BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang
: a.
b. c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, khususnya terhadap tugas pokok, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem; bahwa Uraian Tugas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peratuan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karangasem tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Sekretaris Daerah yang selanjutya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Kecamatan dan Kelurahan. 10. Sekretaris Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten. 11. Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. 12. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat LTD adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati. 13. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 14. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 15. Staf ahli adalah Pejabat yang diberikan tugas untuk menelaah mengenai masalah pembangunan sesuai bidangnya diluar Perangkat Daerah. 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 17. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 18. Satuan Organisasi adalah jabatan struktural yang ada di lingkungan unit kerja.
BAB II URAIAN TUGAS Pasal 1 1) Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : a. Inspektorat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; f. Badan Kepegawaian Daerah; g. Badan Lingkungan Hidup; h. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; j. Kantor Ketahanan Pangan; k. Satuan Polisi Pamong Praja; dan l. Rumah Sakit Umum Daerah. 2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sesuai dengan tugas masing-masing Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 19 September 2008 BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 19 September 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I NENGAH SUDARSA BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2008 NOMOR 39
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KARANGASEM TANGGAL 19 SEPTEMBER 2008 NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1. KEPALA KANTOR Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem mempunyai tugas : a. bertanggungjawab kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan delegasi kewenangan menandatangani perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah; b. melaksanakan penyusunan program perizinan terpadu dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati; c. menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu; d. melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan secara terpadu; e. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan secara terpadu; f. memantau dan mengevaluasi proses pemberian pelayanan periinan secara terpadu; g. memberikan tugas kepada Sub. BagianTata Usaha dan para seksi agar tugas dapat berjalan lancar; h. memimpin Kepala Sub. Bag. Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan para bawahan/staf agar tugas-tugas dapat berjalan lancar; i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; j. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. SUB. BAG. TATA USAHA Kepala Sub. Bag. Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas : a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Sub. Bag. Tata Usaha kepada atasan; b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga; c. menyusun rencana kegiatan Sub. Bag Tata Usaha agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; e. memberikan tugas kepada bawahan/staf Sub. Bag tata Usaha agar tugas dapat berjalan lancar; f. memimpin bawahan/staf Sub. Bag Tata Usaha agar tugas-tugas dapat berjalan lancar; g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; h. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. SEKSI IZIN PENUNJANG USAHA Kepala Seksi Izin Penunjang Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem mempunyai tugas : a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Seksi Izin Penunjang Usaha;
b. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup izin penunjang usaha; c. mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan; d. menyusun rencana kegiatan Seksi Izin Penunjang Usaha agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Izin Penunjang Usaha; f. memberikan tugas kepada bawahan/staf seksi izin penunjang usaha agar tugas dapat berjalan lancar; g. memimpin bawahan/staf-staf seksi izin penunjang usaha agar tugas-tugas dapat berjalan lancar; h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; i. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. SEKSI IZIN USAHA Seksi Izin Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem mempunyai tugas : a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Seksi Izin Usaha; b. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup izin usaha; c. mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan; d. menyusun rencana kegiatan Seksi Izin Usaha agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Izin Usaha; f. memberikan tugas kepada bawahan/staf seksi Izin Usaha agar tugas dapat berjalan lancar; g. memimpin bawahan/staf Seksi Izin Usaha agar tugas-tugas dapat berjalan lancar; h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; i. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5. SEKSI TANDA DAFTAR USAHA Seksi Tanda Daftar Usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem mempunyai tugas : a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Seksi Tanda Daftar Usaha; b. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkup Tanda Daftar Perusahaan; c. mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan; d. menyusun rencana kegiatan Seksi Tanda Daftar Perusahaan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Tanda Daftar Perusahaan; f. memberikan tugas kepada bawahan/staf Seksi Tanda Daftar Perusahaan agar tugas dapat berjalan lancar; g. memimpin bawahan/staf seksi Tanda Daftar Perusahaan agar tugas-tugas dapat berjalan lancar; h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; j. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 6. SEKSI INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem mempunyai tugas : a. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat; b. melakukan koordinasi informasi dan pengaduan masyarakat lingkup pelaksanaan penyusunan program perizinan terpadu, penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan terpadu, pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan secara terpadu, pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu, pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan terpadu; c. mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan; d. menyusun rencana kegiatan Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat agar tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat; f. memberikan tugas kepada bawahan/staf Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat agar tugas dapat berjalan lancar; g. memimpin bawahan/staf Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat agar tugas-tugas dapat berjalan lancar; h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; i. membuat laporan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
