BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang asfiratif, dan partisipatif.bersih,keterbukaan dan bertanggung jawab untuk tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.

Undang Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomer 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5679 )

:

-26.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 157,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5717 )

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa; 11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomer 131 .51- 4620 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1 (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa ) Tahun Anggaran 2016, meliputi: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah; b. prinsip penyusunan APBDesa; c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APBDesa; dan e. hal-hal khusus lainnya.

-3(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBD Desa ) Tahun Anggaran 2016 beserta rinciannya. dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2016 Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM .HARRY YUDHA SAKA Diundangkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN

I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016 TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN TATA CARA PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2016

I.

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

PEMERINTAH

DESA

DENGAN

KEBIJAKAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016 menetapkan bahwa tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung adalah “MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH ”, dengan prioritas pembangunan Daerah sebagai berikut : 1. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dan Tehnologi Informasi 2. Pengembangan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Tehnologi Informasi 3. Perluasan Akses Layanan Kesehatan 4. Pemantapan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 5. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Produktivitas hasil Pertanian 6. Peningkatan Infrakstruktur Dasar Permukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Mengembangkan Pariwisata dan Budaya dan Berbasis Masyarakat 8. Penanganan Kebencanaan terpadu serta Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 9. Perluasan Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Pemerintah desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan kebijakan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat di masing-masing desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016. Rancangan APBDesa berpedoman pada RKP Desa Tahun 2016 yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Desa. Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati Badung melalui Camat bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Perbekel tentang Arah Penggunaan Dana Alokasi Desa Tahun 2016, Rancangan Peraturan Perbekel tentang Arah Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016, serta Peraturan Perbekel tentang Arah Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. II.

PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;

-24. 5. 6.

III.

Melibatkan partisipasi masyarakat; Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang meliputi : a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 3) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan seperti hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan: a) Bagi BUMDes yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan b) Bagi BUMDes yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan bunga 4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah seperti dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga, rincian obyek Bunga sesuai peruntukannya. b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. c. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; ` Pendapatan desa yang besumber dari bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dialokasikan untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD serta untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur lokal skala desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.

-3d.

Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah; Pendapatan desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) diantaranya dialokasikan untuk penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus); b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus); c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

e.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan, apabila diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Desa penerima bantuan.

f.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak ketiga tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Perbekel selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Perbekel selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan LainLain Pendapatan Desa Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

-4Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. g.

2.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pendapatan desa yang bersumber dari lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Belanja Desa Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Secara umum Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel dan perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. penghasilan tetap dan tunjangan unsur staf perangkat Desa. Uraian Belanja Desa terdiri atas : Penganggaran belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perbekel dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Besarnya penganggaran untuk belanja Pegawai setiap bulan harus memperhatikan kemampuan keuangan desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati. b. Belanja Barang dan Jasa Jenis belanja barang/jasa antara lain: 1. alat tulis kantor; 2. benda pos; 3. bahan/material; 4. pemeliharaan;

-55. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

cetak/penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ahli; operasional Pemerintah Desa; operasional BPD; insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Penganggaran belanja barang pakai habis menmperhatikan ketentuan : 1. Disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. 2. Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 3. Penganggaran untuk pengadaan barang pada masyarakat/kelompok masyarakat termasuk kepada desa adat, subak dan banjar adat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 4. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. Perserta kunjungan kerja dan studi banding melaporkan hasil kunjungan kerja dan studi banding kepada Perbekel. 5. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Perbekel, perangkat desa, Anggota BPD serta lembaga Desa, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran desa. 6. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset Desa, seperti ruang rapat atau wantilan yang sudah tersedia milik pemerintah desa. c. Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, dengan memperhatikan standar harga barang dan dapat berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, serta Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

-63.

Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015. 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan. 3) Pemerintah desa dapat melakukan pinjaman desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman desa. b.

Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya. 2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut. 3) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMDesa dengan unit usaha pada sektor perbankan, pemerintah desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM). 4) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.

c.

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang akan dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

-7IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, pemerintah desa dan BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1). Penetapan APBDesa harus tepat waktu. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Perbekel untuk menyampaikan kepada Bupati Badung c.q. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Kabupaten Badung melalui Camat untuk memperoleh evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Kabupaten Badung bersama Satuan Kerja Perangkat Desa terkait dengan membentuk Tim Evaluasi APBDes. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama antara Perbekel dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016. (2). Substansi RAPBDesa mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: a. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan kondisi ekonomi desa; b. Kebijakan pendapatan desa yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan desa untuk Tahun Anggaran 2016 serta strategi pencapaiannya; c. Kebijakan belanja desa yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan desa yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; d. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran desa sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan desa dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan desa serta strategi pencapaiannya. Disamping itu, juga harus mencerminkan prioritas pembangunan desa yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Desa berdasarkan RPJMDesa dan RKP Desa. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Perbekel dengan BPD serta rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut ditetapkan oleh Perbekel menjadi peraturan desa tentang APBDesa. (3). Alokasi belanja desa dalam APBDesa digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Belanja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah desa kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.

-8(4). Program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa, dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang yaitu : a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 1. penetapan dan penegasan batas Desa; 2. pendataan Desa; 3. penyusunan tata ruang Desa; 4. penyelenggaraan musyawarah Desa; 5. pengelolaan informasi Desa; 6. penyelenggaraan perencanaan Desa; 7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; 8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan 10. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: 1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: a). tambatan perahu; b). jalan pemukiman; c). jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; d). pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; e). lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan f). infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: a). air bersih berskala Desa; b). sanitasi lingkungan; c). pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan d). sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: a). taman bacaan masyarakat; b). pendidikan anak usia dini; c). balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; d). pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan e). sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: a). pasar Desa; b). pembentukan dan pengembangan BUM Desa; c). penguatan permodalan BUM Desa; d). pembibitan tanaman pangan; e). penggilingan padi; f). lumbung Desa; g). pembukaan lahan pertanian; h). pengelolaan usaha hutan Desa; i). kolam ikan dan pembenihan ikan; j). kapal penangkap ikan; k). cold storage (gudang pendingin); l). tempat pelelangan ikan; m). tambak garam; n). kandang ternak; o). instalasi biogas; p). mesin pakan ternak;

-9q). sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 5.

pelestarian lingkungan hidup antara lain: a). penghijauan; b). pembuatan terasering; c). pemeliharaan hutan bakau; d). perlindungan mata air; e). pembersihan daerah aliran sungai; f). perlindungan terumbu karang; dan g). kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: 1. pembinaan lembaga kemasyarakatan; 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 3. pembinaan kerukunan umat beragama; 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 5. pembinaan lembaga adat; 6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 2. pelatihan teknologi tepat guna; 3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; 4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: a). kader pemberdayaan masyarakat Desa; b). kelompok usaha ekonomi produktif; c). kelompok perempuan, d). kelompok tani, e). kelompok masyarakat miskin, f). kelompok nelayan, g). kelompok pengrajin, h). kelompok pemerhati dan perlindungan anak, i). kelompok pemuda;dan j). kelompok lain sesuai kondisi Desa. (5). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus memperhatikan: a. Anggaran belanja desa dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015 atau APBDesa Tahun Anggaran 2015 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. b. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2016. c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah belanja hanya diperkenankan apabila ada kebijakan Pemerintah Daerah untuk kenaikan Penghasilan tetap (nafkah) dan tunjangan Perbekel dan Perangkat desa serta peningkatan jumlah pendapatan desa. (6). Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 harus dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015 dan laporan semester pertama pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016. (7). Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016, pemerintah desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan program dan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.

-10(9). Dalam hal Perbekel berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas perbekel menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa kepada BPD. (10). Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten. (11). Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan BPD dan menjadi dasar bagi Perbekel untuk menetapkan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa. V.

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut: 1. Hasil penerimaan dana penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, menggali potensi pendapatan desa, pelestarian adat budaya Daerah serta pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana umum. 2. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalin koordinasi yang intensif antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, pemerintah desa melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi dan dukungan pendanaan melalui pemberian honor/santunan kepada Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, Pekaseh dan Pangliman, kegiatan bimbingan teknis kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang diatur sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan dan kewajaran. 3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja barang/jasa, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non Perangkat Desa tetapi diuraikan sesuai dengan jenis, obyek dan rincian obyek belanja berdasarkan kebutuhan untuk satu kegiatan. Besaran honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan perbekel. 4. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBDesa.

-115. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kejadian luar biasa (KLB), dilakukan dengan cara: a. Perbekel menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Perbekel dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. b. Atas dasar keputusan Perbekel tersebut, pelaksana kegiatan yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan. c. Perbekel dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan Peraturan Perbekel berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dalam rangka memenuhi azas-azas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBDesa dengan menempel ringkasan APBDesa pada papan pengumuman Desa dan/atau memasukkan dalam website Desa. 7.

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas dilaksanakan melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (ad cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Perjalanan dinas yang mengikutsertakan non Perangkat Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara dan standar satuan harga penganggaran perjalanan dinas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Perbekel tentang Belanja Perjalanan Dinas.

8.

Berdasarkan Azas Umum Pelaksanaan APBDes yaitu pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan efektif, pemerintah desa untuk selektif melaksanakan kegiatan orientasi lapangan atau studi banding keluar daerah dan lebih memprioritaskan kegiatan dibidang pembangunan, pemberdayaan dan social kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa seperti program pengentasan kemiskinan, program penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur perdesaan.

9.

Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang secara teknis operasional ditangani melalui kepala urusan yang membidangi kesejahteraan rakyat.

10. Pemerintah Desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali kasih kepada perangkat desa dan penawaran kepada perangkat yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. 11. Peruntukan pendapatan desa yang bersumber dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dialokasikan secara bertahap kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, Peruntukan pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa sesuai dari besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, sedangkan peruntukan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Pemerintah desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dengan kebijakan Daerah dan Nasional, antara lain: a.

Program kesetaraan gender, penanggulangan penyalahgunaan penanggulangan HIV/AIDS, serta penyakit menular lainnya;

Narkotika,

-12b.

c.

d.

Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia dan pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat; Program Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa sebagai salah satu strategi pembangunan desa berbasis data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan; dan Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Pj. BUPATI BADUNG, ttd. NYM .HARRY YUDHA SAKA

-15-

LAMPIRAN

II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN ANGGARAN 2016 BESERTA RINCIANNYA PERATURAN DESA ……………….. NOMOR ………… TAHUN ………… TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL ………………., Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa; b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi/Verifikasi Tim Evaluasi/Verifikasi APB Desa

Kabupaten

Badung,

sesuai

surat

Nomor

…………….,

tanggal…………………….. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

-163. Undang Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomer 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5679 ) 4. Dst……….

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERBEKEL MEMUTUSKAN Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .................... Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa

terdiri dari :

Pendapatan Asli Desa

Rp…....................

a.

Hasil Usaha

b.

Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong

Rp…....................

c.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

Rp…....................

Pendapatan Transfer terdiri dari : a.

Dana Desa

Rp…....................

b.

Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Rp…....................

c.

Alokasi Dana Desa

Rp…....................

d.

Bantuan Provinsi

Rp…....................

e.

Bantuan Kabupaten/Kota

Rp…....................

Pendapatan lain-lain a.Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak

Rp….............

Yang tidak mengikat b.Lain lain pendapatan Desa yang sah

Rp…....................

Jumlah pendapatan

Rp…....................

-17-

1

Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp….......................... b. Bidang Pembangunan

Rp…..........................

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp…..........................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp…..........................

e. Bidang Tak Terduga

Rp…..........................

Jumlah Belanja

Rp….......................... Rp…...................... = = = = = = = = = ===

Surplus/Defisit 2

Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. …….....................

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ...........................

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp……........................ = = = = = = = = = ======

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa

menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna

pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di .................... Pada tanggal ..................... PERBEKEL ...................

.........................................

-18LAMPIRAN PERATURAN DESA NOMER........ TAHUN......... TENTANG :ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESAamat .......ter ttd (...............................................)

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. KODE REKENING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3

1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3

3 4 4 1 4 2 1

1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1

URAIAN 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

2 1 2 2 1 2 2

- Tunjangan BPD Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS

ANGGARAN (Rp.) 3

KETERANG AN 4

-19-

2 1 2 3

2 1 3 2 1 3 2

2 1 4 2 1 4 2

2 2 2 2 1 2 2 1 2

2 2 1 3

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 3

2 2 3

- Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst………………….. Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. Belanja Modal - Semen - Material - dst………… Pengaspalan jalan desa Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………………….. Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… Kegiatan……………………………

-20-

2 3 2 3 1 2 3 1 2

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst…………………

2 3 2

Kegiatan…………………….

2 4 2 4 1

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst…………………

2 4 1 2

2 4 2

Kegiatan………………………..

2 5 2 5 1 2 5 1 2

Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst……………………

2 5 2

Kegiatan……………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 2 3 2 1 3 2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH PERBEKEL ……………………… TTD (……………………………….)

-21A. format Rencana Anggaran Biaya (RAB) RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ 1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : .............................. 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan

:

NO.

URAIAN

VOLUME

1

2

3

HARGA SATUAN (Rp.) 4

JUMLAH (Rp.) 5

JUMLAH (Rp.) ................., tanggal …………………. Disetujui/mengesahkan Perbekel

Pelaksana Kegiatan

……………………………………

…………………………………….

Cara pengisian : 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

-22B. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUN ANGGARAN……………………………………. 1. Bidang : 2. Kegiatan : Penerimaan (Rp.) No.

Tanggal

1

2

Uraian 3 Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya

Dari Bendahara

Swadaya Masyarakat

4

5

Nomor Bukti 6

Pengeluaran(Rp.) Belanja Belanja Barang dan Modal Jasa 7 8

Jumlah Pengembalian ke Bendahara

Saldo Kas (Rp.)

9

10

Jumlah Total Penerimaan

Total Pengeluaran Total Pengeluaran + Saldo Kas Desa……………….. …….,Tanggal…… Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian: 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

-23C. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP ) DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ 1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : .............................. 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan NO.

URAIAN

: PAGU ANGGARAN (Rp.)

PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)

PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)

JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)

JUMLAH ................., tanggal …………………. Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

……………………………………

…………………………………….

Setujui untuk dibayarkan

Perbekel

Telah dibayar lunas Bendahara

……………………………………

…………………………………….

Petunjuk pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 3. Kolom 1 dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

SISA DANA (Rp.)

-24-

D. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ 1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : .............................. NO.

PENERIMA

URAIAN

1

2

3

JUMLAH (Rp.) Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ............................,tanggal .................................. Pelaksana Kegiatan

.......................................................... Cara pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

JUMLAH (Rp.) 4

-25-

E. Format Penatausahaan 1. Buku Kas Umum BUKU KAS UMUM DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ....................... No.

Tgl.

KODE REKENING

URAIAN

1

2

3

4

JUMLAH

PENERIMAAN (Rp.) 5

Rp.

PENGELUARAN (Rp.) 6

Rp.

……………., tanggal ………………… MENGETAHUI BENDAHARA DESA, PERBEKEL, ………………………………….. …………………………. Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas Kolom 9 diisi dengan saldo kas. Catatan : sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

NO BUKTI 7

JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8

SALDO

9

-262. Buku Kas Pembantu Pajak BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ........ No.

TANGGAL

URAIAN

1

2

3

PEMOTONGAN (Rp.) 4

PENYETORAN (Rp.)

JUMLAH ……………., tanggal ………………… MENGETAHUI PERBEKEL …………………… Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BENDAHARA DESA,

………………………….

SALDO (Rp.) 5

-273. Buku Bank Desa BUKU BANK DESA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ......... BULAN BANK CABANG REK. NO. PEMASUKAN PENGELUARAN No.

TANGGAL TRANSAKSI

URAIAN TRANSAKSI

BUKTI TRANSAKSI

SETORAN (Rp.)

BUNGA BANK (Rp.)

PENARIKAN (Rp.)

PAJAK (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF ………., tanggal ………………… MENGETAHUI PERBEKEL ………………………………….. Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

: : : BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) 9

BENDAHARA DESA, ………………………….

SALDO 10

-28F. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. KODE REKENIN G

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN (Rp.)

1

2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

3

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 3 Alokasi Dana Desa 4 Bantuan Keuangan 4 1 Bantuan Provinsi 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

1 3 1 3 1 1 3 2

Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2 1

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dan Atribut

JUMLAH REALISASI (Rp.)

LEBIH/ KURANG (Rp.)

KET.

4

-29-

Pakaian Dinas Alat dan Bahan Kebersihan Perjalanan Dinas Pemeliharaan Air, Listrik,dasn Telepon Honor dst…………………..

2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst ……………………. 2 1 4 Operasional RT/ RW 2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst …………………………. 2 2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst…………………………… …….. 2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 2 3 Kegiatan……………………… …… 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa:

-30- Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… 2 3 2

Kegiatan…………………….

2 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan 2 4 2 5 2 5 2 5

2 5

- dst………………… 2 Kegiatan………………………. . Bidang Tak Terduga 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 2 Kegiatan………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 2 3 2 1 3 2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) DISETUJUI OLEH PERBEKEL ……………………… TTD (……………………………….)

-312. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. KODE REKENI NG

1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3

URAIAN

2 PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 1 2 1 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 3 Alokasi Dana Desa 4 Bantuan Keuangan 4 1 Bantuan Provinsi 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

1 3 1 3 1

1 3 2

Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2 1

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2 1 1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD

JUMLAH ANGGARA N (Rp.) 3

JUMLAH REALISA SI (Rp.)

LEBIH/ KURANG (Rp.)

KET.

4

-322 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst………………….. 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst ……………………. 2 1 4 Operasional RT/ RW 2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. 2 2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………… ……….. 2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 2 3

Kegiatan………..........

-332 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… 2 3 2

Kegiatan………………….

2 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst………………… 2 4 2

Kegiatan………………..

2 5 Bidang Tak Terduga 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 2 5 2

Kegiatan………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 2 3 2 1 3 2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH PERBEKEL ……………………… TTD (……………………………….)

-34FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 PERATURAN DESA ……………….. NOMOR ………… TAHUN ………… TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL ………………., Menimbang

: a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan pendapatan Desa, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa; c. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi/Verifikasi Tim Evaluasi/Verifikasi APB Desa

Kabupaten

Badung,

sesuai

surat

Nomor

…………….,

tanggal…………………….. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomer 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5679 ) 4. Dst……….

-35Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……. MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1. Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes )tahun Anggaran …… Sebesar Rp……………………….Terdiri dari :

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN…………. KODE REKENI NG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3

URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

KETERANG AN

2

3

4

PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1

2 2 2 2

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 3 Alokasi Dana Desa 4 Bantuan Keuangan 4 1 Bantuan Provinsi 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

1 3 1 3 1 1 3 2

Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2 1 2 1 1 2 1 1 1

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

- Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS

-36- Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst………………….. 2 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst…………………….. 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. 2 1 4 Operasional RT/ RW 2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………………. 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. 2 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material - dst………… 2 2 2 Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………………….. 2 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… 2 2 3 2 3 2 3 1

Kegiatan……………………………

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi

-37- Bahan Pelatihan - dst………………… 2 3 2

Kegiatan…………………….

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan 2 4 2

- dst………………… Kegiatan………………………..

2 5 Bidang Tak Terduga 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst…………………… 2 5 2

Kegiatan……………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 2 3 2 1 3 2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH PERBEKEL ………………………

TTD (……………………………….)

-38Pasal 2 Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) Perubahan tahun Anggaran ……sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Desa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa………

Ditetapkan di……………… Pada tanggal……………. PERBEKEL…………… TTD

…………………….. Diundangkan di……………….. Pada tanggal…………………… SEKRETARIS DESA……………. TTD

LEMBARAN DESA …………KECAMATAN …………KABUPATEN BADUNG TAHUN…………NOMOR………..

Pj.BUPATI BADUNG, ttd.

NYM .HARRY YUDHA SAKA