PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa untuk mengatur penyisihan piutang dalam penyajian laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2014 dalam rangka
menyajikan Net Realizable Value (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan terhadap penyisihan piutang,
maka dipandang perlu
melakukan revisi terhadap Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan laporan Keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9
Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG.
PASAL 1 Ketentuan
dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 34) diubah sebagai berikut :
Ketentuan Lampiran BAB III PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 24 Maret 2015 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG Diundangkan di Badung pada tanggal 24 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 16 TAHUN 2015 TANGGAL : 24 MARET 2015 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG. BAB III PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG A. Penyisihan Piutang Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu loss contingency, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga asset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.
1. Perhitungan Penyisihan Piutang Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut :
Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
No
1
Uraian
Piutang % Penyisihan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Umur Piutang 2 s/d 3 3 s/d 4 thn thn
0 s/d 1 thn
1 s/d 2 thn
xxxx
xxxx
xxxx
5%
10%
yyyy
yyyy
Jumlah Diatas 5 tahun
xxxx
4 s/d 5 thn xxxx
15%
20%
25%
50%
yyyy
yyyy
yyyy
yyyy
Xxxx
Penjelasan : a. Penyisihan piutang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh piutang daerah baik pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan lain sebagainya; b. Penyisihan piutang yang umur piutangnya diatas 5 (lima) tahun yang wajib pajaknya tutup disisihkan sebesar 50% dari nilai piutang;
c. Untuk wajib pajak yang masih aktif tidak dilakukan penyisihan piutang.
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
