BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR
1 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II kebawah, pemberian kenaikan pangkat, perpanjangan batas usia pensiun serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
b.
bahwa dengan adanya penyesuaian keanggotaan Baperjakat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2010 perlu ditinjau kembali; c.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Karangasem;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
^
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Perubahan
Nomor atas
13
Peraturan
Tahun
2002
Peraturan
tentang
Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
101
Tahun
2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000
Nomor
198,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan
dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
^
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun
2005, tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun
1998,
tentang
Pengangkatan,
Pendelegasian
Pemindahan
dan
Wewenang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan
Kepala
Badan
Kepegawaian
Negara
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN
KEPANGKATAN
KABUPATEN
KARANGASEM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Karangasem.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Pasal 2
Membentuk Kepangkatan
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kabupaten Karangasem dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3
Badan
Pertimbangan
Kabupaten
Karangasem
Jabatan
dan
berkedudukan
Kepangkatan dibawah
dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karangasem.
Pasal 4
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Karangasem mengenai : a.
Pengangkatan, Pemindahan dan Pegawai Negeri Sipil dalam dan
Struktural
Eselon
II
ke
Pemberhentian dari Jabatan
bawah
dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Karangasem; b. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar
biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
c. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
d. Pengangkatan
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Karangasem.
^
Pasal 5
(1) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menyampaikan pertimbangan tertulis kepada Bupati Karangasem dengan disertakan alasan-alasannya. (2) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mengambil Keputusan. Pasal 6
(1) Anggota Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan Kabupaten Karangasem Jabatannya 3 (tiga) Tahun.
^
(2) Sidang
Badan
Pertimbangan
dan masa
Jabatan
dan
Kepangkatan diadakan sekali setiap bulan, sewaktu - waktu apabila dipandang perlu.
atau
Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati
Karangasem
Nomor
8 Tahun
2010
tentang
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabuapaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
pengundangan penempatannya
mengetahuinya,
memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten
Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 2Januari2013
LBUPATI KARANGASEM,
A
L
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 2Januari2013
SEKRETARIS DAERAH KA^PATEN KARANGASEM,
AU I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KARANGASEM
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KARANGASEM
Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Karangasem Ketua
Sekretaris
Anggota
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem 1. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
2. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Karangasem
Sekretaris
Daerah
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangasem
^^UPATI KARANGASEM,
f. IWAYAN GEREDEG
