BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mengintensifkan aktivitas Aparat Intelijen Daerah dalam mencari, memantapkan dan menyerap informasi terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi bidang Idiologi Politik Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan, perlu menyesuaikan kembali Susunan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daereih Kabupaten Karangasem sehingga Peraturan Bupati Karangasem Nomor 65 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Karangasem;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dsin Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Karangasem. 2.
Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari
seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda
adalah
Forum
Komunikasi
Unsur Intelijen dan Unsur Kabupaten Karangasem.
dan
Pimpinan
Koordinasi
Daerah
di
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen. 7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya. 8.
Unsur Pimpinan Daerah adalah Unsur Pimpinan Daerah yang ada di Kabupaten Karangasem. BAB II
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Pasal 2
Penyelenggaraan Kominda menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
Pasal 3
Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a.
membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
b.
mengkoordinasi fungsi dan kegiatan instansi vertikal terkait di daerah sebagai jaringan intelijen; dan
c.
menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Kabupaten Karangasem.
BAB III
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Pasal 4
(1) Kominda dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Kominda
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
mempunyai fungsi:
a.
merencanakan, mencari, mengumpulkan, serta mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
b.
memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah
BAB IV PENDANAAN
Pasal 5
Pendanaan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITIAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
No
Jabatan Dalam
Jabatan/Nama/Unsur
Besarnya Honor Setiap Bulan
Ket
3
4
5
Tim 2
1
1
Ketua
Bupati Karangasem
Rp. 2.000.000,00
2
Wakil Ketua I
Wakil Bupati Karangasem
Rp. 1.500.000,00
3
Wakil Ketua II
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
Rp. 1.500.000,00
4
Sekretaris I
Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas
RP. 1.000.000,00
Kabupaten Karangasem 5
Sekretaris II
Ka. Bag Ops Polres Karangasem
Rp. 1.000.000,00
6
Pelaksana Harian
Kasat Intel Polres Karangasem.
Rp. 1.200.000,00
7
Anggota
1.
Asisten Tata Praja Setda Kabupaten
Rp
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Karanngasem. 2.
Kepala Dinas Komunikasi dan Telematika Kabupaten Karangasem
3.
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda
Kabupaten Karangasem 4.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Karangasem
5.
Kepala Sat Pol PP Kabupaten Karangasem
6.
Camat Karangasem.
Rp.
500.000,00
7.
Camat Abang.
Rp.
500.000,00
8.
Camat Bebandem.
Rp.
500.000,00
9.
Camat Selat.
Rp.
500.000,00
10. Caimat Rendang.
Rp.
500.000,00
11. Camat Manggis.
Rp.
500.000,00
12. Camat Sidemen.
Rp.
500.000,00
13. Camat Kubu.
Rp.
500.000,00
14. Sekretaris Pada Badan Kesbang Pol
Rp.
500.000,00
Rp,
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
19. Pasi Intel Kodim 1623 Karangasem.
Rp.
500.000,00
20. Dan Unit Intel Kodim 1623
Rp.
500.000,00
21. Kasat Intel Kejaksaan Negeri Amlapura.
Rp.
500.000,00
22. Anggota BIN Wilayah Kabupaten
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
27. Kasi Trantib Kecamatan Karangasem
Rp.
500.000,00
28. Kasi Trantib Kecamatan Abang
Rp.
500.000,00
29. Kasi Trantib Kecamatan Bebandem
Rp.
500.000,00
30. Kasi Trantib Kecamatan Selat
Rp.
v500.000,00
dan Linmas Kabupaten Karangasem.
15. Kabid Perlindungan Masyarakat pada badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem.
16. Kabid Hubungan Kelembagaan Politik pada badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten karangasem.
17. Kabid Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem.
18. Kabid Pranata Sosial pada Badan Kesbang Pol dan Linmas kabupaten Karangasem.
Karangasem.
Karangasem. 23. Kepala Administrasi Pelabuhan Padangbai.
24. Ka. Sub Bid Wawasan Kebangsaan
pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem 25. Ka. Sub Bid Pengembangan Satuan Linmas pada badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
26. Ka. Sub. Bid Umum Kepegawaian pada Badan Kesbang Pol dan Linmas
kabupaten Karangasem
31. Kasi Trantib Kecamatan Rendang
Rp.
500.000,00
32. Kasi Trantib Kecamatan Manggis
Rp.
500.000,00
33. Kasi Trantib Kecamatan Sidemen
Rp.
500.000,00
34. Kasi Trantib Kecamatan Kubu
Rp.
500.000,00
35. Kanit Intel Bidang Politik Polres
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
39.1 Nyoman Mika/Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
40. Hasan / Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
41.1 Ketut Winaya / Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
42.1 Ketut Ngenteg / Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
43.1 Nyoman Swastika, SE./Unsur
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
45.1 Komang Sawitra, SE / Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
46.1 Komang Budiasna/Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
47.1 Gede Sudarta/Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
48.1 Gede Hendi Supandika / Unsur
Rp.
500.000,00
49.1 Gede Gunada / Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
50.1 Made Warna Suweca / Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
51. Endro Irianto / Unsur Intelijen
Rp.
500.000,00
Rp.
200.000,00
2. Ajudan Bupati Karangasem.
Rp.
200.000,00
3. Ajudan Wakil Bupati Karangasem.
Rp.
200.000,00
Karangasem.
36. Kanit Intel Bidang Sosial Budaya Polres Karangasem.
37. Kanit Intel Pengawasan Orang Asing Polres Karangasem.
38. Kanit Intel Bidang Ekonomi Polres Karangasem
Intelijen 44.1 Ketut Juni Arsa Wijaya S. S.
TT./Unsur Intelijen
Intelijen
8
Staf Administrasi
1. Unsur Staf Badan Kesbang Pol dan
Linmas Kabupaten Karangasem 3 Orang.
4. Sekpri Bupati Karangasem.
Rp.
200.000,00
5. Sekpri Wakil Bupati karangasem.
Rp.
200.000,00
6. Staf Pengabdi pada Badan Kesbang Pol
Rp.
300.000,00
Dan Linmas Kabupaten Karangasem 1 Orang
j^BUPATI KARANGASEM,
/ t
I WAYAN GEREDEG
w
BAB V
KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 65 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 Desember 2014
(^UPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABU ATEN KARANGASEM,
I GEDE ADNYA MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 56
