BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
W
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa
berdasarkan
hasil
evaluasi
akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Kabupaten Karangasem dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, terdapat ketidakjelasan sasaran strategis/outcome dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dengan dokumen perencanaan di masing-masing Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) yang berakibat sulitnya pengukuran capaian kinerja pembangunan sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Karangasem; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
3.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
20 Tahun
2004
tentang Rencana Keija Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006
Nomor
25,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 8.
Peraturan
tentang
Pemerintah
Tata
Cara
Nomor
40
Tahun
Penyusunan
2006
Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
9. W
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran
10.
Negara Republik Indonesia Nomor 4689); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
11.
12.
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kineija Utama; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penjoisunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kineija dan Pelaporan Akuntabilitas Kineija Instsinsi Pemerintah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7); 15.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
^
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
TENTANG
INDIKATOR
Karangasem Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
KINERJA
PEMBANGUNAN
KABUPATEN
KARANGASEM.
Pasal 1
W
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Satuan Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Karangasem adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan 2015.
6. Indikator Kineija Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
7. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Pasal 2
Tujuan penetapan Indikator Kineija Utama adalah :
a.
untuk memperoleh informasi kineija yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kineija secara baik; dan
b.
untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kineija dan peningkatan akuntabilitas kineija.
Pasal 3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4
Indikator kineija Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh
^
organisasi perangkat daerah untuk : a. b. c. d. e.
menetapkan Rencana Keija Tahunan; menyampaikan Rencana Keija dan Anggaran; menyusun Dokumen Penetapan Kineija; men3nasun Laporan Akuntabilitas Kineija; dan melakukan evaluasi pencapaian kineija berdasarkan RPJMD Kabupaten Karangasem yang disesuaikan dengan Rencana Keija Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.
Pasal 5
(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem. (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
1
Pasal 6
Peraturan
Bupati
ini
raulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 21 Oktober 2014
[^BUPATI KARANGASEM
J IWAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 21 Oktober 2014 SEKRETARIS DA
KABUPATEN KAf^NGASEM,
I GEDE ADNYiSrTVIULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 33
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
INDIKATOR KINERJA PBMBANGUNAN KABUPATBN KARANGASEM
KINERJA UTAMA ATAU NO
1
2
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)
Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan meningkat
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/ FORMULA
SUMBER DATA
Persentase tercapainya sasaran tahunan terhadap target sasaran jangka menengah
Perbandingan capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran jangka menengah x 100%
BAPPEDA
BAPPEDA
Kesesuaian Antara Perencanaan
Persentase program-program dengan
BAPPEDA
capaian kineija minimal 90%
Perbandingan jumlah program dengan capaian kineija minimal 90% terhadap jumlah program yang
BAPPEDA
Dan Pelaksanaan Pembangunan
BAPPEDA
BAPPEDA
Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
LHP BPK RI
Daerah
dilaksanakan x 100%
3
Tersedianya perencanaan pembangunan yang berkualitas
Persentase SKPD dengan dokumen perencanaan yang baik
Jumlah SKPD yang disampel yang memiliki dokumen perencanaan dengan tingkat kesesuaian ^ 80% terhadap kriteria perencanaan yang telah ditentukan berbanding dengan jumlah seluruh SKPD yang disampel x 100%
4
Menurunnya angka penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan meningkatkan ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan iiingsi SKPD
Prosentase penurunan an^a penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Formulanya = (Jumlah temuan External dan Internal Tahun n-1 dibandingkan dengan tahun n) x 100
Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan Keuangan PEMDA Kabupaten Karangasem
Opini dari BPK atas Laporan Keuangan
5
PENANGGUNGJAWAB
atas LKPD
Pemkab.
Karangasem dan LHP
Internal ( Itprov, BPKP, Itda)
Pemda
Diukur daii Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem apakah WTP, WDP, TMP, TW
Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
LHP BPK RI atas LKPD Pemkab.
Karangasem
)
KETERANGAN
KINERJA UTAMA ATAU NO
6
TUJUAN/SASARAN STRATBGIS/ HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya akuntabilitas kineija Pemda Kabupaten
PENJELASAN/ FORMULA
INDIKATOR KINERJA
PENANGGUNGJAWAB
SUMBER
DATA
Indeks kualitas Hasil Evaluasi LAKIP :
- Skor hasil AKIP Pemda Kabupaten Karangasem oleh Kementerian PAN & RB
1
Diukurdari hasil penilaian AKIP PEMDA oleh Kementerian PAN 85 RB
Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
Hasil Evaluasi LAKIP PEMDA
oleh Kementerian PAN&RB
-Prosentase SKPD yang akuntabilitas kineijanya memperoleh katagori minimal CC oleh Inspektorat Daerah
Diukur dari (jumlah SKPD yang skor penilaian akipnya mendapat katagori minimal CC/jumlah SKPD disampel)
Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
X 100
LHE evaluasi
Lakip oleh Inspektorat Daerah
Prosentase ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
Menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh Obrik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diukur dari =( Jumlah temuan BPK RI dan pemeiiksa Internal yang telah ditindaklanjuti/jumlah total temuan) X 100
Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem
Laporan Pemantauan
Tindak lanjut BPK RI dan
Laporan Rekapitulasi temuan
Inspektorat
}
Daerah
7
)
Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fiingsi SKPD
Prosentase rekomendasi hasil
pemeriksaan internal dan ektemal yang diselesaikan tindak lanjutnya
KETERANGAN
KINERJA UTAMA ATAU NO
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ HASOL (OUTCOME)
PENJELASAN/ FORMULA
INDIKATOR KINERJA
Untuk memperoleh air yang sesuai dengan standar tertentu seiat ini sangat sulit karena sudah banyak dicemari oleh berbagai macam limbah, baik dari limbah rumah tangga maupun dari proses industri Kualitas lingkungan hidup yaitu kondisi lingkungan hidup disekitar yang berhubungan dengan mutu hidup. Kualitas dapat ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati, terpenuhinya kenutuhan untuk kelangsungan hidup manusiawi dan terpenuhinya kebebasan untuk memilih. Lingkungan harus dijaga agar dapat mendukung terhadap kualitas berupa tingkat hidup masyarakat yang tinggi. Lingkungan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sumber daya serta mengunrangi zat pencemaran dan ketegangan sosial terbatas. Batas kemampuan itu disebut daya dukung. Dalam Undang-Undang Ungkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungein dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan ialah kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung peri kehidupan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.
Meningkatnya kualitas air
1. BOD
Formula: Hasil BOD (nilai kisaran) dibagi total jumlah titik sampel. (nilai hasil pemantauan nilai tertinggi dan terendah tidak digunakan karena kondisi lingkungan tidak bisa diambil rata-ratanya) - Target tahun 2011 <8 mg/1, 2019 < 8 mg/1, 2013 < 9 mg/1, 2011 < 7 mg/1, 9mScSTnp/1
2.
COD
Formula: Hasil COD (nilai kisaran) dibagi total jumlah titik sampel. (nilai hasil pemantauan nilai tertin^ dan
terendah tidaik digunakan karenakondisi lingkungan tidak bisa diambil rata-ratanya) - Target Tahun 2011 : COD < 25 mg/1, 2012 : COD < 25 mg/1, 2013 : COD < 23 mg/1, 2011 : COD < 23 mg/1, 2015 : COD < 20 mg/1 3. Baktericoli
Formula: Nilai Perhitungan Bakteri Coli (nilai hasil pemantauan nilai tertinggi dan terendah tidak digunakan karena kondisi lingkungan tidak bisa diambil rataratanya) - Target tahun 2011 < 30000 MPN/ lOOL, 2012 < 20000 MPN/IOOL, 2011 < 28000 MPN/IOOL, 2011 < 28000 MPN/IOOL, 2011 < 25000 MPN/IOOL
)
PENANGGUNGJAWAB
Kabid Penegakan Hukum
SUMBER DATA
Bid Oakum
dan Lab BLH Kab.
dan
Karangasem
Laboraorium
KETERANGAN
KINERJA UTAMA ATAU NO
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ BASIL (OUTCOME)
Menurunnya pencemaran emisi gas metan (CH4) yang berasal
INDIKATOR KINERJA
PENANGGUNGJAWAB
Prosentase kotoran temak yang dapat diolah menjadi biogas
Kotoran temak mempunyai kandungan gas metan yang membahayakan kesehatan serta serta dapat memsak lapisan ozon. Untuk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna/ reaktor biogas diharapkan dapat menekan resioko bagi kesehatan serta pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran temak yang tidak dikelola dengan baik. Semakin banyak dapat dibentuk kelompok temak pemanfaat biogas diharapkan pencemaran lingkungan dapat dikurangi/dikendalikan. Untuk menetapkan target kineqanya maka Badan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan Dinas Petemakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, untuk mengetahui jiunlah petemak dan asumsi kotoran yang dihasilkan. Hasil dari kotoran temak ini akan dibuatkan asumsi perhitungan jumlah kotoran temak yang dapat diolah menjadi biogas. Asumsi penghitungan ini disesuaikan dengan banyaknya Reaktor Biogas yang dibangun setiap tahunnya. Formulanya volume kotoran temak yang yang dapat diolah menjadi biogas dibagi dengan volume kotoran temak yang dihasilkan oleh petemak dikalikan 100% Tagret tahun 2011 = 0,051%, tahun 2012 = 0,062, tahun 2013 = 0,042 %, tahun 2014 = 0,042%, dan 12015 = 0,053%
Kabid Pengawasan BLH Kab. Karangasem
Prosentase jumlah unit usaha yang
Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemanfaatan teknolgi dalam pengelolaan limbah dan limbah Bahan Berbahata Beracun (B3) sangat dibutuhkan. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem selalu bempaya meningkatkan kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk mehums ijin pengelolaan limbah dan pembangunan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3. Untuk menetapkan target kineijanya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem melakukan pendataan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin pengelolaan limbah dan tempat pembuangan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Hasil pendataan ini kemudian dibagi dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hasil dari pembangian ini dikalikan 100% hasUnya mempakan target indikator kineija yang ingin dicapai dalam tahun
Kabid Pengawasan BLH Kab. Karangasem
dari kororan temak
10
PENJELASAN/ FORMULA
Meningkatnya unit usaha yang memiliki ijin pengelolaan limbah
memiliki ijinpengelolaan limb^ dan TPS
dan TPS limbah B3
limbah B3
beijalan. Target tahvm 2011 = 1,47%, tahun 2012 = 0,79 %, tahun 2013 = 4,06%, tahun 2014 = 3,80%, dan tahun 2015 = 6,66%
SUMBER
DATA
DPKP dan BLH Kab. K.asem
BLH
kabupaten
KETERANGAN
10
KINERJA UTAMA ATAU NO
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)
11
Meningkatnya peran serta ma^arakat dalam pengelolaan lingkungan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah prestasi dan penghargaan lombalomba lingkungan semakin meningkat
PENJELASAN/ FORMULA
Pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering pula dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Untuk itu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahhun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Ma^arakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan ma^arakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan ma^arakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara (Pasal 1, ayat (8)). Formula Alat ukur pencapaian sasaran adalah jumlah dan pen^argaan lomba-lomba lingkungan yang diperoleh pada tahun bersangkutan dibagi target yang telah ditetapkan pada renstra dikalikan seratus persen. Target tahun 2011 =8 bh, tahun 2012 = 17 bh, tahun 2013 = 19 bh, tahun 2014 = 10 bh, dan tahun 2015 = 20 bh.
)
PENANGGUNGJAWAB
Kabid Pemberdayaan masyarakat BLH Kab. Karangasem
SUMBER DATA
BLH
kabupaten Karangasem
KETERANGAN
11
KINERJA UTAMA ATAU
NO
12
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya konservasi sumber daya air dan rehabilitasi kerusakan lahan
INDIKATOR KINERJA
Prosentase luasan sumber daya air dan lahan yang dapat diturunkan kerusakannya
PENJELASAN/ FORMULA
Salah satu sumber kehidupan manusia adalah air.
Daerah AUran Sungai (DAS) menurut Undang-undang
PENANGGUNGJAWAB
Bidang Konservasi BLH Kab Karangasem
Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam Daerah Aliran Sungai dimaksudkan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan mata air, sungai, dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan yang berasal dari curah hujan/sumber air menuju danau atau laut secara alami. Belakangan ini, pemanfaatan air dilakukan kurang bijaksana dengan tidak memperhitungkan kepentingan generasi mendatang, oleh sebab itu pelestarian sumber daya air harus ditanamkan pada segenap pengguna air. Untuk menentukan target indikator sasarannya Badan Ungkungan Hidup Kabupaten Karangasem melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem. Data-data dimaksud dijadikan pembanding
SUMBER DATA
BLH
kabupaten Karangasem
untuk menentukan target indikator sasaran. Formula:
luasan sumber daya air dan lahan yang dikonservasi dibagi dengan luas sumber daya dan lahan yang kritis dikali 100%. Target 2011 = 0,141%, tahun 2012 = 0,003%, tahun 2013 = 0,037%, tahun 2014 = 0,007%, dan tahun 2014 = 0,005%
}
Prosentase luasan terumbu karang yang dapat direhabilitasi
Keberadaan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut Bidang Konservasi BLH Kab. Kabupaten Karangasem, telah secara nyata memberikan Karangasem sumbangan bagi pembangunan Karangasem, khususnya bagi pengembangan sektor pariwisata (pariwisata bahari) yang merupakan lokomatif penggerak pembangunan Kabupaten Karangasem, dan menopang sektor-sektor lainnya seperti perikanan, perhubungan, akomodasi dan atau sektor nil lainnya. Sumbangan potensi nsumber daya pesisir dan laut sudah nyata mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian besar ma^arakat pesisir. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem melakukan rejabilitasi terhadap terumbu karang yang rusak, dengan menetapkan sasaran meningkatnya rehabilitasi kerusakan lahan. Formula alat ukumya adalah jumlah luasan terumbu karang yang di rehabilitasi pada tahun bersangkutan dibagi jumlah kerusakan terumbu karang dikalikan seratus persen. Tagret tahun 2013 = 0,004%, tahun 2014 = 0,066%, dan tahun 2015 = 0,067 %
BLH
kabupaten Karangasem
KETERANGAN
12
KINERJA UTAMA ATAU NO
13
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Taman dan Ruang Presentase taman yang sudah tertata baik Terbuka Hijau menju Karangasem Sejuk dan Indah
14
Meningkatnya peran serta masyarakat, duniausaha/swasta dan pemerintah dalam bidang
Tertanganinya pengelolaan
Agar terpeliharanya taman dan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam
PENANGGUNGJAWAB
Kepala Dinas DKP
Jiimlah sarana penampungan sampah untuk fasilitas publik
Terselen^aranya partisipasi ma^arakat dalam bidang pengelolaan kebersihan sarana dan prasarana penunjang dalam mewujudkan pemerintah Kabupaten Karangasem
SUMBER DATA
Bidang Pertamanan
mewujudkan Karangasem sejuk dan indah
pengelolaan kebersihaan lingkungan
15
PENJELASAN/ FORMULA
Kepala Dinas DKP
Bidang Kebersihan
bersih dan sehat
Persentase kelurahan yang sudah mempunyai pengelola sampah
-idem-
Valume sampah yang terangkut ke TPA
-idem-
Kepala Dinas DKP
Bidang Kebersihan
sampah di Kabupaten Karangasem
Kepala Dinas DKP
Bidang Kebersihan
Persentase sampah yang tertangani di
-idem-
Kabupaten Karangasem 1 c.
Id
Tenvujudnya Usaha Kedl dan
Jumlah Koperasi Berprestasi
Menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi
Kepala Dinas DKP
Bidang Kebersihan
Jumlah Koperasi Yang Memperoleh Penghargaan
Bidang Koperasi
Data keragaan koperasi
Bidang Koperasi dan UKM
Data Keragaan
kerakyatan 17
1 o
18
Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM
Meningkatnya Koperasi yang
Jumlah Koperasi dan UKM baru
Jumlah Koperasidan UKM tahun beijalan dikurangi jumlah Koperasi dan UKM tahun lalu
Jumlah Koperasi yang berkualitas
berkualitas dan sehat
Jumlah Koperasi tahun beijalan dikurangi jumlah koperasi tahun lalu
UKM
Bidang Koperasi
Data keragaan koperasi
Dinas Koperasi UKM
Data UKM
Bidang Koperasi
Data Program
Jumlah Koperasi yang sehat 19
Meningkatnya fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
Presentase pembiayaan dan penjaminan untuk koperasi
Prosentase pembiayaan dan penjaminan untuk UMKM
Jumlah Koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan penjaminan dibagi dengan jumlah koperasi dikflliifgn lOO Jumlah UKM yang difasilitasi pembiayaan dan penjaminan dibagi dengan jumlah UKM Hiifgiiifgn lOO
Koperasi Berkualitas dan Kesehatan
Koperasi
KETERANGAN
13
KINERJA UTAMA ATAU NO
20
TUJUAN/S^ARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya keraitraan Koperasi dan UMKM
PENJELASAN/ FORMULA
INDIKATOR KINERJA
PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA
Jumlah KUMKM yang difasilitasi temu
Jumlah UKM yang difasilitasi tahun berjalan dikurangj
usaha
jumlah UKM yang difasilitasi tahun lalu
Bidang UKM
Data
Penguatan Modal Koperasi dan UKM
21
Tenvujudnya sarana dan Prasarana Transportasi yg
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
bagi pengguna jalan
Sebagai upaya untuk menekan teijadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa
Dinas Perhubungan dan
1. Dishub-PK
Pemadam Kebakaran
aman, nyaman dan cepat 2. Organda 3. Kepolisian 22
Meningkatnya pelayanan Umum di Bidang Perhubungan
Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi dalam Keadaan Laik Jalan
Jumlah Kendaraan Umum yang Laik Jalan / Jumlah
Dinas Perhubungan dan
Kendaraan Umum yang ada
Pemadam Kebakaran
Dinas
Perhubungan dan Pemadam Kebakaran
23
Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Respon Time 15 menit Pemadam Kebakaran sampai tujuan
Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Delapan Lokasi/Kecamatan
Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran
Dinas
Perhubungan dan Pemadam Kebakaran
24
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dibidang Perhubungan
Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Perhubungan
% = (ReaUsasi Capaian Target) / (Target yang
Dinas Perhubungan dan
Oitetapakan)
Pemadam Kebakaran
Dinas
Perhubungan dan Pemadam Kebakaran
I^BUPATI KARANGASEI^ ^ IWAYAN GEREDEG
)
KETERANGAN
