BUPATI KARANGASEM
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR
32 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BUPATI KARANGASEM, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, khususnya terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis di lapangan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas clan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem:
_
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
MP*---
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomo"r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
TATA
UNIT
BADAN
KERJA
PELAKSANA
DI LINGKUNGAN
DAN
TEKNIS DINAS DAN
PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGASEM.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupalen Karangasem.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.
Otonomi Daerah adalah Hak. Wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.
Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
^>
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8.
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
9.
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Lembaga Tcknis Daerah (Badan, Kantor. RSUD). Kecamatan dan Kelurahan.
10
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis pada dinas daerah dan badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
BAB II PEMBENTUKAN
Bagian Pertama Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Karangasem. Pasal 3
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem, memiliki 9 (sembilan) UPT :
1. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Manggis di Ulakan;
2. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Karangasem di Jasri;
3. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Kubu di
^>
Sukadana;
4. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Rendang di Menanga; 5. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Sidemen di
Telagatawang; 6. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Bebandem di Bebandem;
7. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Selat di Selat; 8. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Abang di Abang; dan 9. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura / Perbenihan Palawija dan Hortikultura di Singarata Kecamatan Rendang.
b. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, memiliki 10 (sepuluh) UPT : 1. UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Manggis di Ulakan; 2. UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Karangasem di Amlapura; 3.
UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Kubu di Kubu;
4. UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Rendang di Menanga; 5.
UPT
Dinas
Peternakan,
Kelautan
dan
Perikanan
Kecamatan
Sidemen
di
Telagatawang; 6.
UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bebandem di Bebandem;
7.
UPT
Dinas
Peternakan,
Kelautan
dan
Perikanan
Kecamatan
Selat
Bangbangbiaung ; 8. UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Abang di Abang;
di
9. UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan / Balai Benih Ikan Bangbangbiaung di Bangbangbiaung; dan
10. UPT Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan / Tempat Pelelangan Ikan Amed di Amed.
c.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem, memiliki 8(delapan) UPT : 1. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Manggis di Labuan;
2. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Karangasem di Amlapura; 3. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Kubu di Kubu;
4. 5. 6. 7. 8. d.
UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Rendang di Menanga; UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Sidemen di Telagatawang; UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Bebandem di Bebandem; OPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Selat di Selat; dan UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Abang di Abang:
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, memiliki 13 (Tigabelas) UPT : 1. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Manggis I di Ulakan; 2. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Manggis II di Pesedahan; 3. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangasem I di Perasi;
4. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangasem II di Seraya; 5. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Kubu I di Kubu; 6. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Kubu II di Tianyar;
7. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Rendang di Menanga; 8. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Sidemen di Telagatawang: 9. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Bebandem di Bebandem 10. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Selat di Selat;
11. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Abang I di Abang; 12. UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas Abang II di Culik: dan
13. UPT Dinas Kesehatan/Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem;
«|
e. Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, memiliki 10 (sepuluh) UPT : 1. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Manggis di Ulakan:
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangasem di Amlapura; 3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kubu di Kubu; 4. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rendang di Menanga;
5. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sidemen di Telagatawang; 6. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bebandem di Bebandem; 7. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat di Selat;
8. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Abang di Abang;
9. UPT Dinas Pendidikan /Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Amlapura di Amlapura; dan 10. UPT Dinas Pendidikan / Pcngelola Gelanggang Olah Raga (GELORA) Gunung Agung di Amlapura;
•HMMftOtt
f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem memiliki 1( satu )UPT: 1. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Balai Latihan Kerja ( BLK ). g. Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem, memiliki 2 ( dua ) UPT :
1. UPT Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran / Pengujian Kendaraan Bermotor Amlapura di Amlapura; dan
2. UPT Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran / Pengelola Dermaga Skoci Pelabuhan Padangbai, di Padangbai.
h. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, memiliki 1(satu) UPT :
1. UPT Dinas Sosial/Loka Bina Karya (LBK) Amlapura di Amlapura.
i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, memiliki 8 ( delapan ) UPT :
1. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Manggis di Tanah Ampo:
2. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Karangasem di Amlapura;
3. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kubu di Kubu;
4. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Rendang di Menanga;
5. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sidemen di Telagatawang;
6. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Bebandem di Bebandem:
7. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Selat di Selat; dan
8. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Abang di Abang; Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(l)Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. KepalaUPT: b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Penetapan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas/ Badan masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 5
Untuk Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/ Badannya masing-masing.
BAB III
KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 6
(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dan Badan Daerah di lapangan.
(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Unitnya masing-masing.
(3) Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah secara teknis operasional dikoordinir oleh Kepala Sekolah, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan.
Bagian Kedua
Tugas Pokok Pasal 7
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Dinas dan Badan yang bersangkutan.
3
Bagian Ketiga Fungsi Pasal
8
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7Unit Pelaksana
Teknis menyelenggarakan fungsi :
.
eiaKsana
a. pelaksanaan urusan administrasi; dan
b' lapaanganaan **"*** ^'^ **** ^^^ DinM dan Badan Daerah di BAB IV
URAIAN TUGAS Pasal
9
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :
fe
a. merumuskan rencana kegiatan teknis operasional;
b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Unit Pelaksana Unit Teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing;
"engan
c. mengkoordinasikan pembinaan teknis operasional;
d. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan Kill ICI,
f. memberi saran dan pertimbangan Teknis kepada atasan; **
g. mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban teknis ataupun administrasi kepada atasan;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan i. melaporkan pelaksanaan tugasnya.
(2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:
a. merumuskan rencana kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha;
b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bagian Tata Usaha;
c. melaksanakan tugas-tugas administrasi umum meliputi :Organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan. kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
d. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
f. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
h. melaporkan kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha sebagai pertanggung jawaban kepada atasan,
(3) Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah mempunyai tugas :
a. merumuskan rencana kegiatan Kepala Tata Usaha;
b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Kepala Tata Usaha;
c. melaksanakan tugas-tugas administrasi umum meliputi : Organisasi dan tata laksana kepegawaian. keuangan, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga; d. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan; e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembancan karier;
b
f. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
h. melaporkan kegiatan Kepala Tata Usaha sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.
BAGIAN V
JH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10
(1) Kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unitnya sesuai dengan keahlian.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
10
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud apa aval (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
TATA KERJA Pasal 1 1
(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis. Sub Bagian Tata Usaha
UPT, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan.
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah waj.b mengawasi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan aaar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
.4
(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing baik secara administrasi maupun secara teknis serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VII KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama Pasal 12
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua ESELONERING Pasal 13
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah jabatan Eselon IV a.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah jabatan Eselon IV.b
(3) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah di lingkungan Pemerintah Karangasem adalah eselon V.a
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Khusus mengenai petunjuk teknis/operasional dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan.
J> BAB IX
KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kantor di lingkungan Kabupaten Karangasem dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
•8 12
Pasal 16
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tangga] diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin.ahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal J)BU
7 Agustus 2008 KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
V Diundangkan di Amlapura pada tanggal 7 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I MADE MADRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2008 NOMOR 32
•'
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 7 AGUSTUS 2008 NOMOR 32 TAHUN 2008 "
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan
KEPALA UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
