BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA W
BUPATI KARANGASEM, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
W
Retribusi Daerah Kepada Desa; Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); W
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
kabupaten/kota
setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7.
Hari adalah hari kerja.
8.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9.
Variabel Desa adalah suatu objek penilaian terhadap variasi tertentu dari suatu desa yang digunakan untuk menetapkan ADD.
- 4 -
10. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa uang ditentukan berdasarkan variabel desa.
11. Koefisien variabel merupakan perbandingan angka variabel setiap desa dengan jumlah nilai total variabel Desa. BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan ADD, Bagian Dari Hasil Pajak daerah
dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 3
Tujuan penggunaan ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
c. meningkatkan
pemerataan
pembangunan,
kesejahteraan,
kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan e. meningkatkan kemandirian desa.
Pasal 4
Prinsip pengelolaan ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
a. pengelolaan keuangan ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
- 5 -
BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN ADD Pasal 5
ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Karangasem dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pasal 6
Pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Karangasem dihitung berdasarkan pertimbangan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
Pasal 7
(1) Pengalokasian ADD yang dihitung berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan rumus dan variabel yang selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional.
(2) Nilai dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan angka bobot dari masing-masing variabel ditetapkan sebagai berikut: VARIABEL
W
NILAI
ANGKA
VARIABEL
BOBOT
1
0,4 0,3 0,2 0,1
10
1
1. Jumlah Penduduk
4
2. Luas Wilayah Desa
3
3. Jumlah Rumah Tangga Miskin 4. Tingkat Kesulitan Geografis Desa
2
Jumlah
(3) Pengalokasian ADD menggunakan rumus : a. ADD = PT + ADDPx
Keterangan : ADD PT
Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa; Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa
ADDPx
Alokasi Dana Desa Proporsional untuk it
««
"x"
Desa
- 6 -
b. ADDPx = BDx . (ADD - 2;PT) Keterangan :
ADDPx
: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa "x"
BDx
:
ADD
: Total Alokasi Dana Desa yang dialokasikan
ZPT
: Jumlah selumh Penghasilan Tetap Perbekel dan
Nilai Bobot Desa V Pemerintah Daerah
Perangkat Desa
c. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus : BDx = al KVlx + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x Keterangan :
BDx
; Nilai bobot desa untuk desa x
KVlx,
: koefisien variabel pertama, kedua, ketiga,
KV2x, w
keempat dan kelima
KV3x, KV4x
al,a2, a3, : angka bobot masing-masing variabel a4
d. Koefisien variabel untuk desa "x" (KVlx, KV2x, KV3x, KV4x) dihitung dengan rumus : KVl,2,...,x = Vl,2
X
ZVn
Keterangan :
KV1,2, ...,x : koefisien
variabel
pertama,
kedua,
ketiga, dan keempat
VI,2,...,X
: angka variabel
pertama,
kedua dan
ZVn
: jumlah angka variabel pertama, kedua,
seterusnya untuk desa "x"
W
dan seterusnya untuk seluruh desa di Kabupaten Karangasem
BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 8
Pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem setiap tahun anggaran.
- 7 -
Pasal 9
(1) Bagian
Dari
Hasil
Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah dana yang berasal dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah
Kabupaten Karangasem yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
(3) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan variabel, dan bobot desa yang ditetapkan sebagai berikut : VARIABEL
W'
NILAI
ANGKA
VARIABEL
BOBOT
1
0,3636 0,2727 0,1818 0,0909 0,0909
11
1
1. Jumlah Penduduk
4
2. Luas Wilayah Desa
3
3. Jumlah Rumah Tangga Miskin 4, Tingkat Kesulitan Geografis Desa 5. Jumlah Banjar Dinas
2
Jumlah
1
(4) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa menggunakan rumus sebagai berikut: a.
BHPx = PM + PPx
Keterangan :
BHPx
: Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima setiap Desa
W
PM
: Pembagian secara merata
PPx
: Pembagian secara proporsional
b. PM = (60% X BHP) JD
Keterangan : PM : Pembagian secara merata
BHP JD
: Keseluruhan pagu Bagi Hasil Pajak Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten. : Jumlah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem
c. PPx = BDx . (40% X BHP) Keterangan : PPx
Bagi Hasil Pajak Proporsional untuk Desa "x"
BDx
Nilai Bobot Desa "x"
BHP
Keseluruhan pagu Bagi Hasil Pajak Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 8 -
d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus : BDx = al KVlx + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x + a5 KV5x
Keterangan Nilai bobot desa untuk desa x
BDx
koefisien variabel pertama, kedua, ketiga,
KVlx, KV2x, KV3x, KV4x,
keempat dan kelima
KV5x.
al,a2, aS, a4, a5
angka bobot masing-masing variabel
e. Koefisien variabel untuk desa "x" (KVlx, KV2x, KV3x, KV4x) dihitung dengan rumus : KV1,2
x = VL2
X
ZVn
Keterangan KV1,2, ...,x
Vl,2,...,x
ZVn
koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa "x" jumlah angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa di Kabupaten Karangasem
(5) Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa menggunakan rumus yang sama dengan pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah.
Pasal 10
W
(1) Angka variabel dari masing-masing desa untuk jumlah penduduk, luas wilayah desa, jumlah rumah tangga miskin, dan tingkat kesulitan geografis desa menggunakan data yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Badan Pusat Statistik.
(2) Angka variabel untuk jumlah Banjar Dinas menggunakan data yang berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem.
BAB V
MEKANISME PENYALURAN Pasal 11
(1) ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dianggarkan pada pos belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- 9 -
(2) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dianggarkan pada pos belanja bagi hasil kepada pemerintah Desa.
(3) Penyaluran ADD serta bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia. (4) Mekanisme Tahapan penyaluran ADD dan Bagian Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Kas Desa yaitu sebagai berikut: a. mekanisme penyaluran Tahap I dilaksanakan dengan ketentuan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut : 1. foto Copy Laporan . Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya; 2. foto Copy APBDesa tahun berkenaan; 3. foto Copy Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Camat
W
^
tentang Evaluasi APBDesa tahun berkenaan; 4. keputusan Perbekel tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; 5. keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan. 6. foto Copy Rekening Kas Desa; 7. kwitansi penerimaan ADD untuk Dana Perimbangan, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing rangkap 4 (empat), asli kwitansi bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Perbekel; 8. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Perbekel; 9. surat Rekomendasi dari Camat yang menyatakan bahwa Desa sudah melaporkan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya ke Kecamatan; dan 10. kelengkapan lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. mekanisme penyaluran Tahap II, III, dan IV dilaksanakan dengan ketentuan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut : 1. foto Copy APBDesa Perubahan jika tahap berkenaan ada pada perubahan anggaran; 2. laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama jika tahap berkenaan disalurkan setelah bulan Juni tahun berkenaan; foto Copy Rekening Kas Desa;
3. 4. kwitansi penerimaan ADD untuk Dana Perimbangan, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah masing-masing rangkap 4 (empat), asli kwitansi bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Perbekel; 5. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Perbekel; dan
- 10 -
6. kelengkapan lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12
Pengelolaan ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB VI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ; a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 30); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 47),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 31 Desember 2015 I PENJABAT BWATl KARANGASEM
I AGUS NGURAH ARDA
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARiS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 NOMOR 70
