PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

SALINAN

SALINAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan; b. bahwa penanggulangan bencana merupakan hal mendesak yang

perlu

segera

diatur

dan

dilembagakan

satuan

organisasi yang menyelenggarakannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

1

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

13

Tahun

Daerah-daerah

1950

tentang

Kabupaten

dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang

Nomor

Perimbangan Keuangan

33

Tahun

2004

tentang

antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2011

Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

2

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 13. Peraturan

PresidenNomor

1

Tahun

2007

tentang

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor

2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Bupati adalah Bupati Sragen. 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sragen. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 9. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sragen. 10. Inspektorat Sragen.

Kabupaten

adalah

Inspektorat

Kabupaten

11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen. 12. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Sragen. 13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. 14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Sragen. 15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen. 16. Kecamatan Sragen.

adalah

kecamatan

di

wilayah

Kabupaten

17. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen. 18. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Sragen.

4

19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen. 20. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu. 21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkatUPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sragen. 23. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Sragen. 24. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II POLA ORGANISASI Pasal 2 (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen terdiri atas: a. DPRD. b. Perangkat Daerah. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Sekretariat Bupati;

Daerah

termasuk didalamnya

Staf

Ahli

b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Kabupaten; d. Dinas Daerah, yang terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum; 4. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5. Dinas Sosial;

5

6. Dinas Pertanian; 7. Dinas Peternakan dan Perikanan; 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 11. Dinas Perdagangan; 12. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Dinas Kehutanan dan Perkebunan. e. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kepegawaian Daerah; 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 4. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan; 7. Badan Lingkungan Hidup; 8. Kantor Ketahanan Pangan; 9. Kantor Perpustakaan Daerah; 10. Kantor Arsip dan Dokumentasi; 11. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen; 12. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong. f. Lembaga Lain; 1. Badan Pelaksana Penyuluhan; 2. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Kantor Pengelola Data Elektronik; g. Satuan Polisi Pamong Praja; h. Kecamatan; dan i. Kelurahan; (3) Pada dinas daerah dapat dibentuk UPTD dan pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk UPTB.

6

(4) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat

Daerah

mempunyai

membantu

Bupati

dalam

mengkoordinasikan Lembaga

Teknis

menyusun

Sekretariat Daerah,

tugas DPRD,

Satpol

PP,

dan

kewajiban

kebijakan Dinas

dan

Daerah,

Lembaga

lain,

Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. (3) Sekretariat kewajiban

Daerah

dalam

sebagaimana

melaksanakan dimaksud

tugas

dan

ayat

(2)

pada

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga lain, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa; c. pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

Pemerintahan Daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi: 1. Bagian Pemerintahan dan Pertanahan, membawahi:

7

a) Subbagian Tata Pemerintahan Umum; b) Subbagian Pemerintahan Desa; c) Subbagian Pertanahan. 2. Bagian Hukum, membawahi: a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b) Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; c) Subbagian Bantuan Hukum. 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan, membawahi: a) Subbagian Peranan Perempuan; b) Subbagian Bina Organisasi Perempuan; c) Subbagian

Pendataan

dan

Evaluasi

Kualitas

Perempuan. c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 1. Bagian Pembangunan, membawahi: a) Subbagian Bina Program; b) Subbagian Pengendalian, Pelaksanaan Pembangunan; c) Subbagian Pelaporan. 2. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi: a) Subbagian Bina Perekonomian; b) Subbagian Bina Produksi Daerah; c) Subbagian Lingkungan Hidup. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a) Subbagian Agama dan Kerohanian; b) Subbagian Pendidikan; c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi: 1. Bagian Umum, membawahi: a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi. 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi: a) Subbagian Kelembagaan; b) Subbagian Ketatalaksanaan; c) Subbagian Kepegawaian. 3.

Bagian Humas dan Protokol, membawahi: a) Subbagian Pengumpulan Informasi; b) Subbagian Pemberitaan dan Pembinaan Radio Siaran Publik Lokal; c) Subbagian Protokol.

8

e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Asisten-asisten sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (3) Bagian-bagian

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. (5) Bagan

Organisasi

Sekretariat

Daerah

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV STAF AHLI BUPATI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 5 (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidangnya, bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara

administratif

dikoordinasikan

oleh

Sekretaris

Daerah. (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas: a. membantu Bupati dalam melaksanakan pengkajian, penyampaian hasil pemikiran, serta saran pada bidang tertentu

berdasarkan

keahliannya,

sebagai

bahan

pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian

analisis

permasalahan

sesuai

bidang

tugasnya; b. pengkoordinasian dengan Satuan Kerja terkait melalui Sekretaris Daerah. (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Staf Ahli I Bidang Hukum dan Politik;

9

b. Staf Ahli II Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli III Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; e. Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan. (5) Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V SEKRETARIAT DPRD Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 6 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris

DPRD

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta menggoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan; d. Penyediaan

dan

pengkoordinasian

tenaga

ahli

yang

diperlukan oleh DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Sekretariat

DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

10

Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi: 1. Subbagian Rapat dan Risalah; 2. Subbagian Perundang-undangan; 3. Subbagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan. c. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi : 1. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian-bagian

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. (4) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

III

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI INSPEKTORAT Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 8 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. (2) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

11

(3) Inspektorat dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. Inspektur; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum; 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Aparatur, dan

Kesatuan

Bangsa,

Politik,

dan

Perlindungan

Masyarakat membawahi: 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Aparatur; 3. Seksi Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. d. Inspektur

Pembantu

Bidang

Kesejahteraan

Sosial,

membawahi: 1. Seksi Pendidikan, Agama, dan Budaya; 2. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat; 3. Seksi Kesehatan Masyarakat. e. Inspektur Pembangunan,

Pembantu dan

Bidang

Pemukiman

Perekonomian,

Prasarana

Daerah,

membawahi: 1. Seksi Pembangunan Daerah, Kelurahan, dan Desa; 2. Seksi Perekonomian; 3. Seksi Pemukiman Prasarana Daerah. f. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Kekayaan, dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahi:

12

1. Seksi Pendapatan Daerah; 2. Seksi Kekayaan dan Badan Usaha Milik Daerah; 3. Seksi Keuangan dan Peralatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjwab kepada Inspektur. (3) Inspektur-inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok berada dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Inspektur. (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII DINAS DAERAH Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 10 (1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

13

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pendidikan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Dinas

Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi: 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi: 1. Seksi TK, SD, TKLB, SDLB; 2. Seksi SMP, SMPLB; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi: 1. Seksi SMA dan SMALB; 2. Seksi SMK; 3. Seksi Sarana dan Prasaran Pendidikan Menengah. e. Bidang Non Formal, Olah raga dan Seni Pelajar, membawahi: 1. Seksi Olah Raga dan Seni Pelajar; 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan; 3. Seksi

Pendidikan

Usia

Dini

dan

Pendidikan

Masyarakat. f. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahi: 1. Seksi Tenaga Pendidik PAUD, TK/SD/SLB; 2. Seksi Tenaga Pendidik SMP, SMA, SMK; 3. Seksi Tenaga Kependidikan. g. UPTD. h. Kelompok Jabatan Fungsional.

14

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang

Sekretaris

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan

Organisasi

Dinas

Pendidikan

Sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 12 (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas

Kesehatan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;

15

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Dinas

Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 13 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi: 1. Seksi Upaya Kesehatan Anak dan Lansia; 2. Seksi Upaya Kesehatan Ibu; 3. Seksi Gizi. d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar; 2. Seksi Upaya Kesehatan Khusus dan Rujukan; 3. Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan. e. Bidang Promosi Kesehatan dan Kemitraan Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Promosi Kesehatan; 2. Seksi Upaya Kesehatan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat; 3. Seksi Pembiyaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. f. Bidang

Pencegahan,

Pemberantasan

Penyakit,

dan

Penyehatan Lingkungan, membawahi: 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB; 2. Seksi Pengendalian Penyakit; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

16

berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

VI

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 14 (1) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas

Pekerjaan

Umum

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan

dalam

bidang

pekerjaan umum. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17

(4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 15 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Cipta Karya, membawahi: 1. Seksi Gedung dan Perumahan Pemerintah; 2. Seksi Perumahan dan Permukiman; 3. Seksi Penataan Lingkungan. d. Bidang Bina Marga, membawahi: 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; 3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan/Jembatan e. Bidang Pengairan, membawahi: 1. Seksi Operasi, Pengairan;

Pertambangan

Pemeliharaan,

dan

dan

Energi,

Pemberdayaan

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan; 3. Seksi Pertambangan dan Energi. f. Bidang Perencanaan Teknik dan Pengaturan Tata Ruang, membawahi: 1. Seksi Perencanaan Teknis; 2. Seksi Pengaturan Tata Ruang; 3. Seksi Pengendali Mutu. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

18

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 16 (1) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Dinas

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asa otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

bidang

perindustrian,

koperasi, dan usaha mikro kecil menengah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;

19

d. pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 17 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Industri, membawahi: 1. Seksi Agro Industri dan Hasil Hutan; 2. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan; 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka Industri. d. Bidang Koperasi, membawahi: 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi. e. Bidang Lembaga Keuangan Mikro, membawahi: 1. Seksi Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan Mikro; 2. Seksi Permodalan Lembaga Keuangan Mikro; 3. Seksi Pendataan Lembaga Keuangan Mikro. f. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah; 2. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah; 3. Seksi Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

20

berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas

Perindustrian, Koperasi, dan

Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

VIII

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Dinas Sosial Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 18 (1) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang sosial. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21

(4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 19 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial,terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial; 2. SeksiPemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; 3. Seksi Kesetiakawanan Sosial, Keperintisan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.

dan

d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi: 1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Anak dan Lansia; 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila dan Korban Narkotika Psikotropika Zat Adiktif. e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi: 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; 3. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Pengumpulan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

dan

f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi: 1. Seksi Pengembangan dan Pengkajian Kesejahteraan Sosial; 2. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Kelembagaan; 3. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Sosial. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

22

berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Sosial Sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

IX

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Dinas Pertanian Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 20 (1) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas

Pertanian

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23

(4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

24

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 21 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub BagianUmum dan Kepegawaian. c. Bidang Produksi Padi, Tanaman,membawahi:

Palawija

dan

Perlindungan

1. Seksi Padi; 2. Seksi Palawija; 3. Seksi Perlindungan Tanaman. d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi: 1. Seksi Buah-buahan; 2. Seksi Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka; 3. Seksi Pembibitan Hortikultura. e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi: 1. Seksi Perizinan dan Permodalan; 2. Seksi Pemasaran Hasil; 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian. f. Bidang Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Sarana Produksi, membawahi: 1. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan; 2. Seksi Pengelolaan Air; 3. Seksi Sarana produksi. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

25

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

X

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Dinas Peternakan dan Perikanan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 22 (1) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas

bertanggung

yang

jawab

berkedudukan

kepada

Bupati

di

bawah

melalui

dan

Sekretaris

Daerah. (2) Dinas

Peternakan

dan

Perikanan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan

dalam

bidang

peternakan dan perikanan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan perikanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

26

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum Kepegawaian. c. Bidang Produksi Peternakan, membawahi: 1. Seksi Budidaya Peternakan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; 3. Seksi Perbibitan Peternakan. d. Bidang Produksi Perikanan, membawahi: 1. Seksi Perikanan Budidaya; 2. Seksi Perikanan Tangkap; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan. e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi: 1. Seksi Pencegahan Hewan;

dan

Pemberantasan

Penyakit

2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. f. Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan, membawahi: 1. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan; 2. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan; 3. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

27

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan

Organisasi

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 24 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunika dan Informatika. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas perhubunga, Komunikasi dan

Informatika,

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

bidang

perhubungan,

komunikasi, dan informatika, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang

perhubungan,

komunikasi,

dan

informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

28

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 25 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika,terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Lalu Lintas, membawahi: 1. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data. d. Bidang Angkutan, membawahi: 1. Seksi Teknik Terminal dan Perparkiran; 2. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan; 3. Seksi Teknik Angkutan. e. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi: 1. Seksi Penanggulangan Kecelakaan; 2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban; 3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas. f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi: 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi; 3. Seksi Monitoring dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

29

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 26 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab

kepada

Bupati

melalui

Sekretaris

Daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan

sipil,

sesuai

dengan

kebijakan

yang

ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

bidang

kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

30

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 27 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi: 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Pindah Datang; 3. Seksi Perkembangan Penduduk. d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan; 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian. e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan, membawahi: 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi; 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi; 3. Seksi Dokumen Kependudukan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

31

(6) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

XIII

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 28 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 29 (1) Susunan

Organisasi

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi:

32

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang

Pengelola

Pajak

dan

Retribusi

Daerah,

membawahi: 1. Seksi Pengelola Pajak Daerah; 2. Seksi Pengelola Retribusi Daerah; 3. Seksi Pendapatan lain-lain. d. Bidang Anggaran, membawahi: 1. Seksi Perencanaan Anggaran; 2. Seksi Analisa Anggaran; 3. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran. e. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset,membawahi: 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan; 2. Seksi Inventarisasi Aset Daerah; 3. Seksi Pemberdayaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset. f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah,membawahi: 1. Seksi Pembebanan Belanja Langsung; 2. Seksi Pembebanan Belanja Tak Langsung; 3. Seksi Kas Daerah. g. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Intensifikasi PBB dan BPHTB; 2. Seksi Penerimaan dan Verifikasi PBB dan BPHTB; 3. Penagihan PBB dan BPHTB. h. UPTD; i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

33

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas Dinas Perdagangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 30 (1) Dinas

Perdagangan

oleh

seorang

Kepala

Dinas

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perdagangan, menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 31 (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari: a. Kepala;

34

b. Sekretariat, membawahi: 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar; 2. Seksi Penerimaan dan Pelaporan Pasar; 3. Seksi Pemeliharaan dan Keamanan Pasar. d. Bidang Pembinaan Perdagangan, membawahi: 1. Seksi Pembinaan Perdagangan dan Jasa; 2. Seksi Pembinaan Distribusi; 3. Seksi Perlindungan Konsumen. e. Bidang Pengembangan Perdagangan,membawahi: 1. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Jasa; 2. Seksi Pengawasan Distribusi; 3. Seksi Bimbingan Usaha. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas yang bersangkutan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Bagan

Organisasi

Dinas

Perdagangan

Sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35

Bagian Keduabelas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 32 (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

bidang

pariwisata,

kebudayaan, pemuda, dan olah raga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda

dan

Olah

Raga

diatur

lebih

lanjut

dengan

Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 33 (1) Susunan

Organisasi

Dinas

Pariwisata,

Kebudayaan,

Pemuda, dan Olah Raga, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan;

36

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, membawahi: 1. Seksi Promosi dan Usaha Pemasaran Pariwisata; 2. Seksi Kerjasama Pariwisata. d. Bidang Pengembangan daya Tarik dan Sarana Prasarana Pariwisata, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; 2. Seksi

Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

Pariwisata. e. Bidang Seni Budaya, membawahi: 1. Seksi

Pengembangan

dan

Pelestarian

Seni

dan

Budaya; 2. SeksiSejarah, Kepurbakalaan, dan Nilai Tradisi; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya. f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi: 1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda; 2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olah Raga; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Pemuda. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas yang bersangkutan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Sebagaimana tercantum dalam Lampiran

37

XVI

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Daerah ini. Bagian Ketigabelas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 34 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas

bertanggung

yang

jawab

berkedudukan

kepada

Bupati

di

bawah

melalui

dan

Sekretaris

Daerah. (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi,

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan

terhadap

UPTD

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi; d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 35 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

38

c. Bidang

Pelatihan

dan

Produktifitas

Tenaga

Kerja,

membawahi: 1. Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja; 2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dan Pemagangan; 3. Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja. d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahi: 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri; 3. Seksi Perluasan Kerja. e. Bidang

Pembinaan

Perlindungan

Tenaga

Kerja,

membawahi: 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 2. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek; 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. f. Bidang Ketransmigrasian, membawahi: 1. Seksi Informasi dan Pengerahan Transmigrasi; 2. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi; 3. Seksi

Pemindahan

dan

Penaganan

Masalah

Transmigrasi. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas yang bersangkutanmelalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

39

(7) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempatbelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 36 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas

bertanggung

yang

jawab

berkedudukan

kepada

Bupati

di

bawah

melalui

dan

Sekretaris

Daerah. (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan

urusan

mempunyai tugas

pemerintahan

di

bidang

Kehutanan dan Perkebunan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan; b. pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan; c. pembinaan terhadap UPTD Kehutanan dan Perkebunan; d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 37 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi:

40

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengembangan Usaha, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan; 2. Seksi Bimbingan Teknis dan Kelembagaan; 3. Seksi Perizinan dan Peredaran Hasil Hutan. d. Bidang Pengembangan Produksi,membawahi: 1. Seksi Tanaman Semusim; 2. Seksi Tanaman Tahunan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi. e. Bidang

Perlindungan,

Rehabilitasi

dan

Konservasi,

membawahi: 1. Seksi Perlindungan dan Konservasi Lahan; 2. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial; 3. Seksi Pengelolaan Tumbuhan dan Satwa. f. Bidang Pengembangan Sumberdaya,membawahi: 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program; 2. Seksi Data dan Informasi; 3. Seksi Pemetaan dan Tata Guna Kawasan. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala

Dinas yang bersangkutan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

41

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan

Organisasi

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelimabelas UPTD Pasal 38 (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang

mempunyai

wilayah

kerja

satu

atau

beberapa

kecamatan. (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas. (3) Subbagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. (4) Pengaturan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai

nomenklatur,

jumlah

dan

jenis,

susunan

organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. BAB VIII LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 39 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tugas

melaksanakan

penyusunan

dan

mempunyai pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

42

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perencanaan bidang ekonomi; d. Perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya; e. Perencanaan bidang prasarana dan pengembangan wilayah; f. Penyelenggaraan statistik, pengendalian dn evaluasi; g. Penyelenggaraan sosialisasi; h. Pembinaan jabatan fungsional. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 40 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi, membawahi; 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; 2. Sub Bidang Pertanian. d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi: 1. Sub

Bidang

Pemerintahan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat; 2. Sub Bidang Sosial Budaya. e. Bidang

Prasarana

dan

Pengembangan

Wilayah,

membawahi: 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah; 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. f. Bidang

Statistik,

Pengendalian

dan

Evaluasi,

membawahi; 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;

43

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Bagan

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Badan Kepegawaian Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 41 (1) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan

Kepegawaian

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah; d. pengkoordinasian penyusunan kepegawaian daerah; e. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

kepegawaian daerah;

44

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

45

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi : 1. Subbagian Penyusunan Program ; 2. SubbagianKeuangan; 3. SubbagianUmum. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi: 1. Sub Bidang Perencanaan; 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai. d. Bidang Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, membawahi: 1. Sub Bidang Pengadaan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian. e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Kepegawaian, membawahi: 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 2. Sub Bidang Pemberhentian Kepegawaian. f. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, membawahi: 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

46

(6) Bagan

Organisasi

Badan

Kepegawaian

Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 43 (1) Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik,

dan

Perlindungan

Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan

Kesatuan

Bangsa,

Politik,

dan

Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan Perlindungan Masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; b. pengkoordinasian penyusunan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 44 (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan;

47

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3. Sub BagianUmum dan Kepegawaian. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi: 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilu, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi, Etika, dan Pendidikan Politik. d. Bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa,membawahi: 1. Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Bangsa; 2. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan. e. Bidang Penanganan Masalah dan Perlindungan Masyarakat,membawahi: 1. Sub Bidang Analisa dan Strategi Potensi Konflik; 2. Sub Bidang Pencegahan, Penanganan Masalah, dan Perlindungan Masyarakat. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 45

(1) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

48

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perizinandan penanaman modal; b. pengkoordinasian penyusunan teknis perizinandan penanaman modal; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinandan penanaman modal; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi

(1) Susunan

Pasal 46 Organisasi Badan Perizinan

Terpadu

dan

Penanaman Modal, terdiri dari: a. Kepala. b. Sekretariat, membawahi: 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, membawahi: 1. Subbidang Pelayanan KTP, KK, Akta Capil; 2. Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan. d. Bidang Perizinan Jasa Usaha, membawahi: 1. Subbidang Perizinan Indagkop dan Reklame; 2. Subbidang Perizinan Pertanian, Hub, PAR, SIUJK, K3. e. Bidang Perizinan Tertentu, membawahi: 1. Subbidang Perizinan Prinsip, Lokasi, IMB, HO; 2. Subbidang Perizinan Pendidikan dan Kesehatan. f. Bidang Penanaman Modal, membawahi: 1. Subbidang Perencanaan dan Promosi; 2. Subbidang Kerjasama dan Pengawasan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

49

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Bagan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 47 (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Masyarakat, dan Desa menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan

teknis keluarga berencana ,

pemberdayaan masyarakat, dan desa; b. pengkoordinasian

penyusunan

teknis

keluarga

berencana,pemberdayaan, masyarakat, dan desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

50

(4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 48 (1)

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi: 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera. d. Bidang Informasi Pengolahan Data dan Analisis Program, membawahi: 1. Sub Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga; 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Analisis Program. e. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahi: 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Desa; 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi: 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Prasarana Desa; 2. Sub Bidang Pengembangan Lingkungan dan Pemukiman. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

51

(4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 49 (1) Badan

Pendidikan,

Pelatihan

dan

Penelitian,

Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan mempunyai

tugas

melaksanakan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

penyusunan bidang

dan

Pendidikan

Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; b. pengkoordinasian penyusunan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; c. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, Pengembangandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

52

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Diklat Ketrampilan Masyarakat, membawahi; 1. Sub Bidang Pelatihan; 2. Sub Bidang Hasil Pelatihan. d. Bidang Diklat Pegawai, membawahi; 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis. e. Bidang Penelitian Pengembangan, membawahi: 1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya; 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Teknologi. f. Bidang Sertifikasi dan Penempatan, membawahi: 1. Sub Bidang Sertifikasi; 2. Sub Bidang Penempatan. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

53

(7) Bagan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Badan Lingkungan Hidup Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 51 (1) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 52 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup, membawahi:

54

1. Sub Bidang Pengkajian Teknis Dampak Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup, membawahi: 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup. e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi: 1. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan; 2. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman. f. Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan, membawahi: 1. Sub Bidang Penataan Keindahan Kota dan Penerangan Jalan; 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Aset Khusus. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

55

Bagian Kedelapan UPTB Pasal 53 (1) UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang

mempunyai

wilayah

kerja

satu

atau

beberapa

kecamatan. (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan. (3) Subbagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB. (4) Pengaturan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Kantor Ketahanan Pangan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 54 (1) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor

Ketahanan

Pangan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan

bidang

ketahanan pangan; b. pengkoordinasian

penyusunan

teknis

ketahanan

pangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

56

(4) Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 55 (1)

Susunan Organisasi Kantor

Ketahanan Pangan, terdiri

dari: a. Kepala Kantor. b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan Pangan; d. Seksi Distribusi Pangan; e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; f. (2)

Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3)

Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4)

Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Kantor Perpustakaan Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 56

(1) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Kantor

Perpustakaan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan

bidang

perpustakaan daerah; b. pengkoordinasian penyusunan perpustakaan daerah;

57

c. pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perpustakaan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 57 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Kantor. b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; d. Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi; e. Seksi

Pembinaan,

Penelitian,

dan

Pengembangan

Perpustakaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (4) Bagan

Organisasi

Kantor

Perpustakaan

Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas Kantor Arsip dan Dokumentasi Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 58 (1) Kantor Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala

Kantor

yang

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

58

(2) Kantor

Arsip

dan

Dokumentasi

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Arsip dan Dokumentasi. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Arsip dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang arsip dan dokumentasi; b. pengkoordinasian penyusunan arsip dan dokumentasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan dokumentasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran

tugas

dan

fungsi

Kantor

Arsip

dan

Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 59 (1) Susunan Organisasi Kantor

Arsip dan Dokumentasi,

terdiri dari: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Program dan Pengembangan Arsip; d. Seksi Pengelolaan dan Penyusutan Arsip; e. Seksi Dokumentasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (4) Bagan Organisasi Kantor Kantor Arsip dan Dokumentasi sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

XXVIII

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

59

Bagian Keduabelas Rumah Sakit Umum Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 60 (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris

Daerah. (2) Rumah

Sakit

Umum

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit Umum Daerah

menyelenggarakan

fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum

kesehatan

sesuai

dengan

kebijakan

yang

atas

penyelenggaraan

ditetapkan Bupati; b. pemberian

dukungan

pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 61 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 terdiri atas: a. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, merupakan RSUD tipe B yang berkedudukan di Kecamatan sragen; b. Rumah Sakit Umum Daerah

dr. Soeratno Gemolong,

merupakan RSUD tipe D yang berkedudukan di Kecamatan Gemolong.

60

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 62 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 terdiri dari: a. Direktur; b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari; 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari: a). Subbidang Pelayanan Medis dan Rujukan; b). Subbidang Pelayanan Penunjang; 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari: a). Subbidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; b). Subbidang Monitoring dan Evaluasi Keperawatan. 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan, terdiri dari: a). Subbidang

Pendidikan

Latihan

dan

Penelitian

Pengembangan; b). Subbidang Peningkatan Mutu dan Kerja Sama. c. Wakil Direktur Umum, terdiri dari: 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari: a) Subbagian Umum dan Rumah Tangga; b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; c) Subbagian Perlengkapan. 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri dari: a) Subbagian Rekam Medis; b) Subbagian Teknologi Informasi dan Promosi; c) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 3. Bagian Keuangan, terdiri dari: a) Subbagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana; b) Subbagian Perbendaharaan; c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. d. Instalasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Wakil Direktur-wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian-bagian

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.

61

(4) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan. (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (6) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (8) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro

Sragen

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 63 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong, sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 terdiri dari: a. Direktur; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi-seksi, terdiri dari: 1. Seksi Pelayanan; 2. Seksi Keperawatan. d. Instalasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (5) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

62

BAB IX LEMBAGA LAIN Bagian Kesatu Badan Pelaksana Penyuluhan Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 64 (1) Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana tugas

dan

fungsi

sebagai

pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan

Pelaksana

Penyuluhan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian dalam arti luas. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyuluhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam lingkup penyuluhan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penyuluhan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 65 (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.

63

c. Bidang Program Penyuluhan dan Perencanaan Evaluasi Pelaporan, membawahi: 1. Sub Bidang Program Penyuluhan; 2. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. d. Bidang

Kelembagaan

dan

Sumber

Daya

Manusia,

membawahi: 1. Sub Bidang Kelembagaan; 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia. e. Bidang Informasi dan Teknologi, membawahi: 1. Sub Bidang Informasi; 2. Sub Bidang Teknologi. f. UPTB. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpinoleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Kepala

UPTB

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (7) Bagan

Organisasi

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

64

Bagian Kedua Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 66 (1) Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (2) Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Milik Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Badan

Pemberdayaan

Usaha

Milik

Daerah

menyelenggarakan fungsi : a. perumusan

kebijakan

teknis

Pemberdayaan Usaha Milik Daerah

dalam

lingkup

sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 67 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan;

65

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pembinaan Perbankan Daerah, membawahi: 1. Sub Bidang Perbankan; 2. Sub Bidang Non Perbankan; d. Bidang Pembinaan Usaha Daerah, membawahi: 1. Sub Bidang Perusahaan Daerah; 2. Sub Bidang Non Perusahaan Daerah; e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha Derah, membawahi: 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha; 2. Sub Bidang Kerjasama Usaha. f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (3) Bidang-bidang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (6) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha

Milik

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga BPBD Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 68 (1) BPBD merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

66

(2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPBD menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

penanggulangan

teknis

bencana

daerah

dalam sesuai

lingkup dengan

kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penanggulangan bencana daerah; d. monitoring dan evaluasi dalam lingkup penanggulangan bencana daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 69 BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 merupakan BPBD tipe B. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 70 Susunan organisasi BPBD terdiri dari: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Paragraf 3 Kepala Pasal 71 (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah. (2) Kepala BPBD membawahi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

67

Paragraf 4 Unsur Pengarah Pasal 72 (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf

b

terdiri

dari

unsur

pemerintah

daerah

dan

masyarakat profesional. (2) Keanggotaan Unsur Pengarah ditetapkan oleh Bupati. (3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

unsur

pengarah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 5 Unsur Pelaksana Pasal 73 (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri dari: a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan f.

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. (4) Seksi-seksi sebagaimana pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Pelaksana. (5) Bagan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XXXIII

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

68

Bagian Keempat Kantor Pengelola Data Elektronik Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 74 (1) Kantor

Pengelola

Data

Elektronik

merupakan

unsur

pelaksana tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor

Pengelola

Data

Elektronik

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Data Elektronik. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

Kantor

Pengelola

Data

Elektronik,

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan

bidang

pengelola data elektronik; b. pengkoordinasian penyusunan data elektronik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data elektronik; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Kantor Pengelola Data Elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 75 (1) Susunan Organisasi Kantor

Pengelola Data Elektronik,

terdiri dari: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengolahan Data; d. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data; e. Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

69

(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor. (4) Bagan

Organisasi

sebagaimana

Kantor

tercantum

Pengelola dalam

Data

Elektronik

Lampiran

XXXIV

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB X SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 76 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan

menyelenggarakan

ketentraman

dan

ketertiban

umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; b. pelaksanaan

kebijakan

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. pelaksanaan

koordinasi

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan alat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;

70

e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 77 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penyuluhan ; d. Seksi Operasi dan Pengendalian; e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (4) Bagan

Organisasi

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XI KECAMATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 78 (1) Kecamatan Perangkat

merupakan Daerah,

wilayah

kerja

dipimpin

oleh

Camat Camat

sebagai yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Camat

mempunyai

pemerintahan

yang

tugas

melaksanakan

dilimpahkan

oleh

kewenangan

Bupati

untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah.

71

(3) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan perundang-undangan; d. Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat

yang menjadi

ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan. h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 79 (1)

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 1. Camat; 2. Sekretariat, membawahi : a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman, Masyarakat;

Ketertiban

dan

Perlindungan

5. Seksi Ekonomi Pembangunan; 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 7. Seksi Pelayanan Umum; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

72

(3) Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. (5) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XII KELURAHAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 80 (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jwab kepada Bupati melalui Camat. (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lurah mempunyai tugas: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana, lingkungan hidup;

fasilitas

umum

dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya (5) Penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

73

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 81 (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari: a. Lurah; b. Sekretariat; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi

Keamanan,

Ketertiban,

dan

Perlindungan

Pembangunan

dan

Kesejahteraan

Masyarakat; e. Seksi

Ekonomi

Rakyat; f. Seksi Pelayanan Umum; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. (4) Bagan

Organisasi

Kelurahan

sebagaimana

tercantum

dalam Lampiran XXXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII ESELONISASI Pasal 82 Eselon jabatan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini: a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. b. Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merupakan jabatan struktural eselon IIb.

74

c. Kepala Kantor, Kepala Satpol PP, Camat, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris

pada

Badan,

Sekretaris

dan

Inspektur

Pembantu pada Inspektorat, merupakan jabatan struktural eselon IIIa. d. Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong, dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb. e. Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi pada BPBD, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Satpol PP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor, Kepala UPTD, dan Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa. f.

Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan,

Kepala

Seksi

pada

Kelurahan,

Kepala

Subbagian pada UPTD dan UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb. g. Kepala Lingkungan pada kelurahan merupakan jabatan setara jabatan struktural eselon V.

BAB XIV TATA KERJA Pasal 83 (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara

vertikal

dan

horizontal

sesuai

dengan

tugas

pokoknya masing-masing.

75

(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan

agar

mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Setiap

Kepala

Satuan

bertanggungjawab

Organisasi

memimpin

Perangkat

dan

Daerah

mengoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 84 (1) Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang melaksanakan tugas dan fungsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan penataan

tugas

Organisasi

sampai

dengan

Perangkat

dilaksanakanya

Daerah

berdasarkan

Peraturan Daerah ini. (3) Hak dan Kewajiban di bidang keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perjanjian antara Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak lain yang telah disetujui sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

76

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 85 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008tentang

Pola

Organisasi

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor

10

Tahun

2008

tentang

Pola

Organisasi

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat Kabupaten Sragen; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan

Daerah

Nomor

14

Tahun

2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen; 6. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;

77

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 86 Peraturan

Daerah

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 9 Maret 2015 BUPATI SRAGEN, Ttd+Cap AGUS FATCHURRAHMAN Diundangkan di Sragen pada tanggal 9 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Ttd+Cap TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Juli Wantoro, SH,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19660706 199203 1 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:(3/2015)

78

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN I. PENJELASAN UMUM Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus

dan

masyarakat

mengelola

daerah.

berbagai

Pemerintah

kepentingan, Daerah

dan

harus

kesejahteraan

mengoptimalkan

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak bearti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi sendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomopr 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, maka dalam Implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan: 1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah; 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. Ketersediaan sumberdaya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

79

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat Kabupaten Sragen dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat daerah, didalam Peraturan tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan skoring. Besaran skoring Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen nilainya 66 (enam puluh enam) dengan perhitungan variabel sebagai berikut : a. Jumlah penduduk 32 b. Luas wilayah 14 c. Jumlah APBD dengan nilai 20 Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat Daerah, didalam Peraturan tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan skoring. Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sesuai variabel nilainya66 (enam puluh enam) sehingga terdiri dari : 1. Sekretariat daerah, membawahi paling banyak 3 (tiga) Asisten; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas paling banyak 15 (Lima Belas), diluar Keuangan; 4. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh), diluar Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah. 5. Lembaga Lain. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Cukup jelas

Pasal 3

: Cukup jelas

Pasal 4

: Cukup jelas

Pasal 5

: Cukup jelas

Pasal 6

: Cukup jelas

Pasal 7

: Cukup jelas

Pasal 8

: Cukup jelas

Pasal 9

: Cukup jelas

80

Pasal 10

: Cukup jelas

Pasal 11

: Cukup jelas

Pasal 12

: Cukup jelas

Pasal 13

: Cukup jelas

Pasal 14

: Cukup jelas

Pasal 15

: Cukup jelas

Pasal 16

: Cukup jelas

Pasal 17

: Cukup jelas

Pasal 18

: Cukup jelas

Pasal 19

: Cukup jelas

Pasal 20

: Cukup jelas

Pasal 21

: Cukup jelas

Pasal 22

: Cukup jelas

Pasal 23

: Cukup jelas

Pasal 24

: Cukup jelas

Pasal 25

: Cukup jelas

Pasal 26

: Cukup jelas

Pasal 27

: Cukup jelas

Pasal 28

: Cukup jelas

Pasal 29

: Cukup jelas

Pasal 30

: Cukup jelas

Pasal 31

: Cukup jelas

Pasal 32

: Cukup jelas

Pasal 33

: Cukup jelas

Pasal 34

: Cukup jelas

Pasal 35

: Cukup jelas

Pasal 36

: Cukup jelas

Pasal 37

: Cukup jelas

Pasal 38

: Cukup jelas

Pasal 39

: Cukup jelas

Pasal 40

: Cukup jelas

Pasal 41

: Cukup jelas

Pasal 42

: Cukup jelas

Pasal 43

: Cukup jelas

Pasal 44

: Cukup jelas

Pasal 45

: Cukup jelas

Pasal 46

: Cukup jelas

Pasal 47

: Cukup jelas

Pasal 48

: Cukup jelas

Pasal 49

: Cukup jelas

Pasal 50

: Cukup jelas

Pasal 51

: Cukup jelas

81

Pasal 52

: Cukup jelas

Pasal 53

: Cukup jelas

Pasal 54

: Cukup jelas

Pasal 55

: Cukup jelas

Pasal 66

: Cukup jelas

Pasal 57

: Cukup jelas

Pasal 58

: Cukup jelas

Pasal 59

: Cukup jelas

Pasal 60

: Cukup jelas

Pasal 61

: Cukup jelas

Pasal 62

: Cukup jelas

Pasal 63

: Cukup jelas

Pasal 64

: Cukup jelas

Pasal 65

: Cukup jelas

Pasal 66

: Cukup jelas

Pasal 67

: Cukup jelas

Pasal 68

: Cukup jelas

Pasal 69

: Cukup jelas

Pasal 70

: Cukup jelas

Pasal 71

: Cukup jelas

Pasal 72

: Cukup jelas

Pasal 73

: Cukup jelas

Pasal 74

: Cukup jelas

Pasal 75

: Cukup jelas

Pasal 76

: Cukup jelas

Pasal 77

: Cukup jelas

Pasal 78

: Cukup jelas

Pasal 79

: Cukup jelas

Pasal 80

: Cukup jelas

Pasal 81

: Cukup jelas

Pasal 82

: Cukup jelas

Pasal 83

: Cukup jelas

Pasal 84

: Cukup jelas

Pasal 85

: Cukup jelas

Pasal 86

: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3

82

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .

BUPATI WAKIL BUPATI INSTANSI VERTIKAL

DPRD

DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN

SEKRETARIAT DAERAH

INSPEKTORAT

LEMBAGA LAIN LEMBAGA NON STRUKTURAL

1. Badan Pelaksana Penyuluhan 2. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Kantor Pengelola Data Elektronik

13. 14.

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Dinas Sosial Dinas Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perhubungan, Komunikasi, danInformatika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Dinas Perdagangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

15.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Keterangan :

----------------------------- : ---------------- :

Garis Komando Garis Koordinasi

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DINAS DAERAH

DESA

BADAN 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Kepegawaian Daerah 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 4. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa 6. BadanPendidikanLatihan dan Penelitian Pengembangan 7. Badan Lingkungan Hidup

SATPOL PP

SEKRETARIAT DPRD

KANTOR 1. Kantor Ketahanan Pangan 2. Kantor Perpustakaan Daerah 3. Kantor Arsip dan Dokumentasi RUMAH SAKIT UMUM 1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

BUPATI SRAGEN, TTD

KECAMATAN KELURAHAN

AGUS FATCHUR RAHMAN

83

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN BUPATI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH (II/A) STAF AHLI BUPATI 1. Staf Ahli I Bidang Hukum dan Politik 2. Staf Ahli II Bidang Pemerintahan 3. Staf Ahli III Bidang Pembangunan 4. Staf Ahli IV Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia 5. Staf Ahli V Bidang Ekonomi dan Keuangan

ASISTEN

ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (II/B)

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN PERTANAHAN

BAGIAN HUKUM

BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

SUB BAGIAN PERANAN PEREMPUAN

SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN DOKUMENTASI HUKUM

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN PERTANAHAN

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM

BINA ORGANISASI PEREMPUAN SUB BAGIAN PENDATAAN DAN EVALUASI KUALITAS PEREMPUAN

ASISTEN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT B) BAGIAN PEMBANGUNAN

ADMINISTRASI UMUM (II/B)

BAGIAN

BAGIAN

SUMBER DAYA ALAM

KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BAGIAN BINA PROGRAM

SUB BAGIAN BINA PEREKONOMI AN

SUB BAGIAN AGAMA DAN KEROHANIAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN BINA PRODUKSI DAERAH

SUB BAGIAN PENDIDIKAN

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN PELAPORAN

SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BAGIAN KESEJAHTERAA N MASYARAKAT

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNI KASI

BAGIAN

BAGIAN

ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

HUMAS DAN PROTOKOL

SUB BAGIAN PENGUMPULAN INFORMASI

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PEMBERITAAN DAN PEMBINAAN RADIO SIARAN PUBLIK LOKAL

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN PROTOKOL

KETATALAKSANAAN

KEPEGAWAIAN

BUPATI SRAGEN, TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

84

CANGAN

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN PIMPINAN DPRD

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .

SEKRETARIS II/B

TENAGA AHLI BAGIAN

BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

UMUM

RAPAT DAN RISALAH

SUB BAGIAN

RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI HUKUM DAN PERPUSTAKAAN

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

85

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN INSPEKTUR

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT

IRBAN.BIDANG

PEMERINTAHAN, APARATUR DAN KESBANGPOLLINMAS

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

APARATUR

SEKSI

KESBANGPOLLINMAS

IRBAN. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

ADMINISTRASI DAN UMUM

IRBAN. BIDANG

PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN KIMPRASDA

SEKSI

SEKSI

PENDIDIKAN, AGAMA DAN BUDAYA

PEMBANGUNAN DAERAH/KELURAHAN DESA

SEKSI

SEKSI

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PEREKONOMIAN

SEKSI

SEKSI

KIMPRASDA

KESEHATAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

IRBAN. BIDANG PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN BUMD

SEKSI

PENDAPATAN DAERAH

SEKSI

KEKAYAAN DAN BUMD

SEKSI KEUANGAN DAN PERALATAN

BUPATI SRAGEN, KELOMPOK JABATAN

TTD

FUNGSIONAL AGUS FATCHUR RAHMAN

86

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG

PENDIDIKAN DASAR

BIDANG

PENDIDIKAN MENENGAH

BIDANG

NON FORMAL, OLAHRAGA, DAN SENI PELAJAR

SEKSI

SEKSI

SEKSI

TK, SD, TKLB, SDLB

SMA DAN SMALB

OLAH RAGA, DAN SENI PELAJAR

SEKSI

PENDIDIKAN KESETARAAN

SEKSI SMP, SMPLB

SMK

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH

SEKSI

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

UMUM

KEUANGAN

BIDANG

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI TENAGA PENDIDIK PAUD, TK / SD / SLB

SEKSI TENAGA PENDIDIK SMP, SMA, SMK

SEKSI

SEKSI

PENDIDIKAN USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TENAGA KEPENDIDIKAN

BUPATI SRAGEN, 20 UPTD KECAMATAN

4 UPTD SKB

TTD

87 AGUS FATCHUR RAHMAN

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, & PELAPORAN

BIDANG

KESEHATAN KELUARGA

SEKSI UPAYA KESEHATAN ANAK

DAN LANSIA

SEKSI

UPAYA KESEHATAN IBU

SEKSI GIZI

BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN KEMITRAAN KESEHATAN

BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI

SEKSI

PROMOSI KESEHATAN

UPAYA KESEHATAN DASAR

SEKSI UPAYA KESEHATAN INSTITUSI DAN PEMBERDAYAAN

SEKSI UPAYA KESEHATAN KHUSUS DAN RUJUKAN

MASYARAKAT

SEKSI

SEKSI

FARMAMI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KLB

SEKSI

PENGENDALIAN PENYAKIT

SEKSI

PENYEHATAN LINGKUNGAN

BUPATI SRAGEN, UPTD

UPTD

26 UPTD

INSTALASI FARMASI KABUPATEN

LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

PUSKESMAS

TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

88

BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG

CIPTA KARYA

SEKSI GEDUNG DAN PERUMAHAN PEMERINTAH

SEKSI

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SEKSI

PENATAAN LINGKUNGAN

UPTD PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG

BINA MARGA

SEKSI

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN

SEKSI

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JEMBATAN

SEKSI

PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN JALAN / JEMBATAN

UPTD PERALATAN BERAT DAN ANGKUTAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

BIDANG

PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PERENCANAAN TEKNIK DAN PENGATURAN TATA RUANG

SEKSI OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN PEMBERDAYAAN PENGAIRAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PENGAIRAN

SEKSI

PERTAMBANGAN DAN ENERGI

4 UPTD PU

SEKSI

PERENCANAAN TEKNIS

SEKSI

PENGATURAN TATA RUANG

SEKSI

PENGENDALI MUTU

4 UPTD WADUK DAN IRIGASI

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

89

LAMPIRAN VIII

ERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGENNOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG INDUSTRI

SEKSI

AGRO INDUSTRI DAN HASIL HUTAN

SEKSI

BIDANG KOPERASI

SEKSI

KELEMBAGAAN KOPERASI

SEKSI

INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN

PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI

SEKSI

SEKSI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN KOPERASI

INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRO, DAN ANEKA INDUSTRI

BIDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

SEKSI PERMODALAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

SEKSI

PENDATAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

SEKSI FASILITASI MIKRO, KECIL, MENENGAH

SEKSI

PERMODALAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

BUPATI SRAGEN, 20 UPTD

UPT PENGELOLA DANA BERGULIR

TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

90

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI

PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

SEKSI KESETIAKAWANAN SOSIAL KEPERINTISAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

BIDANG

BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

PENGEMBANGAN SOSIAL

BIDANG

PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

SUB BAGIAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL, ANAK DAN LANSIA

BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA

PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN

PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT

SEKSI JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGUMPULAN PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL

SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SUSILA, DAN KORBAN NAPZA

UPTD

4 UPTD

UPTD

PENITIPAN BAYI/ANAK

EKS PEMBANTU BUPATI

PANTI ASUHAN PEMDA

SEKSI PENYULUHAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

SEKSI

PENGEMBANGAN PELAYANAN SOSIAL

BUPATI SRAGEN, TTD

PANTI ASUHAN PEMDA

-

PANTI ASUHAN PEMDA

-

AGUS FATCHUR RAHMAN

91

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG PRODUKSI PADI, PALAWIJA DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI PADI

SEKSI PALAWIJA

SEKSI

PERLINDUNGAN TANAMAN

BIDANG

PRODUKSI HORTIKULTURA

BIDANG

BIDANG REHABILITASI PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINTAN

PERIJINAN DAN PERMODALAN

SEKSI

SEKSI

SAYURAN, TANAMAN HIAS DAN BIOFARMAKA

PEMASARAN HASIL

SEKSI

SEKSI

PEMBIBITAN HORTIKULTURA

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

SEKSI

SEKSI BUAH-BUAHAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

ALAT DAN MESIN PERTANIAN

SEKSI REHABILITASI PENGEMBANGAN LAHAN

SEKSI

PENGELOLAAN AIR

SEKSI

SARANA PRODUKSI

Kepada Yth

UPTD

HOLTIKULTURA

20 UPTD

UPTD

BALAI BENIH PADI

: Ba SRAGEN, BUPATI pak Bupati Sragen Dari : TTD Asi sten Pemerintahan dan Tata AGUS Praja FATCHUR RAHMAN Tanggal : 2 Oktober 2007 Nomor :

92

BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN

BIDANG PRODUKSI PERIKANAN

SEKSI PERBIBITAN PETERNAKAN

PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI

SEKSI

SEKSI

BUDIDAYA PETERNAKAN

PERIKANAN TANGKAP

SEKSI

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN

UPTD

UPTD

ANEKA USAHA TERNAK

ANEKA USAHA IKAN

SUB BAGIAN

BIDANG KESEHATAN HEWAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN

SEKSI

SEKSI

USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

SEKSI

SEKSI

PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN

USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

SEKSI

SEKSI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

20 UPTD

SUB BAGIAN

KEUANGAN

PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN

UPTD RUMAH POTONG HEWAN

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

93

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

LALU LINTAS

SEKSI

BIDANG

PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL

ANGKUTAN

SEKSI

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS

TEKNIK TERMINAL DAN PERPARKIRAN

PENANGGULANGAN KECELAKAAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN

SEKSI

SEKSI

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

UPTD

PERPARKIRAN

SEKSI

POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI

PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN

UPTD

PEGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEKSI

SEKSI

MONITORING DAN PENGENDALIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS

TEKNIK ANGKUTAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

6 UPTD TERMINAL

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

94

BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG

PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

SEKSI

PINDAH DATANG

SEKSI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

BIDANG

PENCATATAN SIPIL

SEKSI PENCATATAN KELAHIRAN, KEMATIAN, PENGANKATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK SERTA PERUBAHAN

KEWARGANEGARAAN

SEKSI

PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

SEKSI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI

PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI

SEKSI

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

95

LAMPIRAN XIV BAGAN ORGANISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 KABUPATEN SRAGEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN EVALUASI

BIDANG

PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SEKSI

PENGELOLA PAJAK DAERAH

SEKSI PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH

SEKSI

PENDAPATAN LAINLAIN

BIDANG

BIDANG

AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN ASET

ANGGARAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PERENCANAAN ANGGARAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PEMBEBANAN BELANJA LANGSUNG

PERENCANAAN DAN INTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB

SEKSI

ANALISA ANGGARAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI

INVENTARISASI ASET DAERAH

PEMBEBANAN BELANJA TAK LANGSUNG

PENERIMAAN DAN VERIFIKASI PBB DAN BPHTB

SEKSI

SEKSI

ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMBERDAYAAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET

20 UPTD

SEKSI

KAS DAERAH

SEKSI PENAGIHAN PBB DAN BPHTB

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

96

BAGAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG PENGELOLAAN PASAR

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

SEKSI PENERIMAAN DAN PELAPORAN PASAR

SEKSI PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN PASAR

BIDANG

PEMBINAAN PERDAGANGAN

SEKSI PEMBINAAN PERDAGANGAN DAN JASA

SEKSI

PEMBINAAN DISTRIBUSI

SEKSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN JASA

SEKSI

PENGAWASAN DISTRIBUSI

SEKSI

BIMBINGAN USAHA

BUPATI SRAGEN, TTD

97 AGUS FATCHUR RAHMAN

BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

PROMOSI DAN KERJASAMA PARIWISATA

SEKSI PROMOSI DAN USAHA PEMASARAN PARIWISATA

BIDANG PENGEMBANGAN DAYA TARIK DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA

SEKSI

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

KEUANGAN

BIDANG

SENI BUDAYA

SEKSI

PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA

SEKSI

SEJARAH, KEPURBAKALAAN, DAN NILAI TRADISI

SEKSI

SEKSI

KERJASAMA PARIWISATA

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SENI BUDAYA

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN PEMUDA

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN OLAH RAGA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA DAN PEMUDA

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

98

BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG

BIDANG

PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

SEKSI

SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN TENAGA KERJA

INFORMASI PASAR KERJA DAN BURSA KERJA

SEKSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN PEMAGANGAN

PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

SEKSI PERIJINAN LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA

BIDANG

PEMBINAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

SEKSI

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

SEKSI

SEKSI

PERLUASAN KERJA

SEKSI

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

KETRANSMIGRASIAN

SEKSI

INFORMASI DAN PENGERAHAN TRANSMIGRASI SEKSI

NORMA KERJA DAN JAMSOSTEK

PENDAFTARAN DAN SELEKSI TRANSMIGRASI

SEKSI

SEKSI PEMINDAHAN DAN PENANGANAN MASALAH TRANSMIGRASI

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BUPATI SRAGEN, UPTD

UPTD

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LATIHAN KERJA TECHNOPARK GANESHA SUKOWATI

TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

99

BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA DINAS

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG

PENGEMBANGAN USAHA

SEKSI

PENGEMBANGAN USAHA DAN KEMITRAAN

SEKSI

BIMBINGAN TEKNIS DAN KELEMBAGAAN SEKSI PERIJINAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

BIDANG

SUB BAGIAN

BIDANG

PENGEMBANGAN PRODUKSI

SUB BAGIAN

KEUANGAN

PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN KONSERVASI

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI LAHAN .

TANAMAN SEMUSIM

PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM .

SEKSI

SEKSI

REHABILITASI DAN PERHUTANAN SOSIAL

TANAMAN TAHUNAN

SEKSI

SEKSI DATA DAN INFORMASI .

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI

PENGELOLAAN TUMBUHAN DAN SATWA

UPTD PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN DAN PERKEBUNAN

SEKSI PEMETAAN DAN TATA GUNA KAWASAN

.

BUPATI SRAGEN, TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

100

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM

BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG

PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

101

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG

SUB BIDANG

PERENCANAAN

PENGADAAN KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG

SUB BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

PENGEMBANGAN PEGAWAI

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BIDANG PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG PEMBERHENTIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA

SUB BIDANG

PENGOLAHAN DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

102

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

SUB BIDANG FASILITASI PEMILU, ORPOL DAN ORMAS

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN, PARTISIPASI, ETIKA, DAN PENDIDIKAN POLITIK

BIDANG KESATUAN DAN KETAHANAN BANGSA

SUB BIDANG IDEOLOGI KEWASPADAAN NASIONAL DAN BELA BANGSA

SUB BIDANG

PEMBAURAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENANGANAN MASALAH DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

SUB BIDANG ANALISA , STRATEGI POTENSI KONFLIK

SUB BIDANG

PENCEGAHAN, PENANGANAN MASALAH, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

103

BAGAN ORGANISASI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PELAYANAN UMUM DAN PENGADUAN

SUB BIDANG

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

SUB BIDANG

BIDANG PERIZINAN TERTENTU

SUB BIDANG

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG

PELAYANAN KTP, KK, AKTA CAPIL

PERIJINAN INDAGKOP DAN REKLAME

PERIZINAN PRINSIP, LOKASI, IMB, HO

PERENCANAAN DAN PROMOSI

SUB BIDANG

SUB BIDANG

SUB BIDANG

SUB BIDANG

INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN PENANGANAN PENGADUAN

PERIZINAN PERTANIAN, HUB, PAR, SIUJK , K3

PERIZINAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KERJA SAMA DAN PENGAWASAN

BUPATI SRAGEN, TTD

104 AGUS FATCHUR RAHMAN

BAGAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

BIDANG

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA

SUB BIDANG KELUARGA SEJAHTERA

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BIDANG

BIDANG

INFORMASI PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PROGRAM

PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUB BIDANG

SUB BIDANG

PENDATAAN DAN INFORMASI KELUARGA

PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN DESA

SUB BIDANG

SUB BIDANG

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PROGRAM

KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

20 UPTB

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BINA PRASARANA DESA

SUB BIDANG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

105

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG DIKLAT KETRAMPILAN MASYARAKAT

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BIDANG DIKLAT PEGAWAI

SUB BIDANG PELATIHAN

SUB BIDANG DIKLAT KEPEMIMPINAN

SUB BIDANG HASIL PELATIHAN

SUB BIDANG

BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG

DIKLAT FUNGSIONAL DAN TEKNIS

LITBANG EKONOMI DAN TEKNOLOGI

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN

SUB BIDANG SERTIFIKASI

SUB BIDANG PENEMPATAN

BUPATI SRAGEN, UPTB

TTD

PENGOLAHAN PRODUKSI DAN JASA

AGUS FATCHUR RAHMAN

106

BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK, PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN TEKNOLOGI LH

SUB BIDANG

PENGKAJIAN TEKNIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN TEKNOLOGI LH

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .

BIDANG

BIDANG

PENGENDALIAN PEMULIHAN DAN PENGAMANAN LH

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

SUB BIDANG

SUB BIDANG

PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SUB BIDANG

SUB BIDANG

PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAM

4 UPTB

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

KEINDAHAN KOTA DAN PERGEDUNGAN

SUB BIDANG

PENATAAN KEINDAHAN KOTA DAN PENERANGAN JALAN

SUB BIDANG

PENGELOLA DAN PEMANFAATAN GEDUNG ASET KHUSUS

BUPATI SRAGEN, TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

107

BAGAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

SUBBAG TU

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

BUPATI SRAGEN, TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN 108

BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN .

SUBBAG TU

SEKSI PENGADAAN, PENGOLAHAN, DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA

SEKSI LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

SEKSI PEMBINAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

109

BAGAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG TU

SEKSI PROGRAM DAN PENGEMBANGAN ARSIP

SEKSI PENGELOLAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP

SEKSI DOKUMENTASI

BUPATI SRAGEN, TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN 110

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN DIREKTUR

LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL WAKIL DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

PELAYANAN DAN MUTU

BIDANG

BIDANG

PELAYANAN

KEPERAWATAN

SUBBIDANG PELAYANAN MEDIS DAN RUJUKAN

SUBBIDANG PELAYANAN PENUNJANG

SUBBIDANG PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KEPERAWATAN

UMUM

BIDANG

PENINGKATAN MUTU DAN PENDIDIKAN

SUBBIDANG DIKLAT DAN LITBANG

SUBBIDANG PENINGKATAN MUTU DAN KERJA SAMA

BAGIAN SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

BAGIAN

REKAM MEDIS DAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN

UMUM DAN RUMAH TANGGA

REKAM MEDIS

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROMOSI SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN MOBILISASI DANA

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

BUPATI SRAGEN, TTD 111 AGUS FATCHUR RAHMAN

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

LAMPIRAN XXX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DIREKTUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG TU

SEKSI

SEKSI

PELAYANAN

KEPERAWATAN

BUPATI SRAGEN, TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

112

BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BIDANG PEMBINAAN PERBANKAN DAERAH

SUB BIDANG PERBANKAN

SUB BIDANG NON PERBANKAN

BIDANG PEMBINAAN USAHA DAERAH SUB BIDANG PERUSAHAAN DAERAH

SUB BIDANG NON PERUSAHAAN DAERAH

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA USAHA DAERAH

SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA SUB BIDANG KERJASAMA USAHA

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

113

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SRAGEN KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG

PROGRAM PENYULUHAN DAN PERENCANAAN EVALUASI PELAPORAN

SUB BIDANG PROGRAM PENYULUHAN

SUB BIDANG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

LAMPIRAN XXXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BIDANG

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

KELEMBAGAAN & SUMBER DAYA MANUSIA

INFORMASI DAN TEKONOLOGI

SUB BIDANG KELEMBAGAAN

SUB BIDANG INFORMASI

SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

SUB BIDANG TEKNOLOGI

20 UPTB 20 UPTB BPK

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

114

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

PELAKSANA

PENGARAH

KEPALA

SEKRETARIAT

SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

115

BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN SRAGEN KEPALA

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAG TU

SEKSI

PENGOLAHAN DATA

SEKSI JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA

SEKSI SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN 116

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN XXXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENYULUHAN

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

SEKSI

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

117

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI

KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASAYARAKAT

DESA

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN

KELURAHAN VN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

118

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

LURAH

SEKRETARIAT

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI PELAYANAN UMUM

KEPALA LINGKUNGAN

BUPATI SRAGEN, TTD AGUS FATCHUR RAHMAN

119