1
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel maka dipandang perlu dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung; bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 14 ayat (2) Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan ULP dibentuk oleh Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;
: 1.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2
3.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006, tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 22. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 23. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai Yang Melaksanakan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 24. Peraturan Bupati Badung Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Badung;
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 6. Direktur adalah pimpinan BLUD pada RSUD. 7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 8. Pendapatan Rumah Sakit adalah penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan RSUD Kabupaten Badung maupun yang bersumber dari APBD, dana bantuan, dan sumbangan/hibah/donasi/yang tidak mengikat. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5
11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di RSUD Kabupaten Badung yang bersifat permanen, melekat pada unit yang sudah ada. 12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang. 13. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui http://www.lpse.badungkab.go.id 14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 15. Pendapatan Jasa Layanan/operasional adalah Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsi memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui, menambahkan equitas dana lancar dan berakibat pada penambahan aset. 16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh rumah sakit umum daerah Kabupaten Badung yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah harga yang didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa, disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi, disusun dan ditetapkan oleh PPK. 18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1)
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah.
6
(2)
Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada RSUD.
BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 3 Tugas pokok dan kewenangan ULP meliputi : a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan
pelaksanaan
http://www.lpse.badungkab.go.id
Pengadaaan untuk
Barang/Jasa
diumumkan
di
dalam
website Portal
Pengadaan Nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; i.
menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
j.
membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Organisasi ULP mencakup : a. Kepala; b. Sekretaris; c. Kelompok Kerja; dan d. Staf Pendukung;
7
Pasal 5 (1)
Organisasi ULP dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
(2)
Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan
apabila
ada
penyimpangan
dan/atau
indikasi
penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur RSUD; e. melaksanakan
pengembangan
dan
pembinaan
Sumber Daya
Manusia ULP; f. menugaskan /menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan g mengusulkan
pemberhentian
anggota
Kelompok
Kerja
yang
ditugaskan di ULP kepada Bupati, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. (3)
Selain tugas pokok dan kewenangan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan Pasal 6
(1)
Sekretariat ULP dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala ULP
(2)
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP, b. mengiventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi. c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP, d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP, e. mengagendakan dan mengkoordinasikan disampaikan oleh penyedia barang/jasa.
sanggahan
yang
8
f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa. h. melakukan evaluasi menyusun laporan, i.
terhadap
pelaksanaan
pengadaan
dan
menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa. Pasal 7
(1)
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 hurup c terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota;
(2)
Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas : a. menyusun jadwal pelaksanaan dan metode pelelangan dan dokumen pemilihan; b. mengumumkan pengadaan melalui website LPSE; c. pendaftaran, download dokumen; d. pelaksanaan pelelangan; e. penetapan pemenang; f. mengumumkan pemenang melalui website LPSE; g. menjawab sanggahan apabila ada sanggahan; h. menyampaikan hasil lelang dilengkapi dengan copy berkas penawaran dan berkas proses lelang;
(3)
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa. Pasal 8
(1)
Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, bertindak sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan dalam ULP.
(2)
Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Merangkum kegiatan terkait pengadaan barang/jasa b. Menyiapkan administrasi pendukung. c. Mendukung kegiatan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa
9
Pasal 9 Bagan susunan organisasi ULP BLUD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN Pasal 10 (1)
Pegawai pada ULP BLUD melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa berdasarkan Penetapan Keputusan Bupati.
(2)
Pegawai pada ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Penetapan pegawai ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pembentukan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD.
BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR Pasal 12 (1)
Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah. dan Peraturan Bupati Badung nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
(2)
Pengadaan Barang/Jasa ini berlaku untuk pengadaan di RSUD dan Unit Bisinis Strategik (UBS) RSUD sebagai bentuk fleksibilitas BLUD yang sumber dananya berasal dari : a. pendapatan jasa layanan/operasional; b. hibah tidak terikat; c. hasil Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain; dan d. lain–lain pendapatan RSUD yang sah.
10
(3)
Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah.
(4)
Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
(5)
Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip : efesiensi, efektifitas, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntable, dan penerapan praktek bisnis sehat. Pasal 13
(1)
Pengadaan Barang/Jasa di RSUD Kabupaten Badung sebagai BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
(2)
Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip: efisiensi, efektifitas, transparan, bersaing, adil/tidak diskrimatif, akuntable, dan penerapan praktek bisnis sehat.
(3)
Flesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap Pengadaan Barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Jenjang Nilai Pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung.
Pasal 14 (1)
Bagan Lembaran Kerja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)
Mekanisme dan Prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 13 Maret 2015 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 13 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
