‘ BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL,PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk mengakomodasi komponen-komponen yang belum tertampung dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
17.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 57);
4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 57) diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1)
Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan ketentuan sebagai berikut : a.
b.
Tambahan Penghasilan bagi Eselon : 1. Eselon IIa (Sekda) Rp. 2. Eselon IIb (Asisten) Rp. 3. Eselon IIb (Kepala Dinas, Rp. Kepala Badan, Inspektur, dan Sekwan) 4. Staf Ahli Rp. 5. Eselon IIIa (Kepala Kantor, Rp. Kabag pada Setda, Camat dan Direktur) 6. Eselon IV (Lurah) Rp. 7. Eselon IVa (Kepala UPTD Rp. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala Puskesmas) Tambahan Penghasilan bagi Eselon/ 1. Eselon IIIa (Sekretaris Dinas, Badan, Kabag di Setwan, Inspektur Pembantu) 2. Eselon IIIa lainnya 3. Eselon IIIb 4. Eselon IVa - Eselon IVa Kasubag pada Setda - Eselon IVa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
8.000.000,5.500.000,4.200.000,3.700.000,3.300.000,1.500.000,1.500.000,-
Non Kepala Unit : Rp. 2.000.000,Rp. Rp. Rp. Rp.
1.750.000,1.600.000,1.050.000,1.150.000,-
Rp.
1.470.000,-
5
c.
- Eselon IVa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Setda
Rp.
1.550.000,-
5.
Eselon IVb - Eselon IVb sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Rp. Rp.
900.000,1.260.000,-
6.
Eselon V/Kepala Tata Usaha Sekolah
Rp.
750.000,-
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pengelola Keuangan Daerah : 1. Golongan IV staf Rp. 700.000,2.
3.
Golongan III staf a. Golongan III sebagai Bendahara Pengeluaran / Penerimaan b. Golongan III sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan), Pengelolaan Barang Daerah (Pemegang Barang, Pengurus Barang), Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Rp. Rp.
600.000,950.000,-
Rp.
780.000,-
Golongan II staf a. Golongan II sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan b. Golongan II sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan),
Rp. Rp.
425.000,680.000,-
Rp.
580.000,-
6 Pengelolaan Barang Daerah (Pemegang Barang, Pengurus Barang), Bendahara Pengeluaran Pembantu. 4.
Golongan I staf a. Golongan I sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan b. Golongan I sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan), Pengelolaan Barang Daerah (Pemegang Barang, Pengurus Barang), Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rp. Rp.
375.000,675.000,-
Rp.
525.000,-
d.
Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Rp. 1.750.000,-
e.
Kepala Sekolah SMU/SMK Kepala Sekolah SMP Kepala Sekolah SD,TK
Rp. Rp. Rp.
800.000,750.000,700.000,-
Guru Gol IV Guru Gol III Guru Gol II
Rp. Rp. Rp.
650.000,550.000,400.000,-
f.
Ajudan Gol III Ajudan Gol II Ajudan Gol I
Rp. Rp. Rp.
850.000,750.000,650.000,-
g.
Sekretaris Pribadi Gol III Sekretaris Pribadi Gol II Sekretaris Pribadi Gol I
Rp. Rp. Rp.
750.000,650.000,550.000,-
h.
Sopir Gol III Sopir Gol II Sopir Gol I
Rp. Rp. Rp.
750.000,700.000,600.000,-
7 (2)
Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan alasan izin dan tanpa keterangan lebih dari 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan. Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 1 April 2013 BUPATI KARANGASEM, Ttd I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 1 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, Ttd I GEDE ADNYA MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 6. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM,
I Ketut Suwarna
