BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 10TAHUN2014 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI KARANGASEM
DALAM MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT-SURAT ADMINISTRASI DIBIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang
kepegawaian,
dan
pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk dan atas nama Bupati Karangasem menetapkan dan menandatangani Suratsurat Administrasi Dibidang Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
bahwa Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pemberian Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Kepada Para Pejabat Untuk dan Atas Nama Bupati Karangasem Dalam Menetapkan dan Menandatangani Surat-surat Administrasi Dibidang Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa kepada Para Pejabat Untuk dan Atas Nama Bupati Karangasem Dalam Menetapkan dan Menandatangani Surat-surat Administrasi Dibidang Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286) j
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ' Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
^
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.' Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3096) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;
^
13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5) ;
14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor
7,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem Nomor 6) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI KARANGASEM DALAM MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT-SURAT ADMINISTRASI DIBIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM. Pasal
1
Mendelegasikan wewenang dan kuasa untuk dan atas nama
Bupati Karangasem dalam menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku kepada :
1 Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem atas nama Bupati Karangasem, menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Daerah, Para Staf Ahli, Para Kepala Unit Kerja,
dan
Camat di Lingkungan
Kabupaten Karangasem ;
Pemerintah
2
Para Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD / Kepala Kantor / Camat / Direktur RSUD, untuk menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi semua Pegawai Negeri Sipil dibawahnya ;
3 -
Camat Karangasem, untuk menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi para Lurah dan Staf Kelurahan ;
4 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, untuk menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi staf di Lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan dan semua guru yang berada di lingkungan UPTD Kecamatan.
Pasal
^
2
Mendelegasikan wewenang dan kuasa untuk dan atas nama
Bupati Karangasem dalam menetapkan dan menandatangani Cuti Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku kepada :
1
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem atas nama
Bupati Karangasem menetapkan dan menandatangani Surat Ijin Cuti Besar bagi semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Cuti Tahunan bagi Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli
dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
2 Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem untuk dan atas nama Bupati Karangasem menetapkan dan menandatangani Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem ;
3 Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD / Kepala Kantor / Camat / Direktur RSUD Kabupaten Karangasem untuk dan atas nama Bupati Karangasem menetapkan dan menandatangani Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan
Cuti Alasan Penting bagi semua Pegawai Negeri Sipil dibawahnya ;
4
Camat
Karangasem,
untuk
menetapkan
dan
menandatangani Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting bagi para Lurah dan Staf Kelurahan.
Pasal
3
Mendelegasikan wewenang dan kuasa untuk dan atas nama
Bupati Karangasem dalam menetapkan dan menadatangani Pernyataan Pelantikan dan Pernyataan Menduduki Jabatan kepada :
1
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem atas nama
Bupati Karangasem menetapkan dan menandatangani Pemyataan Pelantikan dan Pemyataan Menduduki Jabatan bagi Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
2 Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem untuk dan atas nama Bupati Karangasem '
menetapkan dan menandatangani Pemyataan Pelantikan
dan Pemyataan Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem ;
3 Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD / Kepala Kantor / Camat / Direktur RSUD Kabupaten Karangasem untuk dan atas nama Bupati Karangasem menetapkan dan menandatangani Pemyataan Pelantikan dan Pemyataan
^
Menduduki Jabatan bagi semua Pegawai Negeri Sipil dibawahnya;
4
Camat Karangasem, untuk menetapkan dan menandatMgani Pemyataan Pelantikan dan Pemyataan Menduduki Jabatan bagi para Pejabat di Lingkungan Kelurahan di Kecamatan Karangasem ; Pasal
4
Mendelegasikan wewenang dan kuasa untuk dan atas nama
Bupati Karangasem kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem dalam menetapkan dan menandatangani Penetapan Masa Keija bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan terlebih dahulu atas persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X Republik Indonesia; Pasal
Mendelegasikan
wewenang
5
dan
kuasa
untuk
dan
atas
nama Bupati Karangasem kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
K^angasem dalam menetapkan dan menandatangani Nota Dinas Mutasi dan Penempatan tempat tugas bagi Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Karangasem. Pasal
6
Mendelegasikan wewenang dan kuasa untuk dan atas nama Bupati Karangasem kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Karangasem dalam menetapkan dan menandatangani Nota Dinas Mutasi dan Penempatan tempat tugas bagi Para Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Karangasem.
Pasal
7
M.endelegasikan wewenang dan kuasa untuk dan atas nama
Bupati
Karangasem
kepada
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten Karangasem dalam menetapkan dan menandatangani Nota Dinas Mutasi dan Penempatan tempat tugas bagi Tenaga Medis dan Para Medis di Lingkungan UPTD Kesehatan / Puskesmas se-Kabupaten Karangasem dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Karangasem. Pasal
8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Kepada Para Pejabat Untuk Dan Atas
Nama Bupati Karangasem Dalam Menetapkan Menandatangani Surat - Surat Administrasi Dibidang Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal
9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 2 April 2014
l^BUPATI KARANGASEM,
I*
^ IWAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 2 April 2014
SEKRETARIS DAERAH I^BUPATEN KARANGASEM, y
I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 10
