BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM, W

Menimbang

a.

bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 64 Tahun 2012 tentang Ketentuan Biaya Peijalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; W

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

1958

Nomor

122,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999

Nomor

169,

Tambahan

Republik Indonesia Nomor 3890);

Lembaran

Negara

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

Indonesia

(Lembaran

Tahun , 2003

Negara

Republik

Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne^'ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan

Negara

Tahun 2004 tentang dan Tanggungjawab

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang

Nomor

12

Pembentukan

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

w

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN PERJALANAN

BUPATI DINAS

TENTANG DI

KETENTUAN

LINGKUNGAN

BIAYA

PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : W

1. 2. 3.

Daerah adalah Kabupaten Karangasem. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari kantor/instansi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer, yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem atas perintah pejabat yang berwenang meliputi : a. b. c. d.

perjalanan perjalanan perjalanan perjalanan

dinas dinas dinas dinas

luar daerah Bali; dalam daerah Bali dengan menginap; pulang pergi; dan Luar Negeri.

5. Perjalanan dinas dibedakan antara perjalanan dinas dalam Wilayah Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut 'êrjalanan Dinas Daerah Bali dan Pulang Pergi, dan Perjalanan Dinas Ke'uar Wilayah Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Daerah Bali dan Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Negeri.

6. Peijalân Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju kembali adalah sebagai berikut:

a. ditugaskeijakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan; b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan/tempat tinggal;

c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang berada di luar tempat kedudukan/tempat tinggal, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;

d. diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan/

7.

8. w

tempat tinggal/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu melaksanakan tugas; dan e. untuk mendapat pengobatan di luar tempat kedudukan/tempat berada berdasarkan keputusan Majelis Kesehatan Pegawai Negeri. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT dan Surat Perintah Peijalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD.

BAB II

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

w'

(1) Biaya peijalanan dinas terdiri dari: a. Peijalanan Dinas Keluar Daerah Bali terdiri dari: 1. angkutan pegawai; 2. penginapan; 3. uang harian; - uang saku - uang makan 4. angkutan setempat; 5. angkutan dari/ke Bandara/Terminal/Pelabuhan dan Stasiun; 6.

air Port Tax; dan

7.

uang representasi. t

b.

Peijalanan Dinas Dalam Daerah dengan menginap terdiri dari : 1. penginapan; 2. uang harian; dan 3. angkutan setempat.

c.

Peijalanan Dinas Pulang Pergi.

(2) Jenis biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan dalam satu jumlah (lump sum) meliputi uang saku, uang makan dan uang representasi sebelum dan/atau sesudah peijalanan dimulai.

(3) Masing-masing jenis biaya peijalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a yaitu angkutan pegawai,penginapan,angkutan setempat, angkutan dari/ke Bandara/Terminal/ Pelabuhan dan Stasiun , dan air Port Tax dibayarkan sesuai dengan kenyataan.

(4) Bukti biaya peijalanan dinas yang susah didapatkan seperti angkutan setempat, dan biaya angkutan dari/ke Bandara/Terminal/ Pelabuhan dan Stasiun mempergunakan kwitansi ditandatangani oleh pelaksana peijalanan dinas dilampiri dengan surat pernyataan sesuai dengan contoh Lampiran VII.

(5) Penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) huruf a poin 4 dan poin 5 tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran didalam pelaksanaannya.

w

(6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut: a. kepada pelaksana peijalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standard biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana peijalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. b. biaya penginapan sebagaimana diriaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(7) Untuk menguji keabsahan peijalanan dinas dimaksud, maka pertanggungjawaban administrasi keuangan dilampiri Surat Perintah Tugas, SPPD dan boarding pass, bill hotel/bukti lain sebagai bentuk

pertanggungjawaban dari perjianan dinas tersebut. (8) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD dengan pertimbangan tertentu dapat menentukan waMu keberangkatan untuk menghadiri acara tertentu/undangan sebelum hari pelaksanaan dan kembali setelah hari pelaksanaan dengan memperhitungkan jarak dan/atau lamanya hari keberangkatan.

(9) Perhitungan biaya perjalanan dinas adalah bukti keberangkatan dengan S'^PD, lamanya peijalanan dinas dengan bukti transportasi. Pasal 3

Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan peijalanan dinas diberikan uang representasi yang besamya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4

(1) Penetapan kelas untuk kereta api, bus, kapal laut, kapal udara dan penginapan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Apabila tidak terdapat alat angkutan dan/atau penginapan yang sesuai dengan tingkat pegawai bersangkutan dapat dipergunakan alat angkutan

dan/atau penginapan yang diperuntukkan bagi pegawai setingkat lebih tinggi. Pasal 5

Apabila dalam perjalanan dinas melibatkan Perangkat Desa/Badan Perwakilan Desa dan masyarakat ketentuan ini dapat diberlakukan dengan perincian sebagai berikut:

a. Kepala Desa, Ketua Badan PerwakilaAi Desa dipersamakan dengan golongan III;

b. Perangkat Desa lainnya dan anggota masyarakat dipersamakan dengan golongan II; dan

c. Tim Ahli Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Tim Ahli DPRD yang tidak Pegawai Negeri Sipil dipersamakan dengan golongan III.

Pasal 6

w

(1) Besamya satuan biaya perhari untuk peijalanan dinas di dalam dan keluar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Biaya Perjalanan dinas dalam daerah dengan SPPD sudah termasuk biaya makan.

Pasal 7

(1) Biaya peijalanan dinas dalam daerah hanya dibayar maksimal untuk 10 (sepuluh) kali peijalanan dinas dalam 1 (satu) bulan menggunakan SPPD dari satu kegiatan.

(2) Dalam pemberian peijalanan dinas, untuk seorang pejabat/pegawai hanya dapat diberikan SPPD satu kali dalam sehari.

^3) Bagi pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas memperoleh tanggungan biaya angkutan dan akomodasi (penginapan dan makan) dari pemerintah atasan, dan/atau institusi penyelenggara, selain diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) maka diberikan uang saku dan angkutan ke/dari Bandara/Terminal/Pelabuhan dan Stasiun.

Pasal 8

(1) Peijalanan dinas hams dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya sehemat-hematnya.

(2) Pejabat yang berwenang, wajib membatasi peijalanan dinas dalam lingkungan instansinya.

(3) Pejabat yang berwenang dan atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas.

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Pasal 9

(1) Apabila melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maka pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah :

a.

Ketua DPRD bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

b.

Ketua/Wakil Ketua DPRD bagi Anggota DPRD.

c.

Bupati Karangasem bagi: - Wakil Bupati/Sekretaris Daerah; dan - Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah.

d.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem bagi:

w

e.

-

Staf Ahli; dan

-

Asisten Sekda.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi pimpinan SKPD yang bersangkutan;

W

f.

Asisten Sekda Kabupaten Karangasem atas nama Sekda Kabupaten Karangasem bagi Kepala Bagian;

g.

Kepala Bagian atas bawahannya;

nama

Sekda

Kabupaten

Karangasem

bagi

h. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi bawahan dilingkungan Kerjanya serta pihak lain yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.

(2) Apabila melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah, maka pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah : a. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua; b. Ketua/Wakil Ketua bagi Anggota DPRD; c. Bupati bagi Wakil Bupati; d. Bupati/Wakil Bupati bagi Sekda; dar.

e. Selêtaris Daerah bagi Staf Ahli, Asuten Sekda, Kepala SKPD, Kepala Bagian, Pejabat Eselon III, IV, V, Staf dan pihak lain yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

(3) Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk perjalanan dinas kelu^ daerah, wajib melakukan seleksi terhadap pelaksanaan tugas ke luar daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS Pasal 10

(i; Pegawai yang melakukan peijalanan dinas selain menggunakan/ mendapat Surat Perintah Peijalanan Dinas (SPPD) hams mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari pejabat yang berwenang.

(2) Surat Perintah Peijalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat mengeluarkan SPPD untuk perjalanan dinas yaing biayanya instansinya.

w

dibebankan

pada

anggaran

yang

tersedia

untuk

(4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dalam menerbitkan SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan peijalanan dinas bersangkutan, lama / waktu yang diperlukan dengan memperhatikan kepentingan dari peijalanan dinas tersebut.

Pasal 11

(1) Biaya peijalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,III dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Jumlah yang tercantum dalam Lampiran II, III dan VI merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.

^

(3) Pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa peijalanan tersebut benar-benar telah dilakukan sesuai tujuan dan waktu yang ditetapkan.

Pasal 12

(1) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhimya peijalanan dinas diwajibkan memberikan laporan kepada pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT),

(2) SPPD selain merupakan Surat Perintah Jalan dapat pula digunakan sebagai alat pelapor/pertanggungjawaban/pengawasan.

(3) SPPD tidak ada hapusan atau cacat dalam tulisan, apabila keadaan terpaksa perubahan dilakukan dengan coretan serta dibubuhi paraf dari pejabat bendahara/pembantu bendahara.

(4) Pada SPPD agar dicantumkan:

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/ tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabatyang berwenang; b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang dituju dibubuhi tanda tangan kepala kantor yang dituju; dan

c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.

(5) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, kepada pegawai bersangkutain tidak diberikan biaya perjalanan dinas berilmtnya. (6) SPPD dibuat satu set untuk setiap orang yang ditandatangani kecuali yang dilakukan perjalanan dinas dalam bentuk tim/berkelompok, SPT/SPPD yang dibuat diperkenankan mengisi pengikut (kolektif) sesuai dengan keputusan untuk Pembentukan Tim yang ditunjuk.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUaR NEGERI

Pasal 13

(1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka : a. pendidikan dan pelatihan (training); b.

studi banding;

c. d.

seminar/loka karya/konferensi atau sejenisnya; promosi potensi daerah;

e. keijasama daerah dengan pihak luar negeri; dan f.

kunjungan persahabatan/kebudayaan.

(2) Peijalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan pjnandatanganan Peijanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri. w

BAB VI

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 14

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintahan harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.

(2) Pihak Swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati Karangasem.

10

(3) Dokumen peijalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada aval (1) meliputi : a. surat ijin pemerintah;

^

b. passport dinas [Service passport) yang diterbitkan oleh instansi yang c.

berwenang; e-jdf permit; dan

d. visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA ADMINISTRASI Pasal 15

(1) Bupati Karangasem mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri. w

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama, NIP dan jabatan PNS; b. nama dan profesi bagi pihak swasta; c. tujuan peijalanan dinas luar negeri; d. negara dan kota yang dituju; e. waktu pelaksanaan; dan f. sumber pembiayaan

Pasal 16

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

^

(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri. Pasal 17

(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterima oleh Menteri Dalam Negeri Paling lama 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri. (2) Rekomendasi peijalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

11

Pasal 18

(1) Peijal^^ dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.

(2) Dalam hal tertentu peijalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan peijalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 20

Biaya peijalanan dinas luar negeri meliputi :

^

a. Biaya angkutan dibayarkan secara riil; b. Biaya airport tax dibayar secara riil; c. Biaya visa dan fiscal dibayar secara riil; dan d. Biaya uang harian dibayarkan secara lump sum.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya peijalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem pada pos masing-masing SKPD dari pegawai bersangkutan/SKPD penyelenggara kegiatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2012 tentang Ketentuan Biaya Peijalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlalm.

12

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 1 Mei 2013

J^BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 1 Mei 2013 SEKRETARIS DA

5^H

KABUPATEN KARANGASEM,

1 I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 9.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG


Klasiflkasi Peng snanaan Peijalanan Dinas No. 1.

Tingkat Pegawai

Golongan Pegawai

A

IV

Kereta

Api

Bus

Kapal Lsut

Keterangan

Kelas Bisnis

Kela>' I

Kelas I

Kapal Udara

untuk: Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD, Sekda.

2.

A

IV

Kelas Ekonomi Untuk :

Kelas I

Kelas I

Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan lainnya

3.

b

III

Kelas I

-

4.

C

II

Kelas II

-

5.

D

I

Kelas III

-

Kelas I

Kelas Ekonomi

-

Kelas II

Kelas Ekonomi

-

Kelas III

Kelas Ekonomi

-

\

Keterangan :

1. Biaya angkutan dan penginapan istxi pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Wakil Ketua DPRD) dipersamakan dengan Pejabat yang bersangkutan apabila berangkat bersamaan.

I^BUPATI KARANGASEM,

^ IWAYAN GEREDEG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG


Beparnya Biaya Peijalanan Dinas Dengan SPPD No A

GOLONGAN TINGKAT PEGAWAI

URAIAN

GOL. IV/GOL.A

GOL. III/GOL. B 1 GOL. II/GOL. C

I

GOL. I/GOL. D

• Keterangan

LUAR DAERAH BALI

j Biaya Angkutan Pegawai

2. Penginapan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD

Sesuai dengan kenyataan


Sesuai Kenyataan Maksimal Harga Kamar Rp.


-


-

-

2.000.000,00

3. Penginapan Sekda, Wakil Ketua DPRD.


-

-

-

1.500.000,00

4. Penginapan



Kamar Rp.

Kamar Rp.

800.000.00

650.000.00

550.000.00

500.000.00

Sesuai Kenyataan Maksimal Harga


5. Uang Harian : • Uang Saku

Rp

500.000,00

Rp

400.000,00

Rp

350.000,00

• Makan

Rp

300.000,00

Rp

250.000,00

Rp

200.000,00

Sesuai Kenyataan

Sesuai Kenyataan

Sesuai Kenyataan

Rp

300.000,00 Lumpsum 200.000,00 Lumpsum Sesuai Kenyataan Rp

Maksimal

Maksimal

Maksimal

Maksimal

Rp.300.000,00

Rp.250.000,00

Rp.200.000,00

Rp.200.000,00

Bandara, Terminal,


Pelabuhan dan

Rp. 500.000,00

Sesuai Kenyataan Maksimal Harga Rp. 500.000,00



Sesuai Kenyataan

Sesuai kenyataan

Sesuai Kenyataan

Sesuai Kenyataan

6. Angkutan Setempat

7. Angkutan dari / ke

Stasiun

8. Air Port Tax

dibayarkan sesuai dengan harga berlaku

DALAM DAERAH BALI PERJALANAN

DENGAN

MENGINAP

1 Penginapan





500.000,00

400.000,00

300.000,00

300.000,00

2 Uang Harian

Rp

150.000,00

Rp

140.000,00

Rp

135.000,00

Rp

3 Angkutan Setempat

Rp

50.000,00

Rp

50.000,00

Rp

50.000,00

Rp

130.000,00 Lumpsum

50.000,00

sesuai

kenyataan PERJALANAN PULANG C

PERGI

1 Tidak Menginap Ke

Rp

110.000,00

Rp

90.000,00

Rp

80.000,00

Rp

70.000,00 Lumpsum

Rp

75.000,00

Rp

60.000,00

Rp

45.000,00

Rp

35.000,00 Lumpsum

Luar Kab.

2

Karangasem Ke Kecamatan

^BUPATI KARANGAS^, J

I WAYAN GEREDEG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANO

'

ketentuan biaya perjalanan DINAS D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

I. Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah No 1

PEJABATNEGARA

1 Bupati 2 Wakil Bupati 2

W

2 Wakil KetuaDPRD

3 Angota DPRD

650.000,00 550.000,00

Rp Rp

550.000,00 500.000,00

Rp Rp Rp

650.000,00 550.000,00 500.000,00

Rp Rp Rp

550.000,00 500.000,00 450.000,00

Rp Rp

550.000,00 500.000,00

Rp Rp

500.000,00 450.000,00

PEGAWAINEGERI SIPIL

1 Pejabat Eselon II Sekda 2 Pejabat Eselon II

11. U ang

Representasi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Karangasem Dalam Daerah Bali Orang/hari Uraian

No A

Rp Rp

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1 KetuaDPRD

3

Orang/hari Ibu Kota Negara Non Ibu Kota Negara

URAIAN

KABUPA TEN BALI

PEJABATNEGARA

1 Bupati 2 Wakil Bupati

Rp Rp

200.000,00 175.000,00

Rp Rp Rp

200.000,00 175.000,00 150.000,00

Rp Rp

175.000,00 150.000,00

w B

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 1 KetuaDPRD 2 Wakil KetuaDPRD

3 Anggota DPRD C

PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 Pejabat Eselon II Sekda 2 Pejabat Eselon II

^BUPATI KARANGAS

I WAYAN GEREDEG

LAMPIRAN IV



Lembar

Kode Nomor Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah

1.

2. Nama Pegawai yang diberi Perintah

2.

3. a. Pangkat dan Golongan

3. a.

b. Jabatan

b.

c. Tingkat menurut peraturan

c.

4. Maksud Perjalanan Dinas

4.

5. Alat Angkutan yang digunakan

5.

6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan

6. a.

7. a. Lamanya Peijalanan Dinas

W

b. 7.a.

b. Tanggi berangkat

b.

c. Tanggal hams kembali

c.

8. Pengikut: 1

Umur.

2

keterangan

3

Hubungan

Dst

9. Pembebanan Anggaran a. Instansi

a.

b. Mata Anggaran

b.

10.

Keterangan Lain-lain

Dikeluarkan di

pada tanggal

NIP.

keluarga

/

LAMPIRAN V



DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

I.

^

Pendidikan dan Pelatihan/Traning 1. Dokumen program pendidikan S1,S2 dan S3 meliputi: a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor atau MoU/kontxak/perjanjian; b. Surat konfirmasi dari Negara yang dituju antara lain surat dari

perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mel^sanakan pendidikan di lembaga tersebut;

c. Surat pemyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan; dan d. Mou keijasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Provice.

2. Dokumen program pelatihan (traning) meliputi: a. Dokumen/surat yaing memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (traning), antara lain Rencana

DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/ kontrak/ peijanjian; b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di

Negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (traning) di lembaga tersebut;

c. Surat pemyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan; d. MoU keijasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan e. Proposal/ Kerangka Acuan Keija. II.

Studi Banding Dokumen studi banding meliputi:

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/peijanjian. 2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di

Negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.

3. MoU keijasama Daerah dengan pihak luar negeri. 4. Proposed/Kerangka Acuan Kerja. III.

Seminar/lokakaiya/konferensi

Dokumen seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya meliputi:

1. Surat undangan dari penyeLnggara Seminar/ lokakaiya/ konferensi

atau

bersangkutan.

2. Dokumen/surat pembiayaan

sejenisnya

yang

selama

diluar

memberikan

seminar/

negeri

kepada

keterangan

lokakarya/

vane ^

sumber

konferensi

atau

sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/perjanjian. IV.

Promosi Potensi Daerah

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/kontrak/peijanjian. 2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.

3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi. 4. Proposal/Kerangka Acuan Keija.

^

5. Rekomendasi

instansi

terkait

dipusat

dan/atau

pihak

penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

V.

Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi: 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber

pembiayaan anatara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor. Atau MoU/kontrak/perjanjian. 2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada. 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama. 4. Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Kerja.

^

VI.

Kunjungan Persahabatan/kebudayaan. Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi: 1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat perjanjian dari sponsor, atau MoU/ kontrak/ perjanjian.

2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri. 3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di

Negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.

liÛPATI KARANGASE^, i

I WAYAN GEREDEG

LAMPIRAN VI



Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (dalam US$) Negara

No

(2)

(1)

Golongan Gol. A

Gol. B

Gol. C

Gol. D

(3)

(4)

(5)

(6)

AMERIKA UTARA 1

2

Amerika Serikat Kanada

527

473

417

343

447

404

368

307

AMERIKA SELATAN 3

Argentina

395

277

242

241

4

Venezuela

464

323

287

286

5

Brazil

436

341

291

241

6

Chile

415

316

270

222

7

Columbia

386

281

240

221

8

Peru

383

277

237

221

9

Suriname

398

295

252

207

273

242

241

429

318

282

281

12 Kuba

406

305

261

221

13 Panama

414

307

272

271

14 Austria

504

453

318

317

15 Belgia

466

419

282

281

16 Perancis

512

464

382

381

443

411

282

281

10 Ekuador

AMERIKA TENGAH 11

Mexico

EROPA BARAT

17

Rep.Federasi Jerman

18 Belanda 19 Swiss

463

416

272

271

509

456

322

321

'20 Denmark

472

427

275

21 Finlandia

241

453

409

354

313

Norwegia

517

465

288

286

466

436

342

341

587

534

432

431

EROPA UTARA

22

23 Swedia 24

Kerajaan Inggris EROPA SELATAN

25

Bosnia Herzegovina

456

420

334

333

26 Kroasia

483

444

353

352

Spanyol

457

413

287

286

28 Yunani

422

379

242

241

29 Italia

520

472

372

371

27

30

Portugal

425

382

242

241

31

Serbia

401

361

313

277

EROPA TIMUR 32

Bulgaria

406

367

320

284

426

390

331

293

421

381

339

300

35 Polandia

401

361

313

277

36 Rumania

416

381

313

277

37 Rusia

556

512

407

406

38 Slovakia

429

387

335

297

39 Ukraina

425

382

328

290

361

313

292

291

334

276

206

201

312

257

192

167

334

276

206

196

296

244

182

181

45 Tanzania

330

272

203

182

46 Zimbabwe

285

244

216

215

319

263

212

211

300

247

185

161

304

251

202

201

33 Czech 34

Hongaria

AFRIKA BARAT

40 41

Nigeria Senegal AFRIKA TIMUR

42 43 44

47

Ethiopia Kenya MaHagaskar

Mozambique AFRIKA SELATAN

48

Namibia

49 Afrika Selatan

I

^

AFRIKA UTARA 50

Aljazair

51

Mesir

52 Maroko

342

308

287

286

368

273

212

190

304

53 Tunisia

251

192

191

293

241

54 Sudan

187

186

342

282

210

184

308

254

189

165

56 Azerbaijan

498

459

365

364

57 Bahrain

405

286

222

208

58 Irak

397

283

220

201

59 Yordania

365

254

197

196

60 Kuwait

406

283

257

256

61

Libanon

357

267

207

186

62

Qatar

386

276

215

196

358

257

200

196

55

Libya ASIA BARAT

63 Arab Suriah 64 Turki

365

270

210

188

65 Pst.Arab Emirat

459

323

302

301

66 Yaman

353

241

197

196

67 Saudi Arabia

391

276

215

201

68 Kesultanan Oman

359

254

197

185

378

238

207

206

472

320

287

286

519

303

262

261

72 Korea Selatan

421

326

297

296

73 Korea Utara

395

238

207

206

ASIA TxMUR 69 70 71

Rep.Rakyat Cina Hongkong Jepang

ASIA SELATAN

Afganistan 75 Bangladesh

385

226

173

172

339

196

167

166

76 India

352

263

242

241

77 Pakistan

343

203

182

181

348

201

167

166

351

260

202

181

392

352

287

254

334

333

74

78

Srilangka

79 Irain ASIA TENGAH 80 Uzbekistan

81 Kazakhstan

456

420

ASIA TENGGARA Philipina

412

278

222

Singaoura ro"-Jr

221

4-24

290

84 Malaysia

224

221

381

253

212

211

85 Thailand

392

275

211

201

82

86

Myanmar

yi

368

250

197

196

87 Laos

380

262

202

196

88 Vietnam

383

265

204

196

89 Brunei Darussalam

374

256

197

196

Kamboja

296

223

197

196

91 Timor Leste

392

354

229

196

439

403

272

271

90

ASIA PASIFIK 92 Australia 93 Selandia Baru

392

246

222

221

94 Kaledonia Bsiru

425

387

276

224

Papua Nugini 96 Fiji

385

353

237

192

363

329

221

179

95

I^BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

.

6 ,

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG


Surat Pemvataan Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini/ yang melaksanakan peijalanan dinas 1. Nama

^

2. NIP. 3. Jabatan

4. Unit Keija

Memang benar telah mempergunakan biaya peijalanan dinas untuk : 1. Angkutan setempat sebesar Rp

(terbilang

)

2. Angkutan dari/ke Bandara/Terminal/Stasiun sebesar Rp ke

(terbilang....)

dalam rangka

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dergan sebenamya untuk dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Amlapura,

Yang melaksanakan peijalanan dinas

NIP.

Pegawai yang diperintah

Berangkat dari

(Tempat kedudukan^ pada tanggal Ke

NIP.

NIP.

I. Tiba di

Berangkat dari

Pada tainggal

ke

Pada tanggal Kepala

Kepala

NIP.

NIP.

II.Tiba di

Pada tanggal

NIP.

III. Catatan Iain-lain

IV. PERHATIAN

:

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, Pegawai yang melakukan

mengesahkan

Perjalanan

tanggal

Dinas,

para

berangkat

Pejabat

/

tiba

yang

serta

Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku

BUPATI KARANGASEM PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents