BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PBB P2 DAN BPHTB BADUNG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun; b. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
-22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
-3MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PBB P2 DAN BPHTB BADUNG SELATAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Badung. 4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Pasal 2 (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi Sektor Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan meliputi Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar perhitungan nilai Bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan untuk wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-4Pasal 3 NJOP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan dasar pengenaan Pajak, sehingga penggunaan NJOP diluar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah. Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis PBB P2 dan BPHTB Badung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Badung tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 5 Januari 2016 Pj. BUPATI BADUNG, ttd. NYM. HARRY YUDHA SAKA Diundangkan di Mangupura pada tanggal 5 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 9.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 9 TAHUN 2016 TANGGAL : 5 JANUARI 2016 TENTANG : PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PBB P2 DAN BPHTB BADUNG SELATAN. DAFTAR ISI 1. KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2016 KECAMATAN KUTA 2. KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2016 KECAMATAN KUTA SELATAN 3. DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB) TAHUN 2016
