BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karaingasem;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan tentang Nomor Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
Negara
Republik
5.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 8.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7); ILPeraturan Gubemur Bali Nomor 63 Tahun 2014
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 63);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat
KPPT adalaii Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karangasem.
5. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. 6. Penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam moded dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Karangasem. 7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025. 8. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai dasar dan acuan untuk menyusun kebijakan dibidang penanaman modal. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak teijadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektorsektor yang akan dipromosikan.
BAB III
SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM
Pasal 3
(1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Pendahuluan;
b. Asas dan Tujuan; c. Visi dan Misi; d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari: 1. perbaikan iklim penanaman modal; 2. persebaran penanaman modal; 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi; 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan [green investment; 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; 6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.
e. Peta Panduan {Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal yang terdiri dari: 1. fase I : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan; 2. fase II : percepatan pembangunan infrastruktur, energi, sumber daya mginusia dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3. fase III : pengembangan usaha skala besar pada sektor pertanian, pariwisata dan perdaggingan serta pengembangan energi altematif yang ramah lingkungan. f. Pelaksanaan.
(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
PELAKSANAAN RUPMK
Pasal 4
(1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dedam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6. (3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Kepala KPPT dan/atau
peran^at daerah yang membidangi penanaman modal dengan melibatkan SKPD terkait di Pemerintah Daerah.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 17 Mei 2016
j^UPATI^RANGASEM,
'( d
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 17 Mei 2016 SEKRETARIS I
x'.E RAH KABUPATEN KARANGASEM,
r GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 18.
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 18TAHUN2016
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM
BAB I PENDAHULUAN
Kebijakan penanaman modal hams diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional dan daerah yang mendorong integrasi perekonomian di Bali dan Kabupaten Karangasem menuju perekonomian yang lebih luas (global). Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem. Dokumen tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionsdisasikan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak teijadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektorsektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Kabupaten Karangasem guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian wewenang dan koordinasi dari masing-masing pihak. Pada saat ini, kecendrungan pemusatan kegiatan penanaman modal di wilayah Kabupaten Karangasem, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Bila tidak didukung dengan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan
pengembangan sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.
Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, RUPM Kabupaten Karangasem menetapkan dua prioritas yang harus dipenuhi yaitu prioritas utama terdiri dari : bidang pangan, infrastruktur dan energi sedangkan prioritas unggulan daerah yang adalah di sektor pariwisata sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPM Kabupaten Karangasem juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu, sesuad amainat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM Kabupaten Karangasem diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupsdcan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kabupaten Karangasem juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi di Bali pada umumnya dan Kabupaten Karangasem khususnya. Peta Panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.
1. Urgensi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal hams diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembsingkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal.
Hal
tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak teijadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.
Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, khususnya di Pulau Bali, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak aksin optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektorsektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.
2. Tujuan dan arah kebjakan penanaman modal
Dalam menyusun RUPMD sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu: a. Perbaiksin iklim penanaman modal;
b. Persebaran penanaman modal; c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
d. Penanaman Investment);
modal
yang
berwawasan
lingkungan
(Green
e. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi; f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal; dan
g. Promosi penanaman modal.
Pen3nusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Pen3aisunan dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sekunder melalui dokumentasi, observasi dan dianalisis dengan suatu metode akademis. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk melihat posisi dan kondisi daerah saat ini kemudian melakukan analysis gap antara posisi saat ini dengan strategi yang akan dicapai. Dari sini kemudian disusun arah kebijakan, strategi, dan program beserta kegiatan yang dapat diukur yang dijalankan secara bertahap dalam setiap satu tahun untuk mendapatkan posisi yang diharapkan (to-be) serta sebagai benchmarking kepada unit PDPM (Prangkat Daerah bidang Penanaman Modal) di level daerah. 3. Integrasi Kegiatan Penanaman Modal dengan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas meinusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta.
Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langksdi awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.
10
Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, dengan berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 278 ayat (2) dijelaskan bahwa "Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan." Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdassirkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dadam sub bidang kebijakan
penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentusin peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakeijaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan. Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modad hams diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
11
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
A.
Asas
Asas penanaman modal di Kabupaten Karangasem dalam upaya pengembangan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
1. kepastian hukum; 2. keterbukaan; 3. akuntabilitas; 4. kesetaraan;
5. berkelanjutan; 6. kemandirian; 7. efisiensi berkeadilan; dan 8. Tri Hita Karana.
B. Tujuan Pemerintah Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif melalui pengembangan arah kebijakan penanaman modal dengan asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kesetaraan, Berkelanjutan, Kemandirian, Efisiensi Berkeadilan dan Tri Hita Karana. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Karangasem yaitu :
1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 2. meningkatkan peranan sektor riil dalam pembangunan ekonomi 3. 4. 5. 6.
daerah; meningkatkan daya saing sektor unggulan dan sektor riil Kabupaten Karangasem; memperluas lapangan keija; mendorong peningkatan resdisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing; mengendalikan perkembangan sektor-sektor yang tidak ramah
lingkungan; dan 7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12
BAB III
VISI DAN MISI
A,
VISI
Visi penanaman modal Kabupaten Karangasem hingga tahun 2025 adalah :
"Terwujudnya Penanaman Modal Kabupaten Karangasem yang Aman, Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan Budaya"
B.
MISI
Untuk mewujudkan visi penanaman modal tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut: 1. membangun iklim penanaman modal yang kondusif dan berkelanjutan melalui penyederhanaan birokrasi penanaman modal asing dan dalam negeri untuk sektor-sektor potensial dan sektor riil, pengendalian penanaman modal terhadap sektor yang tidak ramah lingkungan, jaminan keamanan penanaman modal melalui pemberian kepastian dan penegakan hukum; 2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk Kabupaten Karangasem melalui peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan jumlah penduduk yang mengenyam bangku perguruan tinggi, upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan pemerataan jumlah serta jenjang sarana pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem; 3. mewujudkan infrastruktur wilayah yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar seperti jaringgin jalan, angkutan transportasi umum, pelabuhan, akomodasi wisata, sarana pelayanan pendidikan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana perdagangan jasa;
4. mendorong pemerataan kegiatan penanaman modal daerah; dan 5.
mewujudkan penanaman modal yang mendukung pelestarian sumber daya lokal yang ditandai dengan pelestarian budaya lokal, pemanfaatan bahan baku lokal, tenaga keija lokal yang disertai dengan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya lokal yang bertaraf nasional dan intemasional.
13
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karangasem yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perbaikan iklim penanaman modal; Persebaran penanaman modal; Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi; Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment; Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan Promosi penanaman modal.
Penjabaran dari masing-masing elemen utama penentu arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut: 1.
Perbaikan Iklim Penanaman Modal
Realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Karangasem mengalami penurunan yang eukup signifikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam skala regional, jumlah realisasi penanaman modal Kabupaten Karangasem bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali pun tergolong rendah. Untuk dapat meningkatkan jumlah realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang secara sinergis juga meningkatkan daya saing penanaman modalnya, maka kebijakan penanaman modal Kabupaten Karangasem pertama yang harus diterapkan adalah peningkatan iklim penanaman modal. Peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Karangasem diwujudkan melalui: a. Penguatan kelembagaan penanaman modal:
1) Pemberian jaminan keamanan berpenanaman modal bagi calon penanam modal dengan adanya kepastian hukum pembangunan, birokrasi yang efektif dan efisien, jaminan ketiadaan pungutan liar, dan adanya badan khusus pengatur kegiatan penanaman modal satu atap. Saat ini Kabupaten Karangasem telah memiliki Kantor Pelayangin Perijinan Terpadu (KPPT) sebagai badan pengelola dan pelayanan penanaman modal satu atap; 2) Pelayanan penanaman modal yang mengutamakan kenyamanan calon penanam modal. Pelayanan penanaman modal ini berupa penyajian informasi potensi penanaman modal yang jelas dan terukur, tata cara pelayanan yang nyaman dan simpatik, serta koordinasi antar perangkat daerah yang beijalan baik sehingga pelaksanaan birokrasi dapat beijalan efektif dan efisien; dan
14
3) Pengarahan KPPT Kabupaten Karangasem sebagai inisiator penanaman modal yang berorientasi pada pemecahan masalah [problem-solmng) dan fasilitator penanam modal dalam negeri maupun asing yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Karangasem. b. Penetapan usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal:
1) Penetapan usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta kepentingan Kabupaten Karangasem. Penetapan usaha yang tertutup untuk penanamein modal di Kabupaten Karangasem mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
2) Penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Kabupaten Karangasem yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta keijasama dengan badan usaha yang . ditunjuk oleh Pemerintah. Penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
c. Iklim usaha yang sehat dan kompetitif
Untuk dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, maka upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Perlakuan yamg sama kepada setiap penanam modal ataupun calon penanam modal; 2) Pemberian tindakan tegas kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan; 3) Penetapan wilayah potensi penanaman modal yang selain berfungsi sebagai arahan pemerataan persebaran penanaman modal juga sebagai pembagian wilayah usaha bagi calon penanam modal; dan 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem mengikuti secara aktif perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di wilayah lain di Provinsi Bali, Indonesia maupun luar negeri.
15
d. Sistem perpajakan dan kepabeanan yang efektif dan efisien
Arab kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. 2.
Persebaran Penanaman Modal
Pemerataan persebaran penanaman Karangasem dilakukan melalui:
modal
di
Kabupaten
a. Penetapan perwilayah potensi penanaman modal, yaitu sebagai berikut:
1) Potensi penanaman modal sektor pertanian : a) Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan • Kecamatan Selat yang meliputi Desa Muncan dan Desa Sebudi;
• Kecamatan Bebandem yang meliputi Desa Bebandem; • Kecamatan Abang yang meliputi Desa Datah, Bunutan dan Ababi; dan • Kecamatan Manggis yang meliputi Desa Gegelang. b) Sub Sektor Perkebunan
• Kecamatan Sidemen yang meliputi Desa Sangkan Gunung, Talibeng dan Tri Eka Buana; • Kecamatan Rendang yang meliputi Desa Menanga, Besakih dan Pempatan; dan • Kecamatan Karangasem yang meliptui Desa Seraya, Seraya Barat dan Seraya Timur. c) Sub Sektor Petemakan
• Kecamatan Abang yang meliputi Desa Datah; • Kecamatan Manggis yang meliputi Desa Ulakan, Nyuh Tebel dan Pesedahan; dan • Kecamatan Rendang yang meliputi Desa Menanga, Nongan dan Pempatan.
2) Potensi penanaman modal sektor industri: a) Industri Kimia • Kecamatan • Kecamatan • Kecamatan • Kecamatan b) Industri Agro
Rendang yaitu di Desa Nongan; Karangasem yaitu di Desa Karangasem; Abang yaitu di Desa Abang; dan Bebandem yaitu di Desa Sibetan.
• Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sidemen; • Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang; dan • Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar, Sukadana, dan Baturinggit.
16
c) Industri Kayu
• Kecamatan Rendang yaitu di Desa Nongan dan Rendang ; • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Bugbug, Subagan dan Karangasem; dan • Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang. d) Industri Anyaman • Kecaimatan Manggis yaitu di Desa Tenganan ; • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya, Seraya Barat dan Seraya Timur; • Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang dan Culik; • Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Ababi dan Budakeling; dan • Kecamatan Selat yaitu di Desa Selat. e) Industri Komik Lontar • Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sidemen; dan • Kecamatan Manggis yaitu di Desa Tenganan. f) Industri Logam • Kecamatan Rendang yaitu di Desa Rendang, Menanga dan Nongan; • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Padangkerta; dan • Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Budakeling dan Ababi.
g) Industri Besi
• Kecamatan Rendang yaitu di Desa Rendang, Menanga dan Nongan; dan • Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Budakeling dan Ababi.
h) Industri Tekstil, Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sidemen. i) Aneka Industri, Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sidemen dan Sinduwati.
3) Potensi penanaman modal sektor pariwisata a) Kawasan Strategis Provinsi Nasional • KSPN Karangasem-Amuk dan sekitamya; • KSPN Tulamben-Amed dan sekitarnya; dan • KSPN Besakih-Gunung Agung dan sekitamya. b) Wisata alam • Kecamatan Rendang yaitu di Desa Pesaban (wisata alam Bukit Jambul); • Kecamatan Selat yaitu di Desa Duda Timur (wisata alam Putung); • Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sidemen (wisata alam Iseh); dan • Kecamatan Manggis yaitu di Desa Antiga (wisata alam Yeh Malet).
17
c) Wisata Budaya • Kecamatan Karangasem yaitu di Kelurahan Karangasem (Puri Agung Karangasem); • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Tumbu (Taman Soekasada Ujung); • Kecamatan Abang yaitu Desa Ababi (Taman Tirtagangga); • Kecamatan Manggis yaitu di Desa Tenganan (Desa Tua Tenganan); dan • Kecamatan Rendang yaitu di Desa Besakih (Besakih). d) Agrowisata
• Kecamatan Bebandem yaitu Desa Sibetan (Agrowisata Salak). e) Wisata Tirta/Bahari • • • •
Kecamatan Manggis yaitu di Desa Padangbai (Padangbai); Kecamatan Abang yaitu di Desa Purwakerti (Jemeluk); Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tulamben (Tulamben); Kecamatan Rendaing yaitu di Desa Rendang dan Kecamatan Selat yaitu di Desa Muncan (Sungai Telaga Waja); dan • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Bugbug (Pantai Candidasa). f) Desa Wisata • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Pekraman Jasri, Pertima, Tumbu dan Bugbug; • Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Pekraman Budakeling, Sibetan, Kastala dan Jungutan; • Kecamatan Manggis yaitu di Desa Pekraman Tenganan, Antiga, Padangbai, Ulakan, Gegelsing dan Selumbung; • Kecamatan Selat yaitu di Desa Pekraman Duda, Peringsari dan Sebudi; • Kecamatan Rendang yaitu di Desa Pekraman Besakih dan Nongan; dan • Kecamatan Kubu yaitu di Desa Pekraman Muntigunung. g) Akomodasi wisata • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Bugbug, Subagan dan Karangasem; • Kecamatain Manggis yaitu di Desa Padangbai, Manggis, Nyuhtebel dan Sengkidu; dan • Kecamatan Abang yaitu di Desa yaitu di Desa Purwakerti dan Bunutan.
4) Potensi penanaman modal sektor perdagangan dan jasa Kecamatan Karangasem yaitu Kelureihan Karangasem.
5) Potensi
penanaman
modal
sektor
pengangkutan
dan
komunikasi
a) Kecamatan Karsingasem yaitu di Kelurahan Subagan dan Kelurahan Karangasem;
18
b) Kecamatan Rendang yaitu di Desa Rendang;
c) Kecamatan Manggis yaitu di Desa Padangbai, Ulakan dan Manggis;
d) Kecamatan Abang yaitu di Desa Culik dan Labasari; dan e) Kecamatan Kubu yaitu di Desa Ban. 6) Potensi penanaman modal sektor energi dan air bersih a) Kecamatan Kubu yaitu Pengembangan PLTU;
b) Kecamatan Rendang di Desa Rendaing dan Selat yaitu di Desa Muncan yaitu Pengembangan pemanfaatan Tukad Telaga Waja sebagai sumber pembangkit listrik , sumber air baku dan transfer air bersih ke wilayah rawan kekeringan; c) Kecamatan Rendang, Selat, Bebandem, Sidemen, Manggis, sebagian Kecamatan Karangasem (Kawasan Perkotaan Amlapura, Desa Bugbug, Pertima, Tumbu, Bukit, dan Tegalinggah) dan sebagian Kecamatan Abang (Desa Abang, Ababi, Tista, Pidpid, Kesimpar, Nawakerti, Tri Buana, Tiyingtali, Kerta Mandala, Culik, Labasari, Purwakerthi dan Bunutan) yaitu pengembangan sistem perpipaan air bersih; d) Seluruh desa di Kecamatan Kubu, Desa Datah di Kecamatan Abang dan Desa Seraya, Seraya Barat dan Seraya Timur di Kecamatan Karangasem yaitu pengembangan mata air pompa (MAP), sumur pompa tsmgan (SPT) dan pembangunan penampungan air hujan (PAH) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kawasan rawan kekeringan; dan e) Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar, Tianyar Barat dan Tianyar Timur sebagai wilayah pengembangan embung atau penampung air hujan sebagai sumber air baku pengairan pertanian lahan kering dan perkebunan.
b. Potensi Perwilayahan Komoditi Sub Sektor Pertanian 1) Potensi Perwilayahan Komoditi Pertanian Tsinaman Paingan a) Tanaman Pangan : 1 Padi:
• • • •
Kecamatan Manggis yaitu di Desa Tenganan; Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung; Kecamatan Selat yaitu di Desa Muncan dan Peringsari; Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Subagan dan Karangasem; dan
• Kecamatan Rendang.
Rendang
yaitu
di
Desa
Nongan
dan
2 Jagung: • Kecamatan Abang yaitu di Desa Bunutan dan Datah; • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya, Seraya Timur dan Seraya Barat;
19
• Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar Tengah dan Tianyar Barat; dan • Kecamatan Manggis yaitu di Desa Gegelang. 3 Ubi Kayu : • Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar Tengah dan Tianyar Barat; • Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang; • Kecamatan Rendang yaitu di Desa Menanga, Rendang dan Pempatan; • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya, Seraya Timur dan Seraya Barat; dan • Kecamatan Selat yaitu di Desa Muncan dan Peringsari. 4 Ubi Jalar :
• Kecamatan Rendang yaitu di Desa Pesaban, Nongan dan Rendang; • Kecamatan Abang yaitu di Desa Bunutan dan Datah; dan
• Kecamatan Selat yaitu di Desa Muncan, Selat dan Peringsari. 5 Kacang Kedelai:
• Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung; dan
• Kecamatan Manggis yaitu di Desa Nyuh Tebel. 6 Kacang Hijau :
• Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar Tengah dan Tianyar Barat. b) Buah-Buahan 1 Alpukat: Kecamatan Rendang yaitu di Desa Rendang dan Pesaban. 2 Duku :
• Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung, Sidemen dan Talibeng; • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya, Seraya Barat dan Seraya Timur; • Kecamatan Abang yaitu di Desa Bunutan dan Desa Datah; dan
• Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Bebandem. 3
Durian :
• Kecamatan Rendang yaitu di Desa Rendang; • Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung dan Tri Eka Buana;
• Kecamatan Manggis yaitu di Desa Ngis dan Tenganan; dan
• Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang.
20
4 Jambu Biji:
Kecamatan Rendang Menanga;
yaitu di Desa Besakih dan
Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang dan Tiying Tali. 5 Jambu Air :
Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sinduwati dan Telaga Waja; Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Karangasem dan Bugbug; Kecamatan Abang yaitu di Desa Labasari dan Culik; dan Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar, Tianyar Tengah dan Tianyar Barat. Mangga: Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung; dan
Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar Tengah, Tianyar dan Tianyar Barat. Manggis :
Kecamatan Rendang yaitu di Desa Rendang; Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sidemen; Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya Barat an Seraya Timur; dan Kecamatan Abang yaitu di Desa Datah. 8 Nangka: Kecamatan Rendang yaitu di Desa Menanga dan Besakih; dan Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya. Nenas
:
Kecamatan Manggis yaitu di Desa Gegelang; dan Kecamatan Abang yaitu di Desa Bunutan. 10 Jeruk
:
Kecamatan Rendang yaitu di Desa Menanga, Besakih dan Pempatan; Kecamatan Manggis yaitu di Desa Gegelang; Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya; dan Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Bebandem, Sibetan dan Jungutan. 11 Pisang: Kecamatan Rendang yaitu di Desa Pempatan, Menanga dan Besakih;
Kecamatan Manggis yaitu di Desa Antiga, Ulakan, dan Manggis; dan Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang dan Tiying Tali.
21
12 Rambutan :
• Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung; • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya dan Seraya Barat; dan • Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang. 13 Salak
:
• Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Sibetan; dan • Kecamatan Selat yaitu di Desa Duda Timur dan Duda Utara.
14 Sawo
:
• Kecamatan Manggis yaitu di Desa Manggis; • Kecamatan Abang yaitu di Desa Abang; dan • Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar Barat. 15 Pepaya: • Kecamatan Pempatan; • Kecamatan
Rendang
yaitu
di
Desa
Besakih
dan
Sidemen
yaitu
di
Desa
Talibeng
dan
Lokasari;
• Kecamatan Abang yaitu di Desa Labasari dan Culik; dan • Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tiainyar Tengah dan Tianyar Barat. c) Sayur-Sayuran
1 Bawang Merah
• Kecamatan Selat yaitu di Desa Menanga dan Pempatan; dan
• Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung. 2 Bawang Putih
• Kecamatan Selat yaitu Desa Menanga dan Pempatan. 3 Cabe
• Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya dan Seraya Timur; dan • Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung dan Sidemen. 4 Tomat
• Kecamatan Rendang yaitu di Desa Nongan dan Rendang; • Kecamatan Selat yaitu di Desa Menanga dan Pempatan; dan
• Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Bebandem dan Jungutan.
22
5 Kacang Panjang • Kecamatan Manggis yaitu di Desa Nyuh Tebel; • Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Bebandem, Sibetan dan Jungutan; dsin • Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung, Sidemen dan Talibeng. 6
Buncis
• Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar Tengah dan Tianyar Barat; dan • Kecamatan Rendang yaitu di Desa Nongan dan Rendang. 7 Kangkung
• Kecamatan Mangis yaitu di Desa Nyuh Tebel; dan • Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya dan Seraya Timur. 8 Ketimun
• Kecamatan Rendang yaitu di Desa Rendang; dan • Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Bebandem dan Jungutan.
2) Potensi Perwilayahan Komoditi Perkebunan a) Kelapa
:
Seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Kubu.
b) Kopi
:
1 Kecamatan Rendang yaitu di Desa Besakih, Menanga dan Pempatan; dan 2 Kecamatan Selat yaitu di desa Muncan dan Sebudi. c) Cengkeh : 1 Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung; dan 2 Kecamatan Selat yaitu di Desa Duda Timur dan Muncan. d) Kakao :
1 Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung; 2 Kecamatan Manggis yaitu di Desa Selumbung dan Ngis; dan
3 Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Jungutan. e) Jambu Mete : Kecamatan Kubu tepatnya di Desa Ban dan Dukuh. f) Kapuk 1 Kecamatan Manggis yaitu di Desa Ulakan; dan 2 Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar dan Tianyar Tengah. g) Vanili : Kecamatain Manggis yaitu di Desa Ulakan dan Ngis.
23
h) Tembakau : 1 Kecamatan Rendang yaitu di Desa Pempatan; dan 2 Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar. 3) Potensi Perwilayahan Komoditi Petemakan a) Daging Sapi :
1 Kecamatan Rendang yaitu di Desa Pempatan; 2 Bebandem yaitu di Desa Bebandem; dan 3 Kubu yaitu di Desa Ban. b) Daging Kerbau :
1 Kecamatan Manggis yaitu di Desa Tenganan; dan 2 Kecamatan Selat yaitu di Desa Duda. c) Daging Babi : 1 Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sangkan Gunung dan Talibeng; 2 Kecamatan Manggis yaitu di Desa Antiga, Antiga Kelod dan Ulakan;
3 Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya; 4 Kecamatan Abang yaitu di Desa Datah dan Pipid; dan 5 Kecamatan Kubu yaitu di Desa Tianyar. d) Daging Kambing : 1 Kecamatan Rendang yaitu di Desa Besakih dan Pempatan; dan 2 Kecamatan Kubu yaitu di Desa Ban, Kubu, Sukadana dan Tianyar. e) Daging Ayam:
1 Kecamatan Rendang yaitu di Desa Pempatan dan Besakih; 2 Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Sidemen dan Kerta Buana;
3 Kecamatan Manggis yaitu di
Desa Nyuh Tebel dan
Pesedahan;
4 Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Bebandem; dan 5 Kecamatan Selat yaitu di Desa Muncan dan Sebudi. f) Daging Itik : 1 Kecamatan Sidemen yaitu di Desa Tangkup dan Wisma Kerta;
2 Kecamatan Karangasem yaitu di Desa Seraya, Pertima dan Bugbug; 3 Kecamatan Bebandem yaitu di Desa Bebandem; dan 4 Kecamatan Selat yaitu di Desa Selat, Muncan, Peringsari dan Duda.
c. Pemberian kemudahan penanaman modal dalam sektor-sektor yang tidak kompetitif maupun dengan pertumbuhan lamban seperti sektor pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, pengangkutan dan komunikasi.
24
d. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti jaringan jalan, angkutan umum, air bersih, dan telekomunikasi untuk meningkatkgin aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam Kabupaten Karangasem. e. Penguatan posisi dan fungsi Sentra UKM Kabupaten Karangasem sebagai etalase produk UKM Kabupaten Karangasem serta sebagai pusat informasi potensi produk UKM dan perwilayahan produksi UKM.
3. Fokus Pengembangan peuigan, infrastruktur dan energi. a. Bidang Pangan
Sektor pertanian sebagai sektor yang mewakili bidang pangan merupakan sektor basis di Kabupaten Karangasem namun tidak kompetitif terhadap sektor pertanian kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali dan pertumbuhannya yang cenderung lamban. Porsi share sektor pertanian merupakan salah satu yang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Karangasem, yang guiinya menjadi pembentuk struktur ekonomi wilayah Kabupaten Karangasem. Tantangan dalam penyusunan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Karangasem pada bidang pangan adalah :
1) Menambah nilai kompetitif sektor pertanian baik terhadap sektor pertanian wilayah lainnya, maupun sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Karangasem; 2) Mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian agar tetap dapat menjadi pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Karangasem; dan
3) Menjaga stabilitas produksi sektor pertanian dan produk turunannya.
Untuk dapat menjawab tantangan di atas, maka arah kebijakan pengembangan penaneiman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui diversifikasi produk pertanian;
2) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, seperti industri pengolahan buah salak menjadi kripik dan mine; 3) Perlindungan terhadap petani, lahan pertanian dan produk pertanian berupa pengurangan pajak lahan pertanian, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bantuan modal pengelolaan lahan pertanian baik sebelum maupun pasca panen, dan kemudahan distribusi produk pertanian; 4) Peningkatan daya saing produk pertanian melalui penelitianpenelitian ilmiah yang bekeija sama dengan pihak universitas atau akademisi; dan
25
5) Penguatan Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi.
b. Bidang Infrastruktur Sektor transportasi, komunikasi, energi dan air bersih merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan cepat. Sektor energi dan air bersih Kabupaten Karangasem bahkan menjadi sektor potensial investasi karena selain pertumbuhainnya yang cepat dan progressif, sektor ini juga kompetitif terhadap wilayah lainnya. Bidang infrastruktur merupakan bidang yang memegang peranan strategis mengingat salah satu elemen utama penanaman modal adalah pemerataan persebaran penanaman modal dimana peran infrastruktur sangat vital dalam proses distribusi modal, barang dan jasa, serta jantung dari aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan di dalam wilayah Kabupaten Karangasem. Selain itu wilayah Kabupaten Karangasem merupakan pintu gerbang wilayah timur Provinsi Bali, wilayah pertama penerima modal, barang dan jasa dari wilayah bagian timur Indonesia. Melihat pada nilai strategis bidang infrastruktur bagi Kabupaten Karangasem, maka arah kebijakan penanaman modal pada bidang ini adalah sebagai berikut:
1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur eksisting khususnya sistem jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan jalan; 2) Percepatan pengembangan infrastruktur dasar pada wilayahwilayah terpencil di Kabupaten Karangasem seperti Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem, khususnya infrastruktur yang memiliki pertumbuhan cepat seperti jaringan jalan, energi, komunikasi dan air bersih;
3) Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan memanfaatkan sumberdaya terbarukan; 4) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme Keijasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership); dan 5) Pengintegrasian infrastruktur wilayah Kabupaten Karangasem dengan wilayah sekitar untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan khususnya wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan rencana pengembangan infrastruktur yang bersifat prime mover seperti Kabupaten Buleleng. c. Energi
Bidang energi merupakan salah satu bidang potensial investasi karena sektor energi dan air bersih Kabupaten Karangasem memiliki pertumbuhan progressif dan kompetitif terhadap bidang energi di wilayah lainnya di Provinsi Bali. Arah kebijakan penanaman modal untuk bidang energi di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:
26
1) Pengembangan pembangkit, gardu induk dan jaringan baru untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan energi Kabupaten Karangasem; 2) Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi arus air dan gelombang sebagai sumber energi baru serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengembangan konsep pengelolaan energi ramah lingkungan; 3) Pengembangan jaringan energi ke wilayah-wilayah terisolir;
4) Pengintegrasian bidang energi dengan sektor fokus investasi yaitu sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata;
5) Peningkatan penelitian sumber energi baru dan terbarukan, bekeija sama dengan pihak universitas dan/ atau akademisi; 6) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan 7) Pengawasan secara ketat pemanfaatan bahan bakar fosil pada angkutan umum dan kendaraan pribadi.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investmentj a. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan serta pemanfaatan energi baru dsin terbarukan;
b. Pembatasan penanaman modal pada sektor pertambangan dan penggalian; c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif pada penanaman modal yang mendorong pemerataan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan di kawasan terpencil; d. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi; e. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan; dan f. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Karangasem dalam pengembangan, pemanfaatan serta pengelolaan teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan.
5. Pemberdayaan (UMKMK)
Usaha
Mikro,
Kecil,
Menengah,
dan
Koperasi
UMKMK merupakan sektor riil di Kabupaten Karangasem mengingat jumlah dan serapan tenaga keijanya yaing paling besar diantara sektor lainnya. Arah kebijakan penanaman modal guna mendukung
27
pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kapasitas usaha (strategi naik kelas), yaitu peningkatan usaha yang berada pada skala tertentu untuk dapat berkembang menjadi skala yang lebih besar dan/ atau usaha informal menjadi usaha formal; b. Pembatasan perkembangan perdagangan besar dan modem yang dapat mematikan keberadaan UMKMK atau menciptakan persainggin usaha yang tidak sehat; c. Peningkatan kualitas SDM pelaku UMKMK melalui kegiatan pembekalan ketrampilan, kursus, dan bentuk pelatihan lainnya;
d. Peningkatan kapasitas UKM Centre dalam membantu promosi dan pengembangan produk UKM Kabupaten Karangasem; e. Penguatan kelembagaan Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi; dan
f. Iklim usaha yang kondusif dan kompetitif melalui pemberian insentif terhadap usaha-usaha yang mampu menyerap tenaga keija tinggi dan stabil dalam produksi dan pendapatan.
6. Pemberian Kemudahain dan/atau Insentif Penanaman Modal
a. Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif
1) Efisiensi; 2) Efektivitas; 3) Transparan; 4) Sederhana; 5) Keadilan; dan 6) Perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. b. Bentuk kemudahan dan insentif penanaman modal 1) Kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah : a) Kemudahgin pelayanan KPPT; b) Penyederhanaan birokrasi usaha dan penanaman modal; c) Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai dan merata; d) Penyediaan data dan informasi potensi penamaman modal; e) Penyediaan lahan; dan f) Pemberian bantuan teknis, 2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah : a) b) c) d)
Pengurangan atau keringanan pajak daerah; Pengurangan atau keringanan retribusi daerah; Pemberian dana stimulan; dan Pemberian bantuan modal.
28
c. Kriteria penanaman modal yang dan/insentif penanaman modal
mendapatkan
kemudahan
1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 2) Menyerap banyak tenaga keija lokal; 3) Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; 6) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan; 7) Termasuk skala prioritas tinggi daerah; 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; 9) Melakukan alih teknologi; 10) Merupakan industri pionir; 11) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan; 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
13) Bermitra dengan UMKM atau koperasi; dan 14) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri. d. Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Bupati dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.
Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.
7.
Promosi Penanaman Modal
Promosi penanaman modal
Kabupaten
Ksirangasem dilakukan
melalui:
a. Pemanfaatan teknologi informasi; b. Promosi intensif melalui pemasangan iklan pada tempat-tempat strategis seperti kawasan wisata, simpul-simpul transportasi, dan kawasan pusat perbelanjaan; c. Penyelenggaraan pameran, seminar, dan temu usaha; dan d. Pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik. Penyelenggaraan promosi penanaman modal dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota lainnya atau lembaga non pemerintah.
29
BAB V
PETA PANDUAN {ROAD MAPj IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM
Peta panduan implementasi RUPM Kabupaten Karangasem merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan implementasi arah kebijakan penanaman modal RUPM melalui alokasi waktu dan instansi pelaksana untuk dapat mewujudkan visi dan misi penanaman modal Kabupaten Karangasem. Peta panduan implementasi ini disusun ke dalam 3 fase waktu yang dilakukan secara pararel dan simultan. Perumusan 3 fase waktu ini didasarkan pada urgenitas dan kebutuhan pengembangan bidang fokus investasi yaitu Pangan, Energi dan Infrastruktur di Kabupaten Karangasem. Adapun 3 fase waktu ini adalah sebagai berikut: 1. Fase I
Fase I adalah fase yang dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yaitu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Arah dari implementasi RUPM pada fase I adalah pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan. Pada fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah mendorong dam memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya baik itu penanaman modal yang menunjang pengembangan infrastruktur khususnya pengembangan infrastruktur dasar yang berorientasi pada pemerataan jaringan pada wilayah-wilayah terpencil dan terisolir maupun penanaman modal pada sektor-sektor potensial investasi namun dengan pertumbuhan lamban dan tidak kompetitif yang dapat memperkuat struktur ekonomi wilayah Kabupaten Karangasem
Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pada fase I adalah sebagai berikut:
a. Menyusun kebijakan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dapat mendorong percepatan penanaman modal bagi sektor-sektor potensial serta pelestarian lingkungan; b. Menyempumakan prosedur perijinan, monitoring serta evaluasi secara komprehensif untuk menciptakan birokrasi penanaman modal yang efektif dan efisien; c. Memperkuat kelembagaan KPPT Karangasem dan koordinasi antar SKPD ;
d. Mengembangkan sistem informasi penanaman modal terpadu yang dapat digunakan sebagai media promosi penanaman modal secara global, media informasi potensi penanaman modal di Kabupaten Karangasem, media sosialisasi prosedur penanaman modal serta kebijakan terkait penanaman modal di Kabupaten Karangasem serta sebagai media komunikasi dua arah antara calon investor dan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem;
30
e. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan serta karakteristik lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat daerah tersebut;
f. Memperbaharui data potensi investasi secara berkala untuk dapat memberikan inforaiasi terkini kepada calon investor mengenai dinamika wilayah Kabupaten Karangasem; dan g. Memperkuat citra Kabupaten Karangasem sebagai wilayah tujuan investasi melalui promosi penanaman modal yang intensif baik melalui
media
sosial,
media
cetak
dan
elektronik
maupun
pemasangan iklan pada wilayah strategis seperti wilayah simpul transportasi dan kawasan wisata. 2. Fase II
Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yaitu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada fase ini yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanamein modal dalam rangka mendorong pengembangan UMKMK Kabupaten Karangasem. Arah dari fase II adalah percepatan pembangunan infrastruktur, energi, sumber daya manusia dan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk mendukung implementasi fase II dan mendukung fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Memperbaharui kebijakan penataan ruang wilayah (Revisi RTRW Kabupaten Karangasem) untuk dapat mengakomodasi dinamika pembangunan di Kabupaten Karangasem maupun Provinsi Bali; b. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi pensinaman modal yang dapat meningkatkan nilai produksi sektor pertanian, perdagangan dan jasa, dan pariwisata yang merupakan sektor potensial investasi; c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal yang dapat meningkatkan pemerataan persebaran jaringan infrastruktur dasar, pemenuhan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas produksi sektor pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dan peningkatan kapasitas usaha UMKMK;
d. Prioritas peningkatan kegiatan penanaman modal pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Keijasama PemerintahSwasta diantaranya pembangunan pembangkit tenaga listrik, embung dan penahan air hujan, jaringan telekomunikasi serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
31
e. Penyiapan kebijakan pengaturan pemanfaatan tenaga keija lokal bagi pelaku usaha di Kabupaten Karangasem; dan
f. Meningkatkan keijasama kepariwisataan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang wilayahnya akan dikembangkan sarana dan prasarana prime mover yaitu berupa Bandar udara. 3. Fase III
Impementasi fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang yaitu 10 (sepuluh) tahun ke depan atau tahun 2025. Sampai tahun 2025, diharapkan seluruh wilayah di Kabupaten Karangasem telah terlayani infrastruktur dasar secara optimal, wilayah yang terisolir dan kekurangan air bersih telah terlayani secara optimal, sektor-sektor potensial investasi memiliki pertumbuhan yang progresif dan kompetitif terhadap wilayah lainnya, Indeks Pembangunan Manusia yang setara dengan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, dan kapasitas usaha UMKMK yang meningkat yaitu usaha kecil menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha skala besar dan sektor informal menjadi sektor formal. Pada kondisi di atas, arah kebijakan penanaman modal adalah pengembangan usaha skala besar pada sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan serta pengembangan energi altematif yang ramah lingkungan Untuk mendukung fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-laingkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
a. Penetapan revisi RTRW Kabupaten Karangasem ke dalam bentuk Peraturan Daerah;
b. Optimalisasi pelayanan infrastruktur dasar yang merata di seluruh wilayah; c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanam modal pada sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan jasa yang memanfaatkan sumberdaya terbarukan, memanfaatkan tenaga keija lokal, dan menciptakan peningkataan kapasitas usaha UMKMK;
d. Peningkatan penelitian pengembangan sumber energi altematif yang terbam dan terbamkan untuk dapat mengidentifikasi sumber energi dan perwilayahan potensi pengembangan sumber energi altematif terbaru dan terbamkan; e. Pemetaan lokasi pengembangan usaha skala besar pada bidang pertanian, pariwisata dan perdagangan; dan
f. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi ramah lingkungan dan/atau energi altematif di masa datang.
32
Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2025 ini dapat dilihat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
33
BAB VI PELAKSANAAN
Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kabupaten Karangasem memerlukan suatu langkahlangkah konkrit sebagai berikut:
1 SKPD/Lembaga teknis terkait di Kabupaten Karangasem untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Karangasem; dan 2 Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah.
BUPATI, KARANGASEM,
/
a
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM
PETA PANDUAN IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015-2025
NO
PASEI
2015
2016
EASE 11
2017
2018
2019
PASE III
2020
2021
2022
2023
ARAH
2024
2025
LANGKAH KEBIJAKAN
INSTANSI PELAKSANA
IMPLEMENTASI RUPM
1
2
wm
Pengembangan penanaman '•..y
•Pdr;'
3 K Hng-'iV,: 4
•J
modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan
Menjoisun kebijakan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dapat mendorong percepatan penanaman modal bagi sektor-sektor potensial serta pelestarian lingkungan
KPPT 86 BAPPEDA
Menyempuraakan prosedur perijinan, monitoring serta evaluasi secara komprehensif untuk menciptakan birokrasi penanaman modal yang efektif dan
KPPT
efisien .
Memperkuat kelembagaan KPPT Karangasem dan koordinasi antar
KPPT dan Seluruh SKPD
SKPD
Mengembangkan sistem informasi penanaman modal terpadu yang dapat digunakan sebagai media promosi penanaman modal secara global,
KPPT
NO
FASEI 2015
2016
FASE II
2017
2018
2019
FASE III
2020
2021
2022
2023
ARAH
2024
2025
INSTANSI PELAKSANA
LANGKAH KEBIJAKAN
IMPLEMENTASl RUPM
media informasi potensi penanaman modal di Kabupaten Karangasem, media sosialisasi prosedur penanaman modal serta kebijakan terkait penanaman modal di Kabupaten Karangasem serta sebagai media komunikasi 2 arah
antara
pemerintah
calon
investor
daerah
dan
Kabupaten
Karangasem
Mengidentiflkasi proyek-proyek penanaman modal daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan serta karakteristik lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat daerah
BAPPEDAfit PU
tersebut.
Memperbaharui
data
investasi
berkala
secara
potensi
KPPT 85 BAPPEDA
untuk
dapat memberikan informasi terkini kepada calon investor mengenai dinamika wilayah Kabupaten Karangasem Memperkuat citra Kabupaten Karangasem sebagai vdlayah tujuan investasi melalui promosi penanaman modal yang intensif baik melalui media sosial, media cetak dan elektronik maupun pemasangan iklan pada wilayah strategis seperti wilayah simpul Percepatan
transportasi dan kawasan wisata. kebijakan Memperbaharui
KPPT
BAPPEDA
NO
FASEI
2015
2016
FASE II
2017
2018
2019
ARAH
FASE III
2020
2021
2022
2023
2024
2025
INSTANSI PELAKSANA
LANGKAH KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI RUPM
manusia dan
penataan ruang wilayah (Revisi RTRW Kabupaten Karangasem) untuk dapat mengakomodasi dinamika pembangunan di Kabupaten Karangasem maupun
usaha mikro,
Provinsi Bali.
pembangunan infrastruktur, energi, sumberdaya
kecil dan
menengah .f :V
10
m
Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanaman modal yang dapat meningkatkan nilai produksi sektor pertanian, perdagangan dan jasa, dan panwisata yang merupakan sektor potensial investasi
KPPT
Pemberian kemudahan dan/atau
KPPT
insentif bagi penanaman modal yang dapat meningkatkan pemerataan persebaran jaringan infrastruktur dasar, pemenuhan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas produksi sektor pertanian, pariwisata serta perdagangan dan jasa, dan peningkatan kapasitas usaha UMKMK.
Prioritas peningkatan kegiatan penanaman modal pada percepatan pembangunan
11
infrastruktur
Am
melalui
skema
Keijasama Pemerintah-Swasta diantaranya pembangunan pembangkit tenaga listrik, embung dan penahan air hujan, jaringan telekomunikasi serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia
BAPPEDA & KPPT
NO
EASE I
2015
2016
EASE II 2017
2018
2019
EASE III
2020
2021
2022
2023
ARAH
2024
2025
INSTANSI PELAKSANA
LANGKAH KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI RUPM
yang dibutuhkan.
12 s.
13
^^1
15 i
1 •
Peraturan Daerah
lingkungan
I i
1 16
•
!
.SRB
BAPPEDA dan Dinas
usaha skala besar
alternatif ramah
!
Meningkatkan kerjasama kepariwisataan dengan pemerintah Kabupaten Buleleng
Pengembangan pengembangan pada sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan serta energi
n
Dinas Perindustrian dan
yang wilayahnya alcan dikembangkan sarana dan prasarana prime mover yaltu berupa Bandar udara. Penetapan revisi RTRW Kabupaten Karangasem ke dalam bentuk
s? 14
Penyiapan kebijakan pengaturan pemanfaatan tenaga kerja lokal bagi pelaku usaha di Kabupaten Karangasem.
Perdagangan
Pariwisata Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng
BAPPEDA
Optimalisasi pelayanan infrastruktur dasar yang merata di seluruh wilayah
PU
Pemberian kemudahan dan/atau insentif bagi penanam modal pada sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan jasa yang memanfaatkan sumberdaya terbarukan, raemanfaatkan tenaga kerja lokal, dan menciptakan peningkatakan kapasitas usaha
KPPT
UMKMK.
Peningkatan pengembangan
penelitian sumber
energi
PU
NO
FASEI
2015
2016
FASE II
2017
2018
2019
ARAH
FASE III
2020
2021
2023
2022
2024
2025
LANGKAH KEBIJAKAN
INSTANSI PELAKSANA
IMPLEMENTASI RUPM
17
I" "
J
1
i
j •
alternatif yang terbaru dan terbarukan untuk dapat mengidentifikasi sumber energi dan penvilayahan potensi pengembangan sumber energi latematif terbaru dan terbarukan.
Pemetaan lokasi pengembangan usaha skala besar pada bidang pertanian, pariwisata dan
BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Pariwisata
perdagangan
18
•
Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi ramah lingkungan dan/atau energi alternatif di masa datang
BLH, PU 86 BAPPEDA
I^UPATL KARANGASEM, .
d
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
Kepada
: Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem
Dari
: Kabid. Penanaman Modal Bappeda Kab. Karangasem
Perihal
: Perbaikan/ Koreksi Draf Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem
Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem
•
Terlampir, perbaikan/ koreksi khususnya pada lampiran Draf Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 tentang RUPM Kabupaten Karangasem, dalam hal ini dengan menyesuaikan dan mengacu pada sistematika perumusan Naskah RUPMK yang digunakan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah (Gubemur, Bupati/Walikota) seperti yang dimaksud dalam Peraturan Kepala BKPM RT No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota, serta menyesuaikan dengan sistematika dan lampiran dari Peraturan Gubemur Bali No. 63 Tahun 2014 tentang RUPM Provinsi Bali.
•
Untuk lampiran peta-peta potensi selengkapnya dapat dilihat pada Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2025 yang telah disusun.
•
Sedangkan, untuk lampiran Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan sekiranya tidak perlu dilampirkan karena secara isi hams utuh sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan dan mengingat dalam hal penetapan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan sesuai dengan lampiran huruf R. (Pembagiaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
•
Demikian koreksi dan perbaikan yang dilakukan untuk dapat dimohonkan arahan Pimpinan lebih lanjut.
Terimakasih.
Kabid. Penanaman Modal,
I Nvoman Adi Sudana. SE.. M.Si Pembina NIP. 19721114 199903 1 004
VUAU tah' BAB V
KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 17 Mei 2016 BUPATI/ KARANGASEM,
d
i
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 17 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
/
I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 18.
