BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memperoleh nilai wajar atas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Badung oleh pihak lain maka perlu diadakan penyesuaian cara perhitungan besaran sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.07/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahantanganan Barang Milik Negara (Lampiran IIA) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sebagai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 6. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
3
7. Kepentingan Pemerintah adalah kegiatan Pemerintah yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. 8. Kepentingan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Swasta baik perorangan maupun Badan Usaha lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 9. Kepentingan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/ Badan Hukum maupun perorangan yang bertujuan sosial atau tidak mencari keuntungan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini adalah: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan gedung; b. memanfaatkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan gedung yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan c. membantu kegiatan pembangunan di Daerah;
BAB III PENETAPAN BESARAN SEWA Pasal 3 (1) Penetapan besaran sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Badung oleh pihak lain ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (2) Cara penghitungan besaran sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung dengan rumus sebagai berikut: St = (3,33 % x Lt x Nt) Keterangan: St = Lt = Nt
(3)
=
Sewa tanah Luas tanah (m2) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/ peta tanah atau sertifikat tanah Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m2)
Cara penghitungan besaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung diatur dengan rumus sebagai berikut:
4
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) + (6,64 % x Lb x Hs x Nsb) Keterangan: a. Stb = Lb = Hs =
b. c.
d.
Sewa tanah dan bangunan Luas lantai Bangunan (M2) Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2) = Nilai sisa bangunan (%) Nsb - Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/tahun - Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun - Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/tahun - Penyusutan maksimal 80% Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi Harga satuan bangunan - Harga Satuan banguan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut: - baik = 85% s.d 100% siap pakai/perlu pemeliharaan awal - rusak ringan = 70% s.d. < 85% rusak sebagian non struktur - rusak berat = 55% s.d. < 70% rusak sebagian non struktur/struktur - rusak berat = 355 s.d. < 55% rusak sebagian besar non struktur/struktur
(4)
Cara penghitungan besaran sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan usaha dengan menggunakan perbandingan harga pasar atau berdasarkan penilaian Penilai Pemerintah/ Penilai Publik.
(5)
Cara penghitungan besaran sewa tanah dan/atau bangunan menggunakan perbandingan harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan oleh tim penaksir yang dibentuk oleh Bupati apabila diketahui harga pasar untuk sewa proferty yang sejenis di lingkungan lokasi Barang Milik Daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Dan/Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 7 April 2015 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 7 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
