BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI I^ARANGASEM
NOMOR
ll/HK/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI MASKOT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa Keputusan Bupati Karangasem Nomor
298/HK/2013 Hredaya
tentang Penetapan Tari Puspa
sebagai
Tari
Maskot
Kabupaten
Karangasem Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud
pada huruf a,
perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Maskot Daerah Kabupaten Karangasem; Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara
Barat
dan
Nusa
Tenggara
Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
Lembaran
2015
Negara
Nomor
Republik
58,
Tambahan
Indonesia
Nomor
5679);
3.
Undang-unadng Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 266, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 4.
Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4578);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun
2006
Keuangan
tentang
Daerah
Pedoman
(Berita
Pengelolaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
5 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Nomor 4);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
10
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Karangasem Nomor 8); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten
Nomor 18);
Karangasem Tahun
2016
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang
Saku Kepada Pejabat/Pegawai Yang Bekerja Pada
Kegiatan
Satuan
Pemerintah
Keija
Kabupaten
Daerah Kabupaten
Perangkat
Daerah
Karangasem
(Berita
Karangasem Tahun
2015
Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem
Nomor
59
Tahun
Honorarium
dan
2015
tentang
Uang
Pemberian
Saku
Kepada
Pejabat/Pegawai Yang Bekerja Pada Kegiatan Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Pemerintah
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 41); 10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
(Berita Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37); 11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten
Karangasem Tahun
2016
Nomor 42);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
:
Membentuk
Tim
Pengkaji
Maskot
Daerah
Kabupaten Karangasem, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan inventarisasi dan kajian ciri khas
Kabupaten Karangasem yang dapat dijadikan Tari dan Mars/Hymne serta Flora dan Fauna
yang dapat dijadikan maskot daerah;
T
r
b. melakukan penciptaan dan seminar/workshop Tari dan Mars/Hymne serta Flora dan Fauna yang dapat dijadikan maskot daerah; dan c. melaporkan
seluruh
kegiatan
kepada
Bupati/Wakil Bupati Karangasem. KETIGA
Segala
biaya
yang
ditetapkannya dibebankan
pada
timbul
sebagai
akibat
Keputusan
Bupati
ini
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Daerah Kabupaten Karangasem. KEEMPAT
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2017.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI pViyVNGASEM,
(/^ I GUSTI AYU MAS SUMATRI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Gubernur Bali Cq. Biro Tata Pemerintahan di Denpasar. 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar. 4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. 5. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR ll/HK/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI MASKOT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJI MASKOT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Penasehat
Bupati Karangasem
Wakil Penasehat
Wakil Bupati Karangasem
Ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
Wakil
Ketua
I
Asisten
Administrasi
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karangasem Wakil Ketua II
: Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan
Sekretaris
: Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan
Setda
Kabupaten Karangasem
Bidang-Bidang
1 Bidang Tari dan Hymne/Mars a.
Ketua
:
Kepala
Dinas
Kebudayaan
Kabupaten Karangasem
b.
Wakil
:
Ketua c.
Anggota
Kepala
Dinas
Pariwisata
Kabupaten Karangasem :
1.
Kepala HAM
Bagian
Hukum
Setda.
dan
Kabupaten
Karangasem
2.
Kepala Protokol
Bagian
Humas
Setda.
dan
Kabupaten
Karangasem
3.
Unsur-Unsur
Listibya
Kabupaten Karangasem
4.
Unsur Tokoh Masyarakat
5.
Unsur MMDP
6.
Unsur PHDI
7.
Unsur Widyasabha
2 Bidang Flora dan Fauna a.
Ketua
:
Kepala
Dinas
Lingkungan
Hidup Kabupaten Karangasem b.
Wakil
:
Dinas
Pertanian
Kabupaten Karangasem
Ketua
c.
Kepala
Anggota 1.
Kepala
HAM
Bagian
Hukum
Setda.
dan
Kabupaten
Karangasem
2.
Kepala
Protokol
Bagian
Setda.
Humas
Kabupaten
Karangasem 3.
Unsur KSDA
4.
Tokoh Masyarakat
dan
BUPATI ^RANGASEM,
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
