BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KESEHATAN KRAMA BADUNG MANGUWARAS KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Bali Mandara dan Jaminan Kesehatan Nasional khusus dari peserta PBI yang dalam pelaksanaannya ada yang tidak dijamin, yang mana hal tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat dalam keadaan sakit dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu dilaksanakan suatu program untuk menunjang kegiatan JKBM dan JKN khusus dari peserta PBI di Kabupaten Badung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Krama Badung Manguwaras Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
-26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN KRAMA BADUNG MANGUWARAS KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. 5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja. 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum milik pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang memberikan pelayanan lanjutan tingkat sekunder.
-37. RSUP Sanglah adalah rumah sakit umum milik pemerintah Pusat yang memberikan pelayanan lanjutan tingkat sekunder dan tersier. 8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iurannya dibayar pemerintah. 9. Jaminan Kesehatan Krama Badung Manguwaras yang selanjutnya disebut JKKB Manguwaras adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk ber-KTP Badung dengan cakupan pelayanan yang tidak ditanggung oleh JKBM dan JKN dari PBI. 10. Jaminan Kesehatan Bali Mandara yang selanjutnya disingkat JKBM adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk Bali yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan. 11. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta JKN yang diperuntukan bagi farkir miskin dan orang tidak mampu dimana iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BAB II SASARAN DAN TEMPAT PELAYANAN Pasal 2 Sasaran peserta JKKB Manguwaras yaitu JKBM, JKN dari PBI penduduk di Daerah. Pasal 3 Tempat Pelayanan JKKB Manguwaras meliputi: a. tempat pelayanan kesehatan dasar di Daerah, dilaksanakan pada UPT Puskesmas beserta jejaringnya di wilayah Daerah; b. tempat pelayanan tingkat lanjutan dilaksanakan di RSUD dan RSUP Sanglah.
BAB III PREMI DAN SUMBER DANA Pasal 4 1) Premi JKKB Manguwaras
disiapkan oleh Pemerintah Daerah
sebesar
Rp.19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) perjiwa, kali jumlah peserta 395.829 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan) perbulan selama 1 (satu) tahun, dikali angka kesakitan 15% (lima belas persen) per tahun.
-42) Dana JKBM Manguwaras bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
BAB IV MANFAAT Pasal 5 Manfaat yang didapat peserta yaitu pelayanan yang ditanggung atau yang didapat oleh peserta meliputi: a. Pelayanan tingkat pertama di Puskesmas : 1.
pelayanan rawat jalan;
2.
pelayanan rawat inap;
3.
pelayanan tindakan medik;
4.
pelayanan penunjang;
5.
pelayanan medico-legal;
6.
pelayanan rujukan /ambulance; dan
7.
pelayanan persalinan.
b. Pelayanan tingkat lanjutan di rumah sakit meliputi : 1.
cacat bawaan sejak lahir;
2.
operasi Jantung dan gangguan jantung;
3.
kemoterapi dan Radioterapi;
4.
keterangan medico-legal ( termasuk visum tindak kekerasan );
5.
pelayanan evakuasi (ambulance) dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Kabupaten Badung ke tempat rujukan di Wilayah Provinsi Bali;
6.
Biaya Pengganti Pengolahan Darah ( BPPD ) pada kelas III, II, I dan VIP serta selisih Tarif Biaya Pengganti Pengolahan Darah ( BPPD ) JKBM dengan Tarif Biaya Pengganti Pengolahan Darah ( BPPD ) UTD PMI Tahun 2014 di kelas III;
7.
persalinan anak ke IV dan seterusnya dari peserta JKBM;
8.
pemulazaraan jenazah dan ambulance Jenazah untuk peserta JKBM dan peserta JKN khusus dari peserta PBI;
9.
alat medik habis pakai (Inplant ortopedi, vp shunt, dj stent, mesh hernia, sharp clip, sten jantung, double lumen);
10. biaya obat di luar tanggungan JKBM sesuai dengan formularium nasional; 11. pemeriksaan penunjang diagnostik diluar JKBM; 12. berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri khusus peserta JKBM dan Peserta JKN khusus dari peserta PBI; 13. bayi yang lahir dari peserta JKN khusus dari peserta PBI; dan 14. kasus HIV/AIDS diluar paket yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
-5BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Pelaksanaan JKBM Manguwaras untuk Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 1 Juli 2015 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 1 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
