BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHANAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang :
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
4
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 50) di ubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi berikut :
sebagai
Pasal 5 Hibah dapat di berikan kepada : a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah Lainnya;; c. Perusahaan Daerah; d. Masyarakat dan/atau; e. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 2.
Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang
5
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofessional. (5) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada lemabaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 3.
Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan h ukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurangkurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan c. memiliki sekretariat tetap.
4.
Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, Masyarakat dan/atau Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dan/atau melalui SKPD terkait. (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi/ telaahan staf kepada Bupati melalui TAPD. (4) Evaluasi Kepala SKPD terhadap usulan permohonan hibah mempertimbangkan perlu tidaknya diberikan hibah, kewajaran, kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.
6
(5) SKPD bertanggungjawab atas pertimbangan usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Atas rekomendasi/Telaahan staf SKPD, TPAD mengajukan pertimbangan kepada Bupati umtuk mendapatkan persetujuan penganggaran. 5.
Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Berdasarkan rekomendasi/telaahan staf SKPD dan pertimbangan TPAD Bupati memberikan persetujuan usulan hibah untuk di programkan dalam anggaran daerah. (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
6.
Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 11 diubah dan ayat (3) dihapus serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang di formulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang di uraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. (3) Dihapus. (4) Obyek belanja hibah dan rincian, obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah Lainnya; c. Perusahaan Daerah; d. Masyarakat dan/atau; e. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
7.
Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7
Pasal 11 A (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. (2) Format daftar Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8.
Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) SKPD menghimpun kelengkapan administrasi dari penerima hibah dalam bentuk uang. (2) Kelengkapan administrasi pencairan hibah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut : a. Proposal/surat usulan (di ketahui pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan diketahui oleh Kepala Wilayah dimana sekretariat organisasi berada); b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak/fakta intregitas dan penerima hibah; c. NPHD; d. Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah; e. Kwitansi/Bukti transfer; f. Nomor rekening Bank (atas nama kelompok/organisasi ); dan g. Struktur Organisasi/susunan pengurus/panitia. (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh SKPD ke PPKD. (4) Berdasarkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD menerbitkan SP2D LS kepada penerima hibah.
9.
Ketentuan Pasal 19 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi : a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; c. NPHD; d. Surat pernyataan tanggungjawab/fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa;
8
f. Bukti transfer uang sebagaimana dimaksud huruf e adalah SP2D LS yang telah dicairkan/divalidasi oleh Bank/Pemegang Kas Daerah. 10.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa di konversikan sesuai standar akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan di ungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Format konfersi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11.
Diantara Pasal 23 dan pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 A (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2) Bantuan dimaksud dan/atau penerima APBD.
sosial yang direncanakan sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan kepada individu keluarga yang sudah jelas nama, alamat dan besarannya pada saat penyusunan
(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila di tunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 12.
Ketenyuan ayat (1), ayat (3) Pasal 27 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) serta ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dan/atau melalui SKPD terkait.
9
(1a) Anggota/kelompok masyarakat yang tidak mampu membuat usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat resiko, dibuatkan oleh Kepala Banjar Dinas/Kepala Lingkungan dan diketahui kerabat keluarga terdekat dan Kepala Desa/Lurah setempat. (2) Bupati mununjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi/telaahan staf kepada Bupati melalui TAPD. (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
13.
(5) Kepala SKPD bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
atas
(6) Atas rekomendasi/telaahan staf mengajukan pertimbangan kepada mendapat persetujuan penganggaran.
SKPD, Bupati
evaluasi TAPD untuk
Ketentuan ayat (1) Pasal 28 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 (1) Berdasarkan rekomendasi/telaahan staf SKPD dan pertimbangan TAPD, Bupati memberikan persetujuan usulan bantuan sosial untuk di programkan dalam anggaran daerah. (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
14.
Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 30 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : (1)
Pasal 30 Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
(1a) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan bantuan sosial sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
10 10
a. Individu dan/atau keluarga; b. Masyarakat; dan c. Lembaga non pemerintah. (2) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang di formulasikan kedalam program dan kegiatan yang di uraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. (3) dihapus. (4) dihapus. (5) dihapus. 15.
Diantara Pasal 30 dan pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 A (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) di ubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : Pasal 32 (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarankan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat di rencanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 A. (2a)Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwewenang
11 11
serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dengan cara pembayaran langsung (LS).
dilakukan
(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang (TU). (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. 17.
Diantara Pasal 35 dan 36 disisipkan 1(satu) Pasal baru yaitu Pasal 35 A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 A (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2a) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
18.
Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : Pasal 36 (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi : a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati; b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. Fakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang; e. Buku transfer sebagaiaman dimaksud pada huruf d berupa SP2D LS yang telah dicairkan/di validasi oleh Bank/Pemegang Kas Daerah.
12 12
(2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 14 Nopember 2012 BUPATI KARANGASEM, Ttd I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 14 Nopember 2012 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, Ttd I WAYAN ARTHA DIPA BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 53. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM,
I Ketut Suwarna
