BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG , Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );

-2-

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

-3-

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Kabupaten Badung. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 12. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah dan bagian perolehan Retribusi Daerah yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kewenangan Desa. 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

-4-

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pasal 2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II PENGANGGARAN Pasal 3 Pemerintah Daerah menganggarkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD setiap tahun. Pasal 4 Sumber pendanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 Bagian dari penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus ) dari penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD. BAB III PENGALOKASIAN Pasal 6 Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

-5-

Pasal 7 Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan cara : A = (0,60 * B/D) + (0,40 * B*C) Keterangan : A = Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah suatu Desa B = Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah C = Rasio jumlah realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Desa yang bersangkutan terhadap total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah D = Jumlah Desa. Pasal 8 (1)

Dalam hal realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tidak dapat dihitung, maka Pemerintah Daerah mengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional kepada Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah banjar/lingkungan dari Desa masing-masing dan keterjangkauan desa dengan Pusat Pemerintahan Daerah.

(2)

Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara : A = (0,60*B/D) + (0,40*B* ((0,333*C1) + (0,267*C2) + (0,200*C3) +(0,133*C4)+(0,067*C5)) Keterangan : A = Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah suatu Desa B = Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah C1 = Rasio jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap jumlah total penduduk Desa di Daerah C2 = Rasio jumlah Banjar/Lingkungan di Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah Banjar/Lingkungan di Daerah C3 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa yang bersangkutan terhadap jumlah total penduduk miskin Desa di Daerah C4 = Rasio luas wilayah desa bersangkutan terhadap jumlah total luas wilayah Desa di Daerah C5 = Rasio jarak keterjangkauan desa dengan Pusat Pemerintahan Daerah terhadap jumlah total jarak keterjangkauan desa dengan Pusat Pemerintahan Daerah D = Jumlah Desa.

-6-

Pasal 9 Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah banjar/lingkungan dari Desa masing-masing dan keterjangkauan desa dengan Pusat Pemerintahan Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah. BAB IV PENYALURAN Pasal 10 (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di wilayah Daerah. (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening Desa. (3) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan : a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah ; b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester I; dan c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada bulan November. (4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bersangkutan sebesar 20% (dua puluh perseratus). (5) Pengunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja penghasilan tetap Pemerintah Desa dan operasional Pemerintah Desa. BAB V PENGGUNAAN Pasal 11 Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

-7-

Pasal 12 Penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Pasal 13 Pengelolaan Keuangan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Pasal 14 (1) Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, antara lain: a. penghasilan tetap, tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta operasional pemerintah desa; b. tunjangan BPD dan operasional BPD; c. penetapan dan penegasan batas Desa; d. pendataan Desa; e. penyusunan tata ruang Desa; f. penyelenggaraan musyawarah Desa; g. pengelolaan informasi Desa; h. penyelenggaraan perencanaan Desa; i. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; j. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; k. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan l. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. (2) Kegiatan pada bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain: a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: 1. jalan pemukiman; 2. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; 3. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: 1. air bersih berskala Desa; 2. sanitasi lingkungan; 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

-8-

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1. taman bacaan masyarakat; 2. pendidikan anak usia dini; 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 1. pasar Desa; 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 3. penguatan permodalan BUM Desa; 4. pembibitan tanaman pangan; 5. penggilingan padi; 6. lumbung Desa; 7. pembukaan lahan pertanian; 8. pengelolaan usaha hutan Desa; 9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 10. kapal penangkap ikan; 11. tempat pelelangan ikan; 12. tambak garam; 13. kandang ternak; 14. instalasi biogas; 15. mesin pakan ternak; 16. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1. penghijauan; 2. pembuatan terasering; 3. pemeliharaan hutan bakau; 4. perlindungan mata air; 5. pembersihan daerah aliran sungai; 6. perlindungan terumbu karang; dan 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. (3) Kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain: a. pembinaan lembaga kemasyarakatan; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan kerukunan umat beragama; d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; e. pembinaan dan pelestarian lembaga adat; f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. (4) Kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Perbekel, perangkat Desa, dan BPD;

-9-

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2. kelompok usaha ekonomi produktif; 3. kelompok perempuan, 4. kelompok tani, 5. kelompok masyarakat miskin, 6. kelompok nelayan, 7. kelompok pengrajin, 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 9. kelompok pemuda;dan 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa. BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 15 (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintah Desa yang ditetapkan dalam peraturan Perbekel. (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 (1) Pertanggungjawaban Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. (2) Selain pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester I dan semester II kepada Bupati.

- 10 -

(3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan yang memuat: 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber pada Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber pada Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat: 1. realisasi Pendapatan Desa yang bersumber pada Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. realisasi Belanja Desa yang bersumber pada Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. masalah yang dihadapi; dan 4. rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Bupati dan Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Pasal 18 Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi : a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa; c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa. Pasal 19 Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi : a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

- 11 -

Pasal 20 (1) Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Badung. (2) Pembinaan Pengawasan ADD dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa ( BPMD dan PEMDES ) Kabupaten Badung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 25 Mei 2015 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 25 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009

- 12 -