BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan; b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Badung. 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Badung. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 4. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Bali, Bupati Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung serta Seluruh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 5. Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil. 6. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengembangan kompetensi melalui pendidikan tugas belajar, pendidikan izin belajar atau pendidikan lainnya yang ditunjuk/disetujui oleh pejabat yang berwenang. 7. Tugas belajar adalah penugasan/penunjukan (bukan permohonan sendiri) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung (bukan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1/D IV, D III, D II dan D I pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang terakreditasi yang diikuti diluar maupun di dalam Provinsi Bali yang harus meninggalkan tugas kedinasan.
3 8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung (bukan berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mengikuti pendidikan S3, S2, S1/D IV, D III, D II dan D I pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta di Provinsi Bali yang terakreditasi dan program tersebut mendapat izin dari Dirjen Dikti yang dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 9. Pendidikan Lainnya adalah pendidikan guna pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek), Kursus, Pelatihan, Penataran, Seminar, Workshop, Magang dan Training of Trainers (TOT), Uji Kompetensi. 10. Kelas jauh adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar kampus tersebut berada, baik dalam maupun di luar provinsi Bali tanpa kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mendapat izin untuk melaksanakan program pendidikan tersebut. BAB II BIAYA PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Jenis Biaya Pendidikan meliputi : a. beasiswa pendidikan tugas belajar; b. beasiswa pendidikan izin belajar; c. biaya pendidikan lainnya. Bagian Kedua Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Pasal 3 (1) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar, yaitu : a. Strata 3 (S3); b.Strata 2 (S2); c. Strata 1 (S1); d.Diploma IV (D IV); e. Diploma III (D III); f. Diploma II (D II); g.Diploma I (D I). (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan/ditunjuk untuk mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Beasiswa berupa: a. SPP; b. uang Bulanan; c. biaya Buku/Diktat; d. biaya Penelitian/Praktek/Kuliah Kerja Nyata; dan e. biaya Penyusunan Laporan akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi.
4 (3) Biaya Penelitian/Praktek/Kuliah Kerja Nyata dan biaya penyusunan Laporan akhir/Skripsi/Tesis/Desertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan sekali selama mengikuti pendidikan. (4) Beasiswa pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti Tugas Belajar di luar Provinsi Bali, pada saat pemberangkatan dan kembali diberikan biaya transportasi pulang pergi sesuai dengan nilai senyatanya (real cost). Bagian Ketiga Beasiswa Pendidikan Izin Belajar Pasal 4 (1) Beasiswa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Izin Belajar dari Bupati yang melanjutkan pendidikan: a. Strata 3 (S3); b.Strata 2 (S2); c. Strata 1 (S1); d.Diploma IV (D IV); e. Diploma III (D III); f. Diploma II (D II); g.Diploma I (D I). (2) Beasiswa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pendidikan tersebut tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan. (3) Beasiswa Pendidikan Izin Belajar dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Biaya Pendidikan Lainnya Pasal 5 Biaya pendidikan lainnya bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari : a. pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali; dan b. pendidikan lainnya di Provinsi Bali. Pasal 6 (1) Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan biaya berupa : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara; e. biaya diktat, Praktek/PKL dan Penyusunan Kertas Kerja.
5 (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan biaya yang diperlukan untuk transport dari Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan tempat keberangkatan sampai ke Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan ke tempat tujuan dan kembali ke terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan keberangkatan, serta transport dari / ke Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan. (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya. (5) Dalam hal pelaksanaan Pendidikan Lainnya ditanggung Akomodasi oleh pihak penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan. (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (7) Dalam hal dikenakan biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (8) Biaya diktat, Praktek/PKL, dan Penyusunan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara yang diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan lainnya di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan biaya berupa : a. uang harian; b. biaya pulang/pergi c. biaya penginapan; d. biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara; e. biaya diktat, Praktek/PKL, dan Penyusunan Kertas Kerja. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Biaya pulang/pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya. (5) Dalam hal pelaksanaan Pendidikan Lainnya ditanggung Akomodasi oleh pihak penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan.
6 (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (7) Dalam hal dikenakan biaya setor/kontribusi kepada panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (8) Biaya diktat, Praktek/PKL dan Penyusunan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan jenis pendidikan dan/atau ketentuan panitia penyelenggara yang diberikan hanya sekali selama penyelenggaraan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil yang harus mengikutsertakan istri/suami untuk mengikuti pendidikan lainnya diberikan biaya berupa: a. untuk istri/suami Bupati dan Wakil Bupati diberikan uang saku sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan; b. untuk istri/suami Pegawai Negeri Sipil diberikan uang saku sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama penyelenggaraan; dan c. bagi Pendidikan Lainnya di Luar Provinsi Bali diberikan biaya transportasi pulang pergi sesuai dengan nilai senyatanya (real cost). Pasal 9 (1) Biaya pendidikan lainnya di luar Provinsi Bali yang lamanya 1 (satu) sampai 5 (lima) hari dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan selebihnya mulai hari ke 6 (enam) dihitung sesuai Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Biaya pendidikan lainnya di Provinsi Bali dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PERSYARATAN BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN BEASISWA PENDIDIKAN IZIN BELAJAR Pasal 10 Persyaratan untuk mendapat Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b sebagai berikut : a. pegawai negeri sipil; b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Kabupaten Badung; c. memiliki Surat Tugas Belajar/Surat Izin Belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung; d. umur paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan beasiswa pendidikan; dan e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat dan mendapatkan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
7 BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tidak diberikan apabila telah mendapat beasiswa atau sejenisnya diluar sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. (2) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Beasiswa Pendidikan Izin Belajar tidak diberikan apabila mengikuti Program Kelas Jauh. (3) Biaya untuk mengikuti pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tidak diberikan apabila telah ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang yang telah mendapat biaya pendidikan wajib menyerahkan laporan tertulis dan menyerahkan salinan sertifikat/ijazah/surat keterangan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Badung. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura Pada tanggal 20 Juli 2016 BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 20 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, TTD
KOMPYANG R.SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 42
8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, TTD Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
NO
Jenis Pendidikan Tugas Belajar
SPP
Uang Bulanan Bagi mereka yang tidak ditanggung asrama dan makan
Uang Bulanan bagi mereka yang ditanggung asrama dan makan
Biaya Buku/ Diktat
Biaya Penelitian/Praktek/ KKN
Biaya Penyusunan Laporan Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Desertasi
1
Diploma / Strata 1 (S1)
Sesuai Program Studi
Rp.1.600.000 / bulan
Rp.1.000.000 / bulan
Rp.300.000 / bulan
Rp. 2.500.000
Rp. 5.000.000
2
Strata 2 (S2)
Sesuai Program Studi
Rp.1.800.000 / bulan
Rp.1.200.000 / bulan
Rp.400.000 / bulan
Rp. 5.000.000
Rp. 6.500.000
3
Strata 3 (S3)
Sesuai Program Studi
Rp.2.000.000 / bulan
Rp.1.400.000 / bulan
Rp.500.000 / bulan
Rp.7.000.000
Rp.12.000.000
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BEASISWA PENDIDIKAN IZIN BELAJAR
NO
PENDIDIKAN TERAKHIR
Diploma I (D I)
1
2
3
4
Diploma II (D II)
PENDIDIKAN YANG DITUJU Diploma IV (D IV) / Diploma III (D III) Strata 1 (S1) 5 6
Strata 2 (S 2)
Strata 3 (S 3)
7
8
1
SMA / Sederajat
Rp.2.500.000
Rp.3.500.000
Rp.4.500.000
Rp.7.000.000
-
2
Diploma I (D I)
-
Rp.2.500.000
Rp.3.500.000
Rp.4.500.000
-
-
3
Diploma II (D II)
-
-
Rp.2.500.000
Rp.3.500.000
-
-
4
Diploma III (D III)
-
-
-
Rp.2.500.000
-
-
5
Diploma IV(D IV) / Strata 1 (S1)
-
-
-
-
Rp.10.000.000
-
6
Strata 2 (S 2)
-
-
-
-
-
Rp.15.000.000
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR PROVINSI BALI SELAMA 1 – 5 HARI
NO
Peserta
1 1 2 3 4
2
5 6 7 8 9
Bupati Wakil Bupati Eselon IIA Eselon II/B Eselon III(Kabag Setda, Ka.Kantor,Camat) Eselon III Eselon IV PNS Gol IV dan Gol.III PNS Gol.II dan I
Uang harian
Biaya Transport dari/ke bandara
JENIS DAN BESARNYA BIAYA Biaya Transport Biaya Buku / dari/ke Biaya Penginapan Diktat Terminal Bus 5 6 7 300.000 8.720.000 400.000 300.000 8.720.000 400.000 300.000 1.400.000 400.000 300.000 1.300.000 400.000
Biaya Riset/Praktek/PKL
Biaya Penyusunan Kertas Kerja
8 600.000 600.000 600.000 600.000
9 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
3 2.600.000 2.600.000 2.400.000 2.300.000
4 750.000 750.000 750.000 750.000
2.000.000
750.000
300.000
1.200.000
400.000
600.000
1.000.000
1.150.000 1.150.000 950.000 750.000
750.000 750.000 750.000 750.000
300.000 300.000 300.000 300.000
1.000.000 1.000.000 800.000 600.000
400.000 400.000 400.000 400.000
600.000 600.000 600.000 600.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN LAINNYA DI LUAR PROVINSI BALI LEBIH DARI 5 HARI ( TERHITUNG MULAI HARI KE 6 DAN SETERUSNYA)
NO
Peserta
1 1 2 3 4
2
5 6 7 8 9
Bupati Wakil Bupati Eselon IIA Eselon II/B Eselon III(Kabag Setda, Ka.Kantor,Camat) Eselon III Eselon IV PNS Gol IV dan Gol.III PNS Gol.II dan I
JENIS DAN BESARNYA BIAYA Transport Biaya Penginapan Biaya Buku / dari/ke Diktat Terminal Bus 5 6 7 400.000 300.000 8.720.000 400.000 300.000 8.720.000 400.000 300.000 1.400.000 400.000 300.000 1.300.000
Uang harian
Transport dari/ke bandara
3 2.600.000 2.600.000 1.200.000 1.150.000
4 750.000 750.000 750.000 750.000
1.000.000
750.000
300.000
1.200.000
575.000 575.000 475.000 375.000
750.000 750.000 750.000 750.000
300.000 300.000 300.000 300.000
1.000.000 1.000.000 800.000 600.000
Biaya Riset/Praktek/PKL
Biaya Penyusunan Kertas Kerja
8 600.000 600.000 600.000 600.000
9 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
400.00
600.000
1.000.000
400.000 400.000 400.000 400.000
600.000 600.000 600.000 600.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BIAYA PENDIDIKAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN LAINNYA DI PROVINSI BALI
NO
Peserta
1 1 2 3 4
2
5 6 7 8 9
Bupati Wakil Bupati Eselon IIA Eselon II/B Eselon III(Kabag Setda, Ka.Kantor,Camat. Eselon III Eselon IV PNS Gol IV dan Gol.III PNS Gol.II dan I,
Uang harian (orang/hari) 3 500.000 500.000 400.000 400.000
Biaya Pulang/Pergi (orang/keberangkatan) 4 225.000 225.000 225.000 225.000
Fasilitas Diklat Biaya Buku / Biaya Penginapan Diktat 5 6 750.000 400.000 750.000 400.000 600.000 400.000 500.000 400.000
Biaya Riset/Praktek/PKL 7 600.000 600.000 600.000 600.000
Biaya Penyusunan Kertas Kerja 8 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
300.000
225.000
450.000
400.000
600.000
1.000.000
250.000 250.000 225.000 200.000
225.000 225.000 225.000 225.000
400.000 400.000 300.000 200.000
400.000 400.000 400.000 400.000
600.000 600.000 600.000 600.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA
