BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 26 TAHUN2015 TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Karangasem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Karangasem perlu diganti ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 8. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
^
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Kegiatan Republik Lembaran
W
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
14. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam
Politik, Hukum dan Pelaksanaan Instruksi Tahun 2013 tentang Negeri;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem
Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5 );
Daerah Kabupaten
Karangasem
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem
(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 42); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN KARANGASEM.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan Konflik sosial secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Konflik Sosial adalah Perseteruan dan /atau benturan fisik
dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan
peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
BAB II
KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Pasal 2
(1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan
dalam negeri yang kondusif tanpa terganggu dengan adanya Konflik yang terjadi diantara kelompok masyarakat dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Karangasem.
(3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
a. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindakan
kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia;
b. melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktifitas seperti sediakala; c. merespon dengan cepat dalam menyelesaikan secara damai semua permasalahan didalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan; d. men3aisun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial
dengan berpedoman kepada rencana aksi terpadu tingkat pusat Penanganan Konflik Sosial; dan
e. menyampaikan laporan Penanganan Konflik Sosial kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Bali.
BAB III PENDANAAN
Pasal 3
(1) Pendanaan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2013
tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 44); dan b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 1 Juni 2015
l^UPATI KARANGAS^, I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 1 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABI/j/aTEN KARANGASEM,
/ I GEDE ADI^A^MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 NOMOR 26
LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI
KARANGASEM
NOMOR 26 TAHUN2015 TENTANG
TIM
TERPADU
PENANGANAN
KONFLIK
SOSIAL KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN KARANGASEM
No
Jabatan Dalam Tim
J abatan / Nama/ Unsur
Besarnya Honor Setiap Bulan
Ket
1
2
3
4
5
1
Ketua
Bupati Karangasem
2
Wakil Ketua I
Sekretaris
Daerah
Rp.
1.500.000,00
Kabupaten Rp.
1.250.000,00
Karangasem. Wakil Ketua II
Kapolres Karangasem
Rp.
1.250.000,00
4
Wakil Ketua III
Dandim 1623/Karangasem
Rp.
1.250.000,00
5
Wakil Ketua IV
Kajari Amlapura
Rp.
1.250.000,00
6
Sekretaris
Kepala Badan kesbang Pol dan Linmas Rp.
1.000.000,00
Kab. Karangasem 7
Wakil Sekretaris I
Kabag Ops Polres Karangasem
Rp.
800.000,00
8
Wakil Sekretaris II
Pasi Ops Kodim 1623 Karangasem
Rp.
800.000,00
9
Wakil Sekretaris III
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Amlapura
Rp.
800.000,00
10
Pejabat
Badan Rp.
800.000,00
Pelaksana Kepala
Bidang
Pol
Linmas
dan
pada
Teknis
Kesbang
Linmas
Kab
Kegiatan/PPTK
Karangasem
Bendahara
Bendahara pada Badan Kesbang Pol dan Rp.
750.000,00
Linmas Kabupaten Karangasem 12
Petugas
Pelaksana 1. Waka Polres Karangasem
Teknis Kegiatan
Rp.
500.000,00
2. Kasdim 1623/Karangasem
Rp.
500.000,00
3. Asisten Tata Praja Setda
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Kab. Karangasem
4. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kab. Karangasem
5. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kab.
Karangasem
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem
8. Kepala Dinas Sosial Kab. Karangasem
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
12. Kepala Sat Pol PP Kab. Karangasem Rp.
500.000,00
9. Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Karangasem 10.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karangasem
11. Kepala Dinas Kesehatan
kab. Karangasem
13.
Kepala Badan Pertanahan Kab. Karangasem
Rp.
500.000,00
14. Unsur Adpel Padangbai
Rp
500.000,00
15. Unsur KSDA Kab. Karangasem
Rp.
500.000,00
16. Kepala BPBD Kab. Karangasem.
Rp
500.000,00
17.
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
22. Kepala Bakamla Karangasem.
Rp.
500.000,00
23. Kepala Pos TNI AL Candidasa
Rp.
500.000,00
24.
Kasat Intel Polres Karangasem
Rp.
500.000,00
25. Ka. Sat Pol Air Polres Karangasem.
Rp.
500.000,00
26. Pasi Intel Kodim 1623/Karangasem
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
28. Kasat Reskrim Polres Karangasem
Rp.
500.000,00
30. Kasat Bimas Polres Karangasem
Rp.
500.000,00
31.
Kasat Sabhara Polres Karangasem
Rp.
500.000,00
32.
Kasat Lantas Polres Karangasem
Rp.
500.000,00
33.
Unsur Nahkoda
Rp.
500.000,00
34.
Unsur Teknisi
Rp.
500.000,00
35.
Unsur ABK
Rp.
500.000,00
36.
Unsur Polisi Bersenjata 2 Orang
Rp.
500.000,00
1.
Sekretaris pada Badan Kesbang Pol
Rp.
550.000,00
Unsur SAR Karangasem
18. Unsur Kejaksaan Negeri Amlapura
19. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Karangasem. 20. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Karangasem 21. Kepala Bagian Keuangan Setda
Kab. Karangasem
w
27.
Dan Unit Intel Kodim
1623/ Karangasem
13
Petugas Pelaksana Administrasi
dan Linmas Kabupaten Karangasem
2.
Ka Sub Bid Pengembangan Satuan
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
300.000,00
Rp.
400.000,00
Rp.
400.000,00
Linmas
3. Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesbang Pol dan Linmas
4. Staf Badan Kesbang Pol dan Linmas
Kab Karangasem Gol III 7 Orang 5. Unsur Bappeda Kabupaten karangasem 1 Orang 6. Unsur Bagian Hukum Dan HAM
Setda Kab Karangasem 2 Orang 7. Staf Badan Kesbang Pol dan Linmas
Rp.
225.000,00
Rp.
175.000,00
Rp.
175.000,00
Rp.
300.000,00
Kabupaten Karangasem Gol II 10 Orang
8. Staf Badan Kesbang Pol dan Linmas
Kabupaten Karangasem Gol I 4 Orang
9. Staf Harian Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem 1 Orang
10. Staf Pengabdi Badan Kesbang Pol dan Linmas 1 Orang
(^BUPATI KARANGASEM,
L
I WAYAN GEREDEG
