BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN KARTU TERNAK SAPI DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sapi Bali merupakan kekayaan sumber daya genetik dan plasma nutfah ternak Indonesia asli, yang merupakan kekayaan hayati yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
b.
bahwa dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan data ternak, rumah tangga peternak dan stok ternak di Kabupaten Badung, maka perlu pelaksanaan Penerapan Kartu Ternak Sapi di Kabupaten Badung;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kartu Ternak Sapi di Kabupaten Badung;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
-24.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
6.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor Pemberdayaan Peternak;
7.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT. 140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar;
8.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 /Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6 Tahun 2013
tentang
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN KARTU TERNAK SAPI DI KABUPATEN BADUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten Badung. 2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.
-3-3-7. 8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15. 16.
17.
Kartu Ternak adalah tanda bukti kepemilikan ternak. Pemilik ternak adalah orang yang memiliki dan / atau memelihara ternak sapi. Registrasi Ternak adalah kegiatan pendataan ternak sapi meliputi ternak yang dimiliki/dipelihara baik oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta. Mutasi ternak adalah kejadian ternak akibat jual beli, hibah, warisan, kelahiran, kematian, hilang, potong paksa. Tim Teknis Kabupaten adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur bidang yang terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Petugas Kecamatan adalah petugas UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Kecamatan yang pencatat dan merekapitulasi kartu ternak di wilayahnya. Petugas Desa adalah petugas pencatat tingkat Desa yang tugasnya meregistrasi, merekap dan mencatat mutasi ternak di wilayahnya; Jual Beli ternak adalah transaksi pindah tangan ternak dari penjual kepada pembeli. Surat Keterangan Hilang adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dilokasi terjadinya kehilangan ternak. Berita acara Kematian adalah berita acara yang dibuat oleh pemilik ternak dan diketahui oleh petugas UPT Kecamatan dan Lurah/Perbekel setempat. Surat Visum adalah surat yang menerangkan sebab kematian ternak dan ditanda tangani oleh Dokter Hewan berwenang. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Penerapan Kartu Ternak Sapi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, keabsahan, keamanan, keterbukaan, keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan profesional. Pasal 3 Penerapan Kartu Ternak Sapi bertujuan untuk : a. memperoleh data ternak sapi yang akurat; b. mengetahui jumlah rumah tangga peternak; c. menertibkan administrasi kepemilikan ternak melalui pemberian kartu ternak; dan d. meningkatkan pengawasan mutasi ternak.
BAB III MANFAAT DAN SASARAN Pasal 4 (1) Manfaat dari penerapan Kartu Ternak ini adalah : a. sebagai bukti kepemilikan ternak sapi; b. sebagai dokumen penting untuk mutasi ternak antara lain jual beli, pemotongan dan pengiriman ternak antar Daerah; c. memudahkan pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi dan pelayanan reproduksi/IB; d. mengefektifkan penelusuran jaminan keamanan pangan dari aspek zoonosis dan residu; dan e. memudahkan dalam mengakses asuransi ternak.
-4(2) Sasaran dari penerapan Kartu Ternak ini adalah: a. semua ternak sapi yang berlokasi di Kabupaten Badung; b. tersedianya data base populasi ternak; dan c. tersedianya data base Rumah Tangga Peternak (RTP). BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 5 (1) Pelaksanaan kegiatan penerapan kartu ternak di Kabupaten Badung terdiri dari : a. persiapan; dan b. pelaksanaan. (2) Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 1 September 2015 Pj. BUPATI BADUNG, ttd. NYM. HARRY YUDHA SAKA Diundangkan di Mangupura pada tanggal 1 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 64
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN PERATURAN NOMOR TANGGAL TENTANG
BUPATI BADUNG : 64 TAHUN 2015 : 1 SEPTEMBER 2015 : PENERAPAN KARTU BADUNG
TERNAK
SAPI
DI
KABUPATEN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENERAPAN KARTU TERNAK SAPI DI KABUPATEN BADUNG
I. Persiapan Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerapan kartu ternak di Daerah diperlukan berbagai persiapan sebagai berikut : a. Perencanaan operasional tertuang dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten Pedoman Pelaksanaan dan Pembentukan Petugas pencatat oleh Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten. Hal-hal lebih rinci dan yang belum diatur dalam pedoman ini dituangkan lebih lanjut di dalam Juknis dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing Wilayah. b. Sosialisasi Kebijakan dan Kegiatan dan Penerapan Kartu Ternak diberikan kepada pelaksana/aparat Pusat dan Daerah yang terkait, Peternak yang menjadi sasaran dan dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penerapan Kartu Ternak secara intensif dan berjenjang melalui dari Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai Tingkat Kelurahan /Desa yang melibatkan instansi terkait. Sosialisasi yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya Tim Teknis Kabupaten melakukan sosialisasi Kartu Ternak kepada UPT Kecamatan. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi. II. Pelaksanaan (1) Tahapan Pelaksanaan a. Sosialisasi, Pembentukan Tim dan Inventarisasi 1) Dinas Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Kabupaten; 2) Dinas Provinsi membentuk Tim Pembina Provinsi; 3) Dinas Kabupaten membentuk Tim Teknis Kabupaten dan Tim Teknis Kecamatan; 4) Tim Teknis Kabupaten melakukan sosialisasi kepada aparat Kecamatan dan Lurah/Desa; 5) Tim Teknis Kabupaten melakukan inventarisasi data Ternak Sapi di seluruh Kecamatan berdasarkan data sekunder (Hasil Sensus Ternak Tahun 2013 atau laporan Tahunan. b. Penerbitan Kartu Ternak dilakukan secara bertahap setiap Triwulan sesuai dengan target populasi ternak yang akan diberikan Kartu Ternak, misal Triwulan II 40%, Triwulan III 80% dan Triwulan IV 100% sesuai target pemberian Kartu Ternak telah selesai pada 2 Kabupaten, Triwulan III pada 4 Kabupaten dan Triwulan IV pada 8 Kabupaten. Kartu ternak terdiri dari 4 (empat) halaman yang memuat informasi tentang: - nomor Registrasi; - lokasi/Alamat, Kecamatan, Desa, Dusun; - identitas pemilik; - kode Kabupaten; - jenis Ternak; - rumpun/Bangsa Ternak; - ciri/tanda khusu Ternak; - vaksinasi/pengobatan; dan - mutasi Ternak.
-2-
-
Identitas Ternak kode Kabupaten, Kecamatan, Desa; Kode jenis Ternak: Sapi Potong=703; Sapi Perah = 704; Kerbau = 71; Nomor urut kepemilikan Ternak disesuaikan dengan nomor pendaftaran;
(2) Mekanisme Penerapan Kartu Ternak a. Persiapan 1) Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten yang Membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Dinas Kabupaten yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan koordinasi dengan petugas ditingkat Kecamatan; 3) Petuga Kecamatan membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Dusun tentang jadwal pelaksanaan kegiatan Registrasi dan Vaksinasi Ternak; 4) Petugas Kecamatan datang ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten untuk mengambil Kartu Ternak dengan ketentuan sebagai berikut: - banyaknya jumlah Kartu Ternak yang diberikan berdasarkan perkiraan peningkatan populasi ternak pada tahun sebelumnya; - apabila Kartu Ternak yang diterima kurang dari jumlah populasi ternak yang diregistrasi, maka Petugas Kecamatan dapat meminta tambahan Kartu Ternak di Dinas Kabupaten dengan membuat surat permohonan dan menandatangani surat keterangan bukti tanda terima Kartu Ternak tambahan. 5) Kartu Ternak diterbitkan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten; 6) Masa berlaku Kartu Ternak selama 3 (tiga) tahun dan berlaku sepanjang ternak masih hidup. Sedangkan registrasi ternak tetap dilakukan setiap tahun. b. Tata Cara Registrasi 1) Ternak yang akan diberikan Kartu Ternak didaftar oleh Petugas pelaksana pendataan Kartu Ternak di Tingkat Lapangan (Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan untuk kemudian diidentifikasi tanda-tandanya mulai dari Jenis Ternak, Jenis Kelamin, Umur dan sesuai dengan data dan informasi yang tercantum pada Kartu Ternak; 2) Ternak yang telah diidentifikasi diberi tanda oleh Petugas dengan kode Wilayah Kecamatan; 3) Data dan informasi yang tercantum dalam Kartu Ternak direkap dalam blangko register yang selanjutnya diserahkan kepada petugas Desa/Kelurahan untuk dicatat pada buku induk dan selanjutnya Kartu Ternak diberikan kepada Peternak; 4) Buku induk diisi dan di simpan di Desa/Kelurahan. c. Mutasi Ternak 1) Pengeluaran Ternak dari kabupaten Badung harus dapat menunjukkan - Kartu Ternak atas nama pemilik/penjual; - Surat keterangan pengeluaran Ternak dari Kepala Desa /Kelurahan asal Ternak; - Surat ijin pengeluaran Ternak dari Kepala Desa/Kelurahan asal ternak dan diketahui oleh petugas Kecamatan setempat. 2) Pengeluaran Ternak antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dalam bentuk jual beli harus dapat menunjukkan: - Kartu Ternak atas nama pemilik/penjual; - surat keterangan pengeluaran Ternak dari Kepala Desa/Kelurahan asal ternak dan diketahui oleh petugas Kecamatan setempat. 3) Jual beli Ternak yang dilakukan di pasar Hewan, harus disertai dengan surat keterangan jual beli ternak yang diterbitkan oleh Kepala unit Pasar; -3-
4) Peternak wajib melaporkan kepada Petugas Lapangan apabila terjadi kematian dan/kasus potong paksa ternak paling 6 jam dengan menyerahkan Kartu Ternak untuk dihapus dari buku induk. 5) Peternak wajib melaporkan kepada kepolisian setempat apabila terjadi kasus kehilangan ternak selambat-lambatnya 24 jam, selanjutnya melaporkan kepada Petugas Lapangan dengan menyerahkan Kartu Ternak untuk dihapus dari buku induk. 6) Peternak wajib melaporkan kelahiran atau pemasukan ternak kepada Petugas Lapangan untuk selanjutnya dicatat pada buku induk dan diterbitkan Kartu Ternak.
Pj. BUPATI BADUNG, ttd. NYM. HARRY YUDHA SAKA
