BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 31 TAHUN 2C)14 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT DAEBJAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
w
BUPATI KARANGASEM
Menimbang
bahwa
sehubungan
dengan
adanya
perubahan
penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor Pejabat
Daaerah di Kabupaten Karangasem maka perlu adanya penyesuaian
terhadap
tanda
nomor
kendaraan
bermotor dinas Pejabat Daerah Kabupaten Karangasem, sehingga Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 perlu diubah ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Pejabat Daerah Kabupaten Karangasem ;
W
Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);'
Undang-Undang Nomor 32 ,Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor
12 Tahun
2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentaing Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Keija Pemerintah Daerah ; 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7.
,
Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor ;
8.
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor ; skep/9/1/2 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor Polda Bali;
9.
W
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) ;
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 25 Tahun 2011
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem ( Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25 ) ;
Menetapkan
PERATURAN
MEMUTUSKAN :
BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Pasal I
Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas
Pejabat Daerah Kabupaten Karangasem, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II
Peraturan
Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 6 Oktober 2014
l^BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 6 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KAI IPATEN KARANGASEM,
I GEDE ADNYK MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 31
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATIKARANGASEM NOMOR 31 TAHUN2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT DAERAH KABUPATEN KAPJUSFGASEM
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEJABAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DK
2
Bupati Karangasem Wakil Bupati Karangasem
DK
3
Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
DK
6
DK
7
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
DK
W
1
DK
8
DK
9
DK
10
Asisten Tata Praja
DK
11
Asisten Ekonomi Pembangunan
DK
12
Asisten Administrasi Umum
DK
16
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DK
17
Inspektorat Daerah
DK
18
Sekwan
DK
19
Dinas PU
DK
20
Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran
DK
21
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DK
22
DK
23
DK
24
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pertanian T.P dan Hortikultura
DK
25
Dinas PendidikanPemudadan Olah Raga
DK
26
Dinas Kesehatan
DK
27
DinasTenagaKerja dan Transmigrasi
DK
28
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DK
29
DK
30
DK
32
Dinas Petemakan Kelautan dan Perikanan Dinas Pendapatan Badan Kesbang Pol dan Linmas
DK
33
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DK
34
Dinas Kependudukan dan Capil
DK
35
Dinas Sosial
DK
36
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)
DK
37
Dinas Komunikasi dan Informatika
DK
38
BKD
DK
39
BLH
DK
40
BPPKB
DK
41
StafAhli Bidang Ekonomi danKeuangan
DK
42
Staf Ahli Bidang Pembangunan
DK
43
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
DK
44
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
DK
45
Staf Ahli Bidang Pemerintahan
Camat Karangasem Camat Abang
DK
100
DK
101
DK
102
DK
103
DK
104
Camat Bebandem Camat Selat Camat Kubu
DK
105
Camat Rendang
DK
106
Camat Sidemen
DK
107
Camat Manggis
DK
108
RSUD
DK
109
Kantor Sat Pol PP
DK
111
DK
112
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Pelayanan Prizinan Terpadu
DK
113
Kantor Ketahanan Pangan
DK
114
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DK
115
Sekretaris KPU
DK
116
DK
117
DK
123
DK
124
DK
125
Bagian Tapem Bagian Hukum dan HAM Bagian Organisasi Bagian Ekonomi Bagian PP Bagian Kesra Bagian Umum Bagian Perlengkapan Bagian Humas dan Protokol Bagian Keuangan
DK
118
DK
119
DK
120
DK
121
DK
122
DK
127
Wakil Ketua PKK
DK
128
Wakil Ketua PKK
DK
168
Ketua PKK
I^BUPATI I^RANGASEM,
I ^ IWAYAN GEREDEG
