PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG

PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, khususnya dalam pemberian Hibah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 18 Agustus 2015, Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

-25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);

-315. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 17. Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 75 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH. Pasal I Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 55 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Badung : a. Nomor 71 Tahun 2013 ( Badung Tahun 2013 Nomor b. Nomor 75 Tahun 2013 ( Badung Tahun 2013 Nomor

Berita Daerah Kabupaten 71); Berita Daerah Kabupaten 75);

diubah sebagai berikut : 1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung.

-44. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Badung yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Badung dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 9. Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah 10. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokuman perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. 11.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku bendara umum daerah. 12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

-513.Hibah adalah pemberian uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak mengikat secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 14.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah. 15.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisifasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Hibah

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit : a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang - undangan; dan c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

-63. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Hibah dapat diberikan kepada : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya dalam Daerah. (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang wilayah kerjanya dalam Daerah dan Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang wilayah kerjanya dalam Daerah dengan ketentuan bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati. (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya dalam Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

-75. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Hibah yang khusus diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. memiliki kepengurusan yang jelas; b. berkedudukan dan wilayah kerjanya dalam Daerah; c. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; dan d. memiliki sekretariat tetap. (2) Dihapus. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya. (2) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk mendapat persetujuan dari Bupati. 7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.

-8(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya/Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah/Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Indonesia. (4) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan penerima dan besaran hibah.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14A (1)

(2)

Penyaluran Hibah kepada Penerima Hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah. Penyaluran Hibah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus / 100% ( seratus persen) dengan dilengkapi : a. surat permohonan Pencairan dana; b. proposal / Rencana Penggunaan Dana; c. naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); d. foto copy Rekening BPD Cabang Badung yang masih aktif ( an.Pimpinan/Badan/Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Idonesia ); e. fakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;

-9f.

susunan Pengurus Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia; dan g. kwitansi. (3) Tata Naskah kelengkapan Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 16 Desember 2015 Pj. BUPATI BADUNG, ttd. NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 16 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 85 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009