BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Anak dan mempercepat pencapaian MDGs ditetapkan dengan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan ;
b.
bahwa agar Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan dengan efektif dan efesien, perlu dilakukan pengaturan terhadap Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Karangasem ;
: 1
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 188 ) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
3
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KARANGASEM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Karangasem. 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. 3. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI dan Swasta. 4. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal. 5. PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas dan Jaringannya. 6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas se- Kabupaten Karangasem. 7. Jaminan Persalinan adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 8. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah Dokumen Perjanjian yang ditanda tangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten dengan penanggung jawab institusi
4
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan. 9. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan adalah Dana Jaminan Persalinan yang merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari APBN yang disalurkan pemerintah melalui SP2D ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai Penanggung Jawab Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal yang selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke Kas Daerah melalui mekanisme APBD. 10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK tingkat pertama, atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang dberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
BAB II PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN Pasal 2 (1)
Dana Jaminan Persalinan yang merupakan Dana Bantuan Sosial dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan lain-lain Daerah yang sah yang digunakan sebagai Dana Jaminan Persalinan bagi peserta Jaminan Persalinan yang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan swasta.
(2)
Pengaturan penggunaan dana Jaminan Persalinan bagi masyarakat yang mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah daerah (Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Karangasem ) adalah sebagai berikut :
No
Jenis Pelayanan
Frek
1.
Pemeriksaan kehamilan
4 kali
2.
Persalinan normal
1 kali
3.
Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.
4 kali
Jasa Sarana Jasa Pelayanan Jumlah Ket (Rp.) (Rp.) (Rp.) 5.000,15.000,20.000,- per Mengikuti Buku Pedoman kunjungan KIA.Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan. 125.000,-
375.000,-
500.000,-
Besaran biaya ini untuk pembayaran : a.Jasa Medis. b.Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan. Sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan.
5.000,-
15.000,-
20.000,- per Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kunjungan kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
5 4.
Pelayanan para rujukan 1 kali pada komplikasi kebidanan dan neonatal.
25.000,-
75.000,-
100.000,-
Mengikuti Buku KIA
5
.Pelayanan penanganan
162.500,-
487.500,-
650.000,-
Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku.
kali
perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir.
b. Pelayanan rawat inap
1 kali
Sesuai tarif
Sesuai tarif rawat Sesuai tarif
rawat inap
inap Puskesmas
Puskesmas
rawat inap Puskesmas
Hanya dilakukan pada Puskemas Perawatan
6
c. Pelayanan Tindakan
1 kali
37.500,-
112.500,-
150.000,-
Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih
Pasca Persalinan
untuk itu (mempunyai surat
(misalnya Manual
penugasan kompetensi oleh Kadikes
Plasenta ).
setempat) dan di fasilitas yang mampu
6.
KB Pasca persalinan:
1 kali
a.Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB) :
7.
1). IUD dan Implant.
15.000,-.
45.000,-.
2). Suntik.
2.500,-.
7.500,-
b.Penanganan Komplikasi 1 kali KB pasca persalinan.
25.000,-.
75.000,-.
Transport Rujukan.
Setiap kali ( PP )
Besaran biaya sesuai dengan biaya yang telah ditentukan Daerah (PERDA)
Besaran biaya sesuai dengan biaya yang telah ditentukan Daerah (PERDA)
60.000,-. 10.000,-.
100.000,-.
a.Termasuk jasa dan penyediaan obat-obatan komplikasi. b.Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA CBG,s.
Besaran Besaran biaya sesuai dengan biaya biaya sesuai yang telah ditentukan Daerah (PERDA) dengan biaya yang telah ditentukan Daerah (PERDA)
Pasal 3 (1)
Dana Jaminan Persalinan yang sudah dibayarkan atas pelayanan program Jaminan Persalinan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Karangasem disetor ke Kas Daerah dan menjadi pendapatan daerah.
(2) Dana Jaminan Persalinan yang sudah disetor ke Kas Daerah yang terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah (Puskesmas dan Jaringannya) hanya berupa jasa pelayanan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal 4
Dana Jaminan Persalinan yang sudah dibayarkan atas pelayanan program Jaminan Persalinan kepada fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama termasuk Bidan Praktek Swasta , Dokter Praktek Swasta, Klinik Bersalin dan sebagainya menjadi pendapatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan swasta bersangkutan. BAB III PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 5 (1)
Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan Dana Jaminan Persalinan pada setiap Puskesmas dan Jaringannya se- Kabupaten Karangasem.
(2)
Kepala Puskesmas dan Jaringannya membuat laporan pengelolaan dana Jaminan Persalinan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran secara periodik setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
7
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 Mei 2012 BUPATI KARANGASEM,
Ttd I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 30 Mei 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, Ttd I WAYAN ARTHA DIPA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 28 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM,
I Ketut Suwarna
