-1-
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya otonomi daerah; b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
-25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal; 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Standar Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033; 17. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2010 tentang Lubang Resapan Biopori; 18. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3; 19. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan/atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah.
-320. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Limbah Cair Usaha Dan/Atau Kegiatan di Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP) DI KABUPATEN BADUNG
Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung; 2. Bupati adalah Bupati Badung; 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung adalah instansi yang menyelenggarakan urusanan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kabupaten Badung; 4. Instansi Pemberi Izin adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung 5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya; 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan; 7. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL; 8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; 9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup; 10. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan; 11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
-4Pasal 2 (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib menyusun UKL-UPL; (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); (3) Pemrakarsa menyusun UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dalam peraturan penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL; (2) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Penilaian UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan bersama oleh Badan Lingkungan Hidup dan instansi pemberi ijin. Pasal 5 Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dilakukan bersama oleh instansi pemberi ijin operasional dan Badan Lingkungan Hidup. Pasal 6 (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang : a. memiliki skala/besaran lebih kecil atau lebih besar daripada yang tercantum dalam Lampiran; dan/atau b. tidak tercantum dalam Lampiran tetapi memiliki dampak tidak penting terhadap lingkungan hidup, c. dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL di luar Lampiran. (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan : a. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan b. tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak tidak penting terhadap lingkungan hidup. (3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Bupati oleh : a. lembaga pemerintah; dan/atau b. masyarakat.
-5Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka : a. Keputusan Bupati Badung Nomor 1015 Tahun 2003 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; b. Keputusan Bupati Badung Nomor 1016 Tahun 2003 tentang Jenis Usaha dan/atau Lengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kabupaten Badung; c. Keputusan Bupati Badung Nomor 1017 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan; d. Keputusan Bupati Badung Nomor 1018 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dalam Perizinan Di Kabupaten Badung e. Keputusan Bupati Badung Nomor 1019 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Bagi Usaha/Kegiatan Yang Telah Beroperasional di Kabupaten Badung; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 1 April 2015 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Mangupura pada tanggal 1 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
