BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA W
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa dengan adanya tambahan dokter spesialis psikiatri dan dokter spesialis patologi anatomi maka perlu adanya penambahan jenis pelayanan spesialistik Psikiatri dan pelayanan spesialistik Patologi Anatomi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, sehingga Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem perlu diubah;
b.
W
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor Negara
Indonesia
2004
Tahun
1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor
5,
Tambahan
tentang Republik Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
^
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
11.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR
KESEHATAN
9
TAHUN
2015
TENTANG
PADA
BADAN
LAYANAN
UMUM
TARIF
PELAYANAN
DAERAH
RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 9), diubah sebagai berikut : l.Diantara huruf j dan huruf k Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j.l sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2
(1) W
Jenis pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan : a.
Pelayanan rawat j alan;
b. Pelayanan gawat darurat dan pelayanan ambulance service; c.
Pelayanan rawat inap;
d.
Pelayanan tindakan medik;
e.
Pelayanan persalinan;
f.
Pelayanan rehabilitasi medik;
g. Pelayanan medik gigi dan mulut; h. Pelayanan tindakan hemodialisa;
i.
Pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
j.
Pelayanan mediko-legal;
j.l Pelayanan psikiatri; k.
Pelayanan jenasah;
1.
Pelayanan penunjang diagnostik;
m. Pelayanan penunjang logistik;
n. Pelayanan tindakan asuhan keperawatan; o. Pelayanan konsultasi manajemen;
p. Pelayanan sampah medis dan limbah cair; q. Pelayanan parkir; r.
Pelayanan laundry; dan
s.
Sewa sarana dan prasarana.
(2) Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis.
(3)
Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Paragraf 10 dan Paragraf 11 disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf lOA, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf lOA
Tarif Pelayanan Psikiatri Pasal 17A
(1) Pelayanan Psikiatri meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa, pelayanan surat keterangan kesehatan jiwa baik tanpa MMPI atau dengan MMPI, psikotherapi Individu atau Keluarga, surat keterangan bebas narkoba, dan visum et repertum psikiatrikum.
(2) Visum et repertum psikiatrikum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Komponen tarif pelayanan Psikiatri terdiri dari : a. Administrasi; b. Jasa sarana;
c. Jasa pelayanan; dan d. Jasa medik.
(4) Rincian besaran tarif pelayanan pemeriksaan khusus psikiatri adalah sebagai berikut:
No. 1.
Administrasi
Jenis Pemeriksaaan Surat
Rp.
Jasa
Jasa
Jasa
Sarana
Pelayanan Rp.
Medik
Rp.
Rp.
Tarif
Rp.
5.000
30.000
40.000
60.000
135.000
5.000
45.000
60.000
90.000
200.000
5.000
15.000
10.000
20.000
50.000
5.000
13.000
10.000
25.000
53.000
5.000
27.000
10.000
40.000
82.000
5.000
80.000
20.000
230.000
335.000
Keterangan Sehat
Jiwa
(Tanpa MMPI) 2.
Surat
Keterangan Sehat
Jiwa
(Dengan MMPI) 3.
Surat
Keterangan Bebas Narkoba 4.
Psikotherapi Individu
5.
Psikotherapi Keluarga
6.
Visum
Repertum Psikiatrikum
et
3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal bam yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 21A
Rincian besaran tarif pelayanan Patologi Anatomi adalah sebagai berikut : No.
Jenis Pemeriksaaan
Jasa
Jasa
Jasa
Sarana
Pelayanan
Medik
Rp.
Rp.
Rp.
Tarif
Rp.
A
Histopatologi
1.
Kecil
275.000
20.000
80.000
2.
Sedang
345.000
40.000
140.000
525.000
375.000
Besar
475.000
60.000
230.000
765.000
4.
Radikalitas
625.000
75.000
300.000
1.000.000
5.
Frozen Section
1.100.000
80.000
320.000
1.500.000
B
Sitologi Papsmear
100.000
10.000
40.000
150.000 400.000
3.
1.
2.
LBC
3.
Sitologi
(ex:
Ascites,
225.000
35.000
140.000
225.000
35.000
140.000
400.000
225.000
35.000
140.000
400.000
225.000
35.000
140.000
400.000
425.000
50.000
170.000
650.000
Pleura, dll] Ix sample 5.
Washing Brushing
6.
FNAB
4.
(tindakan
dan
diagnose)
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 15 Juli 2016
I^bupati^kHrangasem I
i
I GUSTl AYU MAS SUMATRI
Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAI^H KABUPATEN KARANGASEM, I GEDE ADNYA rOlULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 24
