BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG , Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Desa;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3.
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
-2-
4.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9.
Peraturan Bupati Badung Nomor 471 Tahun 2004 tentang Penyesuain Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kabupaten Badung ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA.
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Kabupaten Badung. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
-4-
Pasal 2 ADD dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II PENGALOKASIAN Pasal 3 Pemerintah Daerah mengalokasikan Kabupaten setiap tahun anggaran.
ADD
dalam
APBD
Pasal 4 ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus ) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pasal 5 Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Pasal 6 Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara : A = ((B1 atau B2 atau B3 atau B4) * C * D) + (( 1- (B1 atau B2 atau B3 atau B4)) * C * ((0,333*E1) + (0,267*E2) + (0,200*E3) +(0,133*E4)+(0,067*E5))) Keterangan : A = Bagian dari ADD suatu Desa B1 = ADD rata-rata per Desa yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberi bobot 60% (enam puluh perseratus); B2 = ADD rata-rata per Desa yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diberi bobot 50% (lima puluh perseratus); B3 = ADD rata-rata per Desa yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diberi bobot 40% (empat puluh perseratus); dan
-5-
B4 = ADD rata-rata per Desa yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diberi bobot 30% (tiga puluh perseratus). C = Pagu ADD D = Rasio jumlah pegawai Desa, jumlah kelian banjar adat, jumlah bendesa, jumlah pangliman dan jumlah pekaseh pada Desa yang bersangkutan terhadap jumlah total pegawai Desa, jumlah kelian banjar adat, jumlah bendesa, jumlah pangliman dan jumlah pekaseh. E1 = Rasio jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap jumlah total penduduk Desa di Daerah E2 = Rasio jumlah Banjar/Lingkungan di Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah Banjar/Lingkungan di Daerah E3 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa yang bersangkutan terhadap jumlah total penduduk miskin Desa di Daerah E4 = Rasio luas wilayah desa bersangkutan terhadap jumlah total luas wilayah Desa di Daerah E5 = Rasio jarak keterjangkauan desa dengan Pusat Pemerintahan Daerah terhadap jumlah total jarak keterjangkauan desa dengan Pusat Pemerintahan Daerah
Pasal 7 Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah banjar/lingkungan dari Desa masing-masing dan keterjangkauan desa dengan Pusat Pemerintahan Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah. BAB IV PENYALURAN Pasal 8 (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di wilayah Daerah. (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening Desa. (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan : a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APB Desa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah ; b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADDsemester I; dan c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada bulan November.
-6-
(4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah dapat menyalurkan ADD kepada Desa bersangkutan sebesar 20% (dua puluh perseratus). (5) Pengunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja penghasilan tetap Pemerintah Desa dan operasional Pemerintah Desa. BAB V PENGGUNAAN Pasal 9 Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 10 Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprioritaskan untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus); c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus). Pasal 11 Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Pasal 12 Pengelolaan dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
-7-
BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 13 (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Perbekel atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintah Desa yang ditetapkan dalam peraturan Perbekel. (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa. (2) Selain pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati. (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan yang memuat: 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD. b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat: 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD; 3. masalah yang dihadapi; dan 4. rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
-8-
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD. Pasal 16 Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi : a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APB Desa; c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa. Pasal 17 Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi : a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. Pasal 18 (1) Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Badung. (2) Pembinaan Pengawasan ADD dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ( BPMD dan PEMDES ).
-9-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 25 Mei 2015. BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 25 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 31. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
