BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 77 TAHUN 2015
TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a. bahwa perkembangan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bemegara; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Badan Narkotika Kabupaten Karangasem dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Narkotika Kabupaten Karangasem;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tersikhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas ' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARANGASEM. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Bupati adalah Bupati Karangasem. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Narkotika Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut BNK Karangasem adalah Lembaga Non-Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsimg kepada Bupati. BAB II
TUGAS DAN FUNGSI BNK
Pasal 2
BNK Karangasem mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
-3-
a. mengoordinasikan perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Karangasem dalam mengimplementasikan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional di bidang (P4GN); dan
b. membentuk satuan tugas sesuai Kebijakan Operasional BNN yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Karangasem sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BNK Karangasem menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Karangasem dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN; b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Karangasem di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing;
c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kebijakan Operasional BNN; d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
(1) Susunan organisasi BNK Karangasem terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian, dan 3 (tiga) Kepala Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) BNK Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat BNK dan Kelompok Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-4-
BABIV TATA KERJA
Pasal 5
(1) Rapat BNK dipimpin oleh Ketua BNK Karangasem (2) Jika Ketua BNK Karangasem berhalangan, maka Rapat BNK dipimpin oleh Sekretaris BNK atas petunjuk Kepala BNK Karangasem. Pasal 6
Rapat Koordinasi BNK Karangasem diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 7
Ketua BNK Karangasem melaporkan pelaksanaan dan
penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Karangasem kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.
BAB V PEMBIAYAAN
Pasal 8
Pendanaan BNK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem. BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Karangasem Nomor 627/HK/2013 tentang Pembentukan dan Susiman Keanggotaan Badan Narkotika Kabupaten Karangasem, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-5-
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 31 Desember 2015
I^PENJABj^^UPATI KARANGASEM,
US NGURAH ARDA
Diundangkan di Amlapura. pada tanggal 31/Desember 2015 SEKRETARIS
)^RAH KABUPATEN KARANGASEM,
/ I GEDE ADNY
JLYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 NOMOR 78
-6-
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM.
NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARANGASEM
SUSUNAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KARANGASEM
No
Jabatan Dalam Tim
Jabatan/Nama/Unsur
Besaraya Honor Setiap Bulan
Ket.
3
4
5
2
1 1
Penasehat
Bupati Karangasem
Rp.
2.000.000,00
2
Ketua
Wakil Bupati Karangasem
Rp.
2.000.000,00
3
Sekretaris
Sekda. Kabupaten Karangasem
Rp.
1.700.000,00
4
Wakil Sekretaris I
Asisten Tata Praja
Rp
1.500.000,00
5
Wakil Sekretaris II
Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
Rp.
1.500.000,00
6
Ketua Pelaksana
Wakapolres. Karangasem
Rp.
1.200.000,00
Kepala Satuan Tugas Preventif
Kabid. Pranata Sosial pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
Rp.
1.000.000,00
Anggota
1.
Sekretaris Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
Rp.
500.000,00
2.
Unsur Bappeda Kab. Karangasem
Rp.
500.000,00
3.
Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem
Rp.
500.000,00
4.
Unsur Sat. Narkoba Polres
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Harian 7
Karangasem 5.
Kasat Bimas Polres
Karangasem 6.
Unsur Dinas Komimikasi dan
Informatika Kab. Karangasem
7.
Kepala Radio SWIB
Rp.
500.000,00
8.
Kepala Radio RGS
Rp.
500.000,00
9.
Unsur Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
Rp.
500.000,00
10.
Kasubid. Prilaku Sosial pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
Rp.
500.000,00
11. Unsur Dinas Kesehatan Kab.
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
1.000.000,00
Karangasem 12.
Unsur Departemen
Kementerian Agama Kab. Karangasem 13. Unsur Dinas Sosial Kab.
Karangasem 8
Kepala Satuan Tugas Refresif
Kasat Narkoba Polres
Anggota
1.
Unsur Adpel Padangbai
Rp.
500,000,00
2.
Unsur Dinas Perhubungan dan PK Kabupaten Karangasem
Rp.
500.000,00
3.
Unsur Pengadilan Negeri Amlapura
Rp.
500.000,00
4.
Kasi Intel Kajari Amlapura
Rp.
500.000,00
5.
Kasat Intelkam Polres
Rp.
500.000,00
Karangasem
Karangasem 6.
Unsur Sat. Narkoba sebanyak 8 orang
Rp.
500.000,00
7.
Kepala Bagian Hukum dan
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
HAM Setda Kab. Karangasem 8.
Unsur Satuan Pol PP Kab.
Karangasem 9.
Unsur Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
yy.r"? 'T-ry. '-f*
10. Unsur RSUD Kab.
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
1.000.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
500.000,00
Rp.
300.000,00
Rp.
300.000,00
Rp.
300.000,00
Rp.
300.000,00
Rp.
300.000.00
Rp.
300.000,00
Karangasem
11. Kasubag. PcrundangUndangan pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Karangasem
Kcpala Satuan Tugas Treatment
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karangasem
dan Rehabilitasi
Anggota
1.
Direktur RSUD Kab.
Karangasem
2.
Kepala Dinas Sosial Kab. Karangasem
3.
Unsur Bad an Kesbang Pol dan Lin mas Kabupaten Karangasem
10
Sckretariat
1. Kasubag. Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
2.
Unsur Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
3.
Kasubag. Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kab. Keirangasem
4. Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Karangasem
5. Staf pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten
Karangasem sebanyak 2 orang
6.
Staf Pengabdi pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Karangasem
7.
Staf Kontrak pada Badan
Kesbang Pol dan Linmas Kab. Karangasem sebanyak 2 orang
-
11
Kelompok Ahli
1.
Dr. Ida Bagus Putra Udaya, M.Repro
Rp.
500.000,00
2.
Dr. I Made Japa Sumantra
Rp.
500.000,00
3.
Dr. Eduarda Sri Budi Jatun
Rp.
500.000,00
iPENJABAT BUPATI KARANGASEM,
I GUS NGURAH ARDA
