BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa setiap rencana pembangunan dan pengoperasian pusat-pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berpotensi terhadap timbul dan/atau meningkatnya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jaringan jalan sehingga perlu dilaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
-2-
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033; MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BADUNG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
-36. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas. 7. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada jaringan transportasi. 8. Dokumen Andalalin adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas. 9. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kegiatan dan/atau usaha maupun pada jaringan jalan di sekitar kegiatan dan/atau usaha tersebut. 10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. 11. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan atau lokasi. 12. Penilai Dinas Perhubungan adalah Staf Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang mempunyai tugas dan memiliki sertifikat Andalalin untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin yang disusun oleh pengembang. 13. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari staf teknis di lingkungan Dinas dan/atau instansi teknis pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan memiliki sertifikat pelatihan Andalalin untuk melakukan penelitian. 14. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 15. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan. 16. Kapasitas didefinisikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum. 17. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 18. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
-420. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, jalan lori, dan Jalan kabel. 21. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dari pelaksanaan Studi Andalalin adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu pengembangan dan/atau pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya. (2) Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk : a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan; b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru maupun pengoperasian kawasan; c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan; d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan; e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. BAB III PELAKSANAAN ANDALALIN Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Pembangunan yang Wajib membuat Andalalin Pasal 3 (1) Setiap lokasi / kawasan dan/atau rencana pembangunan lahan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang signifikan terlebih dahulu wajib dilakukan Andalalin.
-5(2) Studi Andalalin merupakan kewajiban pengembang yang melakukan pengembangan/pembangunan dan/atau mengoperasikan lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Studi Andalalin harus disusun dan/atau disupervisi oleh tenaga profesional dengan tingkat pelatihan dan pengalaman yang memadai di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan perencanaan transportasi dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.
Pasal 4 Kegiatan Pembangunan kawasan yang dalam proses pembangunan dan/atau pengoperasiannya perlu dilakukan studi Andalalin adalah sebagai berikut : a.
permukiman;
b.
apartemen;
c.
pusat perkantoran dan/atau perdagangan;
d.
pusat perkantoran/pemerintahan;
e.
pusat perbelanjaan;
f.
toko swalayan/supermarket;
g.
hotel;
h.
rumah sakit;
i.
universitas/sekolah;
j.
kawasan Industri;
k.
restaurant;
l.
terminal;
m.
pelabuhan/bandara;
n.
stadion;
o.
tempat ibadah; dan
p.
kegiatan lainnya yang menimbulkan Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas. Bagian Kedua Kriteria Pembangunan Kawasan yang Wajib membuat Andalalin Pasal 5
(1) Kewajiban melakukan studi Andalalin tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan dan/atau pengoperasian kawasan, dimana besarnya tingkat bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan. (2) Ukuran minimal peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib melakukan studi Andalalin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-6-
Bagian Ketiga Penilaian Studi Andalalin Pasal 6 Dalam penilaian hasil studi Andalalin, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a.
adanya perbaikan/peningkatan yang diusulkan akan menghasilkan tingkat pelayanan jaringan jalan sekitar serendah-rendahnya sama dengan tingkat pelayanan sebelum adanya pembangunan kawasan baru tersebut; dan
b.
adanya pernyataan mengimplementasikan diperlukan.
kesanggupan dari pengembang untuk semua bentuk peningkatan/perbaikan yang
BAB IV PROSEDUR TEKNIK ANDALALIN Bagian Kesatu Pengembangan Metodologi Pasal 7 (1) Pengembang menghubungi Dinas dan Instansi terkait untuk membahas usulan pengembangan kawasan. (2) Batasan minimal analisis yang harus dilakukan dalam menyusun Andalalin harus disepakati oleh Dinas dan Pengembang yang meliputi sebagai berikut: a. definisi kawasan yang akan dikembangkan; b. asumsi-asumsi umum untuk Bangkitan Lalu Lintas, Distribusi Perjalanan, Pemilihan Moda, Pembebanan,Tingkat Pelayanan, dan Manajemen akses yang diperlukan; c. batasan wilayah kajian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disepakati; d. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang; e. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis, terutama untuk pembangunan kawasan yang bertahap; f. periode analisis;
-7g. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas; h. data demografi eksisting dan masa mendatang, serta tingkat pertumbuhannya; i. penggunaan dan pemilihan model untuk ramalan perjalanan; j. sumber data untuk memperoleh bangkitan lalu lintas; k. koefisien penyesuaian data LHR (sehubungan dengan hari libur, dan hari raya); l. metodelogi Distribusi Lalu Lintas, Pembebanan Lalu Lintas, dan Pemilihan Moda; m. kebutuhan Manajemen Akses; n. kebutuhan dan ketersediaan ruang parkir. Bagian Kedua Analisis Kondisi Saat Ini Pasal 8 Analisis kondisi saat ini meliputi : a. karakteristik kawasan yang akan dikembangkan : Karakter tata guna lahan berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan; b. data sistem transportasi eksisting, meliputi karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas; c. data Permintaan Angkutan Eksisting; meliputi data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, pesepeda, dan sebagainya; d. data Demografi dan Guna Lahan : meliputi data guna lahan eksisting, dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi ke depan, rencana komprehensif yang diperlukan; dan e. data historis lalu lintas yang digunakan sebagai lalu lintas dasar untuk menetapkan pengaruh dan kawasan baru terhadap jalan-jalan di sekitarnya.
Bagian Ketiga Analisis Bangkitan, Distribusi, Pemilihan Moda dan Pembebanan Perjalanan Pasal 9 (1) Analisis Bangkitan lalu lintas bergantung pada karakter dan intensitas dari tata guna lahan.
-8(2) Lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan harus dihitung dari beberapa sumber sebagai berikut: a. dari Instansi Transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama; b. dari kawasan serupa dari daerah lain; dan c. dari referensi atau manual yang tersedia.
Pasal 10 (1) Analisis distribusi lalu lintas diperlukan untuk menganalisis karakteristik lalu lintas antara yang dikembangkan dengan wilayah sekitarnya. (2) Penghitungan Analisis Distribusi lalu lintas Menggunakan Metode Sebagai berikut: a.
Metode Manual 1. 2. 3.
b.
Metode Analogi : menggunakan basis data lalu lintas eksisting yang dikumpulkan dari guna lahan sejenis; Studi Asal Tujuan menggunakan basis survai asal tujuan terdahulu; dan Metoda manual dari metoda gravity : model ini menggunakan perjalanan antara zona i dan zona j adalah sebanding dengan jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh i, dan jumlah perjalanan yang ditarik ke j, dan berbanding terbalik dengan jumlah perjalanan dari zona i ke zona j.
Metode Pemodelan Keluaran dari model dapat dipakai sebagai pembanding dan koreksi bagi perhitungan distribusi manual. Pasal 11
Analisis Pemilihan moda Transportasi dalam andalalin merupakan suatu proses untuk mengestimasi jumlah perjalanan antar zona yang diperkirakan akan menggunakan moda selain kendaraan pribadi. Pasal 12 (1)
Analisis Pembebanan lalu lintas adalah dasar yang digunakan dalam mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut.
(2)
Analisis pembebanan lalu lintas harus juga menggambarkan pergerakan membelok menuju tiap-tiap pintu masuk dan keluar kawasan.
-9Bagian Keempat Analisis Kondisi yang akan datang Pasal 13 (1) Analisis Kondisi Lalu Lintas yang akan datang meliputi Analisis untuk kondisi tanpa adanya pembangunan kawasan maupun dengan pembangunan kawasan. (2)
Analisis kondisi yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menentukan dampak dari lalu lintas yang dibangkitkan terhadap unjuk kerja sistem transportasi.
Pasal 14 (1)
Analisis Kondisi yang akan datang wajib menilai Bangkitan lalu lintas yang dievaluasi untuk menentukan apakah dampaknya signifikan dan/atau merugikan.
(2) Bangkitan lalu lintas yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan persentase lalu lintas di jalan yang dibangkitkan selama jam puncak yang berkaitan dengan kapasitas maksimum jalan. (3) Pembangunan Kawasan pengembangan dikatakan mempunyai dampak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila : a. bila jalan mengalami penurunan nilai V/C ratio di bawah nilai yang direncanakan; b. bila jalan terkena dampak secara signifikan, dan tidak dapat ditingkatkan karena kondisi fisik, kebijakan yang berlaku, dan masalah lingkungan; dan c. bila jalan terkena dampak secara signifikan, dan pada saat ini nilai V/C ratio sudah di bawah nilai yang diisyaratkan, tetapi jalan itu dalam 5 (lima) tahun belum masuk dalam program peningkatan pemerintah daerah. Bagian Keempat Analisis Mitigasi dan Pengesahan Dokumen Andalalin Pasal 15 (1) Analisis mitigasi berupa peningkatan kapasitas dan/atau pengurangan permintaan lalu lintas. (2) Bila hasil analisis mengindikasikan bahwa sistem transportasi akan beroperasi pada tingkat pelayanan yang memadai, maka tidak perlu dilakukan peningkatan.
-10(3) Bila pengembangan kawasan menghasilkan tingkat pelayanan yang rendah, maka peningkatan/perbaikan perlu dilakukan.
Pasal 16 (1) Alternatif untuk melakukan peningkatan/perbaikan sebagai Mitigasi harus mempertimbangkan Tahapan pembangunan kawasan dan Kebutuhan dana. (2) Kegitan mitigasi untuk melakukan peningkatan/perbaikan meliputi : a. pembangunan fasilitas baru; b. penambahan jumlah lajur; c. penerapan strategi manajemen sistem transportasi; d. manajemen akses; e.
penerapan manajemen permintaan angkutan; dan
f.
perubahan site plan atau taat guna lahan.
(3) Kegitan mitigasi untuk melakukan peningkatan/perbaikan harus memperhatikan akses lingkungan, sirkulasi kendaraan internal dan eksternal dan ketersedian lahan parkir kendaraan yang memperhatikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
Pasal 17 Dokumen Andalalin harus di bahas terlebih dahulu oleh Instansi terkait sebelum mendapat pengesahan dari Kepala Dinas. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 Untuk menjamin agar penyelenggaraan Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya, Dinas mengadakan Pembinaan dan Pengawasan teknis operasional. BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan dan Pengoperasian Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-11-
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2014 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
:
26 TAHUN 2014
TANGGAL
:
21 MARET 2014
TENTANG
:
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN BADUNG UKURAN MINIMAL PERUNTUKAN LAHAN YANG WAJIB MELAKUKAN STUDI ANDALALIN
Peruntukan Lahan
Ukuran minimal kawasan yang wajib Andalalin
Permukiman
50 unit
Apartemen
50 unit
Perkantoran
1000 m persegi luas lantai bangunan
Pusat perbelanjaan
500 meter persegi luas lantai bangunan
Hotel/Motel/Penginapan
50 kamar
Rumah Sakit
50 tempat tidur
Klinik bersama
10 ruang praktek dokter
Sekolah/Universitas
500 siswa
Tempat kursus
Bangunan dengan kapasitas 50 siswa/waktu
Industri/pergudangan
2500 meter persegi luas lantai bangunan
Restaurant
100 tempat duduk
Tempat pertemuan/hiburan/pusat Olah Raga
Kapasitas 100 tamu/100 tempat duduk
Terminal/pool kendaraan/gedung parker
Wajib
Pelabuhan/bandara
Wajib
SPBU
4 slang pompa
Bengkel kendaraan bermotor
2000 meter persegi luas lantai bangunan
Drive through bank /restaurant /pencucian mobil
Wajib
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
