BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan reklame, baik secara teknis dan administrasi, maka perlu adanya pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung; b. bahwa Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung perlu ditata berdasarkan Master Plan agar dapat berjalan sesuai dengan estetika dan penataan ruang; c.
bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung belum mengakomodir Master Plan Penyelenggaraan Reklame sehingga perlu dicabut dan diatur kembali dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
-23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagianbagian Jalan;
-312. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan; 18. Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKLAME DI KABUPATEN BADUNG.
PENYELENGGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 4. Bupati adalah Bupati Badung. 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. 8. Tim Teknis adalah Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada BPPT.
-49. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan menganjurkan, komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 10. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 11. Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMBR adalah Izin Mendirikan Bangunan Reklame bagi Reklame yang berukuran di atas 10 m² (Sepuluh Meter Persegi). 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang. 16. Reklame Non Insidentil adalah reklame terbatas/permanen yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun. 17. Reklame Insidentil adalah reklame yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame untuk event-event dan jangka waktu tertentu tidak melebihi 1 (satu) bulan. 18. Master Plan adalah rencana induk Pola Penyebaran Perletakan Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya yang meliputi titik-titik pemasangan Reklame yang dirinci dalam bentuk peta. BAB II POLA PENYEBARAN PERLETAKAN REKLAME Pasal 2 Pasal 6 Perda 4/2006 kawasan (zoning) pola penyebaran perletakan reklame terdiri dari : a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame b. Kawasan Penyelenggaraan Reklame Kendali Ketat
(1) Pola Penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) yang terdiri dari : a. kawasan Penyelenggaraan Reklame; dan b. kawasan Penyelenggaraan Reklame kendali ketat. (2) Kawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan di Daerah yang dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame oleh BPPT baik itu berdasarkan Master Plan maupun pertimbangan Tim Teknis dengan memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan.
-5(3) Kawasan penyelenggaraan Reklame kendali ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan larangan penyelenggaraan reklame di Daerah, kecuali penyelenggaraan Reklame Insidentil untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan zona sebagai berikut : a. taman-taman yang menjadi maskot/ikon Daerah seperti : 1. Taman Monumen Tragedi Kemanusiaan 12 Oktober 2002; 2. Taman Patung Dewa Ruci; 3. Taman Patung Hanoman; 4. Taman Patung Rama Shinta; 5. Taman Area Bima Sakti; dan 6. Taman Patung Satria Gotot Kaca; b. sekitar Patung Ngurah Rai; c. kawasan underpass; d. sepanjang pantai di Daerah; e. kawasan Catus Pata Desa Mengwi dan Kawasan Taman Ayun; f. di depan pintu masuk Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah; dan g. taman telajakan, intersection dan median yang difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 3 Master Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 4
Perbup 32/2012 ttg NSR Periode Pemasangan 1 tahun
Perbup 32/2012 ttg NSR Periode Pemasangan tiap penyelenggaran (menit, jam), perhari, perbulan
(1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah meliputi : a. reklame Non Insidentil; dan b. reklame Insidentil. (2) Jenis Reklame Non Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain : a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; dan b. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. (3) Jenis Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain : a. reklame papan; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame udara; f. reklame apung; g. reklame suara; h. reklame film/slide; dan i. reklame peragaan
-6(4) Setiap Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati. Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Reklame nama pengenal usaha atau profesi dan Reklame yang bersifat komersial lainnya, sepanjang memenuhi syarat memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dimana titik lokasinya belum diatur dalam Master Plan tetap diperbolehkan penyelenggaraannya berdasarkan pertimbangan Tim Teknis dengan memperhatikan etika, estetika, kesererasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan. (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lokasinya tidak berada pada jalan utama (masuk ke dalam gang maupun jalan kecil) atau berada pada suatu kawasan atau kompleks tempat usaha, maka pemasangannya dibuat dalam bentuk media informasi kolektif sesuai dengan konstruksi Reklame Bersama dalam Master Plan. (3) Tim Teknis bertanggung jawab terhadap pertimbangan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Reklame di dalam ruang manfaat jalan (rumaja) di tempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan ketentuan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar dan dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan (rumija). (2) Penyelenggaraan Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan pengguna jalan. (3) Menyelenggarakan Reklame diatas ruang manfaat jalan (rumaja) dengan ketentuan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi. (4) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya yang tidak berisi konten (kosong), bidang reklamenya diisi dengan materi himbauan atau sosialisasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti taat membayar Pajak, keep clean and green dan sebagainya. (5) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya yang Izin Penyelenggaraan Reklamenya masih berlaku, apabila direkomendasikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maka penyelenggara reklame setiap saat bersedia untuk memasang Reklame yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah dan/atau Pamerintah Daerah seperti Konferensi Tingkat Tinggi, sosialisasi dan sejenisnya.
-7Pasal 7 Perda 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 3 ayat (3) Pengecualian Objek Pajak Reklame
Dikecualikan dari kewajiban memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah : a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang berjumlah 1 (satu) buah, dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) yang dipasang pada persil atau menempel pada bangunan; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; e. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; f. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum; g. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; dan h. reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak untuk mencari keuntungan dengan luas bidang reklame tidak melebihi 6 m² (enam meter persegi). Pasal 8
Perda 4 Tahun 2006 ttg Pajak Reklame
Penyelenggara Reklame berkewajiban : a. menempelkan peneng atau tanda lain pada Reklame sesuai dengan yang ditetapkan Bupati; b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik; c. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam; d. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan e. membayar pajak Reklame. Pasal 9
Permen PU 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan BagianBagian Jalan
Penyelenggara Reklame dilarang : a. penyelenggaraan Reklame dalam ruang milik jalan (rumija) dilarang : 1. mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; 2. mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; 3. mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya; 4. mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; 5. melintang di atas jalan; b. terbuat dari bahan selain sebagaimana ditentukan dalam Master Plan;
-8c. d e. f.
menyilaukan/mengganggu pengguna jalan; menggunakan bentuk huruf atau simbol dan kombinasi warna yang menyerupai atau sama dengan bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; menyelenggarakan reklame pada tempat suci dan fasilitas sosial seperti balai banjar, wantilan dan sejenisnya; dan menyelenggarakan reklame yang tidak memenuhi kaidahkaidah berdasarkan norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum. BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Pasal 10
Syarat permohonan izin reklame diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Perda 4/2006 huruf a s/d i
(1) Setiap Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame secara tertulis kepada Kepala BPPT dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. photo terbaru rencana lokasi penempatan Reklame, dengan ketentuan : 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; 2. pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 m (sepuluh meter) yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan Reklame yang dimohon; 3. dilengkapi photo lingkungan sekitarnya. b. surat kesepakatan dengan pemilik tanah dan/atau bangunan; c. gambar produk atau pesan yang akan disajikan; d. photo copy identitas dari pemohon (KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya); e. surat kuasa bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame; f. gambar situasi yang menjelaskan titik Reklame; g. photo copy gambar bangunan sesuai dengan IMB yang diterbitkan jika Reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan; h. IMBR dengan konstruksi arsitektur Bali untuk ukuran 10 m² (sepuluh meter persegi) ke atas, dengan ketentuan : 1. gambar konstruksi bangunan Reklame sesuai dengan master plan; dan 2. persayaratan dokumen administrasi dan rencana teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
-9-
Tambahan
i. surat izin pemasangan Reklame pada tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan membayar retribusi/sewa tanah; j. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); k. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar Reklame dan menanggung segala akibat yang timbul dari penyelenggaraan Reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah). Pasal 11 Khusus Reklame Insidentil melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf j dan huruf k diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Penyelenggaraan Reklame. Pasal 12 (1) Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang sudah dianggap benar dan lengkap, maka : a. untuk penyelenggaraan Reklame Non Insidentil dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis di lapangan oleh Tim Teknis pada BPPT; dan b. untuk penyelenggaraan Reklame Insidentil apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis; (2) Tim Teknis membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap seluruh permohonan Penyelenggaraan Reklame sebagai rekomendasi kepada Kepala BPPT dalam menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan Penyelenggaraan Reklame. (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 13 (1) Kepala BPPT berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), menerbitkan : a. surat Persetujuan Penyelenggaraan Reklame bagi permohonan yang disetujui sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau b. surat Penolakan Penyelenggaraan Reklame bagi permohonan yang tidak disetujui dengan disertai alasan yang jelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Jangka waktu penerbitan surat persetujuan atau penolakan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Reklame Non Insidentil dan paling lama 2 (dua) hari kerja untuk Reklame Insidentil dari tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
- 10 Pasal 14 (1) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bukan sebagai Izin Penyelenggaraan Reklame, tetapi merupakan dasar bagi : a. BPPT untuk menerbitkan IMBR bagi Reklame Non Insidentil yang berukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi); dan b. Dinas Pendapatan Daerah untuk menerbitkan SKPD bagi Reklame Non Insidentil yang berukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi) dan Reklame Insidentil. (2) BPPT menyampaikan daftar Penyelenggara Reklame kepada Dinas Pendapatan Daerah yang akan diterbitkan SKPD dan disertai dengan salinan dokumen : a. surat Persetujuan Penyelenggaraan Reklame dan IMBR bagi Reklame Non Insidentil yang berukuran diatas 10 m² (sepuluh meter persegi); dan b. surat Persetujuan Penyelenggaraan Reklame bagi Reklame Non Insidentil yang berukuran sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi) dan Reklame Insidentil. (3) Sebelum menyampaikan daftar Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPT bertugas melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Reklame agar melaksanakan kewajiban membayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e. Bagian Kedua Izin Mendirikan Bangunan Reklame Pasal 15 (1) BPPT menerbitkan IMBR berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyelenggara Reklame wajib membayar Retribusi IMBR dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (3) Bangunan Reklame wajib menyesuaikan dengan konstruksi yang telah ditentukan dalam Master Plan. Pasal 16 Perda 27 Tahun 2013 ttg Penyelenggaraan IMB Pasal 5 ayat (6) dan (7)
(1) IMBR berlaku selama bangunan Reklame tersebut tidak mengalami perubahan fisik dan/atau fungsi bangunan. (2) IMBR pada bangunan yang berdiri diatas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir. (3) Pemegang IMBR wajib mengajukan permohonan baru apabila akan melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan Reklame sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMBR.
- 11 Bagian Ketiga Pajak Reklame Pasal 17 (1) Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. (2) Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya daftar Penyelenggara Reklame yang akan diterbitkan SKPD dan disertai dengan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang disampaikan oleh BPPT. (3) Penyelenggara Reklame wajib membayar Pajak Reklame berdasarkan SKPD yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelum jatuh tempo. Pasal 18 Perda 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(1) Penyampaian SKPD dilakukan oleh Petugas pada Dinas Pendapatan Daerah. (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 7 (tujuh) hari untuk penyelenggaraan reklame terbatas/permanen (non insidentil), dan 1 (satu) hari untuk reklame insidentil, terhitung sejak diterbitkan SKPD. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. (4) Pajak Reklame dipungut berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Bagian Keempat Izin Penyelenggaraan Reklame Pasal 19 (1) Kepala BPPT atas nama Bupati menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya SSPD Pajak Reklame. (2) BPPT menerbitkan peneng atau tanda lain yang wajib ditempelkan pada Reklame sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban Penyelenggaraan Reklame. (3) Penyelenggara Reklame sudah dapat mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame dan peneng atau tanda lain di BPPT 1 (satu) hari setelah diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame.
- 12 Pasal 20 (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang tidak diambil oleh Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tetap disimpan oleh BPPT sebagai arsip. (2) BPPT tidak bertanggung jawab atas penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila Penyelenggara Reklame tidak mengambil Izin Penyelenggaraan Reklame dan tidak memasang peneng atau tanda lain yang wajib ditempelkan pada Reklame sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban Penyelenggaraan Reklame. Pasal 21 (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Non Insidentil dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dengan melampirkan photo copy Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya. (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa berlaku berakhir dengan melampirkan photo copy Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya. (3) Penyelenggara Reklame yang tidak mengajukan permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membongkar Reklame paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir. (4) Reklame yang tidak dibongkar sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Bagian Kelima Pembatalan dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame Pasal 22 Kepala BPPT atas nama Bupati dapat membatalkan dan mencabut Izin Penyelenggaraan Reklame. Pasal 23 Izin Penyelenggaraan Reklame dibatalkan apabila : a. terdapat perubahan Kebijakan Pemerintah Pemerintah Daerah; dan/atau b. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.
dan/atau
Pasal 24 (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut apabila : a. penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
- 13 b. penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan etika, estetika, kesererasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan; c. penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat; dan d. penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sebelum diadakan pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPT mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Pemberitahuan diterima. (3) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya, maka BPPT mencabut Izin Penyelenggaraan Reklame. Pasal 25 Tambahan
(1) Pembatalan atau pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dimohonkan restitusi atau kompensasi atas Pajak Reklame dan Retribusi IMBR yang telah dibayarkan ke Kas Daerah. (2) Penyelenggara Reklame yang Izin Penyelenggaraan Reklamenya dibatalkan atau dicabut wajib membongkar Reklame paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah mendapat surat pembatalan atau pencabutan. (3) Reklame yang tidak dibongkar sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. BAB V
Tambahan
PENDATAAN REKLAME Pasal 26 (1) Pendataan Reklame dilakukan dengan mencocokkan jumlah SKPD dengan jumlah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh BPPT dan jumlah Reklame di lapangan. (2) Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan Pendataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantauan potensi Pajak Reklame dan dapat dilakukan dengan membentuk Tim gabungan dengan instansi terkait. Pasal 27 (1) Hasil Pendataan Reklame yang tidak membayar Pajak Reklame dituangkan dalam bentuk Laporan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Bupati, Kepala BPPT dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- 14 (3) Reklame yang tidak membayar Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda atau pemberitahuan : ”Reklame ini tidak membayar Pajak Reklame” yang menempel pada Reklame. (4) Reklame yang telah diberi tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame dipecah menjadi 2 BAB. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Disesuaikan dengan nomenklatur pada BAB VII Perda 27 Tahun 2013 ttg Penyelenggaraan IMB BAB VII PENERTIBAN REKLAME
Pasal 28 (1) Pengawasan dan pengendalian Reklame dilakukan terhadap setiap Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh BPPT. (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame dilakukan berdasarkan aspek etika, estetika, kesererasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum, keamanan, kelaikan konstruksi serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan Reklame. Pasal 29 (1) Kegiatan pengawasan Reklame meliputi pemeriksaan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Reklame di Daerah. (2) Kegiatan pengendalian Reklame meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi administrasi. Pasal 30 (1) Hasil pengawasan dan pengendalian Reklame dituangkan dalam bentuk Laporan yang ditandatangani oleh Kepala BPPT. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. BAB VII PENERTIBAN REKLAME Pasal 31 (1) Penertiban Reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Laporan Pendataan Reklame dari Dinas Pendapatan Daerah dan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Reklame dari BPPT. (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan verifikasi data dengan kondisi di lapangan.
- 15 Pasal 32 (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar Reklame yang : a. tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati dan tidak membayar Pajak Reklame; b. tidak memasang peneng atau tanda lain yang wajib ditempelkan pada Reklame; c. tidak dibongkar paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir; d. tidak dibongkar paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah setelah mendapat surat pembatalan atau pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame; e. diberi tanda atau pemberitahuan : ”Reklame ini tidak membayar Pajak Reklame” oleh Dinas Pendapatan Daerah; dan f. melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Bupati ini. (2) Satuan Polisi Pamong Praja memberikan teguran tertulis kepada Penyelenggara Reklame dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggara Reklame yang telah diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak membongkar Reklame, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar Reklame dan Bangunan Reklame tanpa memberikan ganti rugi kepada Penyelenggara Reklame. (4) Satuan Polisi Pamong Praja dapat segera membongkar Reklame tanpa memberikan teguran tertulis kepada Penyelenggara Reklame yang tidak jelas dan alamatnya tidak diketahui. Pasal 33 (1) Reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, maka seluruh hasil pembongkaran Reklame tersebut disimpan dan diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Seluruh Bangunan Reklame yang telah memiliki IMBR wajib mengajukan IMBR baru dengan konstruksi Bangunan Reklame menyesuaikan dengan konstruksi yang telah ditetapkan dalam Master Plan.
- 16 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 19 Desember 2014 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 80. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
