BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha, maka perlu dilaksanakan pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem selaku pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b.
bahwa dengan adanya beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait pemberian izin dan non izin berusaha di daerah maka perlu penyempurnaan pada peraturan mengenai pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem;
2
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210);
3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
3
11.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
15.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
18.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4
20.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
21.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
25.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
26.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
27.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5
29.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
30.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
31.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
33.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
34.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
35.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6
36.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
37.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
38.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4861);
39.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
40.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
41
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
42.
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
44.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
45.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7
46.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
47.
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
48.
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
49.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
50.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
51.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
52.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
53.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perijinan Pendirian LPKS;
54.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
55.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
56.
Peraturan Menteri Pertanian 74/Permentan/OT.140/12/2007 Pengawasan Obat Hewan;
57.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
58.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
Nomor tentang
8
59.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
60.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
61.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan;
62.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
63.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
64.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);
65.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
66.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2007 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
67.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
68.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
69.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9
70.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
71.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
72.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/Hk.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
73.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/Hk.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
74.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
75.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
76.
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;
77.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
78.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
79.
Keputusan Menteri Kesehatan 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Optikal;
80.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan
Nomor Pedoman
10
81.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
82.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KptsII/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia spp);
83.
Keputusan Menteri 364/Menkes/SK/III/2003 Kesehatan;
84.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2003, tentang Persyaratan Minimal Bangunan, Peralatan, Ketenagaan dan kemampuan pemeriksaan laboratorium Klinik Umum Pratama dan Laboratorium Klinik Umum Utama;
85.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1647/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
86.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508);
87
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
88.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
89.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
90.
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
Kesehatan Nomor tentang Laboratorium
11
91.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 1991 tentang Izin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun 1993 Nomor 2, Seri B Nomor 1);
92.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan / Pengelolaan / Pengusahaan Sarang Burung Walet / Sriti;
93.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
94.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
95.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
96.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
97.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
98.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
99.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
12
100.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
101.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
102.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
103.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
104.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
105.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri Minuman Beralkohol Tradisional di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 4);
106.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 45);
13
107.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uang Jaminan Reklamasi Usaha Pertambangan Bahan Galian C (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2008 tentang uang jaminan reklamasi usaha pertambangn bahan galian Golongan C (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 24);
108.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21 Tahun 2008 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 21);
109.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan Kab. Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 33);
110.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 55);
111.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2008 tentang uang jaminan reklamasi usaha pertambangan bahan galian Golongan C (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 24);
112.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 45);
113.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 39);
14
114.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18);
115.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 190 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
116.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 191 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Usaha Restoran;
117.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 192 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Usaha Bar;
118.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 194 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Usaha Pondok Wisata; Keputusan Bupati Karangasem Nomor 195 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Usaha Hotel Melati;
119.
200.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 196 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi dan Usaha Rumah Makan;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARANGASEM.
Pasal I Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 52) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati : a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Daerah
15
b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 5); diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 Nomor 58 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka baru sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 1.
Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Karangasem.
4.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu.
5.
Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan sebagian dan/atau seluruh wewenang dari pejabat yang berwenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk menerima wewenang.
6.
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7.
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8.
Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9.
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10.
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada penanam modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
11.
Izin Penetapan Lokasi adalah surat penetapan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
16
12.
Izin Mendirikan Bangunan adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13.
Surat Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada setiap pengusaha yang ada di Kabupaten Karangasem untuk dapat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
14.
Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
15.
Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyediaan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tamban.
16.
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Izin Pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk berbagai macam keperluan.
17.
Izin Penyimpanan Bahan Bakar adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan permohonan seorang pribadi, atau badan yang melaksanakan kegiatan penyimpanan di bidang bahan bakar.
18.
Izin Taman Rekreasi adalah izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan akomodasi serta jasa lainnya yang terkait.
19.
Izin Gelanggang Renang adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi denan
17
20.
Izin Padang Golf adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan akomodasi serta jasa lain yang terkait.
21.
Izin Kolam Memancing adalah suart izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
22.
Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23.
Izin Gelanggang Bowling adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24.
Izin Rumah Billiard adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
25.
Izin Panti Mandi Uap adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
26.
Izin Karaoke adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
27.
Izin Panggung Terbuka adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan di tempat terbuka sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman.
28.
Izin Panggung Tertutup adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan di tempat tertutup sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
18
29.
Izin Salon Kecantikan adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan minum.
30.
Izin Fitness Centre adalah surat izin yang dikeluarkan untuk usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kesegaran jasmani sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31.
Izin Bioskop adalah surat izin yang dikeluarkan untuk usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film di ruang tertutup.
32.
Izin Pusat Seni dan Pameran adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pusat seni dan pameran barang-barang kesenian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta jasa lain terkait.
33.
Izin Dunia Fantasi (Theme Park) adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas hiburan anak-anak di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
34.
Izin Taman Pentas Pertunjukan Satwa adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pentas pertunjukan satwa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
35.
Izin Usaha Restoran adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
36.
Izin Usaha Bar adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras serta minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya.
37.
Izin Usaha Jasa Boga adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pengolahan.
38.
Izin Usaha dikeluarkan
Pondok Wisata adalah surat izin yang untuk suatu usaha perorangan dengan
19
39.
Izin Usaha Hotel Melati adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari satu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
40.
Izin Usaha Rumah Makan adalah surat izin yang dikeluarkan untuk suatu usaha komersial yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
41.
Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
42.
Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras adalah pernyataan tertulis dari yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras yang kapasitas produksinya lebih besar dari 1.500 kg per jam.
43.
Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras adalah pernyataan tertulis dari yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras yang kapasitas produksinya sampai dengan 1.500 kg per jam.
44.
Izin Usaha Industri adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri dengan nilai investasi lebih dari Rp. 200.000.000,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
45.
Tanda Daftar Industri adalah tanda daftar yang berlaku sebagai izin usaha industri kepada perusahaan dalam kelompok industri kecil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
46.
Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
47.
Tanda Daftar Peternakan Rakyat adalah tanda daftar peternakan rakyat yang kedudukannya sederajat dengan izin usaha peternakan rakyat bagi usaha peternakan rakyat sebagai usaha sampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
48.
Izin Usaha Pemotongan Hewan adalah surat izin yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan yang melaksanakan
20
49.
Izin Toko Obat Hewan adalah surat izin yang diberikan untuk unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
50.
Izin Depo Obat Hewan adalah surat izin yang diberikan kepada unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
51.
Izin Usaha Pakan Ternak adalah surat izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang berusaha di bidang pembuatan pakan dengan maksud untuk diedarkan.
52.
Izin Operasional Klinik adalah surat izin yang dikeluarkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga medis dan dimimpin oleh seorang tenaga medis.
53.
Izin Operasional Apotek adalah surat izin yang dikeluarkan untuk tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
54.
Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah surat izin yang diberikan kepada industri yang mengelola pangan yang bertempat di rumah tempat tinggal dengan peralatan manual hingga semi otomatis.
55.
Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah surat izin yang dikeluarkan untuk dapat melaksanakan kegiatan pada toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
56.
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) adalah surat izin yang dikeluarkan untuk dapat melaksanakan pengelolaan terhadap pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
57.
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) adalah surat izin yang dikeluarkan untuk dapat melaksanakan kegiatan pada suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21
58.
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan kepada pemberi kerja TKA;
59.
Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah izin yang dikeluarkan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
60.
Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar catatan resmi yang di adakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaanya,dan memuat hal – hal yang wajib didaftar oleh setiap perusahaan serta disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
61.
Izin Pengeboran Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah surat izin yang diberikan kepada perseorangan dan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan memproduksi air bawah tanah dengan cara pengeboran.
62.
Izin Pengeboran Eksploitasi Air Bawah Tanah adalah surat izin yang diberikan untuk melakukan pengeboran, penurapan air dan penggalian Air Bawah Tanah
63.
Izin Penurapan Mata Air adalah surat izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha pengambilan air tanah dengan kegiatan pengumpulan air tanah dari mata air dengan membuat bangunan pernurap (pengumpul/pelindung) dengan tujuan mengambil air tanah.
64.
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah pengambilan dan atau penggunaan Air Bawah Tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air.
65.
Izin Pengambilan Mata Air adalah surat izin yang diberikan untuk mengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air yang dilakukan dengan cara lain untuk dimanfaatkan airnya atau untuk keperluan lainya.
66.
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah surat izin yang diberikan untuk kegiatan pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
67.
Izin Laboratorium Kesehatan adalah surat izin yang diberikan kepada perorangan atau yayasan atau badan hukum lainya untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
22
68.
Izin Toko Obat adalah surat izin yang diberikan kepada perorangan atau suatu badan usaha untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dan melaukan penjualan obat-obatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
69.
Izin Optikal adalah surat izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan sarana pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan atau lensa kontak.
70.
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah surat izin yang dikeluarkan untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan pembuangan limbah ke sumber air.
71.
Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah adalah surat izin yang dikeluarkan untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
72.
Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) adalah surat izin yang diberikan kepada penghasil dan/atau pengumpul dan atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
73.
Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah surat izin yang diberikan kepada badan usah yang melakukan kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolahan dan atau penimbun limbah B3.
74.
Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet/Sriti adalah kegiatan pemanenan. Mengumpulkan dan memperdagangkan sarang burung walet/sriti di habitat alami.
75.
Izin Pengelolaan/Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah setiap usaha untuk mengembangkan, memelihara burung walet/sriti pada habitat buatan serta mengambil, mengumpulkan dan memperdagangkan hasil berupa sarang burung walet/sriti.
76.
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkerbunan.
77.
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil pekebunan.
23
2.
78.
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
79.
Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
80
Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsurunsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi perizinan.
81
Biaya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundangundangan lainnya.
82.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Kecamatan dan Kelurahan.
83.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem.
84.
Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA, adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi kerja di Kabupaten Karangasem sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 2 ayat (1) terjadi perubahan, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1)
Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem atas nama Bupati untuk menandatangani : a.
Izin Pemanfaatan Ruang;
b.
Izin Lingkungan;
c.
Izin Lokasi;
d.
Izin Penetapan Lokasi;
24
g.
Izin Gangguan;
h.
Izin Usaha Pertambangan (IUP);
i.
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
j.
Izin Penyimpanan Bahan Bakar;
k.
Izin Taman Rekreasi;
l.
Izin Gelanggang Renang;
m.
Izin Padang Golf;
n.
Izin Kolam Memancing;
o.
Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
p.
Izin Gelanggang Bowling;
q.
Izin Rumah Billiard;
r.
Izin Panti Mandi Uap;
s.
Izin Karaoke;
t.
Izin Panggung Terbuka;
u.
Izin Panggung Tertutup;
v.
Izin Salon Kecantikan;
w.
Izin Fitness Center;
x.
Izin Bioskop;
y.
Izin Pusat Seni dan Pameran;
z.
Izin Dunia Fantasi (Theme Park);
aa.
Izin Taman Pentas Pertunjukan Satwa;
bb.
Izin Usaha Restoran;
cc.
Izin Usaha Bar;
dd.
Izin Usaha Jasa Boga;
ee.
Izin Usaha Pondok Wisata;
ff.
Izin Usaha Hotel Melati;
gg.
Izin Usaha Rumah Makan;
hh.
Surat Izin Usaha Perdagangan;
ii.
Izin Usaha Penggilingan Penyosohan Beras;
jj.
Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
kk.
Izin Usaha Industri;
ll.
Tanda Daftar Industri;
mm.
Izin Usaha Peternakan;
Padi,
Huller,
dan
25
oo.
Izin Usaha Pemotongan Hewan
pp.
Izin Toko Obat Hewan
qq.
Izin Depo Obat Hewan
rr.
Izin Usaha Pakan Ternak
ss.
Izin Operasional Klinik;
tt.
Izin Operasional Apotek;
uu.
Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
vv.
Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
ww.
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
xx.
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
yy.
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan IMTA);
zz.
Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
aaa.
Tanda Daftar Perusahaan.
bbb.
Izin Pengeboran Eksplorasi Air Bawah Tanah;
ccc.
Izin Pengeboran Eksploitasi Air Bawah Tanah;
ddd.
Izin Penurapan Mata Air;
eee.
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
fff.
Izin Pengambilan Mata Air;
ggg.
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
hhh.
Izin Laboratorium Kesehatan;
iii.
Izin Toko Obat;
jjj.
Izin Optikal;
kkk. lll. mmm.
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah; Izin Penyimpanan Sementara Berbahaya dan Beracun (B3);
Limbah
Bahan
nnn.
Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3;
ooo.
Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet/Sriti;
ppp.
Izin Pengelolaan/Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti;
qqq.
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
rrr.
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
sss.
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B)
26
(2)
Apabila Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berhalangan maka penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani langsung oleh Bupati.
(3)
Pendelegasian wewenang dibidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerimaan permohonan perizinan; b. pemrosesan permohonan perizinan; c. penerbitan izin; d. penandatanganan dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu; dan
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Karangasem.
pengundangan Berita Daerah
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 11 Juni 2013 BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 11 Juni 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM.
I GEDE ADNYA MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 13
