retribusi
Daerah,
membawahi: 1. Seksi Pengelola Pajak Daerah; 2. Seksi Pengelola Retribusi Daerah; 3. Seksi Pendapatan lain-lain. d. Bidang Anggaran, membawahi: 1. Seksi Perencanaan Anggaran; 2. Seksi Analisa Anggaran; 3. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran. e. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset,membawahi: 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan; 2. Seksi Inventarisasi Aset Daerah; 3. Seksi Pemberdayaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset. f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,membawahi: 1. Seksi Pembebanan Belanja Langsung; 2. Seksi Pembebanan Belanja Tak Langsung; 3. Seksi Kas Daerah. g. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Intensifikasi PBB dan BPHTB; 2. Seksi Penerimaan dan Verifikasi PBB dan BPHTB; 3. Penagihan PBB dan BPHTB. h. UPTD; i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
33
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas Dinas Perdagangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 30 (1) Dinas
Perdagangan
oleh
seorang
Kepala
Dinas
yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perdagangan, menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 31 (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari: a. Kepala;
34
b. Sekretariat, membawahi: 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar; 2. Seksi Penerimaan dan Pelaporan Pasar; 3. Seksi Pemeliharaan dan Keamanan Pasar. d. Bidang Pembinaan Perdagangan, membawahi: 1. Seksi Pembinaan Perdagangan dan Jasa; 2. Seksi Pembinaan Distribusi; 3. Seksi Perlindungan Konsumen. e. Bidang Pengembangan Perdagangan,membawahi: 1. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Jasa; 2. Seksi Pengawasan Distribusi; 3. Seksi Bimbingan Usaha. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas yang bersangkutan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Bagan
Organisasi
Dinas
Perdagangan
Sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
35
Bagian Keduabelas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 32 (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
teknis
bidang
pariwisata,
kebudayaan, pemuda, dan olah raga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda
dan
Olah
Raga
diatur
lebih
lanjut
dengan
Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 33 (1) Susunan
Organisasi
Dinas
Pariwisata,
Kebudayaan,
Pemuda, dan Olah Raga, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan;
36
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, membawahi: 1. Seksi Promosi dan Usaha Pemasaran Pariwisata; 2. Seksi Kerjasama Pariwisata. d. Bidang Pengembangan daya Tarik dan Sarana Prasarana Pariwisata, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; 2. Seksi
Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Pariwisata. e. Bidang Seni Budaya, membawahi: 1. Seksi
Pengembangan
dan
Pelestarian
Seni
dan
Budaya; 2. SeksiSejarah, Kepurbakalaan, dan Nilai Tradisi; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya. f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi: 1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda; 2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olah Raga; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Pemuda. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas yang bersangkutan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Sebagaimana tercantum dalam Lampiran
37
XVI
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Daerah ini. Bagian Ketigabelas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 34 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas
bertanggung
yang
jawab
berkedudukan
kepada
Bupati
di
bawah
melalui
dan
Sekretaris
Daerah. (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi,
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan
terhadap
UPTD
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 35 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
38
c. Bidang
Pelatihan
dan
Produktifitas
Tenaga
Kerja,
membawahi: 1. Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja; 2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dan Pemagangan; 3. Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja. d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahi: 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri; 3. Seksi Perluasan Kerja. e. Bidang
Pembinaan
Perlindungan
Tenaga
Kerja,
membawahi: 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 2. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek; 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. f. Bidang Ketransmigrasian, membawahi: 1. Seksi Informasi dan Pengerahan Transmigrasi; 2. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi; 3. Seksi
Pemindahan
dan
Penaganan
Masalah
Transmigrasi. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
39
(7) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempatbelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 36 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas
bertanggung
yang
jawab
berkedudukan
kepada
Bupati
di
bawah
melalui
dan
Sekretaris
Daerah. (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan
urusan
mempunyai tugas
pemerintahan
di
bidang
Kehutanan dan Perkebunan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan; b. pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan; c. pembinaan terhadap UPTD Kehutanan dan Perkebunan; d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 37 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi:
40
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengembangan Usaha, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan; 2. Seksi Bimbingan Teknis dan Kelembagaan; 3. Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil Hutan. d. Bidang Pengembangan Produksi,membawahi: 1. Seksi Tanaman Semusim; 2. Seksi Tanaman Tahunan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi. e. Bidang
Perlindungan,
Rehabilitasi
dan
Konservasi,
membawahi: 1. Seksi Perlindungan dan Konservasi Lahan; 2. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial; 3. Seksi Pengelolaan Tumbuhan dan Satwa. f. Bidang Pengembangan Sumberdaya,membawahi: 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Pemetaan dan Tata Guna Kawasan. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala
Dinas yang bersangkutan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
41
(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan
Organisasi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelimabelas UPTD Pasal 38 (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai
wilayah
kerja
satu
atau
beberapa
kecamatan. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas. (3) Subbagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. (4) Pengaturan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai
nomenklatur,
jumlah
dan
jenis,
susunan
organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. BAB VIII LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 39 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tugas
melaksanakan
penyusunan
dan
mempunyai pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
42
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perencanaan bidang ekonomi; d. Perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya; e. Perencanaan bidang prasarana dan pengembangan wilayah; f. Penyelenggaraan statistik, pengendalian dn evaluasi; g. Penyelenggaraan sosialisasi; h. Pembinaan jabatan fungsional. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 40 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi, membawahi; 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; 2. Sub Bidang Pertanian. d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi: 1. Sub
Bidang
Pemerintahan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat; 2. Sub Bidang Sosial Budaya. e. Bidang
Prasarana
dan
Pengembangan
Wilayah,
membawahi: 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah; 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. f. Bidang
Statistik,
Pengendalian
dan
Evaluasi,
membawahi; 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
43
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Bagan
Organisasi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Badan Kepegawaian Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 41 (1) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan
Kepegawaian
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah; d. pengkoordinasian penyusunan kepegawaian daerah; e. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
kepegawaian daerah;
44
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
45
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi : 1. Subbagian Penyusunan Program ; 2. SubbagianKeuangan; 3. SubbagianUmum. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi: 1. Sub Bidang Perencanaan; 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai. d. Bidang Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, membawahi: 1. Sub Bidang Pengadaan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian. e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Kepegawaian, membawahi: 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 2. Sub Bidang Pemberhentian Kepegawaian. f. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, membawahi: 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
46
(6) Bagan
Organisasi
Badan
Kepegawaian
Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 43 (1) Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik,
dan
Perlindungan
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik,
dan
Perlindungan
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan Perlindungan Masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; b. pengkoordinasian penyusunan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 44 (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan;
47
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3. Sub BagianUmum dan Kepegawaian. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi: 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilu, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi, Etika, dan Pendidikan Politik. d. Bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa,membawahi: 1. Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Bangsa; 2. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan. e. Bidang Penanganan Masalah dan Perlindungan Masyarakat,membawahi: 1. Sub Bidang Analisa dan Strategi Potensi Konflik; 2. Sub Bidang Pencegahan, Penanganan Masalah, dan Perlindungan Masyarakat. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45
(1) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
48
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perizinandan penanaman modal; b. pengkoordinasian penyusunan teknis perizinandan penanaman modal; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinandan penanaman modal; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi
(1) Susunan
Pasal 46 Organisasi Badan Perizinan
Terpadu
dan
Penanaman Modal, terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi: 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, membawahi: 1. Subbidang Pelayanan KTP, KK, Akta Capil; 2. Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan. d. Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahi: 1. Subbidang Perizinan Indagkop dan Reklame; 2. Subbidang Perizinan Pertanian, Hub, PAR, SIUJK, K3. e. Bidang Perizinan Tertentu, membawahi: 1. Subbidang Perizinan Prinsip, Lokasi, IMB, HO; 2. Subbidang Perizinan Pendidikan dan Kesehatan. f. Bidang Penanaman Modal, membawahi: 1. Subbidang Perencanaan dan Promosi; 2. Subbidang Kerjasama dan Pengawasan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
49
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Bagan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 47 (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Badan
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Masyarakat, dan Desa menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan
teknis keluarga berencana ,
pemberdayaan masyarakat, dan desa; b. pengkoordinasian
penyusunan
teknis
keluarga
berencana,pemberdayaan, masyarakat, dan desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
50
(4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 48 (1)
Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi: 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera. d. Bidang Informasi Pengolahan Data dan Analisis Program, membawahi: 1. Sub Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga; 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Analisis Program. e. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahi: 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Desa; 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi: 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Prasarana Desa; 2. Sub Bidang Pengembangan Lingkungan dan Pemukiman. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
51
(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 49 (1) Badan
Pendidikan,
Pelatihan
dan
Penelitian,
Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan mempunyai
tugas
melaksanakan
pelaksanaan
kebijakan
daerah
di
penyusunan bidang
dan
Pendidikan
Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; b. pengkoordinasian penyusunan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; c. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengembangandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
52
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Diklat Ketrampilan Masyarakat, membawahi; 1. Sub Bidang Pelatihan; 2. Sub Bidang Hasil Pelatihan. d. Bidang Diklat Pegawai, membawahi; 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis. e. Bidang Penelitian Pengembangan, membawahi: 1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya; 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Teknologi. f. Bidang Sertifikasi dan Penempatan, membawahi: 1. Sub Bidang Sertifikasi; 2. Sub Bidang Penempatan. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
53
(7) Bagan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Badan Lingkungan Hidup Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 51 (1) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 52 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup, membawahi:
54
1. Sub Bidang Pengkajian Teknis Dampak Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup, membawahi: 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup. e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi: 1. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan; 2. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman. f. Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan, membawahi: 1. Sub Bidang Penataan Keindahan Kota dan Penerangan Jalan; 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Aset Khusus. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
55
Bagian Kedelapan UPTB Pasal 53 (1) UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai
wilayah
kerja
satu
atau
beberapa
kecamatan. (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan. (3) Subbagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB. (4) Pengaturan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Kantor Ketahanan Pangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 54 (1) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor
Ketahanan
Pangan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
bidang
ketahanan pangan; b. pengkoordinasian
penyusunan
teknis
ketahanan
pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
56
(4) Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 55 (1)
Susunan Organisasi Kantor
Ketahanan Pangan, terdiri
dari: a. Kepala Kantor. b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan Pangan; d. Seksi Distribusi Pangan; e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; f. (2)
Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(3)
Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(4)
Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Kantor Perpustakaan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 56
(1) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Kantor
Perpustakaan
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
bidang
perpustakaan daerah; b. pengkoordinasian penyusunan perpustakaan daerah;
57
c. pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perpustakaan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 57 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Kantor. b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; d. Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi; e. Seksi
Pembinaan,
Penelitian,
dan
Pengembangan
Perpustakaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (4) Bagan
Organisasi
Kantor
Perpustakaan
Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas Kantor Arsip dan Dokumentasi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 58 (1) Kantor Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
58
(2) Kantor
Arsip
dan
Dokumentasi
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Arsip dan Dokumentasi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Arsip dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang arsip dan dokumentasi; b. pengkoordinasian penyusunan arsip dan dokumentasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan dokumentasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran
tugas
dan
fungsi
Kantor
Arsip
dan
Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 59 (1) Susunan Organisasi Kantor
Arsip dan Dokumentasi,
terdiri dari: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Program dan Pengembangan Arsip; d. Seksi Pengelolaan dan Penyusutan Arsip; e. Seksi Dokumentasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (4) Bagan Organisasi Kantor Kantor Arsip dan Dokumentasi sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
XXVIII
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
59
Bagian Keduabelas Rumah Sakit Umum Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 60 (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris
Daerah. (2) Rumah
Sakit
Umum
Daerah
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit Umum Daerah
menyelenggarakan
fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum
kesehatan
sesuai
dengan
kebijakan
yang
atas
penyelenggaraan
ditetapkan Bupati; b. pemberian
dukungan
pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 61 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 terdiri atas: a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, merupakan RSUD tipe B yang berkedudukan di Kecamatan sragen; b. Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soeratno Gemolong,
merupakan RSUD tipe D yang berkedudukan di Kecamatan Gemolong.
60
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 62 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 terdiri dari: a. Direktur; b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari; 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari: a). Subbidang Pelayanan Medis dan Rujukan; b). Subbidang Pelayanan Penunjang; 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari: a). Subbidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; b). Subbidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan. 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan, terdiri dari: a). Subbidang
Pendidikan
Latihan
dan
Penelitian
Pengembangan; b). Subbidang Peningkatan Mutu dan Kerja Sama. c. Wakil Direktur Umum, terdiri dari: 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari: a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga; b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; c) Subbagian Perlengkapan. 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri dari: a) Subbagian Rekam Medis; b) Subbagian Teknologi Informasi dan Promosi; c) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 3. Bagian Keuangan, terdiri dari: a) Subbagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana; b) Subbagian Perbendaharaan; c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. d. Instalasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Wakil Direktur-wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian-bagian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
61
(4) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan. (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (6) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (8) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 63 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong, sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 terdiri dari: a. Direktur; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi-seksi, terdiri dari: 1. Seksi Pelayanan; 2. Seksi Keperawatan. d. Instalasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (5) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
62
BAB IX LEMBAGA LAIN Bagian Kesatu Badan Pelaksana Penyuluhan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 64 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana tugas
dan
fungsi
sebagai
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan
Pelaksana
Penyuluhan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian dalam arti luas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyuluhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam lingkup penyuluhan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penyuluhan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 65 (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.
63
c. Bidang Program Penyuluhan dan Perencanaan Evaluasi Pelaporan, membawahi: 1. Sub Bidang Program Penyuluhan; 2. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. d. Bidang
Kelembagaan
dan
Sumber
Daya
Manusia,
membawahi: 1. Sub Bidang Kelembagaan; 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia. e. Bidang Informasi dan Teknologi, membawahi: 1. Sub Bidang Informasi; 2. Sub Bidang Teknologi. f. UPTB. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpinoleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala
UPTB
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (7) Bagan
Organisasi
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
64
Bagian Kedua Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 66 (1) Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Milik Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Badan
Pemberdayaan
Usaha
Milik
Daerah
menyelenggarakan fungsi : a. perumusan
kebijakan
teknis
Pemberdayaan Usaha Milik Daerah
dalam
lingkup
sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 67 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan;
65
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pembinaan Perbankan Daerah, membawahi: 1. Sub Bidang Perbankan; 2. Sub Bidang Non Perbankan; d. Bidang Pembinaan Usaha Daerah, membawahi: 1. Sub Bidang Perusahaan Daerah; 2. Sub Bidang Non Perusahaan Daerah; e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha Derah, membawahi: 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha; 2. Sub Bidang Kerjasama Usaha. f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha
Milik
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga BPBD Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 68 (1) BPBD merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
66
(2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPBD menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
penanggulangan
teknis
bencana
daerah
dalam sesuai
lingkup dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penanggulangan bencana daerah; d. monitoring dan evaluasi dalam lingkup penanggulangan bencana daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 69 BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan BPBD tipe B. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 70 Susunan organisasi BPBD terdiri dari: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Paragraf 3 Kepala Pasal 71 (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah. (2) Kepala BPBD membawahi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
67
Paragraf 4 Unsur Pengarah Pasal 72 (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf
b
terdiri
dari
unsur
pemerintah
daerah
dan
masyarakat profesional. (2) Keanggotaan Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati. (3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
unsur
pengarah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 5 Unsur Pelaksana Pasal 73 (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri dari: a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan f.
Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. (4) Seksi-seksi sebagaimana pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Pelaksana. (5) Bagan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXXIII
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
68
Bagian Keempat Kantor Pengelola Data Elektronik Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 74 (1) Kantor
Pengelola
Data
Elektronik
merupakan
unsur
pelaksana tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor
Pengelola
Data
Elektronik
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Data Elektronik. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Kantor
Pengelola
Data
Elektronik,
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
bidang
pengelola data elektronik; b. pengkoordinasian penyusunan data elektronik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data elektronik; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Pengelola Data Elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 75 (1) Susunan Organisasi Kantor
Pengelola Data Elektronik,
terdiri dari: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengolahan Data; d. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data; e. Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
69
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor. (4) Bagan
Organisasi
sebagaimana
Kantor
tercantum
Pengelola dalam
Data
Elektronik
Lampiran
XXXIV
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB X SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 76 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan
menyelenggarakan
ketentraman
dan
ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; b. pelaksanaan
kebijakan
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. pelaksanaan
koordinasi
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan alat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
70
e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 77 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penyuluhan ; d. Seksi Operasi dan Pengendalian; e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (4) Bagan
Organisasi
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XI KECAMATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 78 (1) Kecamatan Perangkat
merupakan Daerah,
wilayah
kerja
dipimpin
oleh
Camat Camat
sebagai yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Camat
mempunyai
pemerintahan
yang
tugas
melaksanakan
dilimpahkan
oleh
kewenangan
Bupati
untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah.
71
(3) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat
yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan. h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 79 (1)
Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 1. Camat; 2. Sekretariat, membawahi : a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman, Masyarakat;
Ketertiban
dan
Perlindungan
5. Seksi Ekonomi Pembangunan; 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 7. Seksi Pelayanan Umum; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
72
(3) Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. (5) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XII KELURAHAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 80 (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jwab kepada Bupati melalui Camat. (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lurah mempunyai tugas: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana, lingkungan hidup;
fasilitas
umum
dan
f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya (5) Penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
73
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 81 (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari: a. Lurah; b. Sekretariat; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi
Keamanan,
Ketertiban,
dan
Perlindungan
Pembangunan
dan
Kesejahteraan
Masyarakat; e. Seksi
Ekonomi
Rakyat; f. Seksi Pelayanan Umum; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. (4) Bagan
Organisasi
Kelurahan
sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran XXXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB XIII ESELONISASI Pasal 82 Eselon jabatan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini: a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. b. Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merupakan jabatan struktural eselon IIb.
74
c. Kepala Kantor, Kepala Satpol PP, Camat, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris
pada
Badan,
Sekretaris
dan
Inspektur
Pembantu pada Inspektorat, merupakan jabatan struktural eselon IIIa. d. Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong, dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb. e. Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi pada BPBD, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Satpol PP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor, Kepala UPTD, dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa. f.
Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan,
Kepala
Seksi
pada
Kelurahan,
Kepala
Subbagian pada UPTD dan UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb. g. Kepala Lingkungan pada kelurahan merupakan jabatan setara jabatan struktural eselon V.
BAB XIV TATA KERJA Pasal 83 (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara
vertikal
dan
horizontal
sesuai
dengan
tugas
pokoknya masing-masing.
75
(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan
agar
mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Setiap
Kepala
Satuan
bertanggungjawab
Organisasi
memimpin
Perangkat
dan
Daerah
mengoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 84 (1) Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang melaksanakan tugas dan fungsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan penataan
tugas
Organisasi
sampai
dengan
Perangkat
dilaksanakanya
Daerah
berdasarkan
Peraturan Daerah ini. (3) Hak dan Kewajiban di bidang keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perjanjian antara Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak lain yang telah disetujui sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
76
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 85 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008tentang
Pola
Organisasi
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
10
Tahun
2008
tentang
Pola
Organisasi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat Kabupaten Sragen; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Daerah
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen; 6. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
77
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 86 Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 9 Maret 2015 BUPATI SRAGEN, Ttd+Cap AGUS FATCHURRAHMAN Diundangkan di Sragen pada tanggal 9 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Ttd+Cap TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Juli Wantoro, SH,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19660706 199203 1 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:(3/2015)
78
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN I. PENJELASAN UMUM Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus
dan
masyarakat
mengelola
daerah.
berbagai
Pemerintah
kepentingan, Daerah
dan
harus
kesejahteraan
mengoptimalkan
pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak bearti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi sendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomopr 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, maka dalam Implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan: 1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah; 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. Ketersediaan sumberdaya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.
79
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat Kabupaten Sragen dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat daerah, didalam Peraturan tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan skoring. Besaran skoring Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen nilainya 66 (enam puluh enam) dengan perhitungan variabel sebagai berikut : a. Jumlah penduduk 32 b. Luas wilayah 14 c. Jumlah APBD dengan nilai 20 Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi
Perangkat Daerah, didalam Peraturan tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan skoring. Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sesuai variabel nilainya66 (enam puluh enam) sehingga terdiri dari : 1. Sekretariat daerah, membawahi paling banyak 3 (tiga) Asisten; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas paling banyak 15 (Lima Belas), diluar Keuangan; 4. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh), diluar Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah. 5. Lembaga Lain. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
: Cukup jelas
Pasal 8
: Cukup jelas
Pasal 9
: Cukup jelas
80
Pasal 10
: Cukup jelas
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas
Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas
Pasal 15
: Cukup jelas
Pasal 16
: Cukup jelas
Pasal 17
: Cukup jelas
Pasal 18
: Cukup jelas
Pasal 19
: Cukup jelas
Pasal 20
: Cukup jelas
Pasal 21
: Cukup jelas
Pasal 22
: Cukup jelas
Pasal 23
: Cukup jelas
Pasal 24
: Cukup jelas
Pasal 25
: Cukup jelas
Pasal 26
: Cukup jelas
Pasal 27
: Cukup jelas
Pasal 28
: Cukup jelas
Pasal 29
: Cukup jelas
Pasal 30
: Cukup jelas
Pasal 31
: Cukup jelas
Pasal 32
: Cukup jelas
Pasal 33
: Cukup jelas
Pasal 34
: Cukup jelas
Pasal 35
: Cukup jelas
Pasal 36
: Cukup jelas
Pasal 37
: Cukup jelas
Pasal 38
: Cukup jelas
Pasal 39
: Cukup jelas
Pasal 40
: Cukup jelas
Pasal 41
: Cukup jelas
Pasal 42
: Cukup jelas
Pasal 43
: Cukup jelas
Pasal 44
: Cukup jelas
Pasal 45
: Cukup jelas
Pasal 46
: Cukup jelas
Pasal 47
: Cukup jelas
Pasal 48
: Cukup jelas
Pasal 49
: Cukup jelas
Pasal 50
: Cukup jelas
Pasal 51
: Cukup jelas
81
Pasal 52
: Cukup jelas
Pasal 53
: Cukup jelas
Pasal 54
: Cukup jelas
Pasal 55
: Cukup jelas
Pasal 66
: Cukup jelas
Pasal 57
: Cukup jelas
Pasal 58
: Cukup jelas
Pasal 59
: Cukup jelas
Pasal 60
: Cukup jelas
Pasal 61
: Cukup jelas
Pasal 62
: Cukup jelas
Pasal 63
: Cukup jelas
Pasal 64
: Cukup jelas
Pasal 65
: Cukup jelas
Pasal 66
: Cukup jelas
Pasal 67
: Cukup jelas
Pasal 68
: Cukup jelas
Pasal 69
: Cukup jelas
Pasal 70
: Cukup jelas
Pasal 71
: Cukup jelas
Pasal 72
: Cukup jelas
Pasal 73
: Cukup jelas
Pasal 74
: Cukup jelas
Pasal 75
: Cukup jelas
Pasal 76
: Cukup jelas
Pasal 77
: Cukup jelas
Pasal 78
: Cukup jelas
Pasal 79
: Cukup jelas
Pasal 80
: Cukup jelas
Pasal 81
: Cukup jelas
Pasal 82
: Cukup jelas
Pasal 83
: Cukup jelas
Pasal 84
: Cukup jelas
Pasal 85
: Cukup jelas
Pasal 86
: Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3
82
BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .
BUPATI WAKIL BUPATI INSTANSI VERTIKAL
DPRD
DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN
SEKRETARIAT DAERAH
INSPEKTORAT
LEMBAGA LAIN LEMBAGA NON STRUKTURAL
1. Badan Pelaksana Penyuluhan 2. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Kantor Pengelola Data Elektronik
13. 14.
Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Dinas Sosial Dinas Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Komunikasi, danInformatika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Dinas Perdagangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
15.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Keterangan :
----------------------------- : ---------------- :
Garis Komando Garis Koordinasi
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DINAS DAERAH
DESA
BADAN 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 4. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa 6. BadanPendidikanLatihan dan Penelitian Pengembangan 7. Badan Lingkungan Hidup
SATPOL PP
SEKRETARIAT DPRD
KANTOR 1. Kantor Ketahanan Pangan 2. Kantor Perpustakaan Daerah 3. Kantor Arsip dan Dokumentasi RUMAH SAKIT UMUM 1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong
BUPATI SRAGEN, TTD
KECAMATAN KELURAHAN
AGUS FATCHUR RAHMAN
83
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN BUPATI
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH (II/A) STAF AHLI BUPATI 1. Staf Ahli I Bidang Hukum dan Politik 2. Staf Ahli II Bidang Pemerintahan 3. Staf Ahli III Bidang Pembangunan 4. Staf Ahli IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia 5. Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan
ASISTEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (II/B)
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN PERTANAHAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
SUB BAGIAN PERANAN PEREMPUAN
SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN DOKUMENTASI HUKUM
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN PERTANAHAN
SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
BINA ORGANISASI PEREMPUAN SUB BAGIAN PENDATAAN DAN EVALUASI KUALITAS PEREMPUAN
ASISTEN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT B) BAGIAN PEMBANGUNAN
ADMINISTRASI UMUM (II/B)
BAGIAN
BAGIAN
SUMBER DAYA ALAM
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN BINA PROGRAM
SUB BAGIAN BINA PEREKONOMI AN
SUB BAGIAN AGAMA DAN KEROHANIAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN BINA PRODUKSI DAERAH
SUB BAGIAN PENDIDIKAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN PELAPORAN
SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB BAGIAN KESEJAHTERAA N MASYARAKAT
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNI KASI
BAGIAN
BAGIAN
ORGANISASI & KEPEGAWAIAN
HUMAS DAN PROTOKOL
SUB BAGIAN PENGUMPULAN INFORMASI
SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PEMBERITAAN DAN PEMBINAAN RADIO SIARAN PUBLIK LOKAL
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN PROTOKOL
KETATALAKSANAAN
KEPEGAWAIAN
BUPATI SRAGEN, TTD
AGUS FATCHUR RAHMAN
84
CANGAN
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN PIMPINAN DPRD
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .
SEKRETARIS II/B
TENAGA AHLI BAGIAN
BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM
RAPAT DAN RISALAH
SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BAGIAN
DOKUMENTASI HUKUM DAN PERPUSTAKAAN
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
85
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN INSPEKTUR
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT
IRBAN.BIDANG
PEMERINTAHAN, APARATUR DAN KESBANGPOLLINMAS
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
APARATUR
SEKSI
KESBANGPOLLINMAS
IRBAN. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
ADMINISTRASI DAN UMUM
IRBAN. BIDANG
PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN KIMPRASDA
SEKSI
SEKSI
PENDIDIKAN, AGAMA DAN BUDAYA
PEMBANGUNAN DAERAH/KELURAHAN DESA
SEKSI
SEKSI
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PEREKONOMIAN
SEKSI
SEKSI
KIMPRASDA
KESEHATAN MASYARAKAT
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
IRBAN. BIDANG PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN BUMD
SEKSI
PENDAPATAN DAERAH
SEKSI
KEKAYAAN DAN BUMD
SEKSI KEUANGAN DAN PERALATAN
BUPATI SRAGEN, KELOMPOK JABATAN
TTD
FUNGSIONAL AGUS FATCHUR RAHMAN
86
BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG
PENDIDIKAN DASAR
BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH
BIDANG
NON FORMAL, OLAHRAGA, DAN SENI PELAJAR
SEKSI
SEKSI
SEKSI
TK, SD, TKLB, SDLB
SMA DAN SMALB
OLAH RAGA, DAN SENI PELAJAR
SEKSI
PENDIDIKAN KESETARAAN
SEKSI SMP, SMPLB
SMK
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM
KEUANGAN
BIDANG
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKSI TENAGA PENDIDIK PAUD, TK / SD / SLB
SEKSI TENAGA PENDIDIK SMP, SMA, SMK
SEKSI
SEKSI
PENDIDIKAN USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
TENAGA KEPENDIDIKAN
BUPATI SRAGEN, 20 UPTD KECAMATAN
4 UPTD SKB
TTD
87 AGUS FATCHUR RAHMAN
BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, & PELAPORAN
BIDANG
KESEHATAN KELUARGA
SEKSI UPAYA KESEHATAN ANAK
DAN LANSIA
SEKSI
UPAYA KESEHATAN IBU
SEKSI GIZI
BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN KEMITRAAN KESEHATAN
BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI
SEKSI
PROMOSI KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN DASAR
SEKSI UPAYA KESEHATAN INSTITUSI DAN PEMBERDAYAAN
SEKSI UPAYA KESEHATAN KHUSUS DAN RUJUKAN
MASYARAKAT
SEKSI
SEKSI
FARMAMI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KLB
SEKSI
PENGENDALIAN PENYAKIT
SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
BUPATI SRAGEN, UPTD
UPTD
26 UPTD
INSTALASI FARMASI KABUPATEN
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
PUSKESMAS
TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
88
BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG
CIPTA KARYA
SEKSI GEDUNG DAN PERUMAHAN PEMERINTAH
SEKSI
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
SEKSI
PENATAAN LINGKUNGAN
UPTD PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG
BINA MARGA
SEKSI
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN
SEKSI
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JEMBATAN
SEKSI
PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN JALAN / JEMBATAN
UPTD PERALATAN BERAT DAN ANGKUTAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
BIDANG
PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PERENCANAAN TEKNIK DAN PENGATURAN TATA RUANG
SEKSI OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN PEMBERDAYAAN PENGAIRAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PENGAIRAN
SEKSI
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
4 UPTD PU
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI
PENGATURAN TATA RUANG
SEKSI
PENGENDALI MUTU
4 UPTD WADUK DAN IRIGASI
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
89
LAMPIRAN VIII
ERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGENNOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG INDUSTRI
SEKSI
AGRO INDUSTRI DAN HASIL HUTAN
SEKSI
BIDANG KOPERASI
SEKSI
KELEMBAGAAN KOPERASI
SEKSI
INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN
PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI
SEKSI
SEKSI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRO, DAN ANEKA INDUSTRI
BIDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SEKSI PERMODALAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SEKSI
PENDATAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
SEKSI FASILITASI MIKRO, KECIL, MENENGAH
SEKSI
PERMODALAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
BUPATI SRAGEN, 20 UPTD
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR
TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
90
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
SEKSI KESETIAKAWANAN SOSIAL KEPERINTISAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
BIDANG
BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
PENGEMBANGAN SOSIAL
BIDANG
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
SUB BAGIAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL, ANAK DAN LANSIA
BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA
PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI
SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN
PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT
SEKSI JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGUMPULAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL
SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA, DAN KORBAN NAPZA
UPTD
4 UPTD
UPTD
PENITIPAN BAYI/ANAK
EKS PEMBANTU BUPATI
PANTI ASUHAN PEMDA
SEKSI PENYULUHAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN
SEKSI
PENGEMBANGAN PELAYANAN SOSIAL
BUPATI SRAGEN, TTD
PANTI ASUHAN PEMDA
-
PANTI ASUHAN PEMDA
-
AGUS FATCHUR RAHMAN
91
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG PRODUKSI PADI, PALAWIJA DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
SEKSI PADI
SEKSI PALAWIJA
SEKSI
PERLINDUNGAN TANAMAN
BIDANG
PRODUKSI HORTIKULTURA
BIDANG
BIDANG REHABILITASI PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINTAN
PERIJINAN DAN PERMODALAN
SEKSI
SEKSI
SAYURAN, TANAMAN HIAS DAN BIOFARMAKA
PEMASARAN HASIL
SEKSI
SEKSI
PEMBIBITAN HORTIKULTURA
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
SEKSI
SEKSI BUAH-BUAHAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
ALAT DAN MESIN PERTANIAN
SEKSI REHABILITASI PENGEMBANGAN LAHAN
SEKSI
PENGELOLAAN AIR
SEKSI
SARANA PRODUKSI
Kepada Yth
UPTD
HOLTIKULTURA
20 UPTD
UPTD
BALAI BENIH PADI
: Ba SRAGEN, BUPATI pak Bupati Sragen Dari : TTD Asi sten Pemerintahan dan Tata AGUS Praja FATCHUR RAHMAN Tanggal : 2 Oktober 2007 Nomor :
92
BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN
BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
SEKSI PERBIBITAN PETERNAKAN
PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
BUDIDAYA PETERNAKAN
PERIKANAN TANGKAP
SEKSI
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN
SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN
UPTD
UPTD
ANEKA USAHA TERNAK
ANEKA USAHA IKAN
SUB BAGIAN
BIDANG KESEHATAN HEWAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN
SEKSI
SEKSI
USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
SEKSI
SEKSI
PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN
USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
SEKSI
SEKSI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
20 UPTD
SUB BAGIAN
KEUANGAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
UPTD RUMAH POTONG HEWAN
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
93
LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN
LALU LINTAS
SEKSI
BIDANG
PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
ANGKUTAN
SEKSI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS
TEKNIK TERMINAL DAN PERPARKIRAN
PENANGGULANGAN KECELAKAAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN
SEKSI
SEKSI
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
UPTD
PERPARKIRAN
SEKSI
POS DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI
PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN
UPTD
PEGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEKSI
SEKSI
MONITORING DAN PENGENDALIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS
TEKNIK ANGKUTAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
6 UPTD TERMINAL
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
94
BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG
PENDAFTARAN PENDUDUK
SEKSI IDENTITAS PENDUDUK
SEKSI
PINDAH DATANG
SEKSI
PERKEMBANGAN PENDUDUK
BIDANG
PENCATATAN SIPIL
SEKSI PENCATATAN KELAHIRAN, KEMATIAN, PENGANKATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK SERTA PERUBAHAN
KEWARGANEGARAAN
SEKSI
PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
SEKSI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI
PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI
SEKSI
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
95
LAMPIRAN XIV BAGAN ORGANISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 KABUPATEN SRAGEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI
BIDANG
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SEKSI
PENGELOLA PAJAK DAERAH
SEKSI PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH
SEKSI
PENDAPATAN LAINLAIN
BIDANG
BIDANG
AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN ASET
ANGGARAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERENCANAAN ANGGARAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PEMBEBANAN BELANJA LANGSUNG
PERENCANAAN DAN INTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB
SEKSI
ANALISA ANGGARAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
INVENTARISASI ASET DAERAH
PEMBEBANAN BELANJA TAK LANGSUNG
PENERIMAAN DAN VERIFIKASI PBB DAN BPHTB
SEKSI
SEKSI
ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBERDAYAAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET
20 UPTD
SEKSI
KAS DAERAH
SEKSI PENAGIHAN PBB DAN BPHTB
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
96
BAGAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG PENGELOLAAN PASAR
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR
SEKSI PENERIMAAN DAN PELAPORAN PASAR
SEKSI PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN PASAR
BIDANG
PEMBINAAN PERDAGANGAN
SEKSI PEMBINAAN PERDAGANGAN DAN JASA
SEKSI
PEMBINAAN DISTRIBUSI
SEKSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN
BIDANG
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN JASA
SEKSI
PENGAWASAN DISTRIBUSI
SEKSI
BIMBINGAN USAHA
BUPATI SRAGEN, TTD
97 AGUS FATCHUR RAHMAN
BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
PROMOSI DAN KERJASAMA PARIWISATA
SEKSI PROMOSI DAN USAHA PEMASARAN PARIWISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DAYA TARIK DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA
SEKSI
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
KEUANGAN
BIDANG
SENI BUDAYA
SEKSI
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA
SEKSI
SEJARAH, KEPURBAKALAAN, DAN NILAI TRADISI
SEKSI
SEKSI
KERJASAMA PARIWISATA
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA SENI BUDAYA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN PEMUDA
SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN OLAH RAGA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DAN PEMUDA
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
98
BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG
BIDANG
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA
SEKSI
SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN TENAGA KERJA
INFORMASI PASAR KERJA DAN BURSA KERJA
SEKSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN PEMAGANGAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
SEKSI PERIJINAN LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA
BIDANG
PEMBINAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA
SEKSI
SEKSI
PERLUASAN KERJA
SEKSI
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
KETRANSMIGRASIAN
SEKSI
INFORMASI DAN PENGERAHAN TRANSMIGRASI SEKSI
NORMA KERJA DAN JAMSOSTEK
PENDAFTARAN DAN SELEKSI TRANSMIGRASI
SEKSI
SEKSI PEMINDAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TRANSMIGRASI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BUPATI SRAGEN, UPTD
UPTD
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LATIHAN KERJA TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI
TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
99
BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS
LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG
PENGEMBANGAN USAHA
SEKSI
PENGEMBANGAN USAHA DAN KEMITRAAN
SEKSI
BIMBINGAN TEKNIS DAN KELEMBAGAAN SEKSI PERIJINAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
BIDANG
SUB BAGIAN
BIDANG
PENGEMBANGAN PRODUKSI
SUB BAGIAN
KEUANGAN
PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN KONSERVASI
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI LAHAN .
TANAMAN SEMUSIM
PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM .
SEKSI
SEKSI
REHABILITASI DAN PERHUTANAN SOSIAL
TANAMAN TAHUNAN
SEKSI
SEKSI DATA DAN INFORMASI .
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI
PENGELOLAAN TUMBUHAN DAN SATWA
UPTD PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DAN PERKEBUNAN
SEKSI PEMETAAN DAN TATA GUNA KAWASAN
.
BUPATI SRAGEN, TTD
AGUS FATCHUR RAHMAN
100
BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUB BIDANG PERTANIAN
SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA
BIDANG
PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH
SUB BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUB BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
101
BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PERENCANAAN
PENGADAAN KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI
LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
102
LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUB BIDANG FASILITASI PEMILU, ORPOL DAN ORMAS
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN, PARTISIPASI, ETIKA, DAN PENDIDIKAN POLITIK
BIDANG KESATUAN DAN KETAHANAN BANGSA
SUB BIDANG IDEOLOGI KEWASPADAAN NASIONAL DAN BELA BANGSA
SUB BIDANG
PEMBAURAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENANGANAN MASALAH DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SUB BIDANG ANALISA , STRATEGI POTENSI KONFLIK
SUB BIDANG
PENCEGAHAN, PENANGANAN MASALAH, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
103
BAGAN ORGANISASI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PELAYANAN UMUM DAN PENGADUAN
SUB BIDANG
LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA
SUB BIDANG
BIDANG PERIZINAN TERTENTU
SUB BIDANG
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG
PELAYANAN KTP, KK, AKTA CAPIL
PERIJINAN INDAGKOP DAN REKLAME
PERIZINAN PRINSIP, LOKASI, IMB, HO
PERENCANAAN DAN PROMOSI
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN PENANGANAN PENGADUAN
PERIZINAN PERTANIAN, HUB, PAR, SIUJK , K3
PERIZINAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KERJA SAMA DAN PENGAWASAN
BUPATI SRAGEN, TTD
104 AGUS FATCHUR RAHMAN
BAGAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
BIDANG
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA
SUB BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BIDANG
BIDANG
INFORMASI PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PROGRAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN INFORMASI KELUARGA
PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN DESA
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PROGRAM
KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
20 UPTB
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BINA PRASARANA DESA
SUB BIDANG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
105
BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG DIKLAT KETRAMPILAN MASYARAKAT
LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BIDANG DIKLAT PEGAWAI
SUB BIDANG PELATIHAN
SUB BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN
SUB BIDANG HASIL PELATIHAN
SUB BIDANG
BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG
DIKLAT FUNGSIONAL DAN TEKNIS
LITBANG EKONOMI DAN TEKNOLOGI
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN
SUB BIDANG SERTIFIKASI
SUB BIDANG PENEMPATAN
BUPATI SRAGEN, UPTB
TTD
PENGOLAHAN PRODUKSI DAN JASA
AGUS FATCHUR RAHMAN
106
BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK, PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN TEKNOLOGI LH
SUB BIDANG
PENGKAJIAN TEKNIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN TEKNOLOGI LH
LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .
BIDANG
BIDANG
PENGENDALIAN PEMULIHAN DAN PENGAMANAN LH
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP
KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAM
4 UPTB
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
KEINDAHAN KOTA DAN PERGEDUNGAN
SUB BIDANG
PENATAAN KEINDAHAN KOTA DAN PENERANGAN JALAN
SUB BIDANG
PENGELOLA DAN PEMANFAATAN GEDUNG ASET KHUSUS
BUPATI SRAGEN, TTD
AGUS FATCHUR RAHMAN
107
BAGAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN
LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
SUBBAG TU
SEKSI DISTRIBUSI PANGAN
SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BUPATI SRAGEN, TTD
AGUS FATCHUR RAHMAN 108
BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .
SUBBAG TU
SEKSI PENGADAAN, PENGOLAHAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA
SEKSI LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
SEKSI PEMBINAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
109
BAGAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA KANTOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG TU
SEKSI PROGRAM DAN PENGEMBANGAN ARSIP
SEKSI PENGELOLAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP
SEKSI DOKUMENTASI
BUPATI SRAGEN, TTD
AGUS FATCHUR RAHMAN 110
BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN DIREKTUR
LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL WAKIL DIREKTUR
WAKIL DIREKTUR
PELAYANAN DAN MUTU
BIDANG
BIDANG
PELAYANAN
KEPERAWATAN
SUBBIDANG PELAYANAN MEDIS DAN RUJUKAN
SUBBIDANG PELAYANAN PENUNJANG
SUBBIDANG PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN
SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KEPERAWATAN
UMUM
BIDANG
PENINGKATAN MUTU DAN PENDIDIKAN
SUBBIDANG DIKLAT DAN LITBANG
SUBBIDANG PENINGKATAN MUTU DAN KERJA SAMA
BAGIAN SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
BAGIAN
REKAM MEDIS DAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN RUMAH TANGGA
REKAM MEDIS
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROMOSI SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN MOBILISASI DANA
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
BUPATI SRAGEN, TTD 111 AGUS FATCHUR RAHMAN
BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG
LAMPIRAN XXX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DIREKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG TU
SEKSI
SEKSI
PELAYANAN
KEPERAWATAN
BUPATI SRAGEN, TTD
AGUS FATCHUR RAHMAN
112
BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XXXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BIDANG PEMBINAAN PERBANKAN DAERAH
SUB BIDANG PERBANKAN
SUB BIDANG NON PERBANKAN
BIDANG PEMBINAAN USAHA DAERAH SUB BIDANG PERUSAHAAN DAERAH
SUB BIDANG NON PERUSAHAAN DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA USAHA DAERAH
SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA SUB BIDANG KERJASAMA USAHA
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
113
BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG
PROGRAM PENYULUHAN DAN PERENCANAAN EVALUASI PELAPORAN
SUB BIDANG PROGRAM PENYULUHAN
SUB BIDANG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
LAMPIRAN XXXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
BIDANG
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
KELEMBAGAAN & SUMBER DAYA MANUSIA
INFORMASI DAN TEKONOLOGI
SUB BIDANG KELEMBAGAAN
SUB BIDANG INFORMASI
SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
SUB BIDANG TEKNOLOGI
20 UPTB 20 UPTB BPK
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
114
BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
PELAKSANA
PENGARAH
KEPALA
SEKRETARIAT
SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SEKSI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
115
BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN SRAGEN KEPALA
LAMPIRAN XXXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG TU
SEKSI
PENGOLAHAN DATA
SEKSI JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA
SEKSI SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN 116
BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN
LAMPIRAN XXXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENYULUHAN
SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
SEKSI
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
117
BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
LAMPIRAN XXXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI
KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASAYARAKAT
DESA
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN
KELURAHAN VN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
SEKSI PELAYANAN UMUM
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
118
BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
LAMPIRAN XXXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
LURAH
SEKRETARIAT
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSI PELAYANAN UMUM
KEPALA LINGKUNGAN
BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN
119