PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

KARANGASEM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya Organisasi Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM dan BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.

Daerah adalah Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. Bupati adalah Bupati Karangasem. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- seluasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. 9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Kecamatan dan Kelurahan. 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis pada dinas daerah dan badan. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

3

12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 13. Satuan Organisasi adalah jabatan struktural yang ada dilingkungan unit kerja. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Dinas Daerah; f. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, dan RSUD); g. Pemerintah Kecamatan; dan h. Pemerintah Kelurahan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf pemerintah daerah. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok pembantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah Kabupaten Karangasem. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi: a. menyusun kebijakan pemerintah daerah; b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah kabupaten karangasem; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

4

d. membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 5 Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.

Sekretaris Daerah; Asisten Tata Praja ( Asisten I ); Asisten Perekonomian dan Pembangunan ( Asisten II ); Asisten Administrasi Umum ( Asisten III ); Bagian-bagian; Sub Bagian - Sub Bagian; Jabatan Fungsional.

Pasal 6 (1) Asisten Tata Praja (Asisten I), yang membawahkan: a. Bagian Tata Pemerintahan; b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Bagian Organisasi. (2) Asisten Ekonomi Pembangunan (Asisten II), yang membawahkan: a. Bagian Ekonomi; b. Bagian Pengendalian Pembangunan; c. Bagian Kesejahteraan Rakyat. (3) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), yang membawahkan: a. Bagian Hubungan Masyarakat Protokol ; b. Bagian Perlengkapan c. Bagian Umum; d. Bagian Keuangan;

Pasal 7 (1) Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahkan: a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah ; c. Sub Bagian Perangkat Daerah.

5

(2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang membawahkan: a. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Sub. Bagian Perundang-undangan; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. (3) Bagian Organisasi, yang membawahkan: a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Tata Laksana; c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan. (4) Bagian Ekonomi, yang membawahkan: a. Sub Bagian Produksi Daerah; b. Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah; c. Sub Bagian Bina Perusahaan Daerah. (5) Bagian Pengendalian Pembangunan, yang membawahkan; a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Pengendalian; c. Sub Bagian Pelaporan. (6) Bagian Kesejahteraan Rakyat yang membawahkan: a. Sub Bagian Sosial; b. Sub Bagian Agama, Adat dan budaya; c. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga. (7) Bagian Hubungan Masyarakat Protokol, yang membawahkan: a. Sub Bagian Protokol; b. Sub Bagian Pemberitaan; c. Sub Bagian Dokumentasi. (8) Bagian Perlengkapan, yang membawahkan: a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; b. Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi; c. Sub Bagian Inventarisasi. (9) Bagian Umum, yang membawahkan: a. Sub Bagian Adminstrasi dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Rumah Tangga; c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. (10) Bagian Keuangan, yang membawahkan: a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi. 6

(11) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD; (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 9 (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari: a. Sekretaris Dewan; b. Bagian Umum, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Rumah Tangga; 3. Sub Bagian Perencanaan. c. Bagian Keuangan, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Anggaran; 7

2. Sub Bagian Belanja; 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan. d. Bagian Persidangan dan Risalah, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Persidangan; 2. Sub Bagian Risalah; 3. Sub Bagian Perundang-undangan. e. Bagian Publikasi dan Dokumentasi, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Informasi; 2. Sub Bagian Protokol; 3. Sub Bagian Pengaduan Masyarakat. f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Inspektorat Pasal 11 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris. Pasal 12 (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. merencanakan program pengawasan; b. merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8

Pasal 13 (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari: a. Inspektur; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Inspektur pembantu wilayah I, yang membawahkan: 1. Seksi pengawasan pemerintahan bidang kelembagaan dan pegawai daerah; 2. Seksi pengawasan pemerintahan bidang barang daerah; 3. Seksi pengawasan pemerintahan bidang keuangan daerah. d. Inspektur pembantu wilayah II, yang membawahkan: 1. Seksi pengawasan pemerintahan bidang kelembagaan dan pegawai daerah; 2. Seksi pengawasan pemerintahan bidang barang daerah; 3. Seksi pengawasan pemerintahan bidang keuangan daerah. e. Inspektur pembantu wilayah III, yang membawahkan: 1. Seksi pengawasan pemerintahan bidang kelembagaan dan pegawai daerah; 2. Seksi pengawasan pemerintahan bidang barang daerah; 3. Seksi pengawasan pemerintahan bidang keuangan daerah. f. Inspektur pembantu wilayah IV, yang membawahkan: 1. Seksi pengawasan pemerintahan bidang kelembagaan dan pegawai daerah; 2. Seksi pengawasan pemerintahan bidang barang daerah; 3. Seksi pengawasan pemerintahan bidang keuangan daerah. g. Jabatan Fungsional, terdiri dari auditor- auditor, yang dalam tugasnya membantu dan berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Inspektur. (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 14 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

9

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah; b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (5) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: a. Kepala badan; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah. d. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Pengembangan Penanaman modal; 2. Sub Bidang Pengendalian Penanaman modal. e. Bidang Perekonomian, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Perekonomian; 2. Sub Bidang Pengembangan Agribisnis. f. Bidang Sosial Budaya, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; 2. Sub Bidang Adat dan Budaya. g. Bidang Monitoring dan Penelitian, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Statistik dan Monitoring; 2. Sub Bidang Latihan dan Pengembangan. h. U P T; dan i. Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

10

Bagian Kelima Dinas Daerah Pasal 16 (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial; d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; f. Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran; g. Dinas Komunikasi dan Informatika; h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; i. Dinas Pekerjaan Umum; j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; l. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura; m. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan; n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; p. Dinas Pendapatan.

Paragraf 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pasal 17 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11

Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, yang membawahkan: 1. Seksi Taman Kanak-Kanak; 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini. d. Bidang Pendidikan Dasar, yang membawahkan: 1. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar; 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dini; e. Bidang pendidikan menengah, yang membawahkan: 1. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas;; 2. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; f. Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga, yang membawahkan: 1. Seksi Pendidikan Non Formal; 2. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Seni Pelajar; dan 3. Seksi Sarana & Prasarana Pemuda dan Olah Raga ; g. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, yang membawahkan: 1. Seksi Tenaga Profesi; 2. Seksi Pengembangan Profesi; dan 3. Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal; h. Bidang Pengkajian dan pengembangan, yang membawahkan: 1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data ; 2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan ; dan 3. Seksi Pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi. i. U P T; dan j. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

12

Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 19 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan; b. menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 20 (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran. c. Bidang Pengembangan Kesehatan, yang membawahkan: 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kesehatan; 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus; 2. Seksi Farmasi, Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan 3. Seksi Registrasi, Akreditasi, Sertifikasi dan Perijinan. e. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, yang membawahkan: 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Surveilans, Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Kesehatan Lingkungan. f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, yang membawahkan: 1. Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 2. Seksi Gizi Masyarakat; dan 3. Seksi Kesehatan Keluarga. g. U P T; dan h. Jabatan Fungsional.

13

(2) Bagian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Dinas Sosial Pasal 21 (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesejahteraan sosial; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan pelaporan. c. Bidang Bimbingan Sosial dan Kepahlawanan, yang membawahkan : 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial; 2. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; dan 3. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial. d. Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial, yang membawahkan : 1. Seksi Penanggulangan Keluarga Fakir Miskin; 2. Seksi Korban Bencana; dan 3. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial. e. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang membawahkan : 1. Seksi Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat, dan Karang Taruna; 2. Seksi Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama; dan 3. Seksi Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. f. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahkan:

14

1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyakit Kronis; 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan 3. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar dan Lansia g. U P T; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 23 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 24 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, yang membawahkan: 1. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja; 2. Seksi Sertifikasi dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja; dan 3. Seksi Pemagangan. d. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, yang membawahkan: 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja; 2. Seksi Transmigrasi; dan 3. Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal. e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, yang membawahkan: 1. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

15

2. Seksi Syarat Kerja, Kesejahteraan Pekerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan 3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial. f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, yang membawahkan: 1. Seksi Norma Kerja; 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak. g. U P T; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 25 (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan pelaporan. c. Bidang Kependudukan, yang membawahkan: 1. Seksi Administrasi Kependudukan ; 2. Seksi Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan; dan 3. Seksi Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi. d. Bidang Informasi Kependudukan, yang membawahkan: 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi; 2. Seksi Pengolahan Data Kependudukan; dan 3. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.

16

e. Bidang Pendaftaran, yang membawahkan: 1. Seksi Pendaftaran dan Standarisasi; 2. Seksi Identitas Penduduk; dan 3. Seksi Perpindahan Penduduk. f. Bidang Pencatatan Sipil, yang membawahkan: 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan 3. Seksi Perubahan Status. g. U P T; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini. Paragraf 6 Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Pasal 27 (1) Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan dan Pemadam Kebakaran; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan dan Pemadam Kebakaran; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan dan Pemadam Kebakaran; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 28 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Perhubungan Darat, yang membawahkan: 1. Seksi Lalu Lintas; 2. Seksi Angkutan; dan 3. Seksi Parkir dan Terminal. d. Bidang Keselamatan Transportasi, yang membawahkan: 1. Seksi Fasilitas Keselamatan; 17

e.

f.

g. h.

2. Seksi Bimbingan dan Analisis Keselamatan; dan 3. Seksi Teknik Sarana. Bidang Perhubungan Laut, yang membawahkan: 1. Seksi Pelabuhan; 2. Seksi Angkutan Laut; dan 3. Seksi Keselamatan Laut. Bidang Pemadam Kebakaran, yang membawahkan: 1. Seksi Bimbingan dan Pencegahan; 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran; dan 3. Seksi Sarana dan Bantuan Teknik. U P T; dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini. Paragraf 7 Dinas Komunikasi dan Informatika Pasal 29 (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi dan Informatika; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, yang membawahkan: 1. Seksi Kemitraan Media; 2. Seksi Pengolahan Informasi Publik; dan 3. Seksi Diseminasi Informasi. d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, yang membawahkan: 1. Seksi Pos; 18

2. Seksi Telekomunikasi; dan 3. Seksi Pengendalian dan Penertiban Postel. e. Bidang Pengolahan Data Elektronik, yang membawahkan: 1. Seksi Manajemen Informasi; 2. Seksi Telematika; dan 3. Seksi Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika. f. U P T; dan g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah ini.

sebagaimana

Paragraf 8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasal 31 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan Pariwisata. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas kebudayaan dan pariwisata, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 32 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Seni Budaya, yang membawahkan: 1. Seksi Kebudayaan; 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan 3. Seksi Kesenian. d. Bidang Lembaga Tradisional dan Adat Istiadat, yang membawahkan: 1. Seksi Adat Istiadat; 2. Seksi Subak; dan 3. Seksi Pengkajian Lembaga Tradisional dan Awig-awig. e. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata, yang membawahkan: 1. Seksi Promosi Pariwisata; 19

f.

g.

h. i.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan Pariwisata; dan 3. Seksi Analisa Pasar Pariwisata. Bidang Pengembangan Sarana Pariwisata, yang membawahkan: 1. Seksi Pengembangan dan Pendataan Destinasi Pariwisata; 2. Seksi Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata; dan 3. Seksi Pengendalian Mutu Produk dan Pelayanan Pariwisata. Bidang Kawasan dan Obyek Daya Tarik Wisata, yang membawahkan; 1. Seksi Bina Kawasan dan Obyek Pariwisata; 2. Seksi Pengendalian Antraksi Pariwisata; dan 3. Seksi Peningkatan Mutu Kawasan dan Obyek Daya Tarik Wisata pariwisata. U P T; dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja dinas kebudayaan dan pariwisata, sebagaimana tercantum pada lampiran XII peraturan daerah ini. Paragraf 9 Dinas Pekerjaan Umum Pasal 33 (1) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas pekerjaan umum, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 34 (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat,yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahkan 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumberdaya Air; 2. Seksi Irigasi, Operasi Pemeliharaan dan Kelembagaan; dan 3. Seksi Sungai Rawa dan Pantai. d. Bidang Bina Marga, yang membawahkan: 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan; 20

e.

f.

g. h.

2. Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan; dan 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan. Bidang Bina Teknik, yang membawahkan: 1. Seksi Data, Informasi Monitoring; 2. Seksi Bina Jasa Kontruksi; dan 3. Seksi Peralatan dan Perbengkelan. Bidang Tata Ruang Bangunan-bangunan dan Perumahan, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Tata Ruang Bangunan-bangunan dan Perumahan; 2. Seksi Tata Ruang dan Bangunan; 3. Seksi Perumahan dan Penyediaan Air Bersih. U P T; dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercaantum pada lampiran XIII Peraturan Daerah ini. Paragraf 10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 35 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian perdagangan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 36 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari: a. Kepala dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pengendalian Lingkungan Kerja Sama dan Fasilitas Modal Usaha Industri dan Perdagangan, yang membawahkan: 1. Seksi Bimbingan Pengendalian Lingkungan Industri dan Perdagangan ; 2. Seksi Kerjasama Lintas Sektor; dan 3. Seksi Faslitasi Modal Usaha Industri dan Perdagangan; d. Bidang Industri, yang membawahkan: 21

e.

f.

g. h.

1. Seksi Bimbingan Sarana dan Usaha Industri; 2. Seksi Penyuluhan Industri; dan 3. Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi Produk Industri. Bidang Perdagangan, yang membawahkan: 1. Seksi Bimbingan Sarana dan Usaha Perdagangan; 2. Seksi Perdagangan dan Penyaluran; dan 3. Seksi Export dan Promosi Perdagangan. Bidang perlindungan, yang membawahkan: 1. Seksi Perlindungan Konsumen; 2. Seksi Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan 3. Seksi Metrologi. U P T; dan Jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasal 37 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha kecil dan menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Koperasi, Usaha kecil dan Menengah terdiri dari: a. Kepala dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; c. Bidang Koperasi, yang membawahkan: 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 2. Seksi Bina Usaha Koperasi; dan 3. Seksi Sarana Prasarana Koperasi.

22

d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang membawahkan: 1. Seksi Usaha Mikro; 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah. e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, yang membawahkan: 1. Seksi Fasilitasi Pembiayaan; 2. Seksi Pengendalian; dan 3. Seksi Simpan Pinjam; f. Bidang Lembaga Perkreditan Desa, yang membawahkan: 1. Seksi Kelembagaan Lembaga Perkreditan Desa; 2. Seksi Bina Usaha Lembaga Perkreditan Desa; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Lembaga Perkreditan Desa. g. U P T; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 12 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 39 (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan e. tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 40 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari: a. Kepala dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Produksi, yang membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija; 23

d.

e.

f.

g. h.

2. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura; dan 3. Seksi Data Statistik. Bidang Perlindungan Tanaman, yang membawahkan: 1. Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman ; 2. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman; dan 3. Seksi Pengamatan Iklim dan Bencana Alam. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, yang membawahkan: 1. Seksi Pengolahan Hasil; 2. Seksi Pemasaran Hasil; dan 3. Seksi Pengembangan Usaha. Bidang Sarana Prasarana Teknologi dan Penyuluhan, yang membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan ; 2. Seksi Sarana Produksi; dan 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air. U P T; dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 13 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Pasal 41 (1) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 24

c.

d.

e.

f.

g.

h. i.

3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Produksi Peternakan, yang membawahkan: 1. Seksi Perbibitan; 2. Seksi Pengembangan Pakan Ternak; dan 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak. Bidang Produksi Kelautan dan Perikanan, yang membawahkan: 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya ; 2. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap; dan 3. Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya. Bidang Usaha dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang membawahkan: 1. Seksi Perijinan Pelayanan dan Pengembangan Usaha; 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; dan 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Bidang Kesehatan Hewan, yang membawahkan: 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 2. Seksi Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan; dan 3. Seski Kesehatan Masyarakat Veteriner. Bidang Usaha Dan Penyuluhan Peternakan, yang membawahkan: 1. Seksi Perijinan, Pelayanan Usaha dan Permodalan Peternakan; 2. Seksi Penyuluhan Peternakan; dan 3. Seski Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. UPT; dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 14 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 43 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan dan perkebunan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati.

25

Pasal 44 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari: a. Kepala dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Data Sarana dan Penyuluhan, yang membawahkan: 1. Seksi Data, Pemetaan dan Pengendalian Lahan; 2. Seski Perbenihan dan Pengawasan Sarana; dan 3. Seski Kelembagaan dan Penyuluhan. d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahkan: 1. Seksi Rehabilitasi Kawasan Hutan; 2. Seksi Pengelolaan Hutan Rakyat; dan 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam. e. Bidang Produksi Perkebunan, yang membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Perkebunan; 2. Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi Perkebunan; dan 3. Seksi Pengembangan Teknologi Produksi. f. Bidang Perlindungan Tanaman dan Hutan, yang membawahkan: 1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; 2. Seksi Pengamanan Hutan; dan 3. Seksi Pemantapan Fungsi Hutan. g. Bidang Pengembangan Usaha, yang membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan; 2. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan; dan 3. Seksi Perijinan dan Pengawasan Usaha. h. U P T; dan i. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 15 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasal 45 (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menyelenggarakan fungsi: (1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kebersihan dan Pertamanan; (2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebersihan dan Pertamanan; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebersihan dan Pertamanan; (4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 26

(5) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 46 (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang terdiri dari: a. Kepala dinas; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2.. Sub bagian Keuangan; 3. Sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; c. Bidang Kebersihan , yang membawahkan: a. Seksi Pengelolaan Sampah; b. Seksi Pengelolaan Sanitasi; c. Seksi Pengolalaan Limbah.. d. Bidang Pertamanan, yang membawahkan: 1. Seksi Pembangunan dan Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau; 2. Seksi Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau; 3. Seksi Dekorasi dan Perindangan e. Bidang Angkutan dan Peralatan, yang membawahkan: 1. Seksi Angkutan; 2. Seksi Peralatan; 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. (6) Bidang Penyuluhan, yang membawahkan: 1. Seksi Penyuluhan dan Informasi; 2. Seksi Pemantauan dan Dokumentasi; 3. Seksi Pembinaan dan Tindakan (7) U P T; dan (8) Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebagaimana telah tercantum pada lampiran XIX peraturan daerah ini. Paragraf 16 Dinas Pendapatan Pasal 47 (1) Dinas Pendapatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendapatan; b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan; c. pembinaan dan pelaksanaaan tugas dibidang Pendapatan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

27

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 48 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari: b. Kepala Dinas; c. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Pendataan, yang membawahkan: 1. Seksi Pendataan; 2. Seks Dokumen dan Pengolahan Data; dan 3. Seksi Penyuluhan dan Monitoring. e. Bidang Penetapan, yang membawahkan: 1. Seksi Perhitungan; 2. Seksi Penerbitan Surat Penetapan; dan 3. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan. f. Bidang Penagihan, yang membawahkan: 2. Seksi Penagihan Pajak; 3. Seksi Penagihan Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya; dan 4. Seksi Keberatan. g. Bidang Pembukuan, yang membawahkan: a. Seksi Pembukuan Penmerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; b. Seksi Pembukuan Persediaan; dan c. Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Daerah Lainnya.. h. U P T; dan i. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah (LTD) Pasal 49 (1) Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. (2) Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan dipimpin oleh seorang kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berbentuk Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, dan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

28

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Badan Kepegawaian Daerah; e. Badan Lingkungan Hidup; f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ); g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; h. Kantor Ketahanan Pangan; i. Satuan Polisi Pamong Praja; dan j. Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 50 (1) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan peyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 51 (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Hubungan Kelembagaan Politik, yang membawahkan:

29

d.

e.

f.

g. h.

1. Sub Bidang Organisasi Partai Politik dan Pemilihan Umum; dan 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. Bidang Ketahanan Bangsa, yang membawahkan; 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional. Bidang Pranata Sosial, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya; dan 2. Sub Bidang Perilaku Sosial. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana. UPT; dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal 52 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, meyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

30

c. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Keswadayaan Masyarakat, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat. d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan. e. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Pengembangan Prasarana/Sarana Dan Kawasan Perdesaan; dan 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa; 2. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. g. U P T; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pasal 54 (1) Badan Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 55 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Data dan Informasi, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan; dan 31

d.

e.

f.

g.

h. i.

2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan; dan 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja. Bidang Keluarga Sejahtera, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Bidang Penggerakan Masyarakat, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat; dan 2. Sub Bidang Advokasi dan Komonikasi Informasi Edukatif. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan 2. Sub Bidang Perlindungan Anak. U P T; dan Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Badan Kepegawaian Daerah Pasal 56 (1) Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang kepegawaian; a. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kepegawaian daerah, menyelenggarakan fungsi: b. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 57 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; c. Bidang pendataan dan formasi, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Data; dan 2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan. d. Bidang Pengembangan Karier, yang membawahkan: 1. Sub Bidang Bina Disiplin Pegawai; dan 2. Sub Bidang Penempatan dan Jabatan. 32

e. Bidang Pendidikan dan Latihan yang membawahkan : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Perjenjangan; dan 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional f. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Kepangkatan; dan 2. Sub Bidang Pensiun dan Mutasi. g. U P T; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Badan Lingkungan Hidup Pasal 58 (1) Badan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lingkungan hidup, menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan kebijakan teknis Lingkungan hidup; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan hidup ; c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Badan

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 59 (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretariat, yang membawahkan : 1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Kemitraan; dan 2. Sub Bidang Pelatihan. d. Bidang Pengawasan, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Instrumen; dan 2. Sub Bidang Pengolahan Limbah. e. Bidang Konservasi, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Konservasi Hayati; dan 2. Sub Bidang Lahan dan Air

33

f. Bidang Penegakan Hukum dan Laboratorium, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pentaatan; dan 2. Sub Bidang Laboratorium. g. UPT; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Badan Lingkungan hidup, sebagaimana tercantum pada lampiran XXV peraturan daerah ini.

Pasal 60 (1) Pada masing-masing Dinas Daerah dan Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas bagi yang berbentuk Dinas dan kepada Kepala Badan yang berbentuk Badan; (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, teridiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenisnya diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 6 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ) Pasal 61 (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T ), mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di bidang perizinan secara terpadu. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ) menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program Kantor; b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan terpadu; d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan 34

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala, karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor. (5) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menandatangani perizinan atas nama Bupati.

mempunyai

kewenangan

(6) Jenis-jenis ijin yang akan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 62 (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ), terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Izin Penunjang Usaha; d. Seksi Izin Usaha; e. Seksi Tanda Daftar Usaha; f. Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat; dan g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Paragraf 7 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pasal 63 (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksaanaan Kebijakan Daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, menyelenggarakan fungsi: a. merumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan arsip daerah; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan arsip daerah; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati.

35

Pasal 64 (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan; d. Seksi Kearsipan; e. Seksi Dokumentasi; dan f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Kantor Ketahanan Pangan Pasal 65 (3) Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksaanaan Kebijakan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi: a. merumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan; dan b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana maksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 66 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan Pangan; d. Seksi Keamanan Pangan; e. Seksi Distribusi Pangan; dan f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

36

Paragraf 9 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 67 (1) Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban umum penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan peraturan perundang- undangan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum; b. penegakan peraturan daerah, keputusan bupati dan peraturan perundangundangan lainnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati; c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi hubungan antar lembaga sampai tingkat kecamatan, desa dan kelurahan; dan d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 68 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: a. Kepala Satuan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; d. Seksi Pengendalian dan Penegakan; e. Seksi Pengembangan Kapasitas; dan f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10 Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 69 (1) Rumah Sakit Umum Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi: a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan Kesehatan Masyarakat, Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rujukan; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Kesehatan; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

37

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 70 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdiri dari ; a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1. Sub. Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub. Bagian Keuangan; dan 3. Sub. Bagian Kepegawaian. c. Bidang Keperawatan dan Rujukan, yang membawahkan : 1. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan; dan 2. Seksi Rujukan. d. Bidang Pelayanan dan Penunjang, yang membawahkan : 1. Seksi Pelayanan; dan 2. Seksi Penunjang Pelayanan; e. Bidang Pengembangan Rumah Sakit, yang membawahkan; 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kecamatan Pasal 71 (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat, menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi: a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksankan pemerintahan desa/kelurahan; dan

38

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72 (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari: a. Camat; b. Sekretariat, yang membawahkan: 1. Sub Bagian Umum/Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; e. Seksi Kesejahteraan Sosial; f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; g. Seksi Pelayanan Umum; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Kelurahan Pasal 73 (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan. (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. (3) Lurah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. pembinaan lembaga permasyarakatan; dan g. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

39

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 74 (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan, terdiri dari: a. Lurah; b. Sekretaris; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan; e. Seksi Kesejahteraan sosial; f. Seksi Pelayanan umum; dan g. Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 75 (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II. a. (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian pada Sekwan dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b. (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a. (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksanaan Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b. (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan Struktural Eselon Va.

40

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 76 (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Bali atas usul Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur Bali. (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 77 Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 78 Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI STAF AHLI Pasal 79 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 5 (lima) orang staf ahli. (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari : a. Bidang Hukum dan Politik; b. Bidang Pemerintahan; c. Bidang Pembangunan; d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; e. Bidang Ekonomi dan Keuangan. (3) Staf ahli adalah dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dengan Jabatan Struktural Eselon II.b.

41

(4) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (5) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA Pasal 80

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing. (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 81 Segala pembiayaan untuk kegiatan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 82 (1) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala bidang pada dinas dan badan yang menduduki jabatan struktural setelah ditetapkannya peraturan ini adalah eselon III.b.

42

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 83 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah : a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 22 Seri D Nomor : 4); b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 16 Seri D Nomor : 3); c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 23 Seri D Nomor : 5); d. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 24 Seri D Nomor : 6); e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 25 Seri D Nomor : 7); f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 26 Seri D Nomor : 8); g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 27 Seri D Nomor : 9); h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 28 Seri D Nomor : 10); i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 29 Seri D Nomor : 11);

43

j. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 30 Seri D Nomor : 12); k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 31 Seri D Nomor : 13); l. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 32 Seri D Nomor : 14); m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 33 Seri D Nomor : 15); n. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 34 Seri D Nomor : 16); o. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten p. Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 35 Seri D Nomor : 17); q. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 36 Seri D Nomor : 18); r. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 37 Seri D Nomor : 18); s. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 38 Seri D Nomor : 20); t. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 39 Seri D Nomor : 21); u. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 26 Seri D Nomor : 19);

44

v. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 41 Seri D Nomor : 23); w. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 42 Seri D Nomor : 24); x. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2004 Nomor: 43 Seri D Nomor : 26); y. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor : 3). Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 23 Juli 2008 BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 23 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I MADE MADRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2008 NOMOR 7

45

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM I.

UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dengan adanya paradigma baru yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Kabupaten. Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dalam Peraturan Perundangundangan tersebut, memberikan kepada Dearah lebih luas dan bertanggung jawab dalam hal menentukan jumlah dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan daerah itu sendiri. Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban Perangkat Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dari hasil kajian dan penataan yang telah dilaksanakan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada prinsipnya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Kabupaten sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

46

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Peraturan Daerah yang menindak lanjuti PP No. 8 Tahun 2003 Daerah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. A. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 cukup jelas; Pasal 2 cukup jelas; Pasal 3 cukup jelas; Pasal 4 cukup jelas; Pasal 5 cukup jelas; Pasal 6 cukup jelas; Pasal 7 cukup jelas; Pasal 8; Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) Pertanggung jawaban Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pengertian “melalui” bukan berarti Sekretaris Dewan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Sekretaris Dewan berada langsung dibawah Bupati. Pasal 9 cukup jelas; Pasal 10 cukup jelas; Pasal 11 cukup jelas; Pasal 12 cukup jelas; Pasal 13 cukup jelas; Pasal 14; Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) Pertanggung jawaban Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Badan berada langsung dibawah Bupati. Ayat (3) cukup jelas Ayat (4) cukup jelas Ayat (5) cukup jelas Pasal 15 cukup jelas; Pasal 16; Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) Pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas berada langsung dibawah Bupati. Ayat (3) cukup jelas

47

Pasal 17 cukup jelas; Pasal 18 cukup jelas; Pasal 19 cukup jelas; Pasal 20 cukup jelas; Pasal 21 cukup jelas; Pasal 22 cukup jelas; Pasal 23 cukup jelas; Pasal 24 cukup jelas; Pasal 25 cukup jelas; Pasal 26 cukup jelas; Pasal 27 cukup jelas; Pasal 28 cukup jelas; Pasal 29 cukup jelas; Pasal 30 cukup jelas; Pasal 31 cukup jelas; Pasal 32 cukup jelas; Pasal 33 cukup jelas; Pasal 34 cukup jelas; Pasal 35 cukup jelas; Pasal 36 cukup jelas; Pasal 37 cukup jelas; Pasal 38 cukup jelas; Pasal 39 cukup jelas; Pasal 40 cukup jelas; Pasal 41 cukup jelas; Pasal 42 cukup jelas; Pasal 43 cukup jelas; Pasal 44 cukup jelas; Pasal 45 cukup jelas; Pasal 46 cukup jelas; Pasal 47cukup jelas; Pasal 48 cukup jelas; Pasal 49; Ayat (1) cukup jelas Ayat (2) Pertanggung jawaban Kepala Badan, Kepala Kantor Dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Badan , Kepala Kantor Dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berada langsung dibawah Bupati. Ayat (3) cukup jelas Pasal 50 cukup jelas; Pasal 51 cukup jelas; Pasal 52 cukup jelas; Pasal 53 cukup jelas; Pasal 54 cukup jelas; Pasal 55 cukup jelas; Pasal 56 cukup jelas;

48

Pasal 57 cukup jelas; Pasal 58 cukup jelas; Pasal 59 cukup jelas; Pasal 60 Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) cukup jelas; Ayat (3) Kegiatan Teknis Operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan Teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Ayat (4) cukup jelas; Ayat (5) cukup jelas; Ayat (6) cukup jelas Pasal 61cukup jelas; Pasal 62cukup jelas; Pasal 63 cukup jelas; Pasal 64 cukup jelas; Pasal 65 cukup jelas; Pasal 66 cukup jelas; Pasal 67 cukup jelas; Pasal 68 cukup jelas; Pasal 69 cukup jelas; Pasal 70 cukup jelas; Pasal 71; Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi. Pengertian “melalui” bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati. Ayat (3) cukup jelas; Ayat (4) cukup jelas; Ayat (5) cukup jelas; Pasal 72 cukup jelas; Pasal 73 Ayat (1) cukup jelas; Ayat (2) Pertanggung jawaban Lurah kepada Bupati melalui Camat adalah pertanggung jawaban administrasi. Pengertian “melalui” bukan berarti Lurah merupakan bawahan langsung Camat. secara struktural Lurah berada langsung dibawah Bupati. Ayat (3) cukup jelas; Ayat (4) cukup jelas; Ayat (5) cukup jelas; Pasal 74 cukup jelas; Pasal 75 cukup jelas;

49

Pasal 76 Ayat (1) Dalam pengisian Sekretaris Daerah Bupati mengajukan 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur. Selanjutnya atas dasar usulan itu Gubernur berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penilaian terhadap calon-calon serta memberikan persetujuan terhadap salah satu calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Gubernur. Ayat (2) cukup jelas; Ayat (3) cukup jelas; Ayat (4) cukup jelas; Pasal 77 cukup jelas; Pasal 78 cukup jelas; Pasal 79 cukup jelas; Pasal 80; Ayat (1) Pejabat Struktural Eselon III.a pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas/Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dengan Jabatan Struktural Eselon III.a. Ayat (2) cukup jelas Pasal 81 cukup jelas; Pasal 82 cukup jelas; Pasal 83 cukup jelas; Pasal 84 cukup jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6

50

d. Bidang Pendidikan dan Latihan, yang membawahkan: 3. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Penjenjangan; dan 4. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional. e. Bidang Kepangkatan dan Pensiun, yang membawahkan: 3. Sub Bidang Kepangkatan; dan 4. Sub Bidang Pensiun dan Mutasi. f. U P T; dan g. Jabatan Fungsional. (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Badan Lingkungan Hidup Pasal 58 (1) Badan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lingkungan hidup, menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan kebijakan teknis Lingkungan hidup; b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan hidup ; c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Badan

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 59 (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretariat, yang membawahkan : 1. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; 4. Sub Bagian Keuangan; 5. Sub Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; c. Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Analisis Teknis Amdal dan UKL, UPL; dan 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan. d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas. e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan; dan 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan

51

f. Bidang Pendataan, Informasi dan Laboratorium, yang membawahkan : 1. Sub Bidang Informasi Lingkungan; dan 2. Sub Bidang Data dan Lingkungan. g. UPT; dan h. Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Badan Lingkungan hidup, sebagaimana tercantum pada lampiran XXV peraturan daerah ini. Pasal 60 (7) Pada masing-masing Dinas Daerah dan Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah. (8) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas bagi yang berbentuk Dinas dan kepada Kepala Badan yang berbentuk Badan; (9) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara terperinci diatur dengan Peraturan Bupati. (11) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, teridiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenisnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ) Pasal 61 (7) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T ), mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di bidang perizinan secara terpadu. (8) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KP2T ) menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program Kantor; b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; 52

c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan terpadu; d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

53

KARANGASEM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2008

54