BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,
Menimbang :
Mengingat
a.
bahwa memperhatikan surat Ketua Dewan Pengawas RSUD Kabupaten Badung Nomor 800/5968/DP/RSUD/2014 tanggal 5 Desember 2014, perihal Persetujuan Upah Tenaga Kontrak dan dalam upaya meningkatkan kualitas kerja tenaga kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan upah yang besarannya sesuai dengan kompetensi profesi, spesifikasi pendidikan, serta urgensi profesi yang dibutuhkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dalam memberikan kepuasan layanan terhadap masyarakat;
b.
bahwa untuk kepastian dalam penetapan upah tenaga kontrak dengan memperhatikan UMK Kabupaten Badung dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung, maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap ketentuan mengenai pengaturan upah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2011 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;
: 1.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-darah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
-2-
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor l5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 16. Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Sebagai Badan Layanan Umum (BLU); 17. Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2011 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG. Pasal I Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 77 Tahun 2011 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 69) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Kepada tenaga kontrak diberikan upah yang bersumber dari pendapatan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Besarnya upah a. tenaga kontrak mendapat upah sebesar Upah Minimum Kabupaten Badung, dengan rincian : 1. SMK/SMF/DI/DII : UMK 2. Diploma III : 105% UMK 3. Diploma IV/Sarjana : 115% UMK 4. Dokter / S2 Umum : 135% UMK 5. Spesialis : 165% UMK 6. Sub Spesialis : 200% UMK b. Upah mulai dibayarkan terhitung sejak SK Kontrak Kerja diberlakukan.
-4-
(3) Tunjangan a. mulai bulan keempat tenaga kontrak mendapatkan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah; dan b. tunjangan diberikan dengan pertimbangan proposional, keadilan, kepantasan dan kepatutan. (4) Fasilitas a. tenaga kontrak berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; b. cuti tahunan diambil dengan mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan c. tenaga kontrak perempuan berhak atas cuti melahirkan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender, setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 30 Januari 2015 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 30 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN TAHUN 2015 NOMOR 5
-5-
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
