BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UPT PUSKESMAS SE-KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatnya cakupan kualitas pelayanan kesehatan ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
Mengingat
b.
bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, dipandang perlu penetapan tata kelola penggunaan dana non kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada UPT Puskesmas se-Kabupaten Badung;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada UPT Puskesmas se-Kabupaten Badung;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
-2-
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7.
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehaatan Nasional; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
-3MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UPT PUSKESMAS SE-KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. 5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Badung. 7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas yang dipergunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman. 8. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan non kapitasi JKN sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP. 9. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Falisitas Kesehatan Tingkat Petama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 10. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan. 11. Pelayanan Rujuk Balik adalah pelayanan bagi penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan maupun asuhan keperawatan dalam jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub-spesialis yang merawat.
-4BAB II SUMBER DANA Pasal 2 (1) Dana Non Kapitasi pada UPT Puskesmas bersumber dari pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran Kapitasi. (2) Pelayanan Kesehatan diluar Lingkup Pembayaran Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pelayanan obat rujuk balik : 1. Pemeriksaan GDS; 2. Pemeriksaan GDP; 3. Pemeriksaan GDPP. b. Pelayanan skrining kesehatan : 1. Pemeriksaan IVA; 2. Pemeriksaan Papsmear; 3. Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP; 4. Terapi Krio. c. Jasa pelayanan kebidanan, neonatal dan KB : 1. Paket ANC; 2. Pemeriksaan PNC; 3. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implan; 4. Pelayanan suntik KB. d. Pelayanan ambulance. (3) Penerimaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah. BAB III PENGGUNAAN Pasal 3 (1) Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pembiayaan operasional dan 60% (enam puluh) persen digunakan untuk jasa pelayanan pada UPT Puskesmas. (2) Operasional UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Alat kesehatan; b. Obat-obatan; c. Bahan habis pakai; d. Alat tulis kantor.
-5(3) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. untuk jasa petugas medis sebesar 30 (tiga puluh) %; b. untuk jasa paramedis dan non medis sebesar 55 (lima puluh lima) %; c. untuk pengelola keuangan di Puskesmas sebesar 15 (lima belas) %. (4) Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 24 Maret 2015 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 24 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
