BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang
; a.
b^wa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat Kabupaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang SistemKarangasem Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Kabupaten Karangasem 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Nomor Peraturan
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, serta
agar Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam
^rubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Karangasem dapat sesuai dengan ketentuan yang
berlakx^ maka perlu adanya Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan iDupati; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim^sud dalam humf a, perlu menetapkan
Peramran Bupati tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Undang-Undang
Mengingat
Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Haiam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembetran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor
^0^4^01,;^"^'^^^"
'•
78
^ndonelfa y°»"8
e-s fiT f "f" .«£S"ghrif?; Monilt No^SS"
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentane Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepuMk ndonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peratoan
Sun"*^of4T^?" Undang-Undang Nomor 2 i K? Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten^a Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepS Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
^
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5, Peratur^ Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang engelolaan
dan
Penyelenggaraan
iNomor 23, S Tambahan Lmor^'S
Pendidikan
Lembaran Negara Reoublik J'^donesia Tahun 2010
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah d^ub^
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010 entang Perubah^ Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
tZSh Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
N^of^57)^^
^
. 6.
Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
SSbahtn P tentang Pedoman Pendirian, M ^ Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
?Zn Sr4^„,cfeo%
Kabupaten K.,„g.„„ „„„„ ^
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6
N^oS?r
Kabupaten Karangasem Karangasem Nomor 7
p„
, °2 tentang Organisasi dan Tata Keija Kabupaten Karangasem (Lembaran
Uae^ Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7
N^or 6?" 9.
Kabupaten Karangasem
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5
Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan
Pendidikan
(Lembaran
Daerah
Karangasem Tahun 2011 Nomor 5
^
Lembaran Daerah Kabupaten Karangas;m sebagaimana telah diubah dengan pfratoan DaeJ Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2012 en ang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 5 Tahun onii 7^
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 11
eberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bunati
Karangasem
Nomor 33 Tahun 201^
r^
aerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 33); MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan • 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem
Bupati adalah Bupati Karangasem 33. Bun^r?^ Pemerintah Kabupaten Karangasem
'
K.bup..» r „euan pendidikan mengajukandWenggaratan pemohonan izmJayaX! pendirim dan Perubahan Pasal 2
SSIZ
Oa»r dan menengah
a. Pemerintah Daerah; atau b. Masyarakat.
P3.S3.1 3 ^
(2) Perubahan satuan pendidikan merupakan ;
a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain*
^
O.
^ (satu) satuan pendidikan baru*
pendidikan menjadi 1
dm I l«tu| „i«„ pcndidil™
2
satuan pendidikan atau lebih; atau
d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
peSda^r
°^eh Pemerintah atau
(3) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
^
BAB II
persyaratan pendirian satuan pendidikan
^
Pasal 4
(1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi; a. hasil studi kelayakan; b. isi pendidikan;
C. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. sarana dan prasarana pendidikan; e. pembiayaan pendidikan;
f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan g. manajemen dan proses pendidikan. (2)
salSL
dimaksud pada ayat (1). pendirian
satuan pendidikan hams melampirkan ;
kelayakan tentang prospek pendirian satuan
b
n
dM bulSi^^™^
c.
dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
tentang prospek pendirian satuan
prospek pendaftar, keuangan, sosial,
data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
' ™ ™"8'»«;. P^tiraan i»mblw,m „„M< keianesimgm
g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau baneunan »tu™ p.„dwite, h.™. dibukato,
epemilikan yang aah sesuai dengan ketentuan peraturan
(3)
Se-l^rSZ" n^I^gZ" w2^r m
"T
— sebagatoan. dimaksud
E:u;ar M,'ir"^
(4) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar fSDl
Perta^®jSS"®2L
Pendidikan Menengah
pZm^Jn Z 2300 dan untuk Satuan 3070 J Menengah Atas (SMA/SMK) sekurang-kurangnya Pasal 5
Khusus pendirian Sekolah Meneneah Kpinr^or,
i•
seba^™ dimaksud dalam Pasai 4. hams memen^"" ^
'• SSiZi;'™" "" 'c.• SJZI.ZTJ"'""' adanya potensi lapangan keija;
-ensan memedukan keahlian
d. a^ya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri
yjmg dibukbl™ dengan dokumen tertulis dari Lsya^fd™ dunia usaha / industri.
aan Pasal 6
(1) Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselen^arakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam memh t badan H penyelenggara dilakukan membentuk berbadandengan hukum.terlebih dahulu
(2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
unT^g^
ketentuan peraturan perundang-
Pasal 7
(1)
diX
asal 4 ayat (1) dituangkan pengembangan satuan pendidikan (RIPS).
dalam rencana inHnV sebagaimana dimaksud
(2) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan fRIPSl
DenS^h^^ dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasai Jngk« """ (3) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan fRIPSl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut • a. visi dan misi;
b. kurikulum ; c.
peserta didik;
d. pendidik dan tenaga kependidikan; ^
e. sarana dan prasarana; f.
pendanasin;
g. organisasi;
h. manajemen satuan pendidikan; dan !• peran serta masyarakat.
BAB III
TATACARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 8
diberikan oleh
SMK menjadi satuan
ol^
pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan
gi^f^y^'^^gsaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh Pasal 9
(1) Tata eara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yane diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut • a. dmas mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi
kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat
b. bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan keputusan pendinan satuan pendidikan apabila persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan c. izin pendinan sebagaimana dimaksud pada huruf b beriaku untuk 1(satu) satuan pendidikan pada 1(satu) lokasi.
(2) Tata cara pemberian izin SD. SMP, SMA, dan SMK vane diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut • a. badan penyelen^ara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas dengan
melampirk^ hasil studi kelayakan dan data sebagaimS^ dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); b. kep^a dinas menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
C. tim penilm sebagaimana dimaksud pada huruf bmempakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas; d. kep^a dinas paling lambat dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelah menenma usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang mn pendirian satuan pendidikan atau
pembentahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
^
e. izm pendinan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1(satu) satuan pendidikan pada 1(satu) lokasi. BAB IV
PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 10
(1)
Sm^Xh pemenntah
diselenggarakan oleh daerah pendidikan diatur oleh baru bupatiyang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan. (2)
PenamaM satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masy^akat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan
^
dengan ketentuan peraturan perundang BAB V
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 11
Penyelengg^a satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama
atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang beijalan atau mengintegrasikan kesatuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama. Pasal 12
(1)
Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK apat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan
bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMK
(2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu. bidang keahlian ditetapkan oleh kepala dinas.
BAB VI
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 13
(1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila •
::r:ss;.'cr——•» —» nas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
*• s r — —
b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola
ptSiS """""""" c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan '•
p-selola arsip BAB Vll
LAPORAN Pasal 14
BupaU melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan
srsn-rirs.--"
- KeS~
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
suih he r . r"" daerit
svarat k
pendidikan yang kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah
Penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi
nalintr 1lambatT/nT paling 10 (sepuluh) tahun.
Penyelenggara dalam jangka waktu
Pasal 16
terhta" H™"
<"»™a oleh dina, setelum Peraturao Bupati ini
iNomor 060/U/2002 rtentang Sekolah. taor O6WT2OO2 r Pedoman Pendirian """" "-'"IWikan
National
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan raturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 21 Oktober 2014
j^BUPATI KARANGASEM,
^ I WAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 21 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERArf^BUPATEN KARANGASEM, I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 32
