1
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa guna memenuhi kaidah dalam pengelolaan penganggaran perjalanan dinas harus memperhatikan aspek yuridis, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diadakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (2), ayat (6), ayat (8) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
4 b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya. (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada
Bupati / Wakil Bupati, Ketua
DPRD/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II . (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a. tingkat A untuk Bupati / Wakil Bupati ;
5 b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ); c. tingkat C untuk pegawai negeri sipil yang terdiri dari : 1.
Pejabat Eselon II A;
2.
Pejabat Eselon II B;
3.
Pejabat Eselon III A (Kabag.Setda, Kepala Kantor dan Camat);
4.
Pejabat Eselon III A (Non Kabag.Setda, Kepala Kantor dan Camat);
5.
Pejabat Eselon III B / Pejabat Fungsional golongan IV;
6.
Pejabat Eselon IV / Pejabat Fungsional golongan III;
7.
Staf Golongan IV dan Staf Golongan III; dan
8.
PNS Gol. II dan I serta THL/Honorer;
(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan
Perjalanan
ditentukan oleh
Dinas
untuk
Pengguna Anggaran
kepentingan
negara
sesuai dengan tingkat
pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan. (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; b. biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari kantor tempat kedudukan menuju Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan
keberangkatan
atau
dari
Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan kedatangan dan sebaliknya. c. dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana huruf b tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas
dapat
hanya
menggunakan
daftar
pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
6 e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1)
Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
(2)
Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja Pelaksana SPD.
(3)
Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
(4)
Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
(5)
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana
SPD dapat
menginap pada hotel/penginapan yang sama. (6)
Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Bupati Badung tentang Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
7 5. Ketentuan dalam ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas / SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK atau pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: a. surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar / Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK atau pejabat yang berwenang membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DPA satuan kerja berkenaan. (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
tidak
dapat
dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
(5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan
dalam
SPD,
Pelaksana
SPD
harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya kepada PPK. 6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut: a. biaya transport pegawai;
8 b. biaya transport keluarga; c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau d. uang harian. (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. (3) dihapus
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18
(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan. (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya; (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak: a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa; atau b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen satuan volume, pengepakan dan angkutan barang dan biaya perjalanan pindah diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
8. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari : d. uang harian; e. biaya penginapan; f. biaya transport;
9 g. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Eselon II; h. biaya pemetian dan angkutan jenazah. (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya. (4) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel. (5) Biaya transport dan biaya transport keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan
sampai
ke
Terminal
Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan keberangkatan serta transport dari/ke Terminal Bis/Stasiun/Bandara/Pelabuhan. (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c
tidak diperoleh, maka sesuai
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 9. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu : a. tingkat A untuk Bupati / Wakil Bupati ; b. tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Eselon II (Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ); c. tingkat C untuk pegawai negeri sipil yang terdiri dari :
10 1.
Pejabat Eselon II A;
2.
Pejabat Eselon II B;
3.
Pejabat Eselon III A (Kabag.Setda, Kepala Kantor dan Camat);
4.
Pejabat Eselon III A (Non Kabag.Setda, Kepala Kantor dan Camat);
5.
Pejabat Eselon III B / Pejabat Fungsional golongan IV;
6.
Pejabat Eselon IV / Pejabat Fungsional golongan III;
7.
Staf Golongan IV dan Staf Golongan III; dan
8.
PNS Gol. II dan I serta THL/Honorer;
(6) Pensiunan
Pegawai
sebagaimana
Negeri
Sipil
dan/atau
keluarganya
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
b
digolongan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan. (7) Pegawai Tidak Tetap, yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan setelah mendapat izin Pimpinan SKPD yang bersangkutan dengan perlakuan disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II. (8) Orang Pribadi selain dimaksud dalam Pasal 3 yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah dapat diberikan dan ditentukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan serta ketersediaan dana yang ada pada masing-masing SKPD.
Pasal 24 10. dihapus.
11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26
11 (1)
Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali diberikan biaya pulang pergi, uang harian, dan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
(2)
Biaya penginapan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Bali dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
12.Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil
serta
Pegawai
Tidak
melaksanakan Perjalanan Dinas wajib
Tetap
yang
akan
terlebih dahulu
mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(2) Persetujuan perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang dengan format SPT dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 13.Ketentuan ayat (9) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30 (1). SPT, SPD dan Laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
12 (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPD. (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas. (5) Dalam SPD dicantumkan : a.
tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
b.
tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi;
c.
tanggal
tiba
kembali
di
tempat
kedudukan
dan
ditandatangani Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk. (6) Paling lama 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera dipertanggung jawabkan. (7) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diadakan perhitungan SPD Rampung dan penyelesaian apabila perjalanan
ternyata dinas
terdapat dari
yang
kekurangan/kelebihan telah
dibayarkan
biaya semula,
perhitungan kembali dituangkan dalam Perhitungan SPD Rampung. (8) Perhitungan SPD Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah meliputi lamanya perjalanan yang dibuktikan dengan boarding pass. (9) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum untuk uang harian
sedangkan biaya transport dibayarkan secara riil
( at cost ), dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh, maka sesuai pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13
14.Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 36
(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang
diderita
oleh
daerah,
sebagai
akibat
dari
kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.
15.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas luar negeri diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
16. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan Lampiran IX dihapus, serta Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 3 Oktober 2016 BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
14
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 3 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, TTD
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 55
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TTD Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 55 TAHUN 2016 TANGGAL : 3 OKTOBER 2016 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan
: ...................................................................................... : ...................................................................................... : ......................................................................................
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas ( SPD ) Nomor .................... Tanggal ...................., dengan ini kami menyatakan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.
Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No.
Uraian
Jumlah
Jumlah
2.
Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui / Menyetujui : Pajabat Pembuat Komitmen
................, tanggal,bulan tahun Pelaksana SPD,
...................................... NIP. ..............................
............................................... NIP. .......................................
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 55 TAHUN 2016 TANGGAL : 3 OKTOBER 2016 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan NO.
URAIAN A
I
TINGKAT PEGAWAI C
B
D
E
Jumlah Barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :
1. Pegawai yang Berkeluarga dengan Anak
25 M3
20 M3
15 M3
10 M3
10 M3
2. Pegawai yang Berkeluarga tanpa
15 M3
12 M3
9 M3
6 M3
6 M3
5 M3
4 M3
3 M3
2 M3
2 M3
Anak 3. Pegawai yang tidak Berkeluarga II
Dasar Perhitungan Biaya :
Truk : a. Jawa - Pengempakan dan Pergudangan per M3 - Angkutan per M3 / KM b. Luar Jawa - Pengempakan dan Pergudangan per M3 - Angkutan per M3 / KM
Rp
60,000.00
Rp
400
Rp
60,000.00 400
Rp
60,000.00
Rp 60,000.00
400
400
60,000.00
Rp 60,000.00
400
400
Rp
60,000.00
Rp
400
Rp
60,000.00
60,000.00 400
Rp
400
BUPATI BADUNG, TTD I NYOMAN GIRI PRASTA
60,000.00 400
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 55 TAHUN 2016 TANGGAL : 3 OKTOBER 2016 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
SURAT PERINTAH TUGAS
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : …….. Yang Bertanda Tangan dibawah ini :
Nama NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan
: : : :
Menugaskan Kepada
:
Nama NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan
: : : :
Untuk Tujuan
: 1. ………………………………………………….. 2. …………………………………………………. 3. …………………………………………………..
Selama
:
1 Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
Badung, ……………….. Penjabat Yang Berwenang
(……………………..)
BUPATI BADUNG,
TTD I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL : 55 TAHUN 2016 NOMOR : 3 OKTOBER 2016 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT PERJALANAN DINAS (SP D) NOMOR : …….. 1
Pejabat berwenang yang memberi perintah
:
2
Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan mengadakan perjalanan dinas
:
3
Jabatan,Pangkat dan Golongan dari yang diperintahkan
: :
4
Perjalanan Dinas yang diperintahkan Dari : Ke : Transportasi menggunakan
:
5
Perjalanan Dinas direncanakan
: Selama ( ….. ) hari dari tanggal …………………... s/d tanggal …………………..
6
Maksud mengadakan perjalanan
:
7
Perhitungan Biaya Perjalanan
: Atas beban : Pasal Anggaran : :
8
Keterangan
: Lihat sebelah
:
Dikeluarkan di Tanggal
: : ( Pejabat Yang Berwenang )
( …………………………….) NIP. ……………………….
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
2 KETERANGAN : DARI PEJABAT MEMBERI PERINTAH JALAN :
Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah
Berangkat Tanggal Tandatangan
Tanggal
Kembali Tandatangan
Tanggal
Kembali Tandatangan
DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI Tempat Kedudukan Pegawai yang diberikan perintah
Tiba Tanggal Tandatangan
BUPATI BADUNG, TTD I NYOMAN GIRI PRASTA
1
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR
:
48 TAHUN 2016
TANGGAL
:
25 AGUSTUS 2016
PERIHAL
: PERUBAHAN
KEDUA
ATAS
PERATURAN
BUPATI BADUNG NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DOKUMEN
PENDUKUNG
SURAT
PERMOHONAN
PERJALANAN
DINAS
LUAR NEGERI.
I.
Pendidikan dan Pelatihan / Training 1.
Dokumen program pendidikan S1, S2, dan S3 meliputi : a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA / DIPA, Surat Jaminan dari sponsor atau MoU / Kontrak / Perjanjian. b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut. c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan. d. MoU kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City / Sister Provice.
2.
Dokumen program pelatihan ( training ) meliputi : a
Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan ( training ), antara lain Rencana DPA / DIPA Surat jaminan dari sponsor, atau MoU / Kontrak / Perjanjian.
b.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan / atau surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan ( training ) di lembaga tersebut.
c.
Surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
d.
MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
e.
Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
2
II.
Studi Banding Dokumen studi banding meliputi : 1.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak / Perjanjian.
2.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding
III.
3.
MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
4.
Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
Seminar/Lokakarya/Konferensi Dokumen seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya meliputi : 1.
Surat
Undangan
dari
penyelenggara
seminar/lokakarya/konferensi
atau
sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan. 2.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak/perjanjian.
IV
Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi : 1.
Dokumen/Surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA / DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU /Kontrak/Perjanjian.
2.
Surat Undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3.
Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4.
Proposal /kerangka Acuan kerja
5.
Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.
3
V
Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi : 3. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, surat jamainan dari sponsor, atau MoU /kontrak/perjanjian 4. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada. 5. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama 6. Rencana kerjasama/kerangka Acuan kerja.
VI.
Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan. Dokumen kunjungan persahabatan/Kebudayaan meliputi : 1.
Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/Kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, surat jaminan dari sponsor, atau MoU/Kontrak/Perjanjian.
2.
Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3.
Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan kebudayaan.
BUPATI BADUNG,
TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
