BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SERTA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA w
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun
2014
tentang
Desa,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Karangasem tentang Tata Cara Pengalokasian
Alokasi
Dana
Desa
Serta
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara
Barat
(Lembaran
dan
Nusa
Tenggara
Timur
Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tahun
(Lembaran 2014
Negara
Nomor
7,
Republik
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6.
^
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58 Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4578); 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123,
Tambahan
Lembaran
Indonesia Nomor 5539);
Negara
Republik
8.
Peraturan
Menteri
183/PMK.07/2013
Keuaingan
tentang
Pertanggungjawaban
Nomor
Pelaksanaan
Anggaran
dan
Transfer
ke
Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
PENGALOKASIAN
TENTANG
ALOKASI
DANA
TATA
CARA
DESA
SERTA
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7.
Hari adalah hari kerja.
8.
9.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Variabel Desa adalah suatu objek penilaian terhadap variasi
tertentu dari suatu desa yang digunakan untuk menetapkan ADD. 10. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa uang ditentukan berdasarkan variabel desa.
11. Koefisien variabel merupakan perbandingan angka variabel setiap desa dengan jumlah nilai total variabel Desa. w
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) ADD adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
^
kabupaten karangasem dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah dana yang berasal dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi
daerah Kabupaten Karangasem yang diberikan kepada desa paling (4)
sedikit 10% (sepuluh perseratus) ADD serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah diberikan
kepada pemerintah desa dengan tujuan : a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mevmjudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan
kegiatan
sosial
dan
ekonomi
masyarakat.
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong kemasyarakatan; dan
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
i. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN ADD W Pasal 3
(1)
Pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem ADD setiap tahun anggaran.
(2)
Pengalokasian ADD kepada Desa berdasarkan atas :
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa; dan
b. Nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.
(3) Penghasilan tetap Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, dan jumlah banjar dinas. (5) Nilai dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan angka bobot dari masing-masing variabel ditetapkan sebagai berikut: VARIABEL
NILAI
ANGKA
VARIABEL
BOBOT
Jumlah Rumah Tangga Miskin
4
0,3636
Jumlah Penduduk
3
0,2727
Luas Wilayah Desa
2
0,1818
Tingkat Kesulitan Geografis Desa
1
0,0909
Jumlah Banjar Dinas
1
0,0909
11
1
Jumlah
(6)
Pengalokasian ADD menggunakan rumus : a. ADD = FT + ADDPX
Keterangan :
ADD
: Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa;
PT
: Penghasilan Tetap Kepala Desa/Perbekel dan Perangkat Desa
ADDPx
: Alokasi Dana Desa Proporsional pada Desa "x"
b. ADDPx = BDx . (ADD - ^PT) Keterangan :
ADDPx
: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa "x"
BDx
:
Nilai Bobot Desa "x"
Total Alokasi Dana Desa yang dialokasikan
ADD
Pemerintah Daerah
Jumlah
IPT
seluruh
Penghasilan
Tetap
Kepala
Desa/Perbekel dan Perangkat Desa
c. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus : W
BDx = al KVlx + a2 KV2x + a3 KV3x + a4 KV4x + a5 KV5x Nilai bobot desa untuk desa x
BDx
koefisien
KVlx, KV2x, KV3x, KV4x,
variabel
pertama,
kedua,
ketiga,
keempat dan kelima
KV5x
al,a2, a3, a4,a5 d. Koefisien
angka bobot masing-masing variabel
variabel
untuk
desa
«x"
KV4x,KV5x) dihitung dengan rumus : KV1,2
x = Vl,2
ZVn
X
(KVlx,
KV2x,
KV3x,
Keterangan KV1,2, ...,x Vl,2,...,x
koefisien variabel pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa "x"
SVn
e. Besamya
jumlah angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa di Kabupaten Karangasem
ADD
masing-masing
desa
ditetapkan
dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 4
(1)
Angka variabel dari masing-masing desa untuk jumlah rumah
tangga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. (2)
Angka variabel untuk jumlah banjar dinas menggunakan data yang
berasal
dari
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem.
BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 5
(1)
W'
Pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan bagian dari
hasil pajak dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem setiap tahun anggaran.
(2)
Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud
pada ayat
(1) dilaksanakan
dengan
ketentuan :
a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
(3)
Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b menggunakan variabel, nilai bobot, dan rumus yang sama dengan pengalokasian ADD.
(4)
Besarnya bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V MEKANISME PENYALURAN Pasal 6
(1)
ADD serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem
dianggarkan
pada
pos
belanja
bantuan
keuangan
kepada
pemerintah desa.
(2)
Penyaluran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
secara
bertahap.
(3)
Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 September 2014
I^BUPATI KARANGASEM^ a
j IWAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 30 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I GEDE ADNYA MULYADl
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 30
