PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bupati; b. bahwa

untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015;

c. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat l Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

3 14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014; 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4 25.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2001 Nomor 3; 27.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM dan BUPATI KARANGASEM MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015. BAB l KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. 6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

5 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tuuan pembangunan daerah.

BAB ll MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 2 (1) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD, dan perencanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah. (3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6 BAB lll SISTEMATIKA Pasal 3 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. g. h.

BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB

l ll lll IV V VI VII VIII IX X

Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah; Analisis Isu-Isu Strategis; Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; dan Penutup

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 4 (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pembangunan daerah lingkup kabupaten. (2) Pengendalian meliputi:

sebagaimana

dimaksud

pada

perencanaan ayat

(1)

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 5 (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; c. hasil rencana pembangunan daerah.

7 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 Mei 2011 BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 30 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 9

8 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010-2015 l. UMUM Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang menyediakan pedoman berwawasan lima tahun untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan mendasarkan dari data kondisi riil dan proyeksi kedepan sehingga dapat memudahkan aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan program dalam kegiatan tahunan daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel,

9 responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. ll. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8

10

DAFTAR ISI

Daftar Isi ...................................................................................................................

Hal i

Daftar Gambar..............................................................................................................

iv

Daftar Grafik.................................................................................................................

v

Daftar Tabel .................................................................................................................

vi

Daftar Gambar BAB l

BAB ll

PENDAHULUAN ..........................................................................................

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Latar Belakang ................................................................................... Dasar Hukum Penyusunan ................................................................... Hubungan Antar Dokumen .................................................................. Sistematika Penulisan............................................................................ Maksud dan Tujuan ............................................................................

1 3 6 7 8

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....................................................

10

2.1

Aspek 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Geografi dan Demografi ............................................................. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .............................................. Potensi Pengembangan Wilayah ................................................ Wilayah Rawan Bencana............................................................ Demografi.................................................................................

10 10 12 25 26

2.2

Aspek 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Kesejahteraan Masyarakat ......................................................... Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................ Fokus Kesejahteraan Sosial ....................................................... Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ...........................................

29 29 36 43

2.3

Aspek Pelayanan Umum .......................................................................

45

2.3.1 2.3.2

Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................... Fokus Layanan Urusan Pilihan ...................................................

45 69

Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................

73

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Kemampuan Ekonomi Daerah .......................................... Fasilitasi Wilayah dan Infrastruktur .................................. Iklim Berinvestasi ............................................................ Sumber Daya Manusia ....................................................

73 75 87 88

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ...................................

90

3.1

Keuangan Daerah ............................................................................... 3.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ....................

90 90

3.2

Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................................................

94

2.4

BAB lll

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Fokus Fokus Fokus Fokus

Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah ...... Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ....................................... Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.......................................

94 101

3.3

Neraca Daerah ...................................................................................

109

3.3

Rencana Keuangan Daerah/Kerangka Pendanaan .................................

110

102

i

BAB lV

ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS ..............................................................

113

4.1 4.2

Makro Ekonomi ................................................................................... Sosial Dasar dan Sosial Budaya ............................................................

113 118

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

Kependudukan ......................................................................... Kemiskinan .............................................................................. Ketenagakerjaan ...................................................................... Kesehatan ............................................................................... Pendidikan ............................................................................... Kebudayaan .............................................................................

118 119 120 121 122 122

Ekonomi .............................................................................................

124

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6

Pertanian ................................................................................ Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-Koperasi) ...... Penanaman Modal ................................................................... Pariwisata ............................................................................... Perdagangan ........................................................................... Industri ...................................................................................

124 127 128 129 130 130

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ......................................................... Politik, Hukum dan Pemerintahan ........................................................ Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban .............................................. Sarana Prasarana ................................................................................

131 132 133 134

4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4

Sarana dan Prasarana Permukiman ........................................... Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air .................................... Transportasi dan Komunikasi .................................................... Sumber Daya Energi Listrik .......................................................

134 135 135 137

Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup ................

137

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ....................................

141

5.1 5.2 5.3

Visi .................................................................................................... Misi .................................................................................................... Tujuan dan Sasaran ..............................................................................

141 142 143

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...........................................................

145

6.1 6.2

Strategi Pembangunan ........................................................................ Arah Kebijakan dan Pembangunan Daerah .............................................

145 145

6.2.1 6.2.2 6.2.3

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Pertama Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Kedua .. Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Ketiga ...

246 250 255

BAB Vll KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..............

185

BAB Vlll PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ...........................................

254

BAB lX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ...............................

264

9.1 9.2

264 271

4.3

4.4 4.5 4.6 4.7

4.8 BAB V

BAB Vl

Pedoman Transisi ............................................................................... Kaidah Pelaksanaan ............................................................................

ii

9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 BAB X

RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra-SKPD ......................................................................... RPJM Daerah akan digunakan dalam Penyusunan RKPD ............. Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam Pelaksanaan RPJM Daerah .......................................................................... RPJMD merupakan dasar melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pembangunan lima tahunan .................................

PENUTUP ...............................................................................................

271 272 273 273 274

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar

1.1 2.1

Hubungan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dalam Perencanaan Pembangunan Daerah .......................................................

7

Peta Letak Geografis Kabupaten Karangasem .........................................

10

iv

DAFTAR GRAFIK Grafik

2.1

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010 ............................................

30

Grafik

2.2

Perkembangan PDRB Tahun 2005-2009 .................................................

31

Grafik

2.3

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Karangasem ......................

37

v

DAFTAR TABEL Tabel

2.1

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan......................

Tabel

2.2

Data Rehabilitasi Hutan/Lahan diluar Kegiatan GERHAN dalam Lima Tahun Terakhir (2003-2008)..................................................................

Tabel

2.3 2.4

15

Jenis Koperasi Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 ....................................................................................................

Tabel

11

17

Jenis Tumbuhan dan Satwa yang ada di Kabupaten Karangasem yang Dilindungi Sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999 .............................................

19 20

Tabel

2.5

Ekosistem Laut yang Ada di Wilayah Kabupaten Karangasem ..................

Tabel

2.6

Daftar Nama Obyek Wisata dan Lokasi di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 ....................................................................................................

22

Tabel

2.7

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ..........................................

23

Tabel

2.8

Banyaknya Perusahaan/Usaha Industri Kecil Tahun 2005-2009................

25

Tabel

2.9

Banyaknya Tenaga Kerja pada Perusahaan/Usaha Industri Kecil Tahun 2005-2009............................................................................................

Tabel

2.10

Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex ratio, dan Kepadatannya di kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009..............................................

27 28

Tabel

2.11

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan ...............................

Tabel

2.12

Proporsi Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 ...............................................................

Tabel

2.13

2009 ....................................................................................................

32 33

2.14

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009..

Tabel

2.15

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karangasem per Kecamatan Tahun 2006-2009 .................................................................................

2.16 2.17 2.18 2.19

36

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009.............

Tabel

35

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Kepandaian Membaca dan Menulis Tahun 2005-2009................................................

Tabel

34

Banyaknya Perkara Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 ......................................................

Tabel

28

Gambaran Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2005-

Tabel

Tabel

25

38

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009 ..........................

39

Tabel

2.20

Angka Kematian Balita (AKB) Tahun 2009 per Kecamatan .......................

40

Tabel

2.21

Umur Harapan Hidup Tahun 2005-2008 .................................................

40

Tabel

2.22

Angkatan Kerja (Jiwa) di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 ........

42

vi

Tabel

2.23

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009.......................................................................

42

Tabel

2.24

Rasio Grup Kesenian .............................................................................

43

Tabel

2.25

Rasio Gedung Kesenian .........................................................................

44

Tabel

2.26

Rasio gedung Olahraga .........................................................................

44

Tabel

2.27

Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....

45

Tabel

2.28

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah SD, SMP ...................

46

Tabel

2.29

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah SMA/SMK .................

46

Tabel

2.30

Jumlah dan Ratio Murid-Guru pada SD dan SMP di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 ..............................................................

Tabel

2.31

48

Jumlah dan Ratio Murid-Guru pada SMA dan SMK di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 ..............................................................

48 50

Tabel

2.32

Perkembangan Sarana Prasarana Kesehatan Tahun 2005-2009 ...............

Tabel

2.33

Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 ..........................................................................................

53

Tabel

2.34

Banyaknya Persalinan Nakes Tahun 2009 per Kecamatan........................

53

Tabel

2.35

Jumlah Bayi yang Diberi ASI Ekslusif Tahun 2009 per Kecamatan ............

54

Tabel

2.36

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum .........................

57

Tabel

2.37

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan .........

58

Tabel

2.38

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan ..............................

59

Tabel

2.39

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup .......................

60

Tabel

2.40

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan .........................

62

Tabel

2.41

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ............................................................................................

63 65

Tabel

2.42

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga .................

Tabel

2.43

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .......................................................................................

65

Tabel

2.44

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik ......................................

67

Tabel

2.45

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan ..............................

69

Tabel

2.46

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian ....................................

69

Tabel

2.47

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan ..................................

70

Tabel

2.48

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral..

71

Tabel

2.49

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata ...................................

71

Tabel

2.50

Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan ...............

72

vii

Tabel

2.51

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2009...............................

Tabel

2.52

Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Menurut Kondisi jalan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 ......................................................

Tabel

2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59

2005-2009............................................................................................

87 88

2.60

Pengenaan Pajak Daerah.......................................................................

Tabel

2.61

Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 .................................................................................

3.1 3.2 3.3

94

Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode 2007-2008 ............................................................

Tabel

89


Tabel

85

Banyaknya Sarana Akomodasi, Kapasitas Kamar, Tempat Tidur Tahun

Tabel

Tabel

84

Banyaknya Pelanggan Telpon Menurut Jenis Pemakai Dirinci Per Kecamatan Tahun 2009 ........................................................................

Tabel

83

Jumlah Desa yang Sudah Dilayani dan Belum Dilayani oleh Jaringan PDAM Tahun 2009 ................................................................................

Tabel

82

Banyaknya Pelanggan Pemakai dan Nilai Pemakaian Air Minum menurut Kecamatan Tahun 2009 ........................................................................

Tabel

79

Produk Dokumen Tata Ruang Kabupaten Karangasem Sampai tahun 2010 ....................................................................................................

Tabel

78

Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenisnya Yang Ada di Kabupaten Karangasem Tahun 2009.......................................................................

Tabel

76

Jenis dan Banyaknya Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 .............................................

Tabel

74

97


99

Tabel

3.4

Target dan Realisasi DAK Tahun 2006 ....................................................

103

Tabel

3.5


104

Tabel

3.6


105

Tabel

3.7


106

Tabel

3.8

Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2007..........................

107

Tabel

3.9


108

Tabel

3.10


108

Tabel

3.11


108

Tabel

3.12

Rasio Likuiditas Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2009......................

109

viii

Tabel

3.13

Rasio Solvabilitas Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2009 ...................

Tabel

3.14

Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode 2011-2015............................................................................................

Tabel

4.1 4.2 4.3

116

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008...............................

Tabel

111

Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 dan 2009 .....................................................

Tabel

110

117

Kecenderungan Pemakaian Metode Kontrasepsi di Kabupaten Karangasen Tahun 2005-2009 ...............................................................

119 144

Tabel

5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem..........

Tabel

6.1

Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran .........................................................................................

166 186

Tabel

7.1

Matrik Indikasi Rencana Program ...........................................................

Tabel

8.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karangasem .............

255

ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Karangasem Tahun 2010-2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karangasem Tahun 20062025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006. RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Bali, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen

RPJMD

Kabupaten

Karangasem

Tahun

2010-2015

merupakan

program/tahapan kedua sebagai lanjutan dari tahapan sebelumnya (2006-2010) dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2006-2010, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan. Tantangan pembangunan dalam lima tahun kedepan masih berat mengingat kondisi jumlah penduduk yang semakin meningkat, angka kemiskinan yang masih tinggi, perekonomian daerah yang belum benar-benar pulih dari kondisi krisis, terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan, daya

1

saing daerah yang semakin meningkat serta dinamika masyarakat yang semakin heterogen.

Angka

Indek

Pembangunan

Manusia

(IPM)

Kabupaten

Karangasem

menduduki rangking 9 di tingkat Provinsi Bali, ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan pendidikan di wilayah Kabupaten Karangasem masih belum baik. Disamping itu, dengan keterbatasan sumber daya alam dan sumberdaya manusia juga sangat mempengaruhi keterbatasan sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi untuk mensiasati perencanaan pembangunan kedepan sehingga bisa menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan tepat sasaran dengan efisiensi biaya. Salah satu program yang perlu ditekankan adalah debirokratisasi pelayanan

publik

sehingga

dapat

meningkatkan

minat

para

investor

untuk

mengembangkan usahanya diwilayah Kabupaten Karangasem. Keterlibatan semua stakeholder baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah/kabupaten, serta peranan pihak swasta dan dukungan segenap komponen masyarakat

sangat

diperlukan

guna

menyingkapi

tantangan

tersebut.

Dengan

diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999 serta era globalisasi dan perdagangan bebas, pemerintah memiliki keharusan untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat menuju masyarakat Karangasem yang “ Jagadhita Ya Ca Iti Dharma “ Perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menyusun suatu panduan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta tantangan yang semakin berat sangat penting untuk dilakukan. Hasil perencanaan yang terintegrasi, mampu menggerakkan

segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan

kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi dari perencanaan yang baik, seyogyanya dapat dipertanggung jawabkan secara

terukur

sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam kaitannya dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, sebelumnya pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini menegaskan, bahwa penyusunan RAPBN/RAPBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan

2

hal tersebut, pemerintah juga merevisi Undang-Udang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan butir-butir penting hasil revisi, antara lain mengamanatkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Sehingga program-program yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 ini mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. 1.2

Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 berpedoman pada: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat l Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang

Nomor 1

Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3

7.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

5

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 25.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2001 Nomor 3;

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

1.3

Hubungan Antar Dokumen Rencana

Pembangunan

Karangasem Tahun 2010-2015

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2008-2013, serta berpedoman

kepada

RPJP

Daerah

Kabupaten

Karangasem

Tahun

2006-2025,

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam program tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD (Gambar 1.1). Secara garis besar RPJM Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 memuat tentang kondisi umum daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

6

RPJP Nasional

RPJM Nasional

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP

Diacu

Diperhatikan

RPJP Provinsi

Pedoman

Diacu

RPJM Provinsi

Dijabarkan

Diperhatikan

RPJP Daerah

Pedoman

RKP Provinsi

Diperhatikan

RPJM Daerah

Dijabarkan

Bahan

Pedoman

Renstra SKPD

RKP Daerah

Diacu

Pedoman

Pedoman

RAPBD

Pedoman

APBD

Bahan

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Pedoman

DPA SKPD

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Karangasem Tahun 2010-2015 terdiri atas sepuluh bab yaitu: Bab l, Pendahuluan menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. Bab ll, Gambaran Kondisi Umum Daerah menguraikan gambaran umum wilayah dan evaluasi kinerja pembangunan daerah selama 5 tahun terakhir dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Bab lll, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

7

Bab IV, Analisis Isu-isu Strategis menjabarkan

tentang permasalahan

pembangunan dan isu-isu strategis terkait tantangan maupun peluang di berbagai bidang pembangunan untuk 5 tahun kedepan. Bab V, Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diharapkan dalam lima tahun mendatang. Bab Vl, Strategi dan Arah Kebijakan menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab Vll, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah menguraikan gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk selanjutnya dirumuskan dalam indikasi rencana program prioritas. Bab Vlll, Penetapan Indikator Kinerja Daerah menguraikan tentang ukuran keberhasilan

pencapaian

visi

dan

misi

kepala

daerah

dari

sisi

keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Bab IX, Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan memuat tentang rencana program satu tahun sebelum ditetapkannya RPJMD yang baru dan menjelaskan prinsipprinsip dasar pelaksanaan RPJMD serta kaidah pelaksanaannya. Bab X, Penutup pada dasarnya memberikan penekanan pentingnya acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5

Maksud dan Tujuan Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 adalah:

8

1.

Sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

2.

Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan

3.

Menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menciptakan program pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 adalah: 1.

Agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Karangasem berjalan efektif, efisien, dan mempunyai sasaran yang terukur serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan tanggap terhadap perubahan.

2.

Sebagai salah satu dokumen panduan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten dalam penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangka forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.

3.

Mengontrol keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4.

Kegiatan yang disusun sebagai implementasi dari program kebijakan yang akan dilaksanakan dapat diukur dan dipahami dengan mudah oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD.

9

BAB ll GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Karangasem terletak di ujung timur pulau Bali yang merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Bali memiliki daerah pantai dan pegunungan dengan batas wilayah sebagai berikut: Di sebelah utara

: berbatasan dengan Laut Bali

Di sebelah selatan : berbatasan dengan Samudra Indonesia Di sebelah barat

: berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli dan Buleleng

Di sebelah timur

: berbatasan dengan Selat Lombok

Secara geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8 00’00’’- 8 41’37,8” Lintang Selatan dan 115 35’9,8”-115 54’9,8” Bujur Timur. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² (83.954 ha) atau 14,90 persen dari luas Provinsi Bali (5.632,86 km²). Bila dilihat dari penguasaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekitar 7.140 Ha. (8,50 %) merupakan lahan persawahan, sedangkan bukan lahan sawah 76.814 Ha. (91,50 %). (Gambar 2.1).

Gambar 2.1. Peta Letak Geografis Kabupaten Karangasem

10

Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan, 75 desa, 581 banjar dinas/lingkungan, 190 desa adat dan 605 banjar adat. Untuk menjalankan roda pemerintahan di masing-masing tingkat wilayah dikepalai oleh seorang camat untuk tingkat kecamatan, lurah/perbekel untuk tingkat kelurahan/desa, kepala lingkungan untuk tingkat lingkungan dan kelian banjar untuk tingkat banjar dinas. Sedangkan dari sisi adat atau desa pakraman dipimpin oleh bendesa pakraman. Adapun luas masingmasing wilayah kecamatan disajikan pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Karangasem menurut Kecamatan Luas Wilayah

Kecamatan Km

2

Persentase

Jumlah Desa/Kelurahan

01. Rendang

109,70

13,07

6

02. Sidemen

35,15

4,19

10

03. Manggis

69,83

8,32

12

04. Karangasem

94,23

11,22

11

134,05

15,97

14

06. Bebandem

81,51

9,71

8

07. Selat

80,35

9,57

8

08. Kubu

234,72

27,95

9

839,54

100,00

78

05. Abang

Kabupaten Sumber : Karangasem Dalam Angka Tahun 2009

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Karangasem beraneka ragam dan merupakan wilayah yang dinamis terdiri dari : daerah dataran, perbukitan hingga daerah pegunungan. Selain itu wilayah Kabupaten Karangasem juga memiliki bentangan pantai sepanjang 87 km. Gambaran penggunaan lahan berdasarkan data Karangasem Dalam Angka 2009, sebagian besar wilayah merupakan bukan lahan sawah yaitu seluas 76.814 ha (91,50 %) dan hanya 7.140 ha (8,50 %) merupakan lahan persawahan. Dari lahan sawah tersebut, lahan irigasi setengah teknis seluas 4.445 ha (5,30 %), lahan irigasi sederhana PU 1.393 ha (1,66 %), lahan irigasi desa/non PU 1.113 ha (1,32 %) dan lahan tadah hujan seluas 189 ha (0,22 %). Dari lahan bukan sawah seluas 76.814 ha, terdiri dari lahan kering seluas 76.743 ha (91,41 %) dan lahan lainnya seluas 71 ha

(0,09 %). Lahan kering terdiri dari

perkebunan seluas 27.927 ha (33,27 %), kebun/tegalan seluas 23.221 ha (27,66 %),

11

kawasan hutan seluas 14.260,43 ha (17,31 %), lahan kering lainnya seluas 6.850 ha (8,16 %), pekarangan

seluas 1.724 ha (2,05 %) dan ditanami pohon/hutan rakyat

seluas 2.489 ha (2,96 %). Pola penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian daerah sehingga cenderung mengalami perubahan pemanfaatan lahan setiap tahunnya sebagai akibat adanya alih fungsi lahan terutama dari lahan pertanian ke non pertanian seperti misalnya pengembangan pemukiman, pariwisata dan pembangunan lainnya. 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah a.

Pertanian, Perikanan dan Kelautan Sektor pertanian mengemban peranan penting untuk menyediakan bahan pangan

bagi seluruh masyarakat. Peningkatan permintaan akan bahan pangan terjadi seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya daya beli dan selera masyarakat akan bahan pangan, yang dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi daerah dalam lima tahun kedepan. Ketahanan pangan merupakan pondasi utama pembangunan lima tahun ke depan. Kondisi ketahanan pangan yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ketahanan pangan memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ke depan masih perlu ditingkatkan dan diarahkan untuk mendorong kecukupan bahan pangan daerah serta mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Di bawah ini diuraikan perkembangan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan dari tahun 2005-2009 untuk beberapa jenis komoditas. Pertanian Tanaman Pangan Produksi komoditas tanaman pangan berfluktuasi setiap tahun, antara lain disebabkan karena fluktuasi luas tanam dan luas panen yang dipengaruhi oleh iklim, sadangkan produktivitasnya cenderung meningkat sebagai akibat dari peningkatan penggunaan teknologi pertanian. Rata-rata produktivitas padi tahun 2005 sebesar 57,60

12

kw/ha gabah kering giling meningkat menjadi 65,38 kw/ha tahun 2009, jagung tahun 2005 sebesar 13,72 kw/ha pipilan kering meningkat menjadi 21,92 kw/ha tahun 2009, ubi kayu tahun 2005 sebesar 138,04 kw/ha meningkat menjadi 162,58 kw/ha tahun 2009, ubi jalar tahun 2005 sebesar 130,96

kw/ha

menurun menjadi 130,50 kw/ha

tahun 2009, kacang tanah pada tahun 2005 sebesar 12,61 kw/ha menurun

menjadi

10,71 kw/ha tahun 2009, kacang kedelai pada tahun 2005 sebesar 13,81 kw/ha menurun menjadi 11,59 kw/ha tahun 2009. Perkebunan Komoditas perkebunan yang diusahakan mencapai delapan jenis yakni kelapa, kopi, cengkeh, kakao, jambu mete, kapok, panili dan tembakau. Keberadaan komoditas perkebunan selain sebagai sumber pendapatan masyarakat, juga memiliki fungsi hydrorologis. Luas areal kelapa pada tahun 2009 mencapai 17.501 ha dengan produksi 15.233,35 ton. Untuk tanaman kopi, luas areal pada tahun 2009 adalah 1.479 ha dengan total produksi 564,71 ton. Jenis komoditi cengkeh diusahakan pada areal seluas 1.009 ha dengan produksi 53,65 ton. Coklat juga dibudidayakan pada lahan seluas 815 ha pada tahun 2009

dengan produksi 251,26 ton.

Budidaya jambu mete akhir-akhir ini

mendapat perhatian, terbukti kakao dibudidayakan pada lahan seluas 8.253 ha dengan produksi 3.210,55 ton pada tahun 2009. Perkembangan luas areal perkebunan tahun 2005-2009 cenderung bertambah yakni luas areal kelapa mengalami peningkatan 2,31 %, kopi 4,6 %, cengkeh 1,45 %, coklat dalam 9,77 % dan jambu mete 3,3 %.

Sedangkan produksi dari komoditas

andalan tersebut dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walaupun luas

areal

budidayanya

cenderung

bertambah

diantaranya

produktivitas kelapa

mengalami penurunan 0,007% pada tahun 2009, cengkeh 38,14%, panili 56,77%, dan jambu mete 1,71%. Produktivitas tanaman kopi mengalami peningkatan 2,35 %, coklat 9,03 %, kapuk 59,75% dan tanaman tembakau meningkat 0,07%. Peternakan Populasi sapi pada tahun 2009 sebanyak 152.437 ekor, meningkat sebanyak 1,15 % per tahun sejak tahun 2005. Demikian pula populasi babi sebanyak 170.878 ekor dan populasi kambing 20.618.

Ayam buras populasinya pada tahun 2009 sebanyak

891.271 ekor, ayam petelur sebanyak 472.819 ekor, ayam pedaging 350.670 ekor.

13

Secara umum populasi ayam buras dan itik mengalami peningkatan tiap tahun dengan rata-rata peningkatan 6,15 % per tahun, sementara populasi ayam petelor dan pedaging mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,1 % per tahun untuk ayam petelor dan 1,17 % untuk ayam pedaging. Perikanan dan Kelautan Produksi perikanan mengalami peningkatan 17,73 % pertahun dari 8.353,9 ton pada tahun 2005 menjadi 14.277,4 ton pada tahun 2009. Faktor pendukung meningkatnya pendapatan nelayan dan pembudidayaan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) meningkatnya produktivitas dan produksi usaha nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan; 2) berkembangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan; 3) meningkatnya luas areal budidaya perikanan; 4) meningkatnya kemampuan usaha dan keterampilan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan melalui pelatihan dan penguatan modal usaha; 5) prospek pasar yang baik; 6) meningkatnya kerjasama usaha dan pemasaran antara nelayan/pembudidaya ikan/pengolah ikan dengan pengusaha perikanan. b.

Sumberdaya Hutan Hutan merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena sebagai

salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. Kabupaten Karangasem merupakan bagian dari satu kesatuan ekosistem bali adalah merupakan satu kesatuan ekosistem pulau yang merupakan satu kesatuan wilayah, ekologi dan sosial budaya dengan kondisi sumber daya hutannya. Kabupaten Karangasem memiliki 2 jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Kawasan hutan lindung berada di wilayah Kecamatan Rendang, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat dan Kubu dengan luas mencapai 14.056,32 ha. Sedangkan untuk hutan produksi terdapat hanya di Kecamatan Kubu dengan luas 201,11 ha. Yang perlu mendapat perhatian adalah kawasan hutan yang berada di sekitar Gunung Agung. Hal ini perlu dipertahankan dan dilestarikan karena telah mengalami kekritisan lahan yang tidak hanya di dalam kawasan hutan Gunung Agung tetapi juga hampir diseluruh kawasan pegunungan. Luas lahan kritis mencapai 17.877 ha yang berada di Kecamatan Kubu, di Kecamatan Abang seluas 8.594 ha, dan Bebandem 5.215 ha.

14

Permasalahan utama yang dihadapi sektor kehutanan adalah luasnya lahan kritis. Permasalahan lain yang terkait dengan sumber daya hutan yaitu gangguan keamanan hutan seperti penebangan liar atau pencurian hasil kayu hutan, perambahan hutan dan kebakaran hutan. Sebagai gambaran kebakaran hutan tahun 2006 seluas 141 ha dan Tahun 2009 sudah menurun menjadi 19 ha. Hal ini disebabkan oleh musim hujan yang relatif panjang, bahkan tahun 2010 tidak ada kebakaran hutan. Kasus pencurian kayu tahun 2005 terjadi 6 kasus pada tahun 2009 menjadi 2 kasus. Namun demikian, pemerintah berusaha untuk mengurangi semua permasalahan secara periodik. Untuk mengurangi kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia dan utamanya untuk mengurangi pencurian kayu dilaksanakan penyuluhan dan memasukkan keamanan hutan dalam awig-awig desa khususnya desa yang berbatasan dengan kawasan hutan. Disamping itu dilakukan pula pengelolaan sumber daya hutan seperti: pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi, serta pelaksanaan GERHAN. Pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi dari tahun 2004-2007 seluas 2.168 ha, sedangkan untuk pelaksanaan GERHAN selama 4 tahun adalah seluas 26.710 ha. Disamping permasalahan tersebut bidang kehutanan juga menghadapi masalah internal seperti: sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi kehutanan. Data rehabilitasi hutan/lahan diluar Kegiatan GERHAN dalam lima tahun terakhir (tahun 2003- 2008) dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Data Rehabilitasi Hutan/Lahan diluar Kegiatan GERHAN Dalam Lima Tahun Terakhir (2003-2008) Lokasi Kegiatan

Luas (ha)

01. Kecamatan Selat

165,00

02. Kecamatan Karangasem

833,80

03. Kecamatan Rendang

228,00

04. Kecamatan Sidemen

25,00

05. Kecamatan Bebandem

170,50

06. Kecamatan Kubu

521,62

07. Kecamatan Abang

578,00

08. Kecamatan Manggis

452,32

Kab. Karangasem

2.974,24

Jenis Tanaman Albesia, Gamelina, Mahoni, Jati, Akasia, Kejimas, Cengkeh, Beringin, Suar

Tahun Tanam 2003-2008

Sumber : Pengolahan Data Profil MIH Kab.Karangasem, 2009

15

Untuk menjaga keberlangsungan hutan di Kabupaten Karangasem sejak lima tahun terakhir pemerintah daerah telah melaksanakan pengembangan sumber daya hutan dan konservasi daya alam dengan capaian: tahun 2005 penanaman seluas 1.980 ha untuk tanaman kehutanan dan 75 ha untuk tanaman perkebunan, tahun 2006 penanaman seluas 1.268 ha untuk tanaman kehutanan dan 30 ha untuk tanaman perkebunan, tahun 2007 penanaman seluas 2.284 ha untuk tanaman kehutanan dan 715 ha untuk tanaman perkebunan, tahun 2008 penanaman seluas 1.532,5 ha untuk tanaman kehutanan dan 705,5 ha untuk tanaman perkebunan, dan tahun 2009 penanaman seluas 1.536 ha untuk tanaman kehutanan dan 1.187 ha untuk tanaman perkebunan. Dengan demikian, dari tahun 2005 sampai dengan 2009 telah dilakukan penanaman seluas 8.600 ha untuk tanaman kehutanan dan 2.712,5 ha untuk tanaman perkebunan. c.

Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat. Upaya pengembangan koperasi dan UMKM diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi memiliki kemampuan usaha yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing. Usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKM-K) sebagai pelaku utama perekonomian daerah, telah mampu dan teruji mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan makro ekonomi, khususnya dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan. Meningkatnya kemitraan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN, dan swasta yang didukung oleh kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil menengah dan koperasi sangat kita harapkan. Kemitraan usaha bertujuan untuk menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing baik pasar lokal, regional maupun global. Kelembagaan ekonomi telah tumbuh dan berkembang antara lain lembaga keuangan desa adat, koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam koperasi, lembaga perkreditan desa (LPD), kelompok-kelompok pra-

16

koperasi di banjar-banjar, subak, sekaha. Jenis koperasi per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jenis Koperasi Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Kecamatan

KUD Jumlah

Non KUD Anggota

Jumlah

Anggota

01. Rendang

1

2.251

34

1.807

02. Sidemen

2

2.141

9

824

03. Manggis

1

3.242

29

2.628

04. Karangasem

1

8.932

81

9.777

05. Abang

1

3.063

12

1.883

06. Bebandem

1

9.568

17

2.074

07. Selat

1

5.472

16

6.316

08. Kubu

1

1.834

13

1.206

Karangasem 2009

10

36.502

211

26.515

2008

10

36.883

182

18.032

2007

10

37.478

145

16.826

2006

10

37.536

130

16.310

2005

10

39.322

122

10.522

Sumber: Karangasem Dalam Angka Tahun 2009

d.

Penanaman Modal Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah

investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (capital stock). Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang masih terjadi, maupun proses perizinan investasi sampai dengan pelaksanaan realisasi investasi. Hal ini telah menyebabkan menurunnya minat untuk melakukan investasi, baik dalam perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru termasuk persebaran investasi. Uktuk itu, upaya peningkatan daya tarik investasi menjadi penting. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Karangasem memanfaatkan

secara

optimal

sumberdaya

secara

produktif

dan

berkelanjutan

17

merupakan salah satu potensi yang sedang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Upaya ini memerlukan keterlibatan investor yang berpihak pada pengembangan ekonomi diwilayah Kabupaten Karangasem namun dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Untuk bisa mensukseskan langkah ini salah satunya adalah melalui penciptaan iklim investasi yang mampu mendorong minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karangasem. Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan tersebut didukung melalui dua program utama, yaitu: pengembangan dan peningkatan akses informasi investasi dan kemitraan, peningkatan SDM, peningkatan sarana dan prasarana penunjang investasi. Realisasi capaian target rencana investasi di Kabupaten Karangasem pada tahun 2009 tercatat dari rencana investasi sebesar US$ 53.229.875, terealisasi US$ 13.476.625. Sementara itu sampai dengan bulan september 2010 tercatat realisasi investasi mencapai US$ 142.280.667,27 dari target yang ditetapkan untuk investasi tahun 2010 sebesar US$ 420,453.435. Peningkatan investasi tidak terlepas dari semakin kodusifnya tingkat keamanan di wilayah kabupaten karangasem. e.

Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman flora dan fauna, jenisnya cukup beraneka ragam keberadaanya

pada wilayah Kabupaten Karangasem. Berbagai jenis flora dan fauna dijumpai dalam ekosistem hutan pada sebaran hutan lindung dan hutan rakyat. Vegetasi penutup untuk kawasan hutan jenis tanaman yang dijadikan adalah albenia, mahoni, gemelina, durian, nangka, jati, albisia, jambu mete dan gamal. Sedangkan untuk keragaman fauna terdapat beberapa hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Salah satu fauna yang merupakan ciri khas Kabupaten Karangasem yaitu kambing gembrong yang populasinya sampai saat ini hanya 40 ekor. Untuk melindungi dari kepunahan perlu dilaksanakan pengembangan. Selain keragaman hayati flora yang ada di daratan, juga terdapat keragaman di perairan laut berupa seagrass di sekitar Padangbai dan terumbu karang yang tersebar di Tulamben, Jemeluk, Gili Tepekong, Candidasa, Tanjung Jepun. Tekanan pada keanekaragaman hayati meliputi tekanan terhadap habitat, pemanfaatan yang berlebih dan pemburuan liar. Permasalahan keanekaragaman hayati

18

yang paling menonjol adalah pengeboman ikan yang dapat berakibat pada rusaknya terumbu karang. Potensi keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies dan genetik) yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem (jenis tumbuhan dan satwa yang ada di Kabupaten Karangasem yang dilindungi sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999) dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Jenis Tumbuhan dan Satwa yang ada di Kabupaten Karangasem yang Dilindungi Sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999 A No

Tumbuhan Nama daerah

Nama ilmiah

01

Palem Raja

Caryota No

02

Pinang Merah Bangka

Cystostochys lakka

B No

Permasalahan Sulit ditemukan biasanya terdapat pada daerah pegunungan yang letaknya sangat terjal

Upaya konservasi Perlu dikembangkan jika ada orang yang menemukan jenisnya

Satwa Nama daerah

Nama ilmiah

01

Kijang

Muntiacus muntjak

02

Landak

Hystrix brachyura

03

Burung Raja Udang

Alcedinidae

04

Burung Madu Kecil

Melidectes pricep spp

05

Bangau Putih

Egretta spp

06

Bangau Hitam

Ciconia episcopus

07

Kuntul Karang

Egretta sacra

08

Bangau Tongtong

Leptoptilos javanicus

09

Burung Hantu

Otusmigicus beccarri

10

Burung Kipas

Rhipidura javanica spp

11

Trenggiling

Manis javanica

12

Burung Alap-alap

Accipitriade

13

Penyu Sisik

Eretmochelys imbricata

14

Kima Besar

Tridacna maxima

15

Penyu Hijau

Chelonia mydas

16

Lumba-lumba air laut

Dolphinidae spp

17

Elang Laut

Haliaetus leacagaster

18

Elang Bondol

Falconidae

Permasalahan

Upaya konservasi

- Beberapa satwa sudah hampir punah

- Melalui upaya penangkaran

- Sering adanya perburuan liar - Rusaknya habitat alami akibat ulah manusia

- Pelepasliaran kembali ke habitatnya - Mengadakan pembinaan/penyuluhan pada masyarakat - Mengadakan oprasi gabungan dan patroli rutin - Penjagaan di pelabuhan laut, pasar burung dan terminal - Melaksanakan pemeriksaan pengamanan, penngkapan, penertiban kepemilikan satwa langka yang dilindungi UU - Pelarangan perburuan satwa liar - Hentikan penggunaan lahan yang tidak terkendali yang mengakibatkan rusaknya lingkungan


19

f.

Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara umum kondisi pesisir di Kabupaten Karangasem merupakan kawasan

pesisir yang berpasir hitam dan sebagian lainnya berpasir putih. Sumberdaya alam yang menonjol di pesisir adalah terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini sudah banyak terkenal di dunia sebagai salah satu yang terindah. Terumbu karang ini berdasarkan hasil penelitian merupakan berlokasi khusus di Tulamben dan tidak ada lainnya di Bali umumnya. Tempat tumbuhnya adalah disekitar bekas kapal yang tenggelam. Selain Tulamben, Padang Bai juga memiliki ekosistem yang bagus untuk dijadikan tempat wisata bahari termasuk di wilayah Candidasa, Jemeluk dan dan Kubu. Adapun jenis terumbu karang yang ada terdiri dari karang masif (karang otak), karang jahe (karang tanduk) dan karang gobah. Usaha penanaman terumbu karang telah dilaksanakan sampai tahun 2002 telah ditanam sebanyak 72 unit. Ada 2 (dua) sumber ancaman terhadap kondisi terumbu karang secara umum yaitu: oleh faktor alam (badai gelombang, pemanasan global, erosi dan sedimentasi) dan aktivitas manusia. Ekosistem laut yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Ekosistem Laut Yang Ada di Wilayah Kabupaten Karangasem No 01

Ekosistem Terumbu Karang

Lokasi - Candidasa

Luas -

- Padangbai

Permasalahan - Adanya pendangkalan laut dan abrasi - Pembuangan limbah ke sungai

- Jemeluk - Amed

- Pencurian terumbu karang

- Tulamben - Kubu - Batu Ringgit

Upaya Konservasi - Penangkaran dan penanaman kembali - Penyuluhan dan patroli

- Pencarian ikan dengan menggunakan bom dan potassium,sianida

- Melakukan kajian untuk menjaga plasma nuftah di kawasan pantai tersebut

02

Mangrove

-

-

-

-

03

Padang Lamun

- Padangbai

-

- Adanya pendangkala laut dan abrasi,

- Pencegahan pencemaran lingkungan pesisir dan laut

- Sengkidu - Candidasa

- Pencarian ikan dengan menggunakan bom dan potassium,sianida


20

Panjang garis pantai mencapai 87 km dan banyak yang telah mengalami abrasi. Umumnya yang mengalami abrasi adalah pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonsia yaitu di pesisir selatan yang notabene merupakan kawasan pariwisata di Kabupaten Karangasem. Pantai yang mengalami erosi meliputi wilayah pantai di desa Ulakan, Buitan, Candidasa, Bugbug, Jasri, Ujung, Yeh Kali, Tenggang dan Biaslantang. Yang terpanjang mengalami erosi adalah pantai di wilayah Candidasa sepanjang 5 km, Ulakan 1,7 km, Bugbug 2,7 km, Buitan 0,8 km, Tenggang 0,5 km dan Biaslantang 0,3 km. Usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi abrasi adalah dengan melakukan revetment pantai. g.

Sumberdaya Tak Terbarukan Sumber daya tak terbarukan di Kabupaten Karangasem umumnya berupa hasil

potensi galian C. Potensi ini terdapat di Kecamatan Kubu, Bebandem, Selat dan Rendang. Potensi galian C yang ada berupa pasir, batu dan batu tabas. Luas areal eksploitasi masing-masing bahan galian yaitu tanah liat 17,225 ha, sirtu 140,86 ha dan batu tabas 2,543 ha. Potensi terbesar untuk galian C terdapat di wilayah Kecamatan Kubu. Hal ini karena wilayahnya merupakan daerah bekas aliran lahar dari letusan Gunung Agung. Kecamatan Selat memiliki potensi khususnya di wilayah desa Sebudi yang telah banyak diekploitasi sampai saat ini. Eksploitasi ini ada yang menggunakan tenaga mekanik dengan alat berat dan ada juga yang dilakukan oleh masyarakat secara manual. Permasalahan

yang

dihadapi

adalah

pasca

dari

eksploitasi

yang

mana

meninggalkan bekas galian dengan kedalaman yang tinggi tanpa adanya kegiatan reklamasi. Hal lain adalah limbah yang tidak terpakai menumpuk seperti bendungan alam, hal ini berpotensi menimbulkan banjir bandang. Bahaya longsoran dari jurang yang terbentuk akibat penggalian telah banyak pula memakan korban. Bencana ini umumnya menimpa masyarakat penggali tradisional yang bekerja di bawah tebing yang tinggi pada saat musim hujan. h.

Pariwisata Melalui kegiatan penataan obyek wisata, promosi dan pemasaran yang dilakukan

oleh pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintah

21

Kabupaten Karangasem telah mampu mendorong dan meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Karangasem. Pembangunan kepariwisataan kedepan tetap menitikberatkan pada pemanfaatan potensi alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, obyek dan daya tarik wisata lainnya dengan tetap mengedepankan kehidupan sosial budaya daerah. Kabupaten Karangasem mempunyai 15 obyek wisata dengan klasifikasi sebagai berikut : wisata alam, wisata budaya, wisata tirta dan wisata agro, sebagaimana disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Daftar Nama Obyek Wisata dan Lokasi di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nama Obyek Wisata

Daya Tarik Wisata

Lokasi

01. Bukit Jambul

Wisata Alam

Desa Pesaban, Kec. Rendang

02. Putung

Wisata Alam

Desa Duda Timur, Kec. Selat

03. Iseh

Wisata Alam

Desa Sidemen, Kec. Sidemen

04. Sibetan

Wisata Alam

Desa Sibetan, Kec. Bebandem

05. Puri Agung Karangasem

Wisata Budaya

Kelurahan Karangasem, Kec. Karangasem

06. Taman Sukasada Ujung

Wisata Budaya

Desa Tumbu, Kec. Karangasem

07. Taman Tirta Gangga

Wisata Budaya

Desa Ababi, Kec. Abang

08. Tenganan

Wisata Budaya

Desa Tenganan, Kec. Manggis

09. Candidasa

Wisata Budaya

Desa Bugbug, Kec. Karangasem

10. Besakih

Wisata Budaya

Desa Besakih, Kec. Rendang

11. Kebun Salak Sibetan

Wisata Agro

Desa Sibetan, Kec. Bebandem

12. Padangbai

Wisata Tirta

Desa Padangbai, Kec. Manggis

13. Jemeluk

Wisata Tirta

Desa Purwakerta, Kec. Abang

14. Tulamben

Wisata Tirta

Desa Tulamben, Kec. Kubu

15. Sungai Telaga Waja

Wisata Tirta

Desa Rendang, Kec. Rendang

Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2009

Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Karangasem selama lima tahun terakhir (Tahun 2005-2009) cukup menggembirakan, hal ini dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2005 mencapai 151.478 orang terdiri dari 99.063 orang wisatawan mancanegara dan 52.415 wisatawan domestik. Di tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana jumlah kunjungan wisatawan mencapai

22

293.277 orang atau 23,40% dari tahun 2005. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Kabupaten Karangasem terus berbenah untuk menata obyek-obyek wisata yang ada agar lebih menarik. Namun sebaliknya, sektor pariwisata merupakan bisnis jasa paling rentan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang sifatnya lokal, regional dan global yang akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada lima tahun terakhir disajikan pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun

Jumlah Wisatawan Asing (orang)

Jumlah Wisatawan Domestik (orang)

Jumlah Wisatawan

Perkembangan (%)

(orang)

2005

99.063

52.415

151.478

-

2006

125.236

44.385

169.621

+ 11,98

2007

146.512

43.920

190.432

+ 12,27

2008

163.764

85.942

249.706

+ 31,13

2009

219.256

74.021

293.277

+ 17,45


i.

Perdagangan Perdagangan dalam negeri sesungguhnya memberikan andil yang cukup besar

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali khususnya dari perdagangan antar daerah dan konsumsi rumah tangga. Dalam kegiatan pengawasan perdagangan dilakukan dengan menerapkan ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan data Tahun 2005-2009, tercatat banyaknya SIUP perdagangan barang dan jasa terjadi penurunan jumlah usaha kecil dari 365 buah di tahun 2005 menjadi 283 buah di tahun 2009. Usaha menengah tercatat 19 usaha di tahun 2005 menurun menjadi 8 usaha di tahun 2009, dan usaha besar dari 6 usaha di tahun 2005 menurun menjadi 3 usaha di tahun 2009. Berdasarkan bidang usahanya tahun 2005 tercatat 369 bidang usaha perdagangan barang dan menurun menjadi 281 bidang usaha

23

di tahun 2009. Sementara yang bergerak di bidang usaha jasa, dari 21 di tahun 2005 menurun menjadi 9 di tahun 2009. j.

Industri Pengembangan sektor industri di Kabupaten Karangasem masih terbatas pada

sektor industri kecil dan menengah. Industri besar dan berat tidak dikembangkan mengingat sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Industri yang dikembangkan di daerah Karangasem utamanya industri yang berorientasi pada pemanfaatan bahan baku lokal dan diarahkan untuk mendukung industri pariwisata. Pengembangan industri kecil dan menengah yang pembinaannya dilaksanakan melalui sentra-sentra industri kecil yang tersebar di 8 kecamatan. Selama kurun waktu tahun 2005-2009 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Jumlah industri kimia pada tahun 2005 tercatat 554 unit usaha meningkat menjadi 696 pada tahun 2009, industri agro (makanan dan minuman) menurun dari 4.268 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 3.626 unit usaha pada tahun 2009. Sementara itu jumlah industri kayu mengalami peningkatan dari 386 unit usaha pada tahun 2005 meningkat menjadi 505 unit usaha pada tahun 2009, industri anyaman dari 7.829 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 9.128 unit usaha pada tahun 2009, industri besi dari 122 unit usaha pada tahun 2005 meningkat menjadi 132 unit usaha pada tahun 2009, industri besi dari 117 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 240 unit usaha pada tahun 2009. Industri tekstil yang secara umum di Bali masih menjadi industri andalan, perkembangannya di wilayah kabupaten karangasem mengalami penurunan dari 3.753 unit usaha pada tahun 2005 menurun menjadi 3.127 unit usaha pada tahun 2009. Jumlah unit idustri dan tenaga kerja yang diserap tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9.

24

Tabel 2.8 Banyaknya Perusahaan/Usaha Industri Kecil Tahun 2005-2009 No

Jenis Usaha

01

Industri Kimia

02

2005

2006

2007

2008

2009

554

598

680

693

696

Industri Agro

4.268

4.009

3.616

3.616

3.626

03

Industri Kayu

386

460

498

504

505

04

Industri Anyaman

5.361

6.518

6,082

5.927

5.928

05

Industri Logam

122

123

123

132

132

06

Industri Besi

117

247

247

240

240

07

Industri Tekstil

2.999

2.217

1.941

1.945

1.945


Tabel 2.9 Banyaknya Tenaga Kerja pada Perusahaan / Usaha Industri Kecil Tahun 2005 - 2009 No

Jenis Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

01

Industri Kimia

2.744

3.005

3.299

3.315

3.324

02

Industri Agro

7.868

6.629

6.434

6.428

6.474

03

Industri Kayu

1.966

1.771

2.218

2.273

2.278

04

Industri Anyaman

7.829

7.759

9.324

9.113

9.128

05

Industri Logam

667

558

558

618

618

06

Industri Besi

357

546

546

497

497

07

Industri Tekstil

3.753

3.068

3.132

3.127

3.127


2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Karangasem merupakan kawasan rawan bencana gunung berapi yaitu Gunung Agung. Posisi Gunung Agung yang ditengah menyebabkan hampir sebagian besar wilayah Karangasem menjadi rawan terkena letusan. Kawasan yang rawan bencana letusan dan terkena longsoran material dari lereng Gunung Agung adalah semua wilayah di kaki Gunung Agung, semua daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di Gunung Agung, semua lembah atau dataran yang pernah dialiri material letusan yang terluas adalah wilayah Kecamatan Kubu. Wilayah lainnya adalah lereng Gunung Agung ke

25

arah Kota Amlapura sampai ke pantai karena aliran material letusan mengikuti daerah aliran Tukad Jangga dan anak-anak sungainya, termasuk juga Tukad Buhu. Desa-desa yang terkena ancaman gunung meletus adalah : Ban, Sukadana, Baturinggit, Tulamben, Kubu, Dukuh, Datah dan Bhuana Giri. Sedangkan untuk rawan bencana longsor terdapat di wilayah desa : Sangkan Gunung, Duda Timur, Sibetan dan Bunutan. Pada tahun 2004 telah terjadi beberapa bencana yaitu bencana gempa bumi dengan kekuatan 6,1 skala richter di Kabupaten Karangasem dengan korban luka-luka 9 orang, total kerugian mencapai Rp. 4.070.000.000,00. Bencana angin ribut terjadi di desa seraya dengan kerugian mencapai Rp. 750.000.000,00 dan tidak ada korban jiwa. Kabupaten Karangasem merupakan daerah rawan bencana alam gempa bumi, dan pada tahun 2007 telah terjadi bencana alam hampir di seluruh kabupaten/kota, seperti: angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, banjir dan hujan deras, hujan lebat dan angin kencang, angin kencang, angin topan dan gelombang pasang. Untuk bencana banjir, pada umumnya wilayah yang berada pada dataran rendah berpotensi untuk terkena bencana tersebut. Umumnya terjadi pada saat musim hujan. Banjir yang pernah terjadi umumnya disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan kapasitas daya tampung saluran tidak memadai sehingga meluap menggenangi kawasan permukiman. Kalaupun pernah terjadi banjir tidak sampai menyebabkan korban jiwa dan umumnya daerah yang tergenangi adalah jalan. Bencana alam lain yang pernah terjadi adalah kekeringan dan kebakaran. Kekeringan sering terjadi pada saat musim kemarau panjang. Umumnya wilayah yang terkena adalah di desa-desa di wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem bagian timur dan Abang. Untuk kebakaran, yang sering terjadi adalah kebakaran hutan yang berada di lereng Gunung Agung. Biasanya terjadi pada saat musim kemarau panjang, sedangkan untuk kebakaran pada kawasan terbangun tidak terlalu sering terjadi. 2.1.4 Demografi a.

Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara

optimal. Sekalipun demikian, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya maka justru akan menjadi beban pembangunan. Berdasarkan data lima tahun terakhir penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2005 sampai dengan tahun

26

2009 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2005 berjumlah 395.418 jiwa dan pada tahun 2009 menjadi 432.791 jiwa. Dilihat dari sex ratio-nya selama lima tahun terakhir tahun 2005-2009 jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada penduduk perempuan dengan sex ratio-nya 99,17 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki demikian juga pada tahun 2007 sex ratio-nya sebesar 100,23 artinya setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat 101 penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk baik yang disebabkan oleh tingkat kelahiran, kematian serta migrasi menunjukan kecendrungan yang terus meningkat berakibat pada tingkat kepadatan penduduk yang terus mengalami peningkatan pula. Adapun angka kepadatan penduduk dari tahun 2005-2009 selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2005 angka kepadatan penduduk mencapai 471 jiwa/km2, meningkat menjadi 516 jiwa/km2 di tahun 2009. Gambaran kondisi kependudukan dapat dilihat pada tabel 2.10. Tabel 2.10 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatannya di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 Penduduk (jiwa)

Sex

Tahun

Luas Wilayah (km2)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2005

839,54

196.703

198.715

395.418

98,99

471

2006

839,54

201.456

203.138

404.594

99,17

482

2007

839,54

214.118

213.628

427.746

100,23

510

2008

839,54

215.283

214.968

430.251

100,15

512

2009

839,54

216.401

216.390

432.791

100,01

516

Ratio

Kepadatan (jiwa/km2)

Sumber : Karangasem Dalam Angka tahun 2005-2009

Dengan membandingkan jumlah penduduk Karangasem dari hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 dan jumlah penduduk data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem adalah 1,94 % dalam satu tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi dijumpai di Kecamatan Kubu yaitu 4,31 % dan paling rendah di Kecamatan Bebandem yaitu - 0,3 % dalam satu tahun. Sementara itu berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2009 dengan

terlihat

rata-rata

pertumbuhan

penduduk Kabupaten Karangasem sebesar

2,23 %. Pertumbuhan penduduk Karangasem dengan membandingkan ketiga data

27

tersebut (SP tahun 2000, SUPAS 2005 dan Registrasi Penduduk Tahun 2009) dapat dilihat pada tabel 2.11. Tabel 2.11 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun

Kecamatan

2000

2005

2009

2000-2005

2000-2009

01. Rendang

30.809

34.474

35.837

2,38

1,81

02. Sidemen

28.523

32.258

34.110

2,62

2,81

03. Manggis

40.756

46.019

47.849

2,58

1,93

04. Karangasem

71.387

72.729

85.236

0,38

2,16

05. Abang

57.776

66.166

68.926

2,90

2,14

06. Bebandem

43.292

42.635

48.782

- 0,30

1,41

07. Selat

34.995

36.791

40.445

1,03

1,73

08. Kubu

52.948

64.346

71.606

4,31

3,92

360.486

395.418

432.791

1,94

2,23

Kabupaten


b.

Penduduk berdasarkan Agama yang dianut

Tabel 2.12 Proporsi Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 Persentase Penduduk menurut Agama yang Dianut Agama

2005

2006

2007

2008

2009

01. Hindu

95,05

95,11

95,34

95,40

95,32

02. Islam

4,41

4,36

4,15

4,10

4,40

03. Protestan

0,33

0,32

0,31

0,30

0,07

04. Katolik

0,06

0,06

0,06

0,05

0,06

05. Budha

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

Jumlah

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: Karangasem Dalam Angka , 2005-2009

28

Dari Tabel 2.12 diatas, penduduk Kabupaten Karangasem selama tahun 20052009 sebagian besar (diatas 95 %) menganut Agama Hindu. Proporsi penduduk beragama hindu dari tahun 2005-2009 tidak mengalami perubahan yang berarti masih berkisar pada angka

95 %. Demikian juga halnya dengan proporsi penduduk yang

beragama islam tetap berkisar di angka 4 %, agama Katholik di kisaran 0,05 % dan agama budha 0,14 %. Hanya penduduk yang beragama kristen protestan yang mengalami penurunan dari 0,3 % di tahun 2005 menjadi 0,07 % di tahun 2009.

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja

pembangunan

pada

aspek

kesejahteraan

masyarakat

merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencangkup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB perkapita, Indek Pembangunan Manusia, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan penanganan terhadap angka kriminalitas. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut : a.

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian

secara makro yang mencangkup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Kondisi makro ekonomi Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009, bila dilihat dari indikator laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2000 pada kurun waktu tersebut menunjukkan kecederungan perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2005 angka laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 5,13 % dan di tahun 2006 menurun drastis menjadi 4,80 %, baru pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 5,20 %, namun di

29

tahun 2008 terjadi perlambatan laju pertumbuhan menjadi 5,07 % dan di tahun 2009 terjadi perlambatan laju pertumbuhan hingga menjadi 5,01 %.

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2005-2010 20 16,83

15,91

15

12,59

10

15,05 harga berlaku

9,82 5,13

5 0 2004

2005

4,8 2006

harga konstan

5,2 2007

5,07 2008

5,01 2009

2010

Nilai absolut PDRB tahun 2009 atas dasar harga konstan adalah Rp. 1.747.169,48 juta. yang berarti meningkat bila dibandingkan nilai tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 yang berjumlah Rp.1.663.749,20 juta, tahun 2007 yang berjumlah Rp.1.583.407,93 juta, tahun 2006 Rp.1.505.163,65 juta, dan tahun 2005 Rp1.436.224,88.

Angka ini

menggambarkan peningkatan produk riil dari barang dan jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan nilai absolut PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2009 adalah sebesar Rp.3.667.700,34 yang berarti meningkat 14,96 % dibandingkan nilai tahun 2008 sebesar Rp.3.187.794,20, tahun 2007 sebesar Rp.2.728.601,05, tahun 2006 sebesar Rp.2.423.402,61, dan tahun 2005 sebesar Rp.2.206.742,52 Indikator-indikator tersebut menunjukkan proses pemulihan ekonomi (recovery) ekonomi di Kabupaten Karangasem telah berjalan cukup baik, setelah kinerjanya terpuruk pada tahun 1998 karena krisis multidimensi yang melanda Indonesia.

30

Grafik 2.2 Perkembangan PDRB Tahun 2005-2009 Grafik Perkembangan PDRB tahun 2005-2009 (Rp Juta) 4.000.000,00 3.000.000,00 Harga Berlaku

2.000.000,00

Harga Konstan

1.000.000,00

-

2005

2006

2007

2008

2009

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Karangasem selama lima tahun terakhir, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, tetap didominasi oleh sektor tersier, kemudian diikuti oleh sektor primer dan terakhir ditempati oleh sektor sekunder dalam kontribusinya terhadap PDRB. Dalam perkembangannya selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa sektor primer secara terus-menerus mengalami penurunan dari 34,68 % pada tahun 2005 dan menjadi 32,57 %

pada tahun 2009, sebaliknya

sektor tersier mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2005 kontribusi sektor tersier dalam PDRB 54,49 % meningkat hingga menjadi 56,03 % pada tahun 2009. Demikian juga halnya kontribusi sektor sekunder dari tahun 2005-2009 terus mengalami peningkatan dari 10,84 % pada tahun 2005 menjadi 14,40 % pada tahun 2009. b.

Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan

harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara regional, tingkat inflasi untuk daerah Provinsi Bali, pada kurun waktu tersebut menunjukkan angka yang stabil pada kisaran rata-rata satu digit di bawah 6 %, kecuali pada tahun 2005 terjadi peningkatan sampai di atas dua digit yaitu menyentuh angka 11,31 %. Kondisi ini disebabkan oleh karena pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005. Untuk mengendalikan laju inflasi, maka sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil terus perlu diupayakan,

31

sekaligus menjaga likuiditas agar sesuai kebutuhan perekonomian dan menurunkan ekspektasi inflasi. c.

PDRB Per Kapita Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan

perkapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2009 mencapai Rp.9.477.310,84 juta meningkat 14,56% bila dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2008 sebesar Rp.8.272.786,54 juta. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2009 sebesar Rp. 4.317.669,56 juta meningkat 4,56% dibandingkan kondisi tahun 2008 yang mencapai Rp. 4.317.669,56 juta. Tabel 2.13 Gambaran Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 No.

Tahun

Indikator Makro

1

Pertumb. ekonomi (%)

2

PDRB (Rp juta ):

2005

2006

5,13

4,80

2007 5,20

2008

2009

5,07

5,01

a. Atas dasar harga berlaku

2.206.742,52

2.423.407,27

2.728.601,05

3.187.794,20

3.667.700,34

b. Atas dasar harga konstan

1.436.224,87

1.505.163,65

1.583.407,93

1.663.749,20

1.747.169,48

3,81

3,958

4,129

4,318

4,515

a. Primer

34,68

34,38

33,85

32,96

32,57

b. Sekunder

10,84

10,86

11,05

11,32

14,40

c. Tersier

54,49

54,75

55,10

55,71

56,03

12.733.783,91

13.964.841,65

16.268.023,42

23.288.118,94

27.879.148,83

3

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp. juta)

4

Struktur perekonomian, kontribusi sektor (dalam persen):

5

Pajak Daerah (Rp. ribu)

6

Retribusi (Rp. ribu)

7

Dana Perimbangan (Rp. ribu)

8

Sumber Penerimaan Daerah Lainnya (Rp. Ribu)

4.201.015,58 249.072.774,04

4.589.302,62 370.741.640,87

10.219.724,76

7.572.129,00

4.984.409,04

6.743.202,27

7.376.860,92

382.354.984,44

430.385.164,80

438.520.577,66

64.614.166,31

138.735.721,26

136.467.565,17

Sumber : Karangasem Dalam Angka, 2005-2009 : Bagian Keuangan Setda Kab. Karangasem

d.

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

32

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas, dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 mengalami kenaikan yang tidak signifikan tetapi menggambarkan peningkatan seperti terlihat pada tabel 2.14. Tabel 2.14 Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 No

Tahun

Skor

1

2005

63,3

2

2006

64,3

3

2007

65,11

4

2008

65,46

5

2009

66,06

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem Tahun 2009

e.

Jumlah Penduduk Miskin Melihat dari topografi wilayah Kabupaten Karangasem yang didominasi lahan kritis

faktor kekeringan dan keterbatasan sumber daya air menjadi salah satu faktor pendorong kemiskinan. Kemiskinan memang masih menjadi permasalahan utama tidak hanya di wilayah Kabupaten Karangasem tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Strategi pembangunan yang terfokus pada industrialisasi yang cenderung top down yang berpusat pada kota dan sektor industri padat modal ternyata belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan, dan tidak memberikan banyak kontribusi pada peningkatan kualitas dan daya kreasi masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

33

Kondisi tersebut justru membuat masyarakat makin tergantung dan lebih banyak menunggu adanya program pemerintah dan kurang tertarik pada bidang pertanian yang pada dasarnya merupakan potensi utama dalam penyerapan tenaga kerja dan juga kontribusinya dalam peningkatan PDRB Kabupaten (dimana sektor pertanian dalam arti luas memberi kontribusi tertinggi dalam peningkatan PDRB Kabupaten Karangasem yaitu 32,67 % selama kurun waktu 2004-2008). Pada periode pertama jabatan Bupati (2005-2009) beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang signifikan dari 41.826 RTM pada tahun 2006 sudah menurun sebesar 8.627 RTM (20,63 %) menjadi 33.199 RTM berdasarkan hasil pemutahiran data pada tahun 2009. Hasil pendataan rumahtangga miskin tahun 2006-2009, jumlah RTM tertinggi berada di wilayah Kecamatan Karangasem, Abang, Kubu dan Bebandem. Gambaran jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karangasem per Kecamatan tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karangasem per Kecamatan Tahun 2006-2009 Kecamatan

Tahun 2007

2008

01. Karangasem

8.352

7.996

8.577

8.043

3,70

02. Manggis

2.667

2.504

1.880

1.659

37,80

03. Rendang

2.376

2.249

1.333

1.300

45,29

04. Bebandem

6.004

5.818

5.806

5.406

9,96

05. Selat

3.722

3.629

2.975

2.657

2,.61

06. Sidemen

2.847

2.632

2.636

2.032

28,63

07. Kubu

8.024

7.833

6.211

5.951

25,83

08. Abang

7.834

7.611

6.503

6.151

21,48

41.826

40.272

35.921

33.199

20,63

Kabupaten

2009

Penurunan (%)

2006


f.

Angka kriminalitas

34

Banyaknya tindak kejahatan/pelanggaran merupakan salah satu cermin tingkat keamanan di satu wilayah. Data dari table berikut menyajikan tindak perkembangan Berbagai tindak kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan selama periode 20052009. Gambaran perkara kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel 2.16. Tabel 2.16 Banyaknya Perkara Kejahatan / Pelanggaran yang Dilaporkan Di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Bulan

Pencurian

Peng

Penipu an

gelap

Pena

Kejahat

Kebaka ran

Jlm

Berat

Ringan

an lainlain

0

0

1

16

1

20

0

1

2

17

0

39

0

0

0

0

15

1

33

1

3

0

1

2

25

0

18

0

1

0

2

2

22

0

26

2

0

0

0

0

1

12

0

29

5

0

2

0

2

0

15

0

36

0

6

0

0

0

0

3

12

0

31

0

3

0

4

0

0

3

12

2

29

4

0

2

0

0

0

1

1

19

4

30

11. Nopember

3

0

0

0

2

0

1

3

17

3

23

12. Desember

1

0

1

1

0

0

0

3

22

2

25

Jumlah 2009

43 53 42 80 51

0 0 0 0 0

31 28 15 20 11

5 10 6 7 5

14 4 2 7 10

0 0 0 2 0

8 11 11 16 15

21 21 17 17 11

204 178 121 91 79

13 18 27 19 15

339 323 241 259 197

Berat

Ringan

Biasa

01. Januari

2

0

1

1

1

02. Pebruari

0

0

3

1

1

03. Maret

1

0

2

1

04. April

4

0

3

05. Mei

3

0

3

06. Juni

3

0

07. Juli

2

0

08. Agustus

8

09. September

12

10. Oktober

2008 2007 2006 2005

dahan

Penganiyaan

an

Sumber : Polres Karangasem

Dari berbagai jenis tindak kejahatan/pelanggaran yang banyak terjadi adalah pencurian,

kemudian

disusul

oleh

lain-lain

kejahatan

dan

penganiayaan.

Perkembangannya sendiri menunjukkan lebih banyak yang bertambah kasusnya di bandingkan yang menurun. Dari gambaran diatas menunjukkan ketertiban/keamanan masyarakat cenderung menurun.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

35

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, Jumlah balita gizi buruk, angka kematian ibu, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Karangasem selama kurun waktu lima tahun terakhir untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : a.

Angka Melek Huruf Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tergolong buta huruf (tidak bisa

membaca dan menulis) dari tahun 2005-2009

sudah menunjukkan penurunan dari

25,20 % pada tahun 2005 menurun menjadi 24,85 % di tahun 2009 atau dengan kata lain sebanyak 75,15 % penduduk usia 10 tahun keatas mampu membaca dan menulis. Gambaran penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut kepandaian membaca dan menulis tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 2.17. Tabel 2.17 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kepandaian Membaca dan Menulis tahun 2005-2009 No

Tahun

1

Dapat Baca Tulis

Tidak Dapat Baca Tulis

Laki-Laki

Peremp.

L+P

Laki-Laki

Peremp.

L+P

2005

83,99

65,55

74,80

16,01

34,45

25,20

2

2006

82,55

67,54

75,02

17,45

32,46

24,98

3

2007

83,88

65,36

74,57

16,12

34,64

25,43

4

2008

81,59

67,12

74,23

18,41

32,88

25,77

5

2009

84,08

65,73

75,15

15,92

34,27

24,85

Sumber: Karangasem dalam angka , 2005-5009

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang buta huruf di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 rata-rata mencapai lebih dari dua kali lipat penduduk laki-laki yang buta huruf.

b.

Angka Rata-rata Lama sekolah

36

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi rata-rata jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem pada tahun 2009 sebesar 5,41 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk

di Kabupaten karangasem baru

mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD atau belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Grafik 2.3 Angka Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Karangasem Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Karangasem 5,5

5,41

5

5

5,4

5,4

5,35

4,5 2005

2006

2007

2008

2009

Tahun

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem Tahun 2009

c.

Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat pemerataan pendidikan berdasarkan angka partisipasi kasar (APK)

Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karangasem selama tahun 2005-2009 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005/2006 APK SD/MI mencapai 111,53 % pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 112,73 %, dan akhirnya menjadi 114,19 % di tahun 2009/2010. Sementara itu angka partisipasi murni (APM) SD/MI juga mengalami fluktuasi sebagaimana yang tertuang pada tabel 2.18. Sebaran APK SMP dari tahun 2005 sampai tahun 2009 menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan SMP terus meningkat hanya saja jika dilihat dari sisi APM yang cenderung meningkat dari Tahun 2005-2008, namun di tahun 2009 terjadi penurunan nilai APM. APK SMP tahun 2009 telah mencapai 102,06 % dan APM mencapai 66,53 %.

37

Sedangkan APK untuk SMA/SMK selama kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2009 juga terus mengalami peningkatan. Sementara nilai APM yang cenderung meningkat dari tahun 2005-2008, kembali menurun di tahun 2009. Pada tahun 2005 APK SMA/SMK mencapai 43,36 % dan tahun 2009 telah mencapai 51,67 %. Untuk nilai APM SMA/SMK tahun 2005 mencapai 31,10 % dan pada tahun 2009 telah mecapai 35,95 %.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 SD

SMP

SMA/SMK

No

Tahun

APK (%)

APM (%)

APK (%)

APM (%)

APK (%)

APM (%)

1

2005/2006

111,53

96,88

82,39

60,65

43,36

31,10

2

2006/2007

112,73

97,51

84,,84

61,04

43,30

33,74

3

2007/2008

113,43

98,11

88,41

65,97

48,03

39,62

4

2008/2009

114,11

99,39

97,07

70,62

49,95

39,35

5

2009/2010

114,19

99,58

102,06

66,53

51,67

35,95

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2005-2009

d.

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk umur 10 tahun keatas di

Kabupaten Karangasem tahun 2009 sisajikan pada tabel 2.19. Jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas pada tahun 2009 yang tidak punya atau belum punya ijazah sebanyak 29,72 %,

berpendidikan tertinggi SD/MI sebanyak 37,78 %, berpendidikan tertinggi

SLTP/MTs sebanyak 16,71 %, berpendidikan tertinggi tamat SMU/SMK/MA sebanyak 12,36 %, tamat D1/D2 sebanyak 1,41 %, tamat D3/SM sebanyak 0,31 %, tamat D4/S1 sebanyak 1,53 % dan S2/S3 sebanyak 0,18 %. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal memerlukan waktu relatif lama. Namun demikian, secara umum tingkat pendidikan penduduk Karangasem dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sebagai contoh, proporsi

penduduk yang tamat D4/S1 meningkat dari 1,05 % tahun 2005 menjadi 1,53 % pada tahun 2009, D1/D2 meningkat dari 0,80 % menjadi 1,41 %, D3 dari 0,20 % menjadi 0,31 % dan penurunan yang cukup signifikan terhadap persentase penduduk usia 10

38

tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah dari 49,18 % di tahun 2005 menurun menjadi 29,72 % saja. Tabel 2.19 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2009 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Laki-laki

Perempuan

L+P M+F

01. Tidak Punya

28,84

30,60

29,72

02. SD/MI/Sederajat

35,61

39,95

37,78

03. SLTP/MT/Sederajat

15,70

17,73

16,71

04. SMU/MA/Sederajat

13,43

6,68

10,05

05. SMK/Sederajat

2,30

2,31

2,31

06. Diploma I/II

1,54

1,27

1,41

07. Diploma III/Akademi

0,46

0,16

0,31

08. Diploma IV/S1

1,76

1,30

1,53

09. S2/S3

0,36

0,00

0,18

100,00

100,00

100,00

Jumlah Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009

e.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan kesehatan adalah

dengan melihat perkembangan angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Kabupaten Karangasem mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 terjadi 7,41 kematian bayi per 100 kelahiran hidup, meningkat di tahun 2006 menjadi 8,91 per 100 kelahiran hidup, tahun 2007 menurun menjadi 5,90 per 100 kelahiran hidup, tahun 2008 menjadi 5,30 per 100 kelahiran hidup dan tahun 2009 meningkat menjadi 7,72 per 100 kelahiran hidup. Angka kematian balita pada tahun 2009 menurut kecamatan berkisar 4,22 sampai 26,78 per 100 kelahiran hidup, angka tertinggi terjadi di Kecamatan Manggis yaitu 26,78 per 100 kelahiran hidup dan terendah di Kecamatan Selat yaitu 4,22 per 100 kelahiran hidup. Angka kematian balita relatif tinggi juga terdapat di Kecamatan Abang dan Karangasem, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.20. Tabel 2.20

39

Angka Kematian Balita (AKB) Tahun 2009 Per Kecamatan Jumlah Kelahiran Hidup

Kecamatan

Kematian Balita (0-4 tahun)

AKB per 1000 Kelahiran Hidup

01. Rendang

685

5

7,3

02. Sidemen

643

3

4,67

03. Manggis

819

10

26,78

04. Karangasem

1.721

12

16,94

05. Abang

1.165

13

22,02

06. Bebandem

743

7

9,42

07. Selat

711

3

4,22

08. Kubu

1.154

6

11,19

Jumlah 2009

7.641

59

7,72

2008

7.567

40

5,30

2007

7.298

43

5,90

2006

7.179

64

8,91

2005

7.015

52

7,41

Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009

f.

Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Karangasem dari tahun 2005-2008

mengalami peningkatan dari 67,60 pada tahun 2005 menjadi 67,80 tahun 2008. Hal tersebut dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Karangasem tahun 20052008 pada tabel 2.21. Tabel 2.21 Umur Harapan Hidup Tahun 2005-2008 Tahun

Rata-rata Umur Harapan Hidup

2005

67,60

2006

67,70

2007

67,77

2008

67,80

40

g.

Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian ibu (AKI) sebagai akibat komplikasi kehamilan dan persalinan

berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran dan perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka kematian ibu di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 cenderung mengalami peningkatan dimana tahun 2005 AKI 57,00 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat menjadi menjadi 104,70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Hanya pada tahun 2007 dan tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 27,40 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dan 66,10 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008. h.

Rasio Penduduk yang Bekerja Jumlah penduduk karangasem tahun 2005 berdasarkan hasil registrasi penduduk

adalah 430.251 jiwa dengan angkatan kerja pada tahun 2005 adalah 202.837 orang (71,16 %), dimana penduduk yang bekerja sebanyak 186.675 orang (65,49 %), pencari pekerjaan sebanyak 16.162 orang (5,67 %). Sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 82.207 orang (28,84 %) seperti sekolah sebanyak 36.457 orang (12,79 %), mengurus rumah tangga 22.148 orang (7,77 %) dan lainnya 23.602 orang (8,28 %). Perkembangan penduduk pada tahun berikutnya mengalami fluktuasi baik jumlah, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, maupun jumlah pengangguran. Terakhir jumlah penduduk karangasem tahun 2009 berdasarkan hasil registrasi penduduk adalah 432.791 jiwa dengan angkatan kerja pada tahun 2009 adalah 236.309 orang (83,12 %), dimana penduduk yang bekerja sebanyak 228.473 orang (80,36 %), pencari pekerjaan 7.836 orang (2,76 %).

Sedangkan

yang

bukan angkatan kerja sebanyak 47.990 orang

(16,88 %) seperti sekolah sebanyak 14.353 orang (5,05 %), mengurus rumah tangga 22.862 orang (8,04 %) dan lainnya 10.775 orang (3,79 %). Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut

prosentase jumlah pencari kerja mengalami penurunan yang signifikan dari

5,67 % di tahun 2005 menjadi 2,76 % di tahun 2009 jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun yang bersangkutan. Ini berarti ketersediaan lapangan pekerjaan selama kurun waktu tersebut semakin terbuka. Secara rinci sebagaimana diuraikan dapat dilihat pada tabel 2.22.

41

Tabel 2.22 Angkatan Kerja (jiwa) di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 Status

Tahun

Angkatan kerja

2005

202.837

186.675

16.162

2006

143.356

131.933

11.422

2007

227.881

220.881

7.551

2008

242.347

234.540

7.807

2009

236.309

228.473

7.836

Bekerja

Pengangguran

Sumber: Karangasem Dalam Angka Tahun 2005-2009

Penduduk bekerja pada tahun 2009 menurut lapangan pekerjaan paling banyak terserap pada sektor pertanian dalam arti luas sebesar 54,15 %. Pada urutan kedua, terserap pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 15,95 % dan pada urutan ketiga terserap pada sektor industri pengolahan sebesar 12,07 %. Gambaran penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Karangasem tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.23. Tabel 2.23 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Sektor/Lapangan Pekerjaan 01. Pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan

Penduduk Bekerja 2009

Persentase (%)

123.707

54,15

3.976

1,74

27.575

12,07

495

0,22

05. Bangunan/konstruksi

13.885

6,08

06. Perdagangan, rumah makan dan hotel

36.438

15,95

07. Angkutan, pergudangan dan komunikasi

3.221

1,41

08. Keuangan, asuransi

1.312

0,57

17.864

7,81

0

0

228.473

100,00

02. Pertambangan dan penggalian 03. Industri pengolahan 04. Listrik, gas dan aiir

09. Jasa kemasyarakatan 10. Lainnya. Jumlah/Total Sumber: Karangasem Dalam Angka 2009

42

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Analisis kinerja atas seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikatorindikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. a.

Seni dan Budaya Jumlah grup kesenian di Kabupaten Karangasem tidak menunjukkan peningkatan,

jumlahnya tetap setiap tahunnya. Rasio grup kesenian terhadap per 10.000 jumlah penduduk Kabupaten Karangasem dari tahun 2005 sebesar 41,96 menjadi 38,33 pada tahun 2009. Tabel. 2.24 Rasio Grup Kesenian Uraian Jumlah Grup Kesenian Jumlah Penduduk Rasio/10.000 Penduduk

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1659

1659

1659

1659

1659

395.418

404.594

427.481

430.251

432.791

41,96

41

38,81

38,56

38,33

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem

Sedangkan jumlah gedung kesenian tidak mengalami peningkatan, karena Kabupaten Karangasem hanya memiliki 1 gedung kesenian dengan rasio per 10.000 penduduk sebesar 0,023 pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan rasio jumlah grup kesenian masih sangat relatif kecil, namun demikian bukan berarti masyarakat di Kabupaten Karangasem kurang responsif terhadap kesenian tradisional. Kesenian Tradisional sangat dipelihara dan dikembangkan dengan baik terlebih kesenian tradisional sebagai pendukung upacara-upacara keagamaan. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni di Kabupaten Karangasem.

43

Tabel. 2.25 Rasio Gedung Kesenian Tahun

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

Jumlah Gedung Kesenian

1

1

1

1

1

Jumlah Penduduk

395.418

404.594

427.481

430.251

432.791

0,025

0,025

0,023

0,023

0,023

Rasio/10.000 Penduduk

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem

b.

Olah Raga Jumlah gedung olah raga yang dimiliki Kabupaten Karangasem tetap yaitu 1 buah

gedung olahraga yaitu GOR Gunung Agung Amlapura dengan ratio 0,023% per 10.000 orang penduduk, tetapi ini bukan berarti rendahnya budaya olah raga di kalangan masyarakat, karena banyak aktivitas olahraga yang dilakukan diluar gedung seperti naik sepeda, jalan santai, volly dan sebagainya. Kedepannya untuk dapat memacu peningkatan prestasi di bidang olahraga, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana olah raga yang representative. Tabel. 2.26 Rasio Gedung Olah Raga Uraian Jumlah Gedung Olah Raga Jumlah Penduduk Rasio/10.000 Penduduk

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

-

-

1

1

1

395.418

404.594

427.481

430.251

432.791

-

-

0,023

0,023

0,023

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem

44

2.3

Aspek Pelayanan Umum Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan

hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencangkup layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Bidang Urusan Pendidikan

a.

Angka Partisipasi Sekolah Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin dan kelompok umur Jenis

Tahun

Kelamin/Kelompok 2008

2009

L

91,94

96,31

P

91,61

94,31

L+P

91,78

95,31

L

73,60

87,31

P

76,35

69,24

L+P

74,98

78,28

L

52,93

47,46

P

48,55

39,30

L+P

50,74

43,38

L

3,70

5,78

P

4,42

3,44

L+P

4,06

4,61

Umur 7-12

13-15

16-18

19-24

Angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umur cenderung meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat

45

akan pentingnya pendidikan dan semakin mudah terjangkaunya akses pendidikan oleh masyarakat. b.

Rasio sekolah/penduduk usia sekolah Tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan wajib disediakan oleh pemerintah

sebagai pelayanan wajib kepada masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketersediaan sekolah di Kabupaten Karangasem dibandingkan dengan penduduk usia sekolah dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.28 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD, SMP SD

SMP

Sekolah

Penduduk usia sekolah

Rasio

Sekolah


Rasio

2005

358

46.864

1 : 131

33

14.020

1 : 425

2

2006

363

47.718

1 : 131

33

15.016

1 : 455

3

2007

363

49.083

1 : 135

35

15.342

1 : 438

4

2008

364

49.053

1 : 135

34

15.889

1 : 467

5

2009

366

49.052

1 : 134

39

17.488

1 : 448

No

Tahun

1

Tabel 2.29 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK SMA

SMK

Sekolah


Rasio

2005

17

7.041

1 : 414

5

975

1 : 195

2

2006

17

7.720

1 : 454

5

986

1 : 197

3

2007

19

7.280

1 : 383

5

1.034

1 : 207

4

2008

19

7.732

1 : 407

7

1.620

1 : 231

5

2009

20

7.652

1 : 383

7

2.266

1 : 324

No

Tahun

1

Sekolah


Rasio

Dilihat dari tabel, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang SD pada tahun 2009 mencapai 1 : 134 orang per penduduk usia sekolah, yang artinya dalam 1 sekolah terdapat rata-rata 134 orang siswa. Rasio ini masih di bawah rasio nasional

yang ditetapkan 180-240 orang/sekolah. Untuk jenjang SMP

46

mencapai 1 : 448 orang, yang artinya dalam 1 sekolah rata-rata terdapat 448 orang siswa. Rasio ini masih tinggi diatas rasio nasional yaitu 240-360 0rang/sekolah, artinya perlu kebijakan dalam peningkatan jumlah sekolah dan penerapan kuota siswa/sekolah agar semua sekolah mendapatkan jumlah siswa yang ideal. Untuk jenjang SMA rasio ketersediaan sekolah pada tahun 2009 mencapai 1 : 383, artinya terdapat rata-rata 383 orang siswa persekolah. Untuk SMK rasionya pada tahun 2009 mencapai rata-rata 324 orang per sekolah. c.

Rasio guru/murid Dalam mewujudkan out put dari pendidikan yang lebih baik maka jumlah guru

memegang peranan penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Rasio antara jumlah murid terhadap jumlah guru akan dapat mencerminkan kelancaran proses belajar mengajar. Semakin kecil rasio jumlah murid terhadap jumlah guru maka akan semakin baik, artinya bila rasionya semakin kecil maka jumlah murid yang diasuh oleh seorang guru akan semakin kecil pula dan demikian sebaliknya. Rasio murid dengan guru di Kabupaten Karangasem selama tahun 2005-2009 untuk tingkat SD semakin meningkat dimana pada tahun 2005 rasio murid dengan guru sebesar 15,37 artinya setiap 15 anak didik diasuh oleh satu orang guru sementara pada tahun 2009 rasio murid dengan guru meningkat menjadi 12,66 dimana 12 anak didik diasuh oleh satu orang guru. Untuk SMP, rasio jumlah murid terhadap jumlah guru 2005-2009 berkisar antara 11,06 pada tahun 2005 dan menurun menjadi 13,53, pada tahun 2009. Untuk SMA, rasio jumlah murid terhadap jumlah guru tahun 2005-2009 berkisar antara 11,23 pada tahun 2005 dan 9,21, pada tahun 2009. Sementara itu, rasio jumlah murid terhadap jumlah guru untuk SMK tahun 2005-2009 berkisar antara 7,62 pada tahun 2005 dan pada tahun 2009 menjadi 10,54. Secara umum rasio pendidikan baik SD, SMP, SMA dan SMK rasionya masih ideal yaitu di bawah 30. Gambaran jumlah dan rasio murid-guru pada SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel 2.30 dan tabel 2.31.

47

Tabel 2.30 Jumlah dan Rasio Murid-Guru pada SD dan SMP di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 SD No

Tahun

Murid

Guru

(orang)

(orang)

SMP Rasio

Murid

Guru

(orang)

(orang)

Rasio

1

2005

46.864

3.049

1 : 15

14.020

1.268

1 : 11

2

2006

47.718

3.141

1 : 15

15.016

1.172

1 : 13

3

2007

49.083

3.322

1 : 15

15.342

1.091

1 : 14

4

2008

49.053

3.587

1 : 14

15.889

1.122

1 : 14

5

2009

49.052

3.874

1 : 13

17.488

1.293

1 : 15

Sumber: Karangasem Dalam Angka, 2005-2009

Tabel 2.31 Jumlah dan Rasio Murid-Guru pada SMA dan SMK di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 SMA No

Tahun

Murid

Guru

(orang)

(orang)

SMK Rasio

Murid

Guru

(orang)

(orang)

Rasio

1

2005

7.041

627

1 : 11

975

128

1:8

2

2006

7.720

619

1 : 12

986

133

1:7

3

2007

7.280

659

1 : 11

1.034

135

1:7

4

2008

7.732

761

1 : 10

1.620

161

1 : 10

5

2009

7.652

831

1 : 9

2.266

215

1 : 10

Sumber: Karangasem Dalam Angka, 2005-2009

d.

Fasilitas Pendidikan Ketersediaan Ruang Belajar Di samping ketersediaan guru, fasilitas belajar juga menentukan kualitas proses

belajar mengajar, fasilitas yang mendasar untuk menjamin PBM yang berkualitas adalah ruang belajar (ruang kelas). Ruang belajar dengan kualitas yang baik akan membuat siswa menjadi nyaman dalam mengikuti pelajaran. Hal ini tentunya akan berkorelasi positif dengan kualitas output yang dihasilkan.

48

Ketersediaan Perpustakaan Perpustakaan atau ruang baca merupakan salah satu komponen pendukung dalam proses pembelajaran. Di Kabupaten Karangasem diperoleh gambaran bahwa tidak semua SMP dan SMA memiliki fasilitas perpustakaan/ruang baca. e.

Pendidikan Usia Dini Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan

dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Di Kabupaten Karangasem jumlah sekolah taman kanak-kanak mencapai 69 sekolah yang terdiri dari 2 sekolah negeri dan sisanya sekolah swasta, dengan rasio siswa per sekolah mencapai rata-rata 46 orang siswa per sekolah. Perkembangan pendidikan anak usia dini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah guru TK yaitu meningkat dari 199 orang pada tahun 2008 menjadi 313 orang pada tahun 2009 dengan rasio guru terhadap murid pada tahun 2009 yaitu 1 : 10 orang siswa artinya setiap satu orang guru mempunyai anak didik 10 orang. Rasio ini lebih baik dari tahun 2008 yang mencapai 13 orang siswa per guru. 2.

Kesehatan Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah perilaku hidup

sehat. Kinerja pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari ratio ketersedian sarana prasarana kesehatan, ratio tenaga kesehatan, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan pelayanan balita gizi buruk, dan penanganan terhadap beberapa penyakit menular. a.

Sarana prasarana kesehatan Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana prasarana kesehatan yang tersebar di 8 kecamtan. Sampai akhir tahun 2009 telah tersedia 1 Rumah Sakit

49

pemerintah, 12 Puskesmas, 70 Puskesmas Pembantu, 12 puskesmas Keliling, 662 posyandu dan 34 poskesdes. Perkembangan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 2.32. Tabel 2.32 Perkembangan sarana prasarana kesehatan Tahun 2005-2009 Sarana Kesehatan

2005 1

Rumah Sakit

2006

2007

2008

2009

1

1

1

1

Posyandu

632

632

661

662

662

Pokesdes

-

-

-

34

34

Puskesmas induk

12

12

12

12

Puskesmas Pembantu

58

59

64

64

70

Puskesmas Keliling

17

18

21

23

12

b.

12

Ratio Tenaga Kesehatan Rasio Dokter Tenaga dokter terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik yang

berada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Pada tahun 2009, tenaga dokter yang ada berjumlah 105 orang dengan rasio terhadap penduduk sebesar 24 per 100.000, meningkat bila dibandingkan tahun 2008 (21 per 100.000). Jika dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 (40 per 100.000), maka masih ada kekurangan tenaga dokter umum sebanyak 68 orang. Tenaga dokter spesialis yang ada tahun 2009 berjumlah 7 orang yang semuanya berada di Rumah Sakit dengan rasio terhadap penduduk sebesar 1,62 per 100.000. Jumlah ini sama dengan keadaan tahun 2008 tapi dengan rasio yang lebih kecil (1,87) sedangkan target Indonesia Sehat 2010 sebesar 6 per 100.000, sehingga masih ada kekurangan tenaga dokter spesialis sebanyak 19 orang. Tenaga dokter gigi yang ada tahun 2009 berjumlah 18 orang meliputi 15 orang di Puskesmas dan 3 orang di Rumah Sakit. Rasio dokter gigi terhadap jumlah penduduk adalah 4,16 per 100.000. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 3,96 per

50

100.000, sedangkan target Indonesia Sehat 2010 (11 per 100.000 penduduk), maka masih ada kekurangan tenaga dokter gigi sebanyak 30 orang. Rasio Tenaga Medis Tenaga farmasi terdiri dari apoteker, S1 Farmasi, D-III Farmasi dan asisten apoteker baik yang berada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga apoteker yang ada tahun 2009 sebanyak 5 orang sehingga didapat rasio jumlah tenaga apoteker dengan penduduk sebesar 1,16 per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan tahun 2008 (0,47 per 100.000 penduduk) maka terjadi peningkatan. Sedangkan target IS 2010 sebesar 10 per 100.000 penduduk, sehingga masih ada kekurangan tenaga apoteker sebanyak 38 orang. Tenaga bidan terdiri dari D3 bidan dan bidan baik yang berada di Puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga bidan tahun 2009

berjumlah 153 orang

sehingga didapat rasio tenaga bidan dengan penduduk sebesar 35,35 per 100.000. Mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan tahun 2008

(31,50 per 100.000

penduduk). Jika dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010 (100 per 100.000), maka masih ada kekurangan tenaga Bidan sebanyak 280 orang. Tenaga perawat terdiri dari sarjana keperawatan, D-3 perawat, SPK dan sederajat baik yang berada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga perawat yang ada pada tahun 2009 berjumlah 232 orang, rasio dengan penduduk sebesar 53,61 per 100.000, menurun bila dibandingkan tahun 2008 (54,60 per 100.000 penduduk). Sedangkan target yang ingin dicapai Indonesia Sehat 2010 (117,5 per 100.000), maka masih ada kekurangan tenaga perawat sebanyak 277 orang. Tenaga gizi terdiri dari D1 Gizi, D3 Gizi dan DIV/S1 gizi baik yang berada di Puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga Gizi yang ada pada tahun 2009 berjumlah 27 orang sehingga didapat rasio jumlah tenaga gizi per 100.000 penduduk sebesar 6,24. Meningkat bila dibandingkan tahun 2008 (5,13 per 100.000 penduduk). Sedangkan jumlah tenaga ahli gizi ( DIII gizi) tahun 2009 sebanyak 18 orang dengan rasio sebesar 4,16 per 100.000 penduduk, namun target IS 2010 tentang rasio ahli gizi terhadap penduduk sebesar 22 per 100.000 penduduk, masih ada kekurangan tenaga Gizi sebanyak 68 orang.

51

Tenaga sanitasi terdiri dari D1 Sanitasi dan D3 Sanitasi baik yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Jumlah tenaga sanitasi tahun 2009 sebanyak 44 orang, dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 30 orang dan D1 sebanyak 14 orang. Rasio tenaga sanitasi dengan jumlah penduduk sebesar 10,17 per 100.000. Mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2008

(5,83 per 100.000

penduduk) Berdasarkan target IS 2010 sebesar 40 per 100.000 penduduk, masih ada kekurangan tenaga ahli sanitasi sebesar 129 orang. Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri dari S1 Kesehatan Masyarakat dan D3 Kesehatan Masyarakat, yang tersebar di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat yang ada tahun 2009 sebanyak 26 orang dengan kriteria pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat. Rasio ahli kesehatan masyarakat dengan jumlah penduduk

sebesar

6,01

per

100.000

penduduk.

Mengalami

peningkatan

bila

dibandingkan tahun 2008 (5,83 per 100.000 penduduk). Target yang ingin dicapai Indonesia Sehat 2010 (40 per 100.000 penduduk) sehingga masih ada kekurangan tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 147 orang. Tenaga teknisi medis terdiri dari analis laboratorium, tenaga elektromedik dan penata rontgen, penata anastesi dan fisioterapis yang berada di Rumah Sakit Umum Amlapura. Tenaga teknisi medis yang ada tahun 2009 sebanyak 28 orang dengan rasio 6,47 per 100.000 penduduk, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 ( 4,43 per 100.000 penduduk). Jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk menurut jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Karangasem tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.33.

52

Tabel 2.33 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Tenaga Kesebatan

Jumlah

01. Dokter

Rasio

105

24

02. Dokter spesialis

7

1,62

03. Dokter Gigi

18

4,16

04. Farmasi

5

1,16

05. Bidan

153

35,35

06. Perawat

232

53,61

07. Tenaga Gizi

27

6,24

08. Tenaga Sanitasi

44

10,17

09. Kesehatan Masyarakat

26

6,01

10. Teknis medis

28

6,47

c.

Persalinan dengan Pertolongan Tenaga Kesehatan Berdasarkan data tahun 2005-2009, persentase jumlah persalinan dengan

pertolongan tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2005 persentase persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan mencapai 92,84 % meningkat menjadi 97,94 % di tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.34. Tabel 2.34 Banyaknya Persalinan Nakes Tahun 2009 Per Kecamatan Kecamatan

Sasaran

Pencapaian

Persentase (%)

01. Rendang

635

691

108,82

02. Sidemen

677

644

95,13

03. Manggis

890

819

92,02

04. Karangasem

1.652

1.721

104,18

05. Abang

1.276

1.174

92,01

06. Bebandem

769

758

98,57

07. Selat

736

711

96,60

08. Kubu

1.211

1.166

96,28

Jumlah 2009

7.846

7.684

97,94

2008

7.849

7.612

96,98

2007

7.817

7.239

92,61

2006

7.935

7.073

93,37

2005

7.446

6.913

92,84


53

d.

Cakupan Balita Gizi Buruk Berkaitan dengan status gizi, tahun 2010 jumlah balita yang pertumbuhannya

dibawah garis merah (BGM) mencapai 416 balita dari jumlah 32.040 balita (1,78%) dan jumlah balita yang naik berat badannya adalah 17.296 balita dari 32.040 balita (74,15%), sedang Balita dengan gizi buruk sebanyak 2 Balita. Cakupan Balita mendapat Vit. A 2 kali per tahun mencapai 96,33 % (atau 27.362 dari jumlah 28.404 target balita) yang berarti diatas target (90%). Sedangkan cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe sebesar 93,76 % (7.828 orang dari 8.349 bumil yang ada) sudah diatas target 90%. Terjadinya kasus gizi kurang dan buruk disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat yang belum membaik. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan sehat terutama bagi pertumbuhan balita dan kesehatan ibu hamil. e.

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif) Tabel 2.35 Jumlah Bayi yang Diberi ASI Eksklusif Tahun 2009 per Kecamatan Kecamatan

Sasaran

Pencapaian

Persentase (%)

01. Rendang

644

236

36,65

02. Sidemen

590

381

64,58

03. Manggis

686

250

36,44

04. Karangasem

1.041

216

20,75

05. Abang

1.232

336

27,27

06. Bebandem

664

308

46,39

07. Selat

726

142

19,56

08. Kubu

1.149

135

11,75

Jumlah 2009

6.732

2.004

29,77

2008

7.536

1.787

23,71

2007

7.286

2.761

37,89

2006

7.214

836

11,59

2005

7.092

4.290

60,49


Data BPS Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi umur dibawah 6 bulan (ASI eksklusif) semakin lama semakin berkurang (rendah). Dimana pada tahun 2005, persentase jumlah bayi

54

yang mendapatkan ASI eksklusif mencapai 60,49 %, di tahun 2009 menurun drastis hingga hanya mencapai 29,77 % saja. Gambaran jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif tahun 2009 per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.35 diatas. f.

Kejadian Beberapa Penyakit Menular Angka AFP tahun 2009 sebesar 4,29 per 100.000 penduduk umur dibawah 15

tahun, tahun 2008 AFP sebesar 3,04 per 100.000 penduduk < 15 tahun. Target AFP nasional (Indonesia Sehat 2010) adalah 0,9 per 100.000 penduduk < 15 tahun, ini berarti AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun di Kabupaten Karangasem berada di atas target nasional yang berarti bahwa kinerja surveilans semakin baik. Angka kesembuhan penderita TBC BTA + tahun 2009 mencapai 74,47 %, menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 75,69 % sedangkan target nasional (Indonesia sehat 2010) sebesar 85 % yang berarti bahwa angka kesembuhan TB BTA + di Kabupaten Karangasem belum mencapai target nasional. Prosentase Balita dengan Pneumonia yang ditangani sebesar 100 % dengan jumlah 830 penderita, tahun 2008 prosentase Balita dengan pneumonia yang ditangani sebesar 1.293 penderita (100 %), sedangkan target nasional adalah 100 % (Indonesia Sehat 2010) yang berarti Kabupaten Karangasem sudah mencapai target nasional. Persentase HIV/AIDS ditangani tahun 2009 sebesar 100 % (22 penderita), tahun 2008 tidak ditemukan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karangasem. Prevalensi HIV (Persentase kasus terhadap penduduk beresiko) tahun 2009 sebesar 0 %. Persentase Infeksi Menular Seksual diobati tahun 2009 sebanyak 100 % dengan jumlah penderita 111 penderita, tahun 2008 Persentase Infeksi Menular Seksual diobati sebesar 100 % (103 penderita). Angka kesakitan DBD tahun 2009 sebesar 42,75 per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 185 penderita, meningkat bila dibandingkan tahun 2008 dimana angka kesakitan DBD sebesar 25,20 per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 108 penderita, sedangkan target nasional (Indonesia Sehat 2010) adalah 2 per 100.000 penduduk. Ini berarti angka kesakitan DBD di Kabupaten Karangasem masih tinggi, jauh dari target nasional. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standar sebanyak 185 orang dari 185 penderita atau 100 %. Persentase Balita dengan diare yang ditangani pada tahun 2009 sebesar 100 % atau sebesar 3.151 penderita. Angka kesakitan Malaria per

55

1.000 penduduk (API) tahun 2009 sebesar 0,009 dengan jumlah penderita

positif

sebanyak 4 orang, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 0,01 dengan 12 penderita. Target API nasional (Indonesia sehat 2010) sebesar 5 per 1.000 penduduk, ini berarti Kabupaten Karangasem masih berada di bawah target nasional. Persentase penderita malaria yang diobati tahun 2009 sebesar 100 % dengan jumlah penderita sebanyak 4 orang. Persentase penderita kusta selesai berobat (RFT Rate) tahun 2009 81,25 %, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 dimana RTF Rate sebesar 76,19 %. Jumlah penyakit filaria yang ditangani tidak ada karena tahun 2009 di Kabupaten Karangasem tidak ditemukan kasus filariasis. Jumlah kasus dan angka kesakitan penyakit menular yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) sebanyak 18 yang terdiri dari tetanus 14 kasus dan campak 4 kasus. 3.

Pekerjaan Umum Jalan merupakan urat nadi pembangunan ekonomi yang sangat penting dan

strategis untuk

memperlancar arus barang

dan penumpang.

Dengan semakin

meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Karangasem menuntut adanya prasarana jalan yang memadai. Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan di Kabupaten

Karangasem

selama

5

tahun

terakhir

(2005-2009)

menunjukkan

perkembangan yang fluktuatif, ratio kondisi jalan dalam keadaan baik terhadap jumlah panjang jalan tahun 2005 sebesar 76,72%, tahun 2006 menurun menjadi 45,93%, tahun 2007 sebesar 74,88%, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 63,32% , tahun 2009 sebesar 64,90%, perubahan kondisi kualitas jalan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, khususnya pada saat musim hujan. Sarana

prasarana

irigasi

pengairan

merupakan

aspek

penting

dalam

pembangunan pedesaan dan ketahanan pangan daerah melalui mekanisme pengelolaan daerah irigasi yang efektif dan efisien.

56

Tabel 2. 36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

76,72

45,93

74,88

63,22

64,90

1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

2.

Rasio jaringan irigasi

1:36,46

3.

Jalan penghubung Kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (km)

597,90

649,48

638,12

653,42

646,29

Jumlah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)

97,34

97,43

97,60

97,65

91,89

4.

1:36,42

1:30,98

1:30,76

1:33,14

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karangasem, 2010

4.

Perumahan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten

Karangasem selama periode 2005-2009 dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruh rumah tangga. Pada tahun 2005 persentase jumlah rumah tangga yang telah menggunakan air bersih sebesar 67,97 % meningkat menjadi 76,9 % pada tahun 2009. Begitu juga persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga sebesar 88% pada tahun 2005 meningkat menjadi 97,93% pada tahun 2009. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, program yang dilaksanakan dalam upaya menunjang pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman adalah peningkatan lingkungan sehat perumahan dan peningkatan pemberdayaan sehat perumahan dengan fokus kegiatan pada perbaikan lingkungan pemukiman dan penanggulangan kemiskinan perkotaan. 5.

Penataan Ruang Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang tahun 2005-2009 dilihat

dari jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2006 sebesar 91,2 % menjadi 93,8 % pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasi pendirian bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Ratio luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau Hak Guna Bangun pada Tahun 2010 mencapai sebesar 60,54% . Namun demikian upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

57

kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan bangunan perlu diimbangi dengan pelayanan perijinan yang lebih baik.

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan

daerah tahun 2005-2009 adalah tersusunnya RPJPD pada tahun 2006 yang menjadi dokumen pembangunan jangka panjang daerah 2006-2025 dan telah tetapkan dengan Peraturan

Daerah

Nomor

7

Tahun

2006

dan

tersedianya

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2006-2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Disamping itu juga tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi

dan

kesinambungan

perencanaan

dengan

implementasinya.

Berikut

gambaran kinerja perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2005-2010) sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 2.37 Tabel Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan No 1.

2.

3.

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada/ tidak

Draf

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/ tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Indikator

Sumber : Bappeda Kabupaten Karangasem, 2010

7.

Perhubungan Selama periode 2005-2009 kinerja pembangunan pelayanan pada urusan

perhubungan di Kabupaten Karangasem dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun yang mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu 9.050

58

penumpang tahun 2005 menurun menjadi 6.449 penumpang pada tahun 2006, 6.029 pada tahun 2007, mulai meningkat pada tahun 2008 menjadi 8.801 dan tahun 2009 menjadi 9.736 penumpang. Penurunan jumlah penumpang lebih disebabkan adanya pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi . Persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 34,11% menjadi 35,60% pada tahun 2009. Jumlah terminal bus tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak 1 buah, tetapi pelabuhan laut jumlahnya bertambah dari tahun 2008 menjadi 3 buah. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan masal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi.

Tabel 2.38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Indikator

No 1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum (bh)

2.

Rasio ijin trayek (bh/org)

3.

Jumlah uji kir angkutan umum (bh)

4.

Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal Bis (bh)

5.

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

9.050

6.449

6.029

8.801

9.736

990

2.291

2.077

2.079

2.201

2.395

2.504

1/1

1/1

1/1

3/1

3/1

Jumlah angkutan darat (bh)

3.087

3.123

3.414

3.455

3.463

6.

Kepemilikan KIR angkutan umum (%)

27,66

29,80

29,00

31,00

32,49

7.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit)

30

30

30

30

30

8.

Persen pengujian kelayakan angkutan umum (%)

90

90

90

90

90

Sumber : Data Olahan Dinas Perhubungan Kab. Karangasem

8.

Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup di Kabupaten

Karangasem

selama

periode

2005-2009

diukur

dari

meningkatnya

persentase

59

penanganan sampah tahun 2005 sebesar 60% menjadi 85% pada tahun 2009. Persentase pelayanan sampah tahun terakhir mencapai 74% dengan volume sampah yang mampu ditangani setiap hari sebesar 120 M3 dari 161,39 M3 sampah. Semakin besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat menuntut peran serta masyarakat untuk dapat memusnahkan sampah dengan cara yang ramah lingkungan demi memperpanjang usia TPA. Berikut gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup No

Indikator

1.

Persentase penanganan sampah (%)

2.

Jumlah perusahaan yang termonitor dan tertangani limbahnya (bh)

3.

Tempat pembuangan sampah (TPS) (buah)

4.

Jumlah kasus keluhan pencemaran lingkungan yang ditangani/ditindaklanjuti

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

60

65

70

75

85

20

20

20

20

128

352

482

540

3

3

126

Sumber: Data Olahan Badan Lingkungan Hidup

9.

Pertanahan Pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan di Kabupaten Karangasem

dilaksanakan melalui program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan melalui kegiatan pensertifikatan tanah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pensentifikatan tanah dilaksanakan melalui program prona dan sertifikat tanah-tanah wakaf serta tanah milik pemerintah. Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan pertanahan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari jumlah tanah yang bersertifikat pada tahun 2008 sebanyak 75.412

buah, tahun

2009 hak milik 1.898 sertifikat, hak guna bangunan 263 sertifikat dan hak guna pakai 52 sertifikat. Tanah aset pemerintah daerah pada tahun 2008 sebanyak 2.144.674 m 2 sementara tahun 2009 tidak ada tanah pemerintah daerah yang disertifikatkan.

60

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan kinerja kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Karangasem

lebih dipengaruhi oleh kesadaran penduduk yang disebabkan makin mudahnya pelayanan administrasi kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan di daerah. Pada tahun 2009 persentase kepemilikan KTP mencapai 90% dari 308.421 jumlah penduduk yang wajib KTP, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk mencapai 87%. 11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak di Kabupaten Karangasem

pada tahun 2009 dilaksanakan melalui

program peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui gerakan sayang ibu dan bayi baru lahir (GSI-B) yang bertujuan menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, melaksanakan pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan lansia, melaksanakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan memberdayakan P2TP2A sebagai pelaksana konseling penanganan kesehatan bagi para korban tindak kekerasan KDRT maupun kekerasan seksual. Pada tahun 2009 banyak kasus yang dapat ditangani oleh P2TP2A seperti kasus KDRT sebanyak 40 kasus, pelecehan seksual sebanyak 19 kasus dan kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 13 kasus. Kedepannya pemberdayaan lembaga P2TP2A akan lebih ditingkatkan mengingat pentingnya kesadaran masyarakat akan hukum khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. 12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera di Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari persentase jumlah peserta KB yang meningkat dari 81,26% pada tahun 2008 menjadi 82,46% pada tahun 2009 dengan jumlah klinik KB tetap sebanyak 71 klinik. Penggunaan alat kontrasepsi efektif pada tahun 2008 berjumlah 57.069 meningkat menjadi 62.582 pada tahun 2009. Pelaksanaan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Karangasem diarahkan pada upaya strategis untuk mengendalikan kelahiran penduduk, peningkatan

61

kualitas keluarga, pengenalan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender serta pelayanan KB kontrasepsi bagi keluarga miskin. 13.

Sosial Kebijakan pembangunan pelayanan sosial di Kabupaten Karangasem pada tahun

2009 diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar

serta

menurunkan

jumlah

masyarakat

yang

mengalami

masalah

sosial.

Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial terus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi melalui program pemberdayaan fakir miskin dan KAT, PMKS, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, pembinaan eks penyandang penyakit sosial dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 14.

Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode

2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan No 1.

2.

3.

Indikator Angka partisipasi angkatan kerja (orang) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%)

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

237.621

202.837

227.881

242.347

236.309

60

48,86

81,13

85,81

83,12

5,67

5,26

2,69

2,76

2,76

Sumber : Data Olahan Disnakertrans Kabupaten Karangasem, 2010

Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem dari tahun 2005 sebesar 395.418 jiwa menjadi 432.791 jiwa pada tahun 2009 tidak diikuti oleh angka partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2005 jumlah angka partisipasi angkatan kerja sebesar 60,09 % menurun menjadi 54,60 % pada tahun 2009. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami perkembangan yang fluktuatif walaupun pada akhirnya mengalami peningkatan dari 60 % pada tahun 2005 menjadi 83,12 % pada tahun 2009.

62

Capaian kinerja pelayanan umum bidang ketenaga kerjaan juga dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, dimana pada lima tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup baik dari 5,67 % pada tahun 2005 menjadi 2,76 % pada tahun 2009. Kedepan, upaya

fasilitasi

penciptaan

lapangan

kerja

melalui

pelatihan

ketrampilan

dan

kewirausahaan terus ditingkatkan.

15.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan

menengah

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana

tabel berikut : Tabel 2. 41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No 1. 2.

Indikator Persentase koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil

2005 88 %

2006 90 %

Tahun 2007 88 %

2008 90 %

2009 89 %

0,76 %

0,6 %

0,52 %

33,3%

95,07 %

Sumber : Data Olahan Dinas Koperasi & UKM Kab. Karangasem, 2010

Prosentase koperasi aktif di Kabupaten Karangasem mengalami perkembangan yang fluktuatif, begitu pula persentase jumlah usaha mikro dan kecil. Koperasi yang ada di Kabupaten Karangasem adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD. Selama periode 2005-2009 jumlah KUD tidak berubah yaitu sebanyak 10 unit dan tersebar di kecamatan. Jumlah anggota KUD cenderung berkurang dari 39.222 orang di tahun 2005 menjadi 36.502 orang pada tahun 2009. Ini berarti masing-masing KUD mempunyai anggota lebih dari 4.000 orang. Program perkoperasian di Kabupaten Karangasem cukup berhasil, namun ada beberapa indikator pendukung yang menurun, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi yang mengalami peningkatan 37 unit atau 23,87 %, dengan aset yang dimiliki meningkat 61.295 juta rupiah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, karena semakin dirasakan meningkatnya pelayanan koperasi dan manfaat koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya modal koperasi sebesar 6.117 juta rupiah atau 11,15 %, volume

63

usaha meningkat 14.905 juta rupiah atau 27,83 % dan Sisa Hasil Usaha (SHU) menurun sebesar 253 juta rupiah (14,62 %).

16.

Penanaman Modal Pelaku dunia usaha yang berinvestasi di Kabupaten Karangasem pada tahun 2009

sebanyak 54 insvestor yang semuanya bergerak di bidang pariwisata dan tersebar di 8 kecamatan. Prosentase realisasi investasi di Kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 9 tahun ke belakang masih sangat kecil dimana realisasinya mencapai US $ 13.476.625 atau 25,32% dari rencana investasi sebesar US $ 53.229.875, dengan penyerapan tenaga kerja 625 orang dari rencana kebutuhan tenaga kerja sebanyak 2.020 orang. Ke depan untuk menarik minat insvestor menanamkan modalnya di Kabupaten Karangasem khususnya di bidang pariwisata yang masih sangat diminati insvestor asing, maka pemerintah daerah perlu berbenah diri dalam penataan obyek-obyek wisata serta penyediaan sarana prasarana pariwisata dengan tidak melupakan faktor keamanan wilayah sebagai pertimbangan utama insvestor menanamkan modalnya disamping kemudahan pengurusan perijinan. 17.

Kebudayaan Kinerja pelayanan umum bidang kebudayaan dapat dilihat dari rutinnya

penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) setiap tahunnya yang merupakan ajang pesta kesenian rakyat sebagai wadah apresiasi seni dan budaya yang berakar di masyarakat. Disamping itu sebagai upaya pemerintah Kabupaten Karangasem dalam memberdayakan kebudayaan daerah, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat, secara rutin telah dilaksanakan kegiatan seperti pembinaan desa pakraman, pembinaan sekaa teruna , pembinaan bahasa dan aksara Bali, penelitian sejarah dan purbakala serta penelitian lontar dan lomba subak. Diharapkan dengan upaya pemerintah tersebut maka kebudayaan daerah akan tetap lestari dan berakar kuat dimasyarakat dalam menghadapi pengaruh globalisasi. 18.

Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut :

64

Tabel 2.42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1.

Jumlah organisasi pemuda

7

7

13

13

13

2.

Jumlah kegiatan kepemudaan

1

1

1

1

1

Dari tabel tersebut diatas, menggambarkan penyelenggaraan

pembangunan

pemuda dan olahraga selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan kepemudaan yang mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2009. Jumlah organisasi pemuda dari 7 di tahun 2005 menjadi 13 di tahun 2009. Untuk jumlah kegiatan kepemudaan tetap tidak mengalami peningkatan. Permasalahan kedepan berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana olah raga dengan standar nasional saat ini masih terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu upaya yang dilakukan yaitu dengan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada serta pembangunan pusat olah raga (Sport center) yang baru.

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 2.43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No 1.

Indikator Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kelurahan

2.

Jumlah bangunan pos jaga/ronda di desa/kel

3.

Pengamanan wilayah pantai (%)

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

3.399

3.399

3.399

3.399

3.399

85

85

85

85

85

100

100

100

100

100

Sumber : data diolah dari Badan Kesbangpolinmas, 2010

65

Dari tabel terlihat bahwa kinerja pelayanan umum bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tidak mengalami perkembangan. Jumlah tenaga pengendali keamanan di desa/kelurahan tetap, jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah penduduk maka rasio tenaga pengendali keamanan per satuan penduduk mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah pos jaga/ronda juga tidak mengalami perubahan atau tetap. Prosentase kegiatan pengamanan pantai mencapai 100% setiap tahunnya mengingat Kabupaten Karangasem mempunyai luas pantai sepanjang 87 Km yang terbentang dari Kecamatan Manggis, Abang, sampai dengan Kecamatan Kubu. Jalur pantai

tersebut

saangat

rawan

terhadap

pencurian

ikan,

penyelundupan

dan

pengeboman ikan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pesisir pantai maka diberikan pembinaan keamanan dan ketertiban. 20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

di

Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui strategi penguatan otonomi daerah yang meliputi bidang kelembagaan, personil, aspek keuangan, perwakilan dan manajemen. Dalam bidang kelembagaan dilaksanakan melalui prinsip optimalisasi sumber daya yang terbatas dengan didukung kualitas personil dan penguatan aspek keuangan

melalui

terobosan terhadap sumber-sumber keuangan daerah yang ada. 21.

Ketahanan Pangan Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Karangasem

telah memiliki regulasi ketahanan pangan dalam kebijakan penyediaan pangan daerah. Ketersediaan pangan utama daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif, tapi secara keseluruhan menggambarkan peningkatan dari 180,66 % pada tahun 2005 menjadi 202,48 % pada tahun 2009. Walaupun dilihat dari ketersediaan pangan utama menunjukan peningkatan yang positif, namun antisipasi kedepan diperlukan upaya serius untuk membudayakan penganekaragamana makanan sebagai upaya subtitusi dari pangan utama.

66

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

di

Kabupaten Karangasem masih mengalami permasalahan dan tantangan yang cukup berat dengan terbatasnya infrastruktur di pedesaan, banyaknya rumah tangga miskin, tingkat pendidikan yang masih rendah, serta terbatasnya kemampuan aparat desa dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif. Untuk mengatasi masalah tersebut, kebijakan pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Karangasem pada tahun 2009 dilaksanakan melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa serta peranan perempuan di perdesaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan diantaranya melalui pembinaan lembaga permasyarakatan desa, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, pembinaan pengembangan teknologi tepat guna, pembinaan lembaga ekonomi desa, pengembangan kecamatan, penilaian lomba desa, pembinaan

dana

pembangunan

desa/kelurahan,

TMMD,

inventarisasi

swadaya

masyarakat, penyusunan data base RTM dan penyusunan strategi program kemiskinan, pembinaan P2WKSS dan BKB. 23.

Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2005-2009

pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik No 1.

Indikator Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tidak

2.

Buku ”PDRB kabupaten” Ada/Tidak

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

ada

ada

ada

ada

Ada

ada

ada

ada

ada

Ada

Sumber : BPS kab. Karangasem, 2010

Dari tabel urusan statistik diatas menggambarkan bahwa dokumen-dokumen yang tersedia dari tahun ke tahun tetap ada. Namun demikian, diperlukan tambahan

67

kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan. 24.

Kearsipan Dalam upaya mewujudkan tata laksana dan penyimpanan dokumen kebijakan

administrasi

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

di

Kabupaten

Karangasem diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan informasi serta perbaikan sistem kearsipan melalui kegiatan bimbingan teknis kearsipan, pemantauan dan pembinaan kearsipan. 25.

Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di

Kabupaten Karangasem diarahkan bersinergi dengan pengembangan teknologi berbasis elektronik yang tidak lepas dari penggunaan media-media atau lembaga seni tradisional. Dalam tahun 2009 kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat dari pengembangan sistem informasi berupa 1 unit domain web, dibentuknya lembaga kemitraan komunikasi dan informasi seperti Bakohumas, KIM dan kelompok seniman tradisional, serta penyusunan perencanaan pengembangan teknologi informasi di 8 kecamatan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang terlatih, untuk itu dilaksanakan pelatihan SDM yang berkesinambungan. Penyebarluasan informasi juga dilaksanakan melalui kerjasama informasi dengan mas media yang dilaksanakan melalui pertunjukan seni tradisional, sarasehan, koling, pencetakan leaflet dan penerbitan majalah sinar agung. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan di bidang komunikasi dan informatika masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketebatasan anggaran, SDM dan pemanfaatan jaringan komunikasi yang belum optimal. Ke depannya, pembangunan bidang komunikasi dan informasi daerah akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah. 26.

Perpustakaan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2005-

2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

68

Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan No 1. 2. 3.

Tahun

Indikator Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)

2005

2006

2007

2008

2009

131

147

150

152

156

25.673

33.354

36.382

7.758

10.390

7.611

7.269 2.539

19.923 12.810

Sumber : Data Olahan Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Semarang, 2010

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Karangasem meningkat dari 131 buah pada tahun 2005 menjadi 156 buah perpustakaan pada tahun 2009. Jumlah pengunjung di perpustakaan meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca.

Namun demikian

peningkatan tersebut belum mampu diimbangi oleh layanan penyediaan buku. Kedepan Perpustakaan akan dikembangkan dengan penerapan teknologi informasi sesuai tuntutan masyarakat. 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2005-

2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian No

1.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

2.

Kontribusi sektor pertanian (bahan makanan) terhadap PDRB

3.

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

4.

Tahun

Indikator

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

2005

2006

2007

2008

2009

31,49 % 32,82%

30,80 % 32,29%

29,60% 31,39 %

28,96 % 30,91%

Hb: 21,28% Hk: 23,31%

20,34 % 22,90 %

19,73 % 22,24 %

18,50 % 21,27 %

18,06 %

Hb: 0,08% Hk: 2,09%

0,07 % 2,06 %

0,07 % 2,04 %

0,07 % 1,94 %

0,07 %

100%

100%

100%

100%

100%

Hb: Hk:

32,47% 33,15%

20,68 % 1,87 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Karangasem, 2009

69

Sektor pertanian memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem. Sektor pertanian merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2005-2009. Namun demikian dilihat dari perkembangannya, sektor pertanian cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan produktivitas tanaman bahan makanan yang naik turun secara alami sebagai akibat dari alih fungsi lahan, curah hujan dan kurangnya infrastruktur pendukung. 2.

Kehutanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama periode 2005-

2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan No

Indikator

1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

2.

Kerusakan Kawasan Hutan (ha)

3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

2005

2006

1.960

210

-

Tahun 2007

2008

2009

2.455

280

600

-

-

-

19 ha

Hb: 0.0045 %

0.0045 %

0.0047 %

0.0047 %

0.0047 %

Hk: 0.0047 %

0.0048 %

0.0049 %

0.005 %

0.005 %

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kab. Karangasem 2009

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB masih relatif kecil. Namun demikian upaya untuk melakukan konservasi dan rehabilitasi hutan terus dilakukan. Pembangunan sumber daya hutan ke depan difokuskan pada manfaat hutan dalam mempertahankan keseimbangan

siklus

hidrologi.

Karena

itu,

selain

harus

menerapkan

konsep

pembangunan hutan yang berkelanjutan maka upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan pada DAS menjadi prioritas. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air. 3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumberdaya mineral

selama periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

70

Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No

1.

Tahun

Indikator

2005

Kontribusi sektor pertambangan dan galian thd PDRB

HB: 2.09 % HK: 1,53 %

2006

2007

2008

2009

2,27 %

2,38 %

2,46 %

2,64 %

1,56 %

1,56 %

1,58 %

1,66 %


Kontribusi sektor pertambangan dan Galian terhadap PDRB dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami Peningkatan. Kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan khususnya bahan tambang galian C memang sedang marak-maraknya, namun demikian perkembangan aktivitas pertambangan dan galian di Kabupaten Karangasem tetap mengedepankan fungsi tata ruang dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam. 4.

Pariwisata Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2005-

2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata No

Indikator

1.

Kunjungan wisata

2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1.141.323

1.255.005

1.457.554

1.465.105

1.633.042

0.18 %

0.18%

0.18 %

0.18 %

0.18 %


Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 jumlah wisatawan mencapai 1.141.323 orang, meningkat menjadi 1.633.042 wisatawan pada tahun 2009. Keadaan ini tercipta dengan semakin kondusifnya keamanan wilayah Kabupaten Karangasem dan Bali pada umumnya, yang didukung dengan semakin banyaknya event kegiatan pariwisata maupun kegiatan bisnis. Disamping itu pemerintah semakin gencar melakukan promosi-promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar

71

negeri. Pemeliharaan situs-situs bersejarah dan peningkatan kualitas sarana prasarana, obyek maupun destinasi wisata yang menarik dan terintegrasi terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Karangasem.

5.

Kelautan dan Perikanan Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama

periode 2005-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut : Tabel 2. 50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan No 1. 2. 3.

Tahun

Indikator 2005

2006

2007

2008

2009

Produksi perikanan

90,83 %

98,28 %

70,76 %

87,90 %

96,26%

Konsumsi ikan

21,99 %

21,87 %

29,25 %

33,06%

34,12%

Cakupan bina kelompok nelayan

83,33 %

92,31 %

100 %

83,87 %

88,57 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kab. Karangasem

Selama lima tahun terakhir, produktivitas perikanan di Kabupaten Karangasem menunjukan hasil yang positif, walaupun ada masa-masa dimana terjadi penurunan produksi. Capaian kinerja pelayanan bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upaya Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam membina kelompok-kelompok nelayan yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran nelayan tanpa merusak lingkungan termasuk di dalamnya adalah upaya antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. 6.

Perdagangan Meningkatnya eksport perdagangan tidak lepas dari kinerja pelayanan urusan

perdagangan. Hasil tersebut tampak dari besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dimana sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Karangasem. Perkembangan sektor perdagangan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2005 – 2009, namun demikian selama kurun waktu tersebut beberapa produk daerah seperti kerajinan ate, tenun dan pandan sudah bisa menembus

72

pasar ekspor. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Karangasem seiring dengan persaingan global yang makin tajam. 7.

Perindustrian Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup terhadap

PDRB. Oleh karena itu layanan pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Karangasem selama lima tahun terakhir mengalami sedikit penurunan yaitu berdasarkan harga konstan dari 7,14 % pada tahun 2005 menjadi 6,79 % pada tahun 2009, berdasarkan harga berlaku 7,23 % pada tahun 2005 menjadi 6,90 pada tahun 2009. Kondisi ini disebabkan karena kegiatan sektor industri di Kabupaten Karangasem masih berkisar pada industri kecil dan menengah. 8.

Transmigrasi Sejalan dengan berkembangnya semangat otonomi daerah, minat masyarakat

untuk mengikuti transmigrasi relatif kecil tetapi pemerintah tetap melakukan dorongan dan motivasi kepada masyarakat. 2.4

Aspek Daya Saing Daya saing merupakan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa

untuk keperluan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aspek daya saing dapat dilihat dari

kemampuan

ekonomi

daerah,

fasilitasi

wilayah/infrastruktur,

fasilitas

iklim

berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala hanya dinikmati oleh sebagian

73

masyarakat. Kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari produktivitas masingmasing sektor PDRB seperti disajikan pada tabel 2.51.

Tabel 2.51 Distribusi Persentase PDRB kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2005 - 2009 Uraian

2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

Produktivitas Daerah Tiap Sektor 1

Pertanian

32,47

31,49

30,8

29,6

28,96

2

Pertambangan dan Penggalian

2,09

2,27

2,38

2,46

2,64

3

Industri pengolahan

7,14

6,96

6,95

6,82

6,79

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,73

0,89

0,99

1,09

1,13

5

Bangunan

3,59

4,03

4,38

4,76

4,75

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

17,63

17,78

17,42

17,33

17,42

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8,11

8,16

8,18

8,78

9,2

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4,56

5,15

5,78

6,46

6,46

9

Jasa-Jasa

23,68

23,28

23,11

22,71

22,64

Dari tabel diatas kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten Karangasem

Tahun 2005-2009 adalah sektor pertanian. Pada tahun 2005 kontribusi

sektor pertanian mencapai 32,47% dan mengalami penurunan menjadi 28,96% pada tahun 2009. Kecenderungan penurunan ini disebabkan oleh produktivitas tanaman bahan makanan yang naik turun secara alami, alih fungsi lahan, curah hujan dan kurangnya infrastruktur pendukung. Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB yaitu 22,64% pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dari 23,68% pada tahun 2005. Kondisi ini disebabkan oleh perkembangan produktivitas beberapa sub sektor jasa swasta seperti jasa hiburan dan sosial kemasyarakatan yang mengalami penurunan. Walaupun secara total trend sektor jasa mengalami penurunan tetapi pada sub sektor pariwisata mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan penyediaan

74

makanan dan minuman pada restoran dan rumah makan sebagai implikasi dari semakin meningkatnya jumlah tamu yang berkunjung ke obyek wisata. Peringkat ketiga yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB adalah dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memberikan kontribusi 17,42% pada tahun 2009, disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, industri pengolahan, keuangan, persewaan & jasa perusahaan, bangunan, pertambangan dan galian serta listrik, gas dan air bersih. Sektor angkutan dan komunikasi dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan mengikuti perkembangan sektor lain. Sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan

perkembangannya

relatif

stabil.

Sektor

industri

dan

pengolahan

perkembangannya relatif lambat disebabkan sektor ini hanya berbasis pada industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Industri besar dan berat tidak dikembangkan mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Dengan melihat perkembangan masing-masing sektor dalam lima tahun terakhir dan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, maka sektor – sektor yang akan dikembangkan kedepannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sektor ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, industri kecil dan industri menengah lainnya.

2.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan,pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi pembangunan daerah. a.

Aksesbilitas Daerah Dalam tahun terakhir ruas jalan di Kabupaten Karangasem totalnya sepanjang

940,521 km, sebagaian besar jalan yang ada permukaannya sudah dilapisi aspal. Panjang jalan negara, provinsi dan kabupaten menurut kondisi jalan sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.52.

75

Tabel 2.52 Panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Panjang Jalan (km)

Kondisi

Kabupaten

Jumlah

Provinsi

Negara

653,415

154,330

77,600

885,345

02. Tidak dirinci

0

0

0

0

03. Tanah

0

0

0

0

04. Kerikil

0

0

0

0

01. Baik

370,355

92,020

41,421

503,796

02. Sedang

126,945

45,120

15,880

187,945

03. Rusak

142,980

33,080

5,500

181,560

l. Jenis Permukaan 01. Diaspal

ll. Kondisi Jalan

04. Rusak Berat

67,220

67,220

Jumlah 2010

707,500

170,220

62,801

940,521

2009

653,415

154,330

77,600

885,345

2008

648,090

148,800

77,600

868,490

2007

649,480

142,800

77,600

869,880 858,510 817,675

2006

638,730

142,180

77,600

2005

579,895

142,180

77,600


Insfrastruktur yang lain adalah jembatan yang jumlahnya 68 buah (16 jembatan provinsi dan 52 buah jembatan kabupaten) dan pelabuhan laut Padangbai. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan pulau Bali dengan pulau Lombok dan Nusa Ppenida. Berdasarkan fungsi jalan maka di Kabupaten Karangasem memiliki ruas jalan arteri, kolektor dan lokal. Adapun rincian ruas jalan tersebut adalah sebagai berikut : Ruas Arteri a)

Ruas arteri primer :

bagian

dari jalan Gilimanuk-Padangbai (ruas Klungkung-

Antiga, Antiga-Padangbai) Antiga-Amlapura, dan Amlapura-Kubutambahan.

76

b)

Ruas arteri sekunder : jalan lingkar dalam kota (Inner Ring Road) : PertimaBungaya- Padangkerta-Tumbu-Ujung-Pertima, jalan lingkar luar kota (Outer Ring Road) : Bugbug- Bungaya-Ababi-Pidpid-Culik-Tulamben.

Ruas Kolektor a)

Kolektor primer : Amlapura-Selat-Rendang-Semarapura.

b)

Kolektor sekunder : Muncan-Sangkan Gunung-Sidemen, Pesangkan-pertigaan Padangbai, pertigaan Manggis-Putung-Pesangkan, Bebandem-Budakeling-Ababi, Amlapura- Seraya-Culik.

Jalan Lokal Lokal primer seluruh jalan yang menghubungkan pusat desa dengan pusat Kota Amlapura dan pusat desa dengan pusat kecamatan. Dengan kondisi topografi daerah Kabupaten Karangasem yang banyak terdapat aliran sungai, maka agar prasarana jalan menjadi satu kesatuan sistem jaringan, prasarana jalan tersebut memerlukan adanya bangunan penghubung berupa jembatan. Jumlah seluruh jembatan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 68 buah, dengan panjang bentang jembatan 929,52 meter. Untuk moda angkutan umum di Kabupaten Karangasem terdiri dari angkutan umum (AKDP dan Angdes). Trayek yang dimiliki sebanyak 18 trayek angkutan umum yang berbasiskan pada terminal yaitu terdiri dari 14 trayek angdes yang berbasis pada terminal Amlapura dan 4 trayek AKDP yang berbasiskan pada terminal Subagan. Angkutan Darat Seiring dengan perkembangan insfrastruktur yang ada, perkembangan angkutan darat di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan yang signifikan. Terbukti dari lonjakan jumlah kendaraan angkutan bermotor dan tidak bermotor dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.53.

77

Tabel 2.53 Jenis dan Banyaknya Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 Jenis Angkutan

Banyaknya Angkutan (buah) Dinas

Umum

Bukan Umum

Jumlah

01. Bus

0

4

0

4

02. Mikro Bus

3

110

24

137

138

645

2.218

3.001

04. Truck

16

807

318

1.141

05. Pick Up

22

13

1.919

1.945

06. Sedan

2

0

250

252

07. Jeep

3

1

435

439

08. Sepeda Motor

690

0

61.857

62.547

09. Cikar/Gerobak

0

0

0

0

Jumlah 2009

874

1.580

67.021

69.475

2008

918

1.380

59.751

62.049

2007

772

1.329

53.278

55.379

2006

650

1.276

49.743

51.669

2005

574

1.126

45.966

47.666

03. Mini Bus/Mikrolet


Arus transportasi dari amlapura ke kota-kota lainnya di Bali relatif lancar, sedangkan transportasi di lingkungan wilayah Kabupaten Karangasem dilayani oleh jaringan trayek angkutan pedesaan. Tercatat terdapat 14 trayek angkutan pedesaan dengan armada hampir mencapai 500 unit dan di tiap kecamatan tersedian paling tidak satu terminal. Angkutan Laut Untuk sarana angkutan laut di Kabupaten Karangasem terdapat pelabuhan laut Padangbai.

Pelabuhan

Padangbai

merupakan

pelabuhan

penyeberangan

yang

menghubungkan pulau Bali dengan pulau Lombok dan Nusa Penida. Sarana angkutan menurut jenisnya disajikan pada tabel 2.54.

78

Tabel 2.54 Banyaknya Sarana Angkutan Menurut Jenisnya Yang Ada di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Jenis Angkutan

Umum

Tidak Umum

Jumlah

01. Angkutan Penumpang

850

0

850

02. Angkutan Barang

639

1.974

2.613

26

19

45

Jumlah 2009

1.515

7.117

8.632

2008

1.472

5.124

6.596

2007

2.928

4.896

7.824

2006

1.152

4.365

5.517

2005

1.172

4.004

5.176

03. Angkutan Laut


Prasarana dan Sarana Angkutan Penyeberangan Kabupaten Karangasem sebagai pintu gerbang Bali bagian timur memiliki satu buah pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Padangbai ke Lembar terletak di Kecamatan Manggis, dan merupakan pelabuhan penyeberangan lintas nasional. Selain itu, dalam upaya untuk menggairahkan bidang kepariwisataan saat ini sedang dibangun pelabuhan kapal cruise di Tanah Ampo, Kecamatan Manggis. Pelabuhan ini dikhususkan untuk melayani kapal pesiar (cruise) yang sebelumnya berlabuh secara alami di tengah laut sekitar Tanah Ampo dan selanjutnya menggunakan skoci menuju pelabuhan Padangbai. Pelabuhan penyeberangan lintas padangbai ke lembar, sarana dan prasarana yang tersedia pada pelabuhan penyeberangan Padangbai (Bali) ke Lembar (Lombok) sampai dengan tahun 2009 terdiri dari 1 unit dermaga, kapasitas parkir 120 unit terdiri dari 50 unit mobil sedan dan 70 unit bus/truk, dan jumlah kapal yang beroperasi 16 unit dengan kapasitas muat per hari 6.375 orang penumpang dan 430 unit kendaraan. Pergerakan arus lalu lintas penumpang, kendaraan dan barang di pelabuhan padangbai

mengalami

kecenderungan

penurunan

khususnya

untuk

angkutan

penumpang. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya persaingan dengan moda

79

transportasi angkutan udara dengan rata-rata penurunan 17,55 % per tahun. Sedangkan untuk moda yang lain mengalami perkembangan naik turun sampai dengan 2009. Transportasi Laut Selain pelabuhan penyeberangan barang dan penumpang di

Padangbai,

Kabupaten Karangasem juga memiliki pelabuhan dengan fungsi khusus yaitu Pelabuhan Manggis yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus bongkar-muat bahan bakar minyak (BBM), Pelabuhan cruise dan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah Amed. Pelabuhan Manggis Pelabuhan di khususkan untuk bongkar muat bahan bakar baik minyak maupun gas. Pelabuhan ini melayani Bali dan Nusa Tenggara, lokasi pelabuhan berada di Kecamatan Manggis yang merupakan unit perbekalan IV dari PT. Pertamina. Sedangkan

Pelabuhan Cruise dibangun khusus untuk mempersiapkan

dermaga pelabuhan bagi kapal pesiar (cruise) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kunjungan. Selama ini untuk tempat sandar kapal pesiar dilakukan di tengah laut dan para tamu diangkut dengan sekoci menuju ke pelabuhan Padangbai. Sampai dengan tahun 2010, pelabuhan cruise masih dalam tahap pembangunan bangunan gedung utama pelabuhan dan dermaga, yang nantinya kapal pesiar yang datang dapat langsung sandar di dermaga dan penumpang dijemput dengan kendaraan roda 4 menuju terminal penumpang di pelabuhan. Sedangkan untuk prasarana pendukung berupa jalan sedang dalam tahap konstruksi yang nantinya merupakan jalan lingkar dengan sistem satu jalur.

b.

Penataan Wilayah Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, telah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang khususnya telah memberikan implikasi terhadap pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tata ruang yang lebih tegas, serta pemberlakuan sanksi. Perkembangan pembangunan yang sangat pesat perlu diimbangi dengan penataan ruang yang simultan dan “ up to date ” sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga

dapat

memperkecil

terjadinya

benturan-benturan

di

lapangan.

Untuk

mendapatkan suatu panduan perencanaan yang mantap dan mendetail setiap Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada di Kabupaten harus ditindaklanjuti dengan penyusunan

80

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan sesuai amanat Undang-undang 26 Tahun 2007 bahwa RDTR Kawasan dilengkapi dengan Zonasi (Zoning Regulation) sehingga dapat diketahui secara jelas dan mendetail tentang peruntukan ruang yang ada. Untuk Provinsi Bali telah disusun Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan selanjutnya perlu ditindak lanjuti penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang sampai saat ini masih dalam proses. Dengan adanya produk penataan ruang berupa zoning regulation yang bersifat oprasional selanjutnya dapat dipakai sebagai pedoman pengeluaran perijinan dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan lahan di Kabupaten Karangasem. Ketersediaan ruang itu sangat terbatas, sehingga apabila pemanfaatannya tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ruang guna mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Disini peranan Pemerintah menjadi sangat penting mengingat hak yang melekat pada pemerintah untuk mengatur ruang sebaikbaiknya

serta

mampu

memenuhi

berbagai

kepentingan

terutama

kepentingan

masyarakat luas. Didalam oprasional perijinan saat ini Kabupaten Karangasem masih mengacu pada Perda 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem. Sebagai amanah UU Tata Ruang maka saat ini telah dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Karangasem sebagai upaya harmonisasi secara substansi materi RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dokumen tata ruang yang dimiliki Kabupaten Karangasem sampai tahun 2010 seperti pada tabel 2.55.

81

Tabel 2.55 Produk Dokumen Tata Ruang Kabupaten Karangasem Sampai Tahun 2010 No

Dokumen Tata Ruang

01

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ) Kab. Karangasem

02

Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) Kota Amlapura

Tahun

Disusun dalam 3 tahap yaitu : -

Tahap I TA.2000 berlaku sampai th. 2010

-

Tahap II TA. 2002 berlaku sampai th. 2012

-

Tahap III TA. 2003 berlaku sampai dengan th. 2013.

Substansi -

Cakupan luas wilayah pengaturan seluas wilayah kab. Karangasem yaitu  83.954 Ha

-

Bersifat Arahan Umum

-

Secara keseluruhan Luasan Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Amlapura adalah 3.448 Ha.

Status Hukum Status hukum: Perda Nomor 11 Tahun 2000, (Lembaran Daerah Kab. Karangasem Tahun 2001 Nomor 3); dengan tahun akhir rencana sampai Tahun 2010. Status hukum: Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Amlapura (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 17), diundangkan pada tanggal 18 Desember 2006.

*03

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa

Disusun pada TA. 2002 dengan tahun akhir rencana th. 2012

Secara keseluruhan Luasan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) Kawasan Pariwisata Candidasa  2.400 Ha,sekala peta 1:5000

Status hukum: Perda Nomor 8 Tahun 2003, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20), disyahkan pada tanggal 17 September 2003 dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2003

04

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung

disusun pada Tahun Anggaran 2002 dengan tahun akhir rencana Tahun 2012

Secara keseluruhan Luasan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung yaitu  2.250 Ha

Status hukum: Perda Nomor 7 Tahun 2003, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 33 Seri E Nomor 19), disahkan pada tanggal 17 September 2003 dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2003.

05

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Tulamben

disusun pada Tahun 1994/1995 disusun review Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Tulamben Tahun Anggaran 2004

Secara keseluruhan Luasan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Tulamben  2.200 Ha

Status Hukum: Baru berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RDTR Kawasan Pariwisata Tulamben Tahun Anggaran 2005.

06

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sidemen

-

Penyusunan awal RUTR Kecamatan Sidemen pada Tahun Anggaran 2004.

-

Dokumen Teknis RDTR Kec. Sidemen 2009 – 2029

-

-

Tahun 2009 penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sidemen berlaku sampai tahun

Secara keseluruhan luas perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sidemen  3.515 ha dengan skala peta 1:5000

Ranperda RDTR Sidemen

82

No

Dokumen Tata Ruang

Tahun

Substansi

Status Hukum

2019 Sumber : Bappeda, 2010

c.

Ketersediaan Air Bersih Air bersih yang dikelola PDAM Kabupaten Karangasem berasal dari 33 sumber air

yang terdapat di Kabupaten Karangasem. Selama periode tahun 2005-2009 jumlah pelanggan bertambah dari 16.185 pelanggan menjadi 19.956 pelanggan. Hampir 90 persen dari total pelanggan merupakan pelanggan rumah tempat tinggal. Banyaknya pelanggan pemakai dan nilai pemakaian air minum menurut kecamatan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.56.

Tabel 2.56 Banyaknya Pelanggan Pemakai dan Nilai Pemakaian Air Minum Menurut Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan

Banyaknya Pelanggan

Banyaknya Pemakaian (m3)

Nilai Pemakaian (Rupiah)

Rendang

2.088

326.054

1.067.504.450

Sidemen

467

115.769

359.848.800

Manggis

3.346

732.842

3.318.778.125

Karangasem

8.672

1.945.370

6.509.087.325

Abang

2.067

425.693

1.336.479.150

671

124.782

391.064.675

1.212

208.012

646.951.375

Bebandem Selat Kubu Karangasem : 2009 2008 2007 2006 2005

1.433

362.423

1.248.855.950

19.956 19.789 18.832 17.087 16.185

4.240.945 4.392.516 4.038.692 3.761.084 3.669.057

14.878.569.850 10.611.940.800 7.876.644.010 6.778.178.200 5.589.401.250

Sumber : PDAM Kabupaten Karangasem

Selain itu, jumlah desa yang sudah dapat dilayani oleh jaringan air bersih PDAM adalah sebanyak 59 desa, sedangkan sisanya yang berjumlah 19 desa belum tersentuh

83

pelayanan air bersih PDAM, akan tetapi ada berupa sarana pelayanan air berupa cubang yang hampir berjumlah 9000 buah yang dapat melayani keperluan air penduduk. Jumlah desa yang sudah dilayani dan belum dilayani oleh jaringan PDAM tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.57.

Tabel 2.57 Jumlah Desa Yang Sudah Dilayani dan Belum Dilayani Oleh Jaringan PDAM Tahun 2009 Kecamatan

Jumlah Desa Yang Sudah Dilayani

Jumlah Desa Yang Belum Dilayani

01. Rendang

6

-

02. Sidemen

4

6

03. Manggis

12

-

04. Karangasem

11

-

05. Abang

10

4

06. Bebandem

5

3

07. Selat 08. Kubu

5 6

3 3

59

19

Jumlah

Keterangan

Sumber : Karangasem Dalam Angka tahun 2009

d.

Fasilitas Listrik dan Telpon

Prasarana dan Sarana Telekomunikasi Sarana dan prasarana telekomunikasi yang ada di Kabupaten Karangasem, untuk sambungan rumah dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Kandatel Bali. Sampai dengan tahun 2006 jumlah sambungan telepon untuk rumah tangga dan kantor mencapai 2.644 sambungan. Sedangkan untuk perusahaan mencapai 1.624 sambungan. Tingkat keberhasilan pelayanan dibidang telekomunikasi terlihat dari menurunnya jumlah gangguan per 100 pelanggan, dimana pada tahun 2006 ditunjukkan dengan nilai 19,30 dan pada tahun 2007 menurun menjadi 2,81. Untuk keberhasilan panggilan lokal pada tahun 2003 keberhasilannya 76,24 % dan tahun 2007 naik menjadi 78,66 %. Keberhasilan panggilan SLJJ pada tahun 2003 sejumlah 68,77 % dan tahun 2007 naik menjadi 73,02 %. Sarana telekomunikasi selain sambungan rumah, juga diselenggarakan dengan menggunakan mobile phone atau telepon bergerak. Dewasa ini perkembangan

84

penggunaan mobile phone amat pesat yang ditunjukkan dengan makin banyaknya penyelenggara/operator seluler yang beroperasi di wilayah Karangasem, baik yang menggunakan sistem GSM maupun CDMA. Sarana fisik yang menonjol dari mobile phone ini adalah digunakannya tower/menara untuk memancarkan sinyal agar pelayanan mobile phone ini dapat melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.

Jumlah menara telekomunikasi yang terdata sampai dengan tahun 2010 di Karangasem telah mencapai 47 buah. Untuk menghindari semakin banyaknya pembangunan menara, maka pada tahun 2009 mengeluarkan Surat Bupati Karangasem Nomor : 1883/503/DKI tentang titik-titik tower terpadu dengan jumlah titik sebanyak 54 buah

titik

yang

tersebar

di

seluruh

kecamatan.

Sebagai

dasar

pengendalian

pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem sudah disusun Peraturan Bupati Karangasem nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama. Secara substansi Perda ini mengatur tentang pembangunan menara dan penempatan BTS (Base Transceiver Station), penempatan lokasi

menara

bersama,

penggunaan

menara,

perizinan

pembangunan

menara

telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian menara. Prasarana dan sarana telekomunikasi di Kabupaten Karangasem, dikaji dari sisi banyaknya pelanggan telpon serta keberadaan kelompok informasi masyarakat, kapasitas sentral sambungan mengalami peningkatan dari 3.596 sambungan pada tahun 2005 menjadi 4.042 sambungan pada tahun 2009. Banyaknya pelanggan telpon menurut jenis pemakai dirinci per kecamatan tahun 2009 disajikan pada tabel 2.58. Tabel 2.58 Banyaknya Pelanggan Telpon Menurut Jenis Pemakai Dirinci Per Kecamatan Tahun 2009 Jenis Pemakai Kecamatan

Perusahaan

RT/Kantor

Umum Koin

Umum Kartu

Jumlah

01. Rendang

0

0

0

0

0

02. Sidemen

0

0

0

0

0

03. Manggis

351

801

0

0

1.152

04. Karangasem

563

1.801

11

2

2.377

05. Abang

185

0

0

0

185

06. Bebandem

109

113

1

0

223

0

0

0

0

0

07. Selat

85

08. Kubu

105

0

0

0

105

Karangasem 2009

1.313

2.715

12

0

4.042

2008

1.309

2.784

14

2

4.104

2007

1.140

2.523

16

0

3.679

2006

1.624

2.644

19

0

4.287

2005

1.572

1.996

22

0

3.596

Sumber : PT (Persero) Telkom Cabang Karangasem, 2009

Sarana dan Prasarana Energi Sampai saat ini pemenuhan kebutuhan akan energi kelistrikan di Kabupaten Karangasem masih belum maksimal dapat melayani kebutuhan masyarakat. Wilayah Kabupaten Karangasem masih terdapat kepala keluarga yang belum memiliki sambungan listrik terutama pada daerah-daerah yang sulit (perbukitan dan pegunungan) dan di pedalaman. Pelayanan listrik dikelola oleh PT. PLN (Persero) Wilayah IX dengan jumlah pelanggan yang terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pelanggan mencapai 55.574 pelanggan. Kemungkinan peningkatan permintaan akan sambungan listrik sangat tinggi sedangkan kemampuan akan ketersediaan daya masih belum memungkinkan. Untuk mencukupi kebutuhan listrik, kiranya perlu dipikirkan alternatif sumber energi listrik baik berupa pembangunan pembangkit ataupun dengan sumber energi alternatif lainnya seperti pemanfaatan energi tenaga surya. Pemanfaatan listrik tenaga surya di Kabupaten Karangasem telah diterapkan terutama untuk wilayahwilayah yang sulit untuk pengembangan jaringan listrik yang diberikan kepada KK miskin di pedesaan. Jumlah PLTS tahun 2007 sebanyak 105 unit terpusat di Dusun Cegi dan Pengalusan Desa Ban Kecamatan Kubu, tahun 2008 sebanyak 100 unit tersebar di 8 Kecamatan Kabupaten Karangasem. Panel surya ini merupakan bantuan dari pemerintah Pusat. Sebagai alternatif sumber energi khususnya kelistrikan Kabupaten Karangasem memiliki potensi PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yaitu aliran sungai Telaga Waja, dan Bio Energi dengan memanfaatkan kotoran ternak secara komunal. Potensi ini bisa digali dan kembangkan sebagai upaya untuk antisipasi krisis ernegi dimasa mendatang.

86

e.

Ketersediaan Fasilitas Pariwisata Perkembangan jumlah sarana akomodasi, kapasitas kamar di Kabupaten

Karangasem dari tahun ke tahun berfluktuasi, mengikuti perkembangan perekonomian global. Jumlah usaha jasa dan sarana yang tersedia pada lima tahun terakhir sebagaimana tersaji pada tabel 2.59.

Tabel 2.59 Banyaknya Sarana Akomodasi, Kapasitas Kamar, Tempat Tidur Tahun 2005-2009 Usaha jasa dan sarana pariwisata

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

7

7

6

6

6

185

178

208

230

262

03. Kamar

2.056

1.974

2.176

2.333

2.399

04. Tempat Tidur

2.500

2.255

3.145

3.650

3.916

01. Akomodasi (hotel bintang) 02. Akomodasi (Non bintang)


f.

Ketersediaan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Dalam buku Karangasem Dalam Angka 2009, tercatat jumlah rata-rata kredit

yang disalurkan selama periode 2009 yang disalurkan BPD Cabang Karangasem sekitar 419,663 milyar rupiah. Sedangkan jumlah rata-rata kredit yang disalurkan oleh BRI Cabang Karangasem beserta unit-unitnya selama periode tahun 2009 adalah sekitar 247,480 milyar rupiah. Lembaga Keuangan Bank lain adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selama periode tahun 2009 jumlah LPD bertambah dari 156 LPD menjadi 185 buah LPD, dengan Desa Adat sebanyak 190 buah, ini berarti masih ada beberapa desa adat yang belum memiliki LPD. Lembaga Keuangan Non Bank yang tercatat dalam buku Karangasem Dalam Angka adalah Perum Penggadaian. Selama periode tahun 2009 tercatat terdapat pinjaman sebesar Rp. 64.749.698,50. 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

87

Tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, kemudahan proses perizinan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya selain faktor keamanan dan ketertiban wilayah. a.

Kemudahan Perizinan Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah

prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Proses perijinan dalam berinvestasi di Kabupaten Karangasem dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu atap/pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Service), melalui kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan dapat menarik semakin banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karangasem. b.

Pengenaan Pajak Daerah Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Selama kurun waktu 2005 – 2009 perkembangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karangasem mengalami pertumbuhan yang meningkat rata-rata 16,39 % per tahun. Dari tabel 2. 60

terlihat bahwa penerimaan pajak daerah pada tahun 2005 sebesar

33.408.462.539,51 meningkat menjadi 60.693.300.906,70 pada tahun 2009.

Tabel 2.60 Pengenaan Pajak daerah Tahun Uraian 2005 1

Pajak Daerah

2

Restribusi Daerah

3

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

JUMLAH

12.733.783.907,26 4.201.015.582,00

16.473.663.050,25

33.408.462.539,51

2006 13.964.841.653,00 4.589.302.616,00

16.944.383.935,00

35.498.528.204,00

2007 16.268.023.423,67 5.143.360.044,00

22.542.984.444,00

43.954.367.911,67

2008 23.288.118.936,20 6.959.688.470,56

24.738.626.798,00

54.986.434.204,76

2009 27.879.148.833,94 7.683.057.415,76

25.131.094.657,00

60.693.300.906,70

88

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan aset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Bila dilihat persentase penduduk Kabupaten Karangasem menurut golongan umur tahun 2005 dan 2009 terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi. Angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Karangasem pada tahun 2009 adalah 59 yang artinya bahwa 100 orang penduduk umur produktif (15-64 tahun) menanggung 59 orang penduduk usia tidak produktif (umur 0-14 dan diatas 64 tahun). Gambaran perkembangan komposisi penduduk dan angka ketergantungan dari tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 2.61.

Tabel 2.61. Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 Tahun

Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 dan diatas 64 tahun)

Angka Ketergantungan

2005

249.311

146.107

59

2006

265.859

138.735

52

2007

272.904

154.534

57

2008

269.036

161.215

60

2009

272.962

159.829

59


89

90

BAB lll GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1

Keuangan Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeritah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Karangasem yang merupakan perencanaan

dokumen

perencanaan

pembangunan

tahunan

pembangunan dengan

yang

disusun

berpedoman

dalam

pada Rencana

proses Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. 3.1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

90

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri atas: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah. a.

Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas

umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan

daerah

sebagaimana

dimaksud

dirinci

menurut

urusan

pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, serta obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas : 1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas kelompok pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah;

2)

Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;

3)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Pendapatan dari dana perimbangan, sebenarnya diluar kendali pemerintah daerah

karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung pada penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian, untuk menjamin pendapatan daerah, pemerintah daerah memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah. Selain dana dari pendapatan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sedangkan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan yang memberikan kontribusi dalam pembangunan.

91

b.

Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja

daerah sebagaimana dimaksud, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah, serta klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

92

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari : 1)

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2)

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja skpd yang bersangkutan, terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

c.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit

atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari : 1)

Penerimaan pembiayaan, mencangkup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

2)

Pengeluaran pembiayaan, mencangkup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran utang pokok, dan pemberian pinjaman daerah.

3)

Pembiayaan neto, merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah

dengan Anggaran Belanja

Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain dan/atau pendanaan

93

belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

3.2

Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2.1

Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Karangasem untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan 2006 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya, dengan struktur dan besaran anggarannya seperti tabel 3.1

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode 2005-2006 Kode Rek. 1

Target dan Realisasi Anggaran

Uraian Pendapatan Daerah

2005

2006

T (Rp)

264.981.816.870,13

395.961.738.998,07

R (Rp)

283.202.089.998,07

407.153.571.291,14

R (%)

106,88

102,83

-

49,43

110,79

103,71

Pertum (%) P (%)

94

1.1

Pendapatan Asli Daerah

T (Rp)

22.477.659.016,13

26.032.214.613,07

R (Rp)

23.909.591.197,82

28.839.801.418,86

R (%)

106,37

110,79

-

15,81

P (%)

9,35

7,35

T (Rp)

233.189.417.854,00

364.535.024.385,00

R (Rp)

249.072.774.036,25

370.741.640.872,28

R (%)

106,81

101,70

-

56,33

P (%)

97,44

94,43

T (Rp)

9.314.740.000,00

5.394.500.000,00

R (Rp)

10.219.724.764,00

7.572.129.000,00

R (%)

109,72

140,37

-

-42,09

P (%)

4,00

1,93

T (Rp)

285.386.562.821,97

436.211.204.179,96

R (Rp)

255.627.047.090,30

392.602.790.160,58

R (%)

89,57

90,00

-

52,85

P (%)

100,00

100,00

T (Rp)

47.499.228.374,97

88.086.573.352,90

R (Rp)

41.740.339.059,36

81.758.220.657,45

R (%)

87,88

92,82

-

85,45

P (%)

16,33

20,82

T (Rp)

201.243.089.267,00

320.723.066.234,06

R (Rp)

183.058.163.225,00

286.388.667.892,93

R (%)

90,96

89,29

-

59,37

P (%)

71,61

72,95

T (Rp)

33.644.245.180,00

25.401.564.593,00

R (Rp)

30.591.304.805,94

23.721.660.610,20

R (%)

90,93

93,39

-

-24,50

11,97

6,04

Pertum (%)

1.2

Dana Perimbangan

Pertum (%)

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

Pertum (%)

2

Belanja Daerah

Pertum (%)

2.1

Belanja Aparatur Daerah

Pertum (%)

2.2

Belanja Pelayanan Publik

Pertum (%)

2.3

Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan

Pertum (%) P (%)

95

2.4

Belanja Tidak Tersangka

T (Rp)

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00

R (Rp)

237.240.000,00

734.241.000,00

R (%)

7,91

36,71

-

-33,33

P (%)

0,09

0,19

T (Rp)

(20.404.745.951,84)

(40.249.465.181,89)

R (Rp)

27.575.042.907,77

14.550.781.130,56

R (%)

-135,14

-36,15

-

97,26

P (%)

10,79

3,71

T (Rp)

20.404.745.951,84

40.249.465.181,89

R (Rp)

(27.575.042.907,77)

(14.550.781.130,56)

R (%)

-135,14

-36,15

-

97,26

P (%)

-10,79

-3,71

T (Rp)

34.450.541.008,02

57.100.486.747,98

R (Rp)

34.450.541.007,93

57.100.486.747,98

R (%)

100,00

100,00

-

65,75

P (%)

13,48

14,54

T (Rp)

14.045.795.056,18

16.851.021.566,09

R (Rp)

62.025.583.915,70

71.651.267.878,54

R (%)

441,60

425,20

-

19,97

24,26

18,25

Pertum (%)

Surplus/(Defisit)

Pertum (%)

3

Pembiayaan Daerah

Pertum (%)

3.1

Penerimaan Daerah

Pertum (%)

3.2

Pengeluaran Daerah

Pertum (%) P (%) Sumber : Bagian Keuangan setda Kab. Karangasem Keterangan T (Rp) R (Rp) T (%) Pertumbuhan (%) P (%)

: : : : : :

Target dalam satuan rupiah Realisasi dalam satuan rupiah Capaian Target Anggaran dalam satuan persen Tingkat pertumbuhan dalam satuan persen Proporsi realisasi terhadap realisasi APBD dalam satuan persen

Sedangkan untuk tahun anggaran 2007 dan seterusnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 96

2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan struktur dan besaran anggarannya seperti tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode 2007-2008

Kode Rek. 1

Target Realisasi Anggaran

Uraian

Pendapatan Daerah

2007 T (Rp)

465.553.357.916,86

574.702.923.882,25

R (Rp)

480.596.642.415,21

612.126.712.572,74

R (%)

103,23

106,51%

17,58

23,45

P (%)

107,82

101,51

T (Rp)

30.178.326.883,17

37.578.244.082,25

R (Rp)

33.627.491.660,02

43.005.826.519,06

R (%)

111,43

114,44

15,93

24,52

P (%)

7,54

7,13

T (Rp)

378.314.283.259,00

425.296.228.000,00

R (Rp)

382.354.984.444,00

430.385.164.798,00

R (%)

101,07

101,20

3,78

12,42

P (%)

85,78

71,37

T (Rp)

57.060.747.774,69

111.828.451.800,00

R (Rp)

64.614.166.311,19

138.735.721.255,68

R (%)

113,24

124,06

Pertum (%)

957,76

95,98

14,50

23,01

Pertum (%)

1.1


Pertum (%)

1.2

Dana Perimbangan

Pertum (%)

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yg sah

2008

P (%)

97

2

2.1

Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

T (Rp)

501.712.660.675,35

668.742.628.966,75

R (Rp)

445.748.889.339,33

603.003.957.633,35

R (%)

88,85

90,17

Pertum (%)

15,02

33,29

P (%)

100,00

100,00

T (Rp)

273.091.244.663,50

367.802.900.381,75

R (Rp)

239.143.137.246,33

338.938.463.362,75

R (%)

87,57

92,15

-

34,68

P (%)

53,65

56,21

T (Rp)

228.621.416.011,85

300.939.728.585,00

R (Rp)

206.605.752.093,00

264.065.494.270,60

R (%)

90,37

87,75

-

31,63

P (%)

46,35

43,79

T (Rp)

36.159.302.758,49)

(94.039.705.084,50)

R (Rp)

34.847.753.075,88

9.122.754.939,39

R (%)

-96,37

-9,70

Pertum (%)

-10,16

160,07

P (%)

7,82

1,51

T (Rp)

52.433.206.786,34

94.039.705.084,50

R (Rp)

52.648.103.256,83

94.899.514.772,19

R (%)

100,41

100,91

30,27

79,35

P (%)

11,8

15,74

T (Rp)

55.581.763.960,49

101.039.705.084,50

R (Rp)

55.581.763.960,49

101.039.705.084,50

R (%)

100,00

100,00

Pertum (%)

-2,66

81,79

P (%)

12,47

16,76

T (Rp)

3.148.557.174,15

7.000.000.000,00

R (Rp)

2.933.660.703,66

6.140.190.312,31

R (%)

93,17

87,72

-81,32

122,32

0,66

1,02

Pertum (%)

2.2

Belanja Langsung

Pertum (%)

Surplus/(Defisit)

3

Pembiayaan Daerah

Pertum (%)

3.1

3.2

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pertum (%) P (%)

98

Pembiayaan Netto

3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

T (Rp)

52.433.206.786,34

94.039.705.084,50

R (Rp)

52.648.103.256,83

94.899.514.772,19

R (%)

100,41%

100,91

Pertum (%)

30,27%

79,35

P (%)

11,81%

15,74

T (Rp)

16.273.904.027,85

-

R (Rp)

87.495.856.332,71

104.022.269.711,58

R (%)

537,65%

100,00

-

-100,00

19,63%

17,25

Pertum (%) P (%) Sumber : Bagian Keuangan setda Kab. Karangasem Keterangan T (Rp) R (Rp) T (%) Pertum (%) P (%)

: : : : : :


Tabel 3.3 Target dan Realisasi Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode 2009-2010

KODE REK.

1

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN URAIAN 2009

PENDAPATAN DAERAH

T (Rp)

592.167.921.065,81

662.580.534.936,03

R (Rp)

622.831.102.710,08

673.678.127.602,80

R (%) Pertum (%) P (%)

1.1


2010

105,18

101,67

3,04

11,89

94,60

102,39

T (Rp)

42.467.808.880,81

55.185.440.129,00

R (Rp)

47.842.959.879,78

62.696.409.426,92

R (%)

112,66

113,61

Pertum (%)

13,01

29,95

7,27

9,53

P (%)

99

1.2

Dana Perimbangan

T (Rp)

437.203.763.185,00

456.202.906.676,00

R (Rp)

438.520.577.657,00

457.801.431.305,00

R (%) Pertum (%) P (%)

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

153.180.286.870,88

(DEFISIT)

Pembiayaan Daerah

23,28

658.369.984.749,20

657.929.593.895,81

94,99

91,54

3,64

3,71

100,00

100,00

T (Rp)

413.592.638.602,89

516.603.082.869,47

R (Rp)

405.371.744.828,80

504.260.649.646,81

R (%)

98,01

97,61

Pertum (%)

12,45

24,91

P (%)

61,57

76,64

T (Rp)

279.470.819.189,00

202.149.207.048,00

R (Rp)

252.998.239.920,40

153.668.944.249,00

90,53

76,02

Pertum (%)

(7,13)

(27,67)

P (%)

38,43

23,36

T (Rp)

(100.895.536.726,08)

(56.171.754.981,44)

R (Rp)

(35.538.882.039,12)

15.748.533.706,99

35,22

(28,04)

Pertum (%)

7,29

(44,33)

P (%)

(5,40)

2,39

T (Rp)

100.895.536.726,08

56.171.754.981,44

R (Rp)

101.138.555.623,94

56.219.685.998,37

Pertum (%) P (%)

Penerimaan Pembiayaan

20,73

R (Rp)

R (%)

3.1

34,40

718.752.289.917,47

R (%)

3

101,31

0,60

693.063.457.791,89

R (%)

SURPLUS/

121,31

T (Rp)

P (%)

Belanja Langsung

69,58

136.467.565.173,30

Pertum (%)

2.2

66,61

R (Rp)

R (%)

Belanja Tidak Langsung

4,35

151.192.188.131,03

P (%)

2.1

2,80

112.496.349.000,00

Pertum (%)

BELANJA DAERAH

100,35

T (Rp)

R (%)

2

100,30

100,24

100,09

7,29

(44,33)

15,36

8,54

T (Rp)

104.022.269.711,17

65.599.673.584,82

R (Rp)

104.022.269.711,58

65.641.102.515,82

100

R (%) Pertum (%) P (%)

3.2


3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

100,06

2,95

(36,94)

15,80

9,98

T (Rp)

3.126.732.985,09

9.427.918.603,38

R (Rp)

2.883.714.087,64

9.421.416.517,45

R (%)

92,23

99,93

Pertum (%)

(55,33)

201,53

0,44

1,43

P (%)

PEMBIAYAAN NETTO

100,00

T (Rp)

100.895.536.726,08

56.171.754.981,44

R (Rp)

101.138.555.623,94

56.219.685.998,37

R (%)

100,41

100,41

Pertum (%)

30,27

30,27

P (%)

11,81

11,81

T (Rp)

-

-

R (Rp)

65.599.673.584,82

R (%)

100,00

-

100,00

9,96

15,05

Pertum (%) P (%)

99.038.245.616,51

100,00

Sumber : Bagian Keuangan setda Kab. Karangasem Keterangan T (Rp) R (Rp) T (%) Pertum (%) P (%)

3.2.2

: : : : : :


Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pendapatan daerah Kabupaten Karangasem bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama tahun anggaran 2005-2009 pendapatan daerah mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat atau meningkat rata-rata 23,37 % per tahun. Dari tahun ke tahun pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan (rata-rata 82 %) sedangkan PAD memberikan kontribusi yang bervariasi (rata-rata 7 %).

101

Belanja

daerah

disusun

berdasarkan

pendekatan

prestasi

kerja

yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir belanja daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu rata-rata 26,20 % per tahun.

3.2.3

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Anggaran pembangunan di Kabupaten Karangasem selain bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. Daerah diberikan anggaran berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) Alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendanaan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Metode perhitungan DAU didasarkan pada Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan besaran realisasi gaji PNS Daerah tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 2005-2009 alokasi DAU di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan rata-rata 20,43 % per tahun, dialokasikan terutama untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutin.

102

Dana Alokasi Khusus (DAK) Mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan di Kabupaten Karangasem belum mencukupi untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan maka pemerintah pusat memandang perlu memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang bersifat khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Adapun alokasi DAK di Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini : Tabel 3.4 Target dan Realisasi DAK Tahun 2006 NO

1

Pendidikan

2

Kesehatan

3

Infrastruktur

4

Kelautan dan perikanan

5

Pertanian

6

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

URAIAN

Lingkungan hidup

JUMLAH TOTAL

DAK MURNI

PENDAMPING

JUMLAH

T

7.940.000.000,00

860.000.000,00

8.800.000.000,00

R

7.940.000.000,00

860.000.000,00

8.800.000.000,00

T

5.630.000.000,00

563.000.000,00

6.193.000.000,00

R

5.520.938.000,00

552.097.000,00

6.073.035.000,00

T

8.580.000.000,00

1.141.328.000,00

9.721.328.000,00

R

8.576.187.088,00

1.137.278.162,00

9.713.465.250,00

T

1.980.000.000,00

198.000.000,00

2.178.000.000,00

R

1.717.454.000,00

171.749.100,00

1.889.203.100,00

T

3.330.000.000,00

454.120.000,00

3.784.120.000,00

R

3.114.700.482,00

354.563.018,00

3.469.263.500,00

T

300.000.000,00

45.000.000,00

345.000.000,00

R

300.000.000,00

35.980.000,00

335.980.000,00

T

27.760.000.000,00

3.261.448.000,00

31.021.448.000,00

R

27.169.279.570,00

3.111.667.280,00

30.280.946.850,00

Sumber Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2006

103

Tabel 3.5 Target dan Realisasi DAK Tahun 2007 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

URAIAN

01. Pendidikan

02. Kesehatan

03. Infrastruktur

04. Kelautan dan Perikanan 05. Pertanian

06. Lingkungan Hidup

JUMLAH TOTAL

DAK MURNI

PENDAMPING

JUMLAH

T

14.733.000.000,00

1.492.000.000,00

16.225.000.000,00

R

14.733.000.000,00

1.492.000.000,00

16.225.000.000,00

T

8.664.000.000,00

866.400.000,00

9.530.400.000,00

R

7.715.470.090,00

771.548.360,00

8.487.018.450,00

T

14.952.000.000,00

1.545.200.000,00

16.497.200.000,00

R

14.282.393.600,00

1.440.934.270,00

15.723.327.870,00

T

2.644.000.000,00

264.400.000,00

2.908.400.000,00

R

2.565.753.000,00

256.576.000,00

2.822.329.000,00

T

5.017.000.000,00

501.700.000,00

5.518.700.000,00

R

4.769.467.090,00

478.117.010,00

5.247.584.100,00

T

766.000.000,00

82.100.000,00

848.100.000,00

R

727.113.550,00

72.859.350,00

799.972.900,00

T

46.776.000.000,00

4.751.800.000,00

51.527.800.000,00

R

44.793.197.330,00

4.512.034.990,00

49.305.232.320,00


104


URAIAN

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Pendidikan

Kesehatan

Kependudukan, Catatan Sipil & KB Jalan

Irigasi

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kelautan dan Perikanan Pertanian

Lingkungan Hidup

Kehutanan

JUMLAH TOTAL

DAK MURNI

PENDAMPING

JUMLAH

T

19.340.000.000,00

1.934.000.000,00

21.274.000.000,00

R

18.578.438.000,00

1.844.840.000,00

20.423.278.000,00

T

8.664.000.000,00

872.000.000,00

9.536.000.000,00

R

8.488.719.000,00

848.873.000,00

9.337.592.000,00

T

1.007.000.000,00

122.284.000,00

1.129.284.000,00

R

960.180.000,00

77.884.000,00

1.038.064.000,00

T

9.951.000.000,00

995.100.000,00

10.946.100.000,00

R

9.120.235.000,00

914.762.000,00

10.034.997.000,00

T

4.843.000.000,00

482.404.000,00

5.325.404.000,00

R

4.251.460.000,00

425.714.000,00

4.677.174.000,00

T

2.732.000.000,00

278.800.000,00

3.010.800.000,00

R

2.608.835.000,00

260.882.000,00

2.869.717.000,00

T

2.644.000.000,00

264.400.000,00

2.908.400.000,00

R

2.594.347.000,00

259.440.000,00

2.853.787.000,00

T

5.017.000.000,00

513.568.000,00

5.530.568.000,00

R

4.715.114.000,00

471.804.000,00

5.186.918.000,00

T

766.000.000,00

84.773.000,00

850.773.000,00

R

756.623.000,00

79.251.000,00

835.874.000,00

T

868.000.000,00

86.920.000,00

954.920.000,00

R

859.191.000,00

85.918.000,00

945.109.000,00

T

55.832.000.000,00

5.634.249.000,00

61.466.249.000,00

R

52.933.142.000,00

5.269.368.000,00

58.202.510.000,00


105


URAIAN

01. Pendidikan

02. Kesehatan Pelayanan Dasar 03. Insfrastruktur Jalan

04. Insfrastruktur Irigasi

05. Insfratuktur Air Minum dan Sanitasi 06. Kelautan dan Perikanan 07. Pertanian

08. Lingkungan Hidup

09. Keluarga Berencana

10. Kehutanan

11. Sarana dan Prasarana Pedesaan JUMLAH TOTAL

DAK MURNI

PENDAMPING

JUMLAH

T

26.553.000.000,00

2.655.300.000,00

29.208.300.000,00

R

26.535.124.000,00

2.653.381.000,00

29.188.505.000,00

T

6.859.000.000,00

685.900.000,00

7.544.900.000,00

R

5.612.015.000,00

561.202.000,00

6.173.217.000,00

T

8.504.000.000,00

850.411.000,00

9.354.411.000,00

R

8.168.384.000,00

816.821.000,00

8.985.205.000,00

T

3.399.000.000,00

328.717.000,00

3.727.717.000,00

R

3.226.376.000,00

322.637.000,00

3.549.013.000,00

T

2.513.000.000,00

251.300.000,00

2.764.300.000,00

R

2.472.670.000,00

247.267.000,00

2.719.937.000,00

T

2.270.000.000,00

227.000.000,00

2.497.000.000,00

R

1.964.956.000,00

196.499.000,00

2.161.455.000,00

T

2.569.000.000,00

256.900.000,00

2.825.900.000,00

R

2.537.826.000,00

254.084.000,00

2.791.910.000,00

T

774.000.000,00

77.400.000,00

851.400.000,00

R

666.315.000,00

66.631.000,00

732.946.000,00

T

840.000.000,00

150.000.000,00

990.000.000,00

R

840.000.000,00

144.827.000,00

984.827.000,00

T

933.000.000,00

93.682.000,00

1.026.682.000,00

R

575.059.000,00

57.504.000,00

632.563.000,00

T

1.494.000.000,00

149.583.000,00

1.643.583.000,00

R

1.434.975.000,00

143.024.000,00

1.577.999.000,00

T

56.708.000.000,00

5.726.193.000,00

62.434.193.000,00

R

54.033.700.000,00

5.463.877.000,00

59.497.577.000,00


Keterangan : T R

= Target = Realisasi

.............................K 2010..............................???????

Volume DAK di Kabupaten Karangasem selama tahun 2006-2010 meningkat setiap tahunnya yang diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menjadi prioritas daerah. Komposisi alokasi terbesar adalah untuk bidang pendidikan kemudian bidang

106

infrastruktur, bidang kesehatan, bidang pertanian dalam arti luas, bidang lingkungan hidup, bidang keluarga berencana dan bidang sarana dan prasarana pedesaan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK secara umum berjalan dengan baik. Dari Alokasi anggaran yang diberikan realisasinya rata-rata mencapai 95,5 % dengan pencapaian prosentase fisik program rata-rata mencapai 100 %. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialokasikan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi. Disamping konsekuensi sebagai negara kesatuan yang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik sedangkan tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten Karangasem tersaji dalam tabel – tabel di bawah ini : Tabel 3.8 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2007

SKPD 01. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Anggaran 643.352.000,00

02. Dinas Kesehatan

6.984.250.000,00

03. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

4.918.813.000,00

04. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3.000.000.000,00

05. Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

855.000.000,00

06. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan

2.773.000.000,00

Jumlah Total

19.174.415.000,00

Sumber : Bappeda Kab. Karangasem Tahun 2007

107

Tabel 3.9 Alokasi Dana Tugas Pembantuan per SKPD Tahun 2008

SKPD

Jumlah Anggaran

01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

850.000.000,00

02. Dinas Tenaga kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

741.220.000,00

03. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

3.143.595.000,00

04. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

413.200.000,00


1.167.325.000,00

06. Setda Kabupaten Karangasem

.959.560.000,00

Total Jumlah

12.274.900.000,00



SKPD

Jumlah Anggaran

01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.258.000.000,00

02. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1.000.000.000,00

03. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

3.316.905.000,00


3.222.800.000,00

05. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

979.700.000,00

06. Kantor Ketahanan Pangan

598.700.000,00

07. RSUD Karangasem

2.000.000.000,00

08. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

8.090.235.000,00

09. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

1.000.000.000,00

Total Jumlah

21.466.340.000,00



SKPD 01. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 02. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 03. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 04. Kantor Ketahanan Pangan

Jumlah Anggaran 1.468.500.000,00 550.000.000,00 1.715.000.000,00 457.500.000,00

05. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 06. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Total Jumlah

13.288.545.000,00 550.000.000,00 18.029.545.000,00


108

3.3

Neraca Daerah Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah

daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

a.

Rasio Likuiditas Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam

memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang jelek dalam jangka panjang juga akan mempengaruhi solvabilitas. Data Rasio Likuiditas selama 3 (Tiga) tahun terakhir tahun 2007 - 2009 sebagaimana tabel 3.12. Tabel 3.12 Rasio Likuiditas Kabupaten Karangasem Tahun 2007 – 2009 RASIO

Rasio Lancar

Rasio Quick (quick ratio)

Rasio total hutang terhadap total aset

Ratio hutang terhadap modal

RUMUS

Aset Lancar Kewajiban jangka Pendek

Aset lancar – persediaan Kewajiban jangka Pendek

Total hutang Total Aset

Total hutang Total ekuitas

2007

2008

2009

103.765.832.551,95

124.961.869.777,08

87.352.221.184,78

4.199.086.829,86

1.043.855.518,56

9.412.717.162,34

24,71

119,71

9,28

100.396.805.340,30

120.715.385.650,08

82.658.211.434,78

4.199.086.829,86

1.043.855.518,56

9.412.717.162,34

23,91

115,64

8,78

5.704.125.383,08

2.418.021.153,90

10.525.136.962,40

1.068.301.598.744,87

1.100.472.664.096,52

1.069.098.174.369,43

0,005

0,002

0,010

5.704.125.383,08

2.418.021.153,90

10.525.136.962,40

1.062.597.473.361,79

1.098.054.642.942,62

1.058.573.037.407,03

0,005

0,002

0,010

Sumber : data diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2010

109

b.

Rasio Solvabilitas Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah

dalam memenuhi semua kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas selama 3 (Tiga) tahun terakhir tahun 2007 - 2009 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13 Rasio Solvabilitas Kabupaten Karangasem Tahun 2007 - 2009

RASIO

Rasio kewajiban terhadap aset

Rasio kewajiban terhadap ekuitas

RUMUS

Kewajiban Aset

Kewajiban Ekuitas

2007

2008

2009

5.704.125.383,08

2.418.021.153,90

10.525.136.962,40

1.068.301.598.744,87

1.100.472.664.096,52

1.069.098.174.369,43

0,005

0,002

0,010

5.704.125.383,08

2.418.021.153,90

10.525.136.962,40

1.062.597.473.361,79

1.098.054.642.942,62

1.058.573.037.407,03

0,005

0,002

0,010

Sumber : data diolah dari Neraca Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2010

3.4

Rencana Keuangan Daerah / Kerangka Pendanaan Dengan memperhatikan ketentuan dari uraian tersebut diatas serta target dan

realisasi keuangan tahunan pemerintahan daerah selama 6 (enam) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, maka rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Karangasem untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015, adalah seperti tersaji pada tabel 3.12.

110

Tabel 3.14 Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Karangasem Periode 2011-2015 Rencana anggaran (Rp.000) & Proporsi terhadap APBD (%) NO

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

667,049,700,079.83

726,470,884,310.20

791,877,261,405.92

863,953,306,781.49

943,470,401,459.38

92.32

93.10

93.96

94.92

95.98

55,630,543,000.00

61,193,597,300.00

67,312,957,030.00

74,044,252,733.00

81,448,678,006.30

7.70

7.84

7.99

8.14

8.29

473,184,295,395.00

506,307,196,073

541,748,699,798

579,671,108,784

620,248,086,398

65.49

64.88

64.28

63.69

63.10

138,234,861,684.83

158,970,090,938

182,815,604,578

210,237,945,265

241,773,637,055

19.13

20.37

21.69

23.10

24.60

Jumlah pendapatan

667,049,700,079.83

726,470,884,310.20

791,877,261,405.92

863,953,306,781.49

943,470,401,459.38

Belanja Dearah

722,528,555,265.99

780,330,839,687

842,757,306,862.25

910,177,891,411.23

982,992,122,724.13

Belanja tidak langsung

515,968,189,829.99

557,245,645,016.39

601,825,296,617.70

649,971,320,347.12

701,969,025,974.89

71.41

71.41

71.41

71.41

71.41

206,560,365,436.00

223,085,194,670.88

240,932,010,244.55

260,206,571,064.11

281,023,096,749.24

28.59

28.59

28.59

40.03

40.03

722,528,555,265.99

780,330,839,687.27

842,757,306,862.25

910,177,891,411.23

982,992,122,724.13

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

(55,478,855,186.16)

(53,859,955,377.06)

(50,880,045,456.33)

(46,224,584,629.74)

(39,521,721,264.75)

(7.68)

(6.90)

(6.04)

(5.08)

(4.02)

61,672,042,248.80

67,839,246,473.68

74,623,171,121.05

82,085,488,233.15

90,294,037,056.47

8.54

8.69

8.85

9.02

9.19

6,193,187,062.64

13,979,291,096.68

23,743,125,664.72

35,860,903,603.41

50,772,315,791.72

0.86

1.79

2.82

3.94

5.17

Pendapatan daerah

Pendapatan asli daerah

Dana perimbangan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Belanja langsung

Jumlah Belanja

Surplus (Defisit)

3

Pembiayaan Daerah

3.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.2


111

Pembiayaan Netto

55,478,855,186.16

53,859,955,377.00

50,880,045,456.33

46,224,584,629.74

39,521,721,264.75

7.68

6.90

6.04

5.08

4.02

112

BAB lV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1

Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Karangasem ditentukan oleh perekonomian makro,

yang sangat dipengaruhi oleh berbagai bidang, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Untuk itu maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, mengacu pada sasaran pembangunan yang jelas dan terukur baik sasaran dibidang ekonomi, sosial budaya, maupun prasarana dan sarana wilayah serta lingkungan hidup atau bersifat akuntabel. Artinya, Sasaran pembangunan disusun dengan pertimbangan kondisi dan potensi serta permasalahan yang didukung oleh analisis-analisis yang bersifat teknis, ekonomi, dan politis. Berdasarkan pada pendekatan tersebut maka sasaran pembangunan ekonomi khususnya sasaran makro ekonomi tahun 2010-2015 Kabupaten Karangasem adalah seperti diuraikan dibawah ini. a.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang dihasilkan

oleh seluruh sektor ekonomi yang meliputi antara lain : (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan/konstruksi; (6) perdagangan, hotel, dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; (9) jasa-jasa, baik menurut harga berlaku maupun harga konstan. PDRB juga mencerminkan tingkat produktivitas dari suatu sektor. Semakin tinggi produktivitas maka nilai tambah yang dihasilkan juga semakin tinggi. Untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi perlu didukung oleh sumber daya yang tersedia seperti investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Selama periode 2010-2015 total PDRB Kabupaten Karangasem menurut harga konstan tahun 2000 diperkirakan mencapai 1.747,17 milyar rupiah pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 2.058,01 milyar rupiah pada tahun 2015.

113

b.

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator penting yang dapat

dipergunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini, merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi di suatu daerah, dan pertumbuhan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan yang dicapai maka akan memberi dampak positif pada pembukaan lapangan kerja baru, pendapatan masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan asumsi pertumbuhan yang dicapai berkualitas artinya bermanfaat bagi masyarakat dan diikuti oleh pemerataan pendapatan. Pertumbuhan disebabkan karena meningkatnya nilai tumbuh yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat maka harus ada peningkatan dasar PDRB dan untuk meningkatkan PDRB perlu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Mengingat pertumbuhan memiliki peran yang sangat penting akan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan selama periode 5 tahun kedepan mengalami peningkatan sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,21 % pada tahun 2015. Secara rata-rata perekonomian daerah Karangasem selama periode 20102015 direncanakan mampu mencapai 6,87 %. c.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan suatu ukuran

yang dapat dijadikan cerminan kasar tentang tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Semakin meningkat nilai PDRB per kapita berarti semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Agar PDRB semakin meningkat maka pertumbuhan juga harus meningkat yang dibarengi dengan pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk karena sekalipun pertumbuhan tinggi apabila jumlah penduduk juga tinggi maka bisa saja PDRB per kapita akan menjadi rendah. Disamping itu, yang lebih penting dalam perhitungan PDRB per kapita adalah dari aspek pemerataan pendapatan antara masyarakat yang berpengasilan rendah, menengah, dan tinggi. PDRB per kapita yang tinggi juga tidak berdampak positif apa bila hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat berpengasilan menengah keatas.

114

Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya agar distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat menjadi semakin merata untuk tidak terjadi ketimpangan pendapatan. Selama periode 2011 sampai dengan 2015 PDRB per kapita direncanakan sebesar 11,97 juta rupiah pada tahun pertama yaitu tahun 2011 dan diperkirakan meningkat menjadi 19,19 juta rupiah pada akhir periode yaitu 2015. Secara rata-rata perkembangan PDRB per kapita di wilayah Kabupaten Karangasem selama periode 20102015 direncanakan mampu mencapai 15,40 juta rupiah. d.

Inflasi Persoalan ekonomi yang sering berkembang dan mempunyai dampak yang

cukup luas bagi masyarakat adalah masalah inflasi dan ini dapat dijadikan komoditas politik disamping juga pengangguran. Suatu pemerintahan akan dianggap gagal bila tidak mampu mengatasi kedua hal tersebut. Inflasi dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti adanya tekanan permintaan terhadap kebutuhan pokok mayarakat yang dibarengi dengan kenaikan harga akibat terbatasnya cadangan dan juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah dibidang keuangan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Masalah inflasi pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal baik oleh kebijakan pemerintah maupun pengaruh ekonomi global. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka selama periode 2010-2015 angka inflasi diharapkan mampu ditekan pada kisaran antara 4,58 % pada tahun 2015. e.

Struktur Ekonomi Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari komposisi

seluruh kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan di daerah tersebut. Sehingga adanya perubahan struktur produksi akan menyebabkan pergeseran struktur ekonomi di daerah bersangkutan. Struktur perekonomian yang tangguh sangat penting untuk mendukung perekonomian daerah lebih mantap di mana antara sektor primer, sekunder, dan tersier berperan secara proporsional sehingga terjadi keseimbangan. Hal ini penting bila terjadi goncangan terhadap salah satu sector maka sektor lainnya masih bias bertahan dan tetap mampu memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

115

Salah

satu

indikator

yang

sering

dipakai

untuk

mengamati

struktur

perekonomian suatu daerah adalah distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral yang juga dapat digunakan untuk mengamati potensi wilayah. Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan kontribusi sektor atas dasar harga berlaku tahun 2005 dan 2009 dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Nilai PDRB Kabupaten Karangasem dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 dan 2009 2005 Sektor

Nilai (Juta Rp)

2009 Kontribusi (%)

Nilai (Juta Rp)

Kontribusi (%)

01. Primer

762.613,71

34,56

1.159.109,82

31,60

02. Sekunder

252.983,60

11,46

464.649,13

12,67

03. Tersier

1.191.145,22

53,98

1.214.223,95

55,73

PDRB

2.206.742,52

100,00

3.667.700,34

100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

Struktur perekonomian Kabupaten Karangasem mempunyai karakteristik yang berbasis pada sektor pertanian dan sektor tersier. Keunggulan komparatif pada sektor pertanian dan sektor jasa-jasa telah memberikan warna tersendiri pada perekonomian Kabupaten Karangasem. Hal ini menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan lansung kedua sektor ini sangat dominan dalam memberikan kontribusi perekonomian Kabupaten Karangasem. Selama periode 2005-2009, struktur perekonomian Kabupaten Karangasem tidak banyak mengalami pergeseran. Komposisi produksi barang dan jasa di wilayah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar telah menyebabkan kelompok sektor jasa-jasa (tersier) memberikan sumbangan

nilai

tambah

yang

sangat

dominan

terhadap

pembentukan

PDRB

Karangasem. Pada tahun 2005 kontribusi kelompok sektor ini telah mencapai 53,98 % dan mengalami peningkatan di tahun 2009 menjadi 55,73 %. Sementara itu, sektor primer terus mengalami penurunan dari 34,56 % di tahun 2005 menjadi 31,60 % pada tahun 2009. Hal ini sesuai dengan pola umum pembangunan yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya pendapatan per kapita di

116

suatu wilayah umumnya dibarengi dengan penurunan kontribusi sektor primer di wilayah tersebut atau ekonomi akan selalu bergeser ke arah sektor sekunder dan tersier. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2004-2008 disajikan pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2008 No. 01

Lapangan Usaha

03

2005

2006

2007

2008

2009

Ratarata

Sektor Primer

34,56

33,75

33,18

32,06

31,60

33,03

1. Pertanian

32,47

31,49

30,80

29,60

28,96

30,66

2,09

2,27

2,38

2,46

2,64

2,37

11,46

11,89

12,32

12,67

12,67

12,20

1. Industri Pengolahan

7,14

6,96

6,95

6,82

6,79

6,93

2. Listrik, Gas dan Air Bersih

0,73

0,89

0,99

1,09

1,13

0,97

3. Bangunan

3,59

4,03

4,38

4,76

4,75

4,30

Sektor Tersier

53,98

54,36

54,50

55,27

55,72

54,77

1. Perdagangan Hotel & Restoran

17,63

17,78

17,42

17,33

17,42

17,52

2. Pengangkutan dan Komunikasi

8,11

8,16

8,18

8,78

9,20

8,49

3. Keuangan, persewahan dan Jasa perusahaan

4,56

5,15

5,78

6,46

6,46

5,68

23,68

23,28

23,11

22,71

22,64

23,08

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2. Pertambangan dan Penggalian 02

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem

Sektor Skunder

4. Jasa-jasa Total Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

f.

Pengangguran Pengangguran dapat diartikan sebagai tidak terserapnya sebagian angkatan

kerja ke dalam kesempatan kerja yang diciptakan oleh pencapaian tingkat pertumbuhan. Tingkat pengangguran yang melebihi 5 % dari total angkatan kerja akan berdampak tidak baik bagi pembangunan daerah, sementara itu prosentase pencari kerja di Kabupaten Karangasem tahun 2009 sudah mencapai 2,76 % maka dari itu sasaran pengangguran terbuka selama periode lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2010-2015 mampu ditekan sampai sebesar 7,8 % per tahun.

117

4.2

Sosial Dasar dan Sosial Budaya

4.2.1

Kependudukan Jumlah penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap besaran PDRB per

kapita. Tantangan masalah kependudukan dalam lima tahun kedepan antara lain meliputi: (a) pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, (b) migrasi masuk yang tinggi, (c) urbanisasi, (d) ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kecamatan, (e) perubahan komposisi penduduk yang semakin tua, (f) kualitas penduduk yang rendah, (g) administrasi kependudukan yang belum baik. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan sangat berpengaruh terhadap daya dukung wilayah Kabupaten Karangasem terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja dan infrastruktur, antara lain: lahan perumahan, sekolah, sarana kesehatan, air bersih, sarana jalan, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 1990-2000 (SP 1990 dan SP 2000) laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem mencapai 0,49 %. Sedangkan setelah pada periode tahun 2000-2009 menjadi 2,23 %. Ada tiga faktor yang memberi sumbangan terhadap pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yaitu migrasi masuk, angka kelahiran dan meningkatnya umur rata-rata hidup penduduk yang merupakan pencerminan dari menurunnya angka kematian. Pola pemakaian alat kontrasepsi bagi PUS selama kurun waktu 2005-2009 mengalami penurunan yang mencolok yaitu metode jangka panjang (IUD atau AKDR) paling banyak menurun dan berubah menjadi metode jangka pendek yaitu suntikan yang tingkat pemakaiannya lebih pendek dimana dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah pemakaiannya. Ketimpangan pertumbuhan penduduk antar kabupaten dan tingkat urbanisasi amat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja di masing-masing wilayah. Pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk amat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja di kabupaten lain, dan kemungkinan pula bahwa tingkat kelahiran di kalangan penduduk migran lebih tinggi dibanding penduduk non-migran yang tercermin dari tingkat pemakaian kontrasepsinya. Komposisi penduduk Karangasem juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti, hal ini terlihat dari jumlah angka ketergantungan dari tahun 2005-2009 tidak

118

mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini akan berpengaruh pada layanan kesehatan serta layanan lain bagi penduduk usia lanjut sedangkan kualitas penduduk tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang amat ditentukan oleh dua faktor yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan. Kecenderungan pemakaian metode kontrasepsi di Kabupaten Karangasem tahun 2005-2009 disajikan pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Kecendrungan Pemakaian Metode Kontrasepsi di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2009 Tahun

IUD/AKDR (%)

Suntikan KB (%)

2005

45,67

25,42

2006

41,57

26,12

2007

39,79

27,65

2008

35,69

29,25

2009

39,30

30,10

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

4.2.2

Kemiskinan Mencermati data penduduk miskin di Kabupaten Karangasem (tabel 2.6),

terlihat dengan jelas bahwa rumah tangga miskin kebanyakan dijumpai pada daerahdaerah perkotaan serta daerah-daerah yang sumber airnya sangat terbatas, baik air minum maupun air untuk bercocok tanam yaitu daerah-daerah di Kecamatan Karangasem, Abang, Kubu, dan Kecamatan Bebandem. Secara garis besar, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan

di

wilayah Kabupaten Karangasem menyesuaikan dengan program Provinsi Bali yaitu melalui program penanggulangan kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kluster antara lain: (1) bantuan dan perlindungan sosial dengan instrumennya antara lain beras untuk rakyat miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan opersional sekolah (BOS) dan lain-lain; (2) pemberdayaan masyarakat dengan instrumennya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, antara lain PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri perkotaan dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), dan (3) penguatan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dengan instrumennya kredit usaha rakyat (KUR).

119

Untuk

mengefektifkan

upaya

penanggulangan

kemiskinan,

pemerintah

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 240/04-H/HK/2008, tanggal 14 April 2008. Dan ditingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Karangasem berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 66/HK/2011 tanggal 8 Pebruari 2011. Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Karangasem adalah mengkoordinasikan berbagai aspek meliputi (1) aspek pendataan, (2) aspek program, (3) aspek pendanaan dan (4) aspek kelembagaan.

Beberapa

hal

yang

perlu

mendapat

perhatian

dalam

upaya

penanggulangan kemiskinan antara lain: kurang validnya data rumah tangga miskin sebagai sasaran program dan belum sinkronnya berbagai program penanggulangan kemiskinan lintas sektor. 4.2.3

Ketenagakerjaan Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan keahlian

dan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, pertumbuhan ekonomi. Kualitas tenaga kerja relatif tinggi, serta sangat diminati oleh pasar kerja baik dalam maupun luar negeri dan didukung dengan adanya dana penguatan modal bagi tenaga kerja yang melakukan magang dan kerja di luar negeri dan adanya kebijakan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa hal

yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan

bidang ketenagakerjaan, antara lain: masih banyaknya jumlah pengangguran, masih rendahnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor informal. Pasar kerja bagi tenaga kerja Karangasem cukup terbuka di luar negeri serta kepercayaan pihak luar dalam menampung tenaga kerja Kabupaten Karangasem cukup tinggi sehingga memungkinkan tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pola pelatihan

three in one

120

(pelatihan, sertifikasi dan penempatan) dan mengaktifkan program Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) didaerah secara lintas sektor serta perlu menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kedalam peraturan daerah. 4.2.4

Kesehatan Indikator hasil akhir pembangunan kesehatan adalah tingkat derajat kesehatan

masyarakat. Indikator hasil akhir yang merupakan dampak dari pembangunan kesehatan adalah indikator-indikator mortalitas (kematian), yang dipengaruhi oleh indikatorindikator morbiditas (kesakitan) dan indikator-indikator status gizi, kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan. Indikator mortalitas terdiri dari angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI) dan umur harapan hidup (UHH). Beberapa tantangan yang akan di hadapi Kabupaten Karangasem dalam pembangunan kesehatan lima tahun kedepan selain karena terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan, juga karena masih rendahnya status dan gizi masyarakat, belum memadainya pelayanan kesehatan yang diharapkan, serta masih rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak masyarakat miskin. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya rabies, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, dan lain-lainnya, sementara itu telah/akan muncul penyakit-penyakit infeksi baru seperti misalnya SARS, flu burung, HIV/AIDS, TBC, dan lain-lainnya. Namun tantangan terbesar lain pada bidang kesehatan adalah pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangan ini akan terus meningkat karena semakin melebarnya kesenjangan antara peningkatan biaya pelayanan kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk. Oleh karena penyakit-penyakit menahun (khronis) akan semakin dominan yang memerlukan masa perawatan panjang dengan biaya lebih tinggi, maka beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat akan semakin meningkat. Disisi lain, masih adanya kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar kelompok pendapatan, belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan terutama di puskesmas untuk pelayanan sakit yang bersifat ringan, penyebaran tenaga medis dan paramedis yang belum merata serta fasilitas laboratorium kesehatan yang belum memadai.

121

4.2.5

Pendidikan Terkait pembangunan bidang pendidikan lima tahun mendatang, Kabupaten

Karangasem akan dihadapkan pada masalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah mengingat biaya pendidikan semakin mahal. Hal ini akan berdampak pada tingginya angka buta aksara dan siswa putus sekolah. Upaya pengadaan guru baik kualitas maupun penempatannya tidak proporsional dimana disatu sisi masih banyak daerah yang kekurangan guru namun diluar itu terjadi kelebihan guru. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur tentang standar biaya pendidikan untuk semua jenjang pendidikan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan guru setara D4/S1 serta perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peluang dalam mengembangkan sekolah-sekolah profesi dan unggulan sehingga melahirkan sumber daya manusia profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualifikasi akademis serta dalam rangka sertifikasi. Peluang lainnya dalam bidang pendidikan adalah adanya kemauan politik dari Pemerintah sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa serta mewajibkan biaya pendidikan minimal 20 % dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Amanat konstitusi ini merupakan acuan bagi peningkatan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata serta semakin meningkatnya kualitas pendidikan. Adanya Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Rehab Gedung Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan capaian APK 102,06 % serta program penuntasan buta aksara menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan, sekaligus sebagai modal utama dalam merealisasikan program wajib belajar 12 tahun. 4.2.6

Kebudayaan Tantangan yang muncul dalam pembangunan kebudayaan adalah terjadinya

pergeseran nilai-nilai dan orientasi dari spiritualitas dan toleransi yang tinggi mengarah

122

pada individualisme, komersialisasi, dan materialisme. Pengaruh budaya global dengan kemajuan teknologi informasinya telah menerpa hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Lembaga tradisional seperti banjar, desa pakraman, subak dan sekaha tampaknya belum mampu membentengi masyarakat dari pengaruh negatif budaya luar. Sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan masyarakat tampaknya juga semakin menurun. Perubahan sistem nilai, orientasi, dan gaya hidup masyarakat tersebut telah mendorong terjadinya konflik secara internal. Penduduk yang semakin heterogen merupakan tantangan tersendiri dalam pembangunan kebudayaan tradisional. Nilai-nilai universal seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, Tat Twam Asi, Rwa Bhineda, dan Desa Kala Patra tampaknya belum dipahami ataupun dihayati secara baik oleh penduduk pendatang. Di sisi lain, penduduk pendatang justru ingin menunjukkan jati dirinya dan cenderung eksklusif. Penguatan jati diri masyarakat sebagai orang bali perlu dilakukan, dan pada saat yang bersamaan perlu dikembangkan pemahaman multikulturalisme sehingga terjadi kehidupan yang saling menghormati dan menghargai antar sesama dalam masyarakat di Karangasem. Etos kerja dan daya saing masyarakat Karangasem cenderung melemah dibandingkan dengan warga pendatang. Sebagai penduduk asli di daerahnya, masyarakat Karangasem yang nota bene orang Bali cenderung memilih pekerjaan yang dianggap lebih bergengsi, kurang agresif, dan malas dibandingkan dengan pendatang. Di sisi lain, orang Bali tampaknya belum siap dengan modernisasi dan memiliki kemampuan manajerial yang rendah sehingga akhirnya mereka termarjinalisasi di daerahnya sendiri. Sehubungan dengan hal itu maka etos kerja, daya saing, dan kemampuan manajerial orang Bali harus ditingkatkan. Peluang didalam pengembangan kebudayaan adalah eksistensi masyarakat Karangasem yang dijiwai oleh agama Hindu yang menjadi landasan pembangunan di daerah ini. Nilai-nilai luhur seperti Tri Hita Karana, Tri Mandala, Sad Kertih, Tat Twam Asi, Rwa Bhineda, dan Desa, Kala, Patra memiliki sifat yang universal sehingga kebudayaan tradisional cenderung fleksibel dan adaptif dalam menerima pengaruh kebudayaan luar. Peran lembaga tradisional seperti banjar, desa pakraman, subak dan sekaha sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan tradisional.

123

4.3

Ekonomi

4.3.1

Pertanian

a.

Pertanian Tanaman Pangan Tantangan dalam bidang pertanian secara umum pada kurun waktu tahun

2010-2015 adalah alih fungsi lahan. Walaupun demikian, jika dilihat dari data perkembangan penggunaan lahan lima tahun terakhir, luasan lahan pertanian dalam arti luas cenderung meningkat, yang berkurang hanya luasan lahan kering lainnya. Jika peningkatan luas sawah tersebut bisa berjalan dengan konstan, maka pada tahun 2015 akan terjadi penambahan lahan sawah seluas lebih dari 30 ha atau sekitar 0,4 % dari luas sawah pada tahun 2009 yaitu 7.140 ha. Bila produktivitas padi sawah bisa ditingkatkan, maka ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Karangasem dapat dicapai. Selain penyusutan luas sawah, tantangan lainnya adalah tersedianya air irigasi yang diprediksi akan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, persaingan penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non-pertanian, banyaknya lahan-lahan yang belum produktif akibat ketiadaan air, tingginya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang ditunjukkan dengan tingginya konversi lahan pertanian, masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian berakibat rendahya nilai tambah produk, dan rendahnya minat investasi untuk pengembangan pertanian. Bila persediaan air irigasi untuk sawah berkurang, maka luas tanam dan luas panen untuk padi sawah akan mengalami penurunan yang berimplikasi terhadap penurunan produksi beras. Secara nasional, tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan berbagai negara di Asia walaupun sudah mengalami penurunan dari sekitar 130 kg per kapita per tahun menjadi 116 kg per kapita per tahun. Sebagai pembanding, Singapura dan Jepang mengkonsumsi beras hanya sekitar 65-70 per kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi umbi-umbian oleh masyarakat masih relatif kecil yaitu sekitar 8 kg/kapita/tahun, padahal umbi-umbian sangat mudah diproduksi dengan produktivitas dan keragaman yang tinggi. Sedangkan pengembangan penanaman komoditas sayur-sayuran mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk mengusahakan tanaman sayur-sayuran.

124

Kekuatan

(strength)

bidang

pertanian

dalam

arti

luas

adalah

masih

terpeliharanya sistem subak dengan kearifan budidaya pertaniannya yang bisa menjamin pengadaan air untuk lahan pertanian basah. Peluang (opportunity) yang masih terbuka luas adalah tersedianya pasar domestik (hotel dan restoran). b.

Perkebunan Pembangunan sub sektor perkebunan mempunyai kedudukan yang strategis

dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Karangasem, karena sub sektor ini selain berperan dalam pembentukan produk domestik regional bruto, juga mempunyai fungsi hidro-orologis bagi sektor pertanian. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang adalah tanaman kelapa dalam, kakao, jambu mete, kopi, vanili, cengkeh, kapok, dan jarak pagar. Luas areal perkebunan adalah 31.379,44 ha, sedangkan produksi kurang lebih 18.241,32 ton dengan jumlah komoditas sebanyak 16 komoditas. Dalam rangka pengembangan sub sektor perkebunan kedepan, prioritas pengembangan pada tanaman jambu mete, kakao, kelapa dalam, dan kopi dengan upaya peningkatan produksi dilaksanakan melalui intensifikasi. Permasalahan yang dihadapi sub sektor perkebunan antara lain adalah masih rendahnya produktivitas, kualitas yang belum memadai dengan selera pasar, terbatasnya permodalan petani, masih rendahnya kelembagaan petani, kemitraan usaha yang belum sesuai dengan harapan, dan rata-rata penguasaan lahan perkebunan masih relatif sempit disertai dengan teknologi budidaya yang belum optimum. Selain itu, teknologi penanganan pasca panen yang seharusnya mampu meningkatkan nilai tambah produk perkebunan, selain dapat menciptakan lapangan kerja belum bisa digarap dengan baik, dan sebagian besar produk perkebunan dijual dalam bentuk bahan baku. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2002, kualitas sumber daya petani di Bali relatif rendah, yaitu sekitar 80 % petani tidak tamat SD atau hanya tamat SD. Selain itu, minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian sangat rendah. Hal ini terbukti bahwa hanya 4,28 % petani berumur di bawah 25 tahun.

125

c.

Peternakan Pembangunan

sub

sektor

peternakan

dilaksanakan

melalui

program

pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dan peningkatan produksi hasil peternakan. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dijabarkan dalam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak, utamanya menjaga penularan penyakit dari hewan ke manusia. Program peningkatan produksi diutamakan pada kegiatan pembibitan dan perawatan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, penyuluhan kualitas gizi pakan ternak dan pengembangan hijauan makanan ternak. Sedangkan pengembangan agribisnis peternakan dilaksanakan melalui pelatihanpelatihan dan temu usaha peternakan. Pengembangan sub sektor peternakan diprioritaskan pada mempertahankan pertumbuhan populasi ternak sapi, dalam upaya pelaksanaan program swasembada daging sapi (P2SDS) dapat tercapai. Perkembangan polulasi sapi Bali di Kabupaten Karangasem dari tahun 2005-2009 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari 145.717 ekor pada tahun 2005 meningkat 1,15 % menjadi 152.437 ekor di tahun 2009. Namun peluang sub sektor peternakan khususnya sapi Bali belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai keterbatasan yang ada, baik menyangkut teknologi, permodalan, kualitas sumber daya manusia peternak, maupun akses pasar. Ada dua masalah utama yang merupakan tantangan bagi pengembangan sapi Bali ke depan yaitu penyediaan bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup dan ketersediaan pakan ternak yang berbasis bahan lokal dengan kualitas baik dan dengan harga terjangkau oleh peternak. Selain itu, kualitas daging sapi bali masih dianggap relatif alot/keras, sehingga belum banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran di Bali. Salah satu kendala yang dihadapi terkait dengan penyediaan bibit sapi Bali adalah terbatasnya jumlah dan kualitas inseminator untuk mendukung inseminasi buatan. Adanya beberapa penyakit dari unggas dan ternak lainnya yang berpotensi menular ke manusia, merupakan suatu ancaman karena selain menyebabkan kerugian secara material yaitu kematian unggas, juga menyebabkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Seperti kasus penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus yang pada awalnya menyerang unggas.

126

d.

Perikanan Untuk sub sektor perikanan, produksi perikanan pada kurun waktu 2005-2009

meningkat, yaitu dari 8.353,9 ton menjadi 14.277,4 ton atau rata-rata meningkat sebesar 17,73 %. Kabupaten Karangasem dengan panjang pantai 87 km memiliki potensi perikanan laut (penangkapan dan budidaya) yang cukup besar dengan luas areal untuk perikanan budidaya perikanan air tawar seluas 40 ha. Di samping itu saat ini sedang dirintis dan dikembangkan budidaya udang di kawasan Bugbug Kecamatan Karangasem, serta pengembangan Abalon di wilayah Kecamatan Kubu. Program pengembangan sub sektor perikanan dilaksanakan melalui program pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

pesisir,

pemberdayaan

masyarakat

dan

pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan budidaya perikanan. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada pengembangan produksi kelautan dan perikanan terutama pada daerah-daerah yang cocok. Tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang belum optimal dan dihadapkan pada permasalahan antara lain: struktur armada perikanan yang masih didominasi oleh armada perikanan rakyat skala kecil, terbatasnya fasilitas prasarana tempat pendaratan ikan (TPI), pelabuhan perikanan, belum lancarnya distribusi bahan bakar minyak untuk nelayan, naiknya harga pakan ikan, belum terkendalinya penyakit ikan, terbatasnya persediaan benih ikan dan udang, rendahnya keterampilan nelayan dan pembudidaya ikan, serta modal yang terbatas untuk mengembangkan skala usaha, belum adanya tata ruang wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil berikut zonasinya. 4.3.2

Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-Koperasi) Pemberdayaan usaha menengah kecil mikro dan koperasi (UMKM-K) merupakan

salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat. Dengan demikian UMKM dan koperasi harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, dan dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Program pengembangan perkoperasian di Kabupaten Karangasem cukup berhasil, namun ada beberapa indikator pendukung yang menurun, hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi yang mengalami peningkatan 37 unit atau 23,87 %, dengan aset yang dimiliki meningkat 61.295 juta rupiah, menurun

127

sebesar 963.694 juta rupiah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, karena semakin dirasakan meningkatnya pelayanan koperasi dan manfaat koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya modal koperasi sebesar Rp 6.117 juta rupiah atau 11,15 %, volume usaha meningkat 14.905 juta rupiah atau 27,83 % dan sisa hasil usaha (SHU) menurun sebesar 253 juta rupiah (14,62 %). Program pembangunan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mampu menjalankan sebagian misi jangka panjang ke pertama yaitu mewujudkan masyarakat madani berlandaskan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi. Permasalahan yang masih ditemukan dalam pembangunan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, antara lain: rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurang berkembangnya usaha kecil dan menengah, manajemen usaha bagi koperasi, LPD, LKM masih rendah, kurangnya sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian, dan kurangnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan, antara lain: peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan manajemen usaha bagi koperasi, LPD, LKM, pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. 4.3.3

Penanaman Modal Dalam pembangunan dibidang ekonomi, sasaran yang hendak dicapai adalah

pemulihan ekonomi dengan terciptanya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat makin merata dan stabilitas daerah yang mantap bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju. Untuk menunjang kegiatan perekonomian dimaksud, penanaman modal oleh masyarakat dan dunia usaha perlu lebih ditingkatkan.

128

Keberhasilan dalam menarik investor ke Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari beberapa faktor penunjang, yaitu penyebarluasan informasi mengenai potensi investasi dan sumber daya yang dimiliki, penciptaan iklim investasi yang kondusif, sumber daya produktif dan berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang memadai, dan adanya kerjasama yang optimal antara instansi terkait. Namun, tantangan internal yang dihadapi dalam pengembangan investasi di Karangasem antara lain meliputi: sarana dan prasarana terbatas, ketersediaan lahan terbatas, kualitas sumber daya manusia belum memadai, dan pelayanan perijinan belum optimal. Tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya merupakan peluang terciptanya peningkatan investasi, sedangkan tantangan eksternal yang menghambat, antara lain: kurang stabilnya kondisi politik di dalam negeri, kurang stabilnya kurs rupiah terhadap mata uang asing, kurangnya kepastian hukum, persaingan yang ketat antar daerah dan antar negara, serta hambatan teknis lainnya masalah lahan serta kurang disiplinnya para investor dalam merealisasikan investasinya. 4.3.4

Pariwisata Pariwisata telah menjadi industri yang berkembang dan memberikan dampak

yang signifikan bagi perkembangan perekonomian Bali dan Karangasem khususnya. Sejak mulai berkembangnya sektor pariwisata yang didukung sepenuhnya oleh budaya masyarakat

yang

kaya

akan

nilai-nilai

keunikan,

sehingga

sampai

saat

ini

Bali/Karangasem dikenal secara luas dengan pariwisata budayanya. Kabupaten Karangasem sebagai salah satu kabupaten di Bali, juga memiliki potensi pariwisata budaya yang besar. Potensi ini di masa mendatang perlu dikelola secara profesional dengan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat termasuk nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang didalamnya. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2005-2009 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Kabupaten Karangasem terus berbenah untuk menata obyek-obyek wisata yang ada agar lebih menarik, melakukan promosi dan pemasaran pariwisata. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian program kepariwisataan di antara lain yaitu: masih kurangnya penataan dan pengelolaan obyek daya tarik dan atraksi pariwisata, masih kurangnya sistem informasi dan promosi pariwisata, rendahnya

129

kesadaran masyarakat tentang arti penting pariwisata dan kurangnya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan pada obyek–obyek wisata, gangguan keamanan di luar dan dalam negeri, serta berbagai isue wabah penyakit. Pemecahan masalah yang dilakukan dalam upaya pengembangan pariwisata sebagai sektor yang prospektif karena mendatangkan devisa, meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja, antara lain: meningkatkan kesadaran masyarakat dan keamanan pada obyek-obyek wisata dengan kegiatan penyuluhan sadar wisata, pengembangan kepariwisataan

dengan

meningkatkan

promosi

dan

pemasaran

wisata,

untuk

meningkatkan daya tarik wisatawan dilaksanakan kegiatan penataan dan pembangunan sarana penunjang obyek wisata, membuka obyek wisata baru yang didukung oleh potensi

alam

sekitarnya

dan

potensi

sumber

daya

manusia

yang

mampu

mengembangkan agro industri rumah tangga dan membuka kawasan agropolitan di daerah Bebandem, Selat dan Rendang sebagai pengembangan tanaman salak untuk tujuan wisata. 4.3.5

Perdagangan Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah pariwisata di Bali yang

sudah terkenal di manca negara, didukung dengan pelabuhan Padangbai dan pengembangan dermaga cruise di Tanah Ampo Manggis, sehingga daerah Karangasem juga akan menjadi pasar untuk semua produk industri/kerajinan lokal dan sektor perdagangan akan mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi tersebut merupakan peluang yang amat bagus untuk pengembangan perdagangan, baik domestik maupun internasional. Tantangan di sektor perdagangan antara lain rendahnya daya saing komoditi ekspor, sumber daya manusia pelaku bisnis dan perlindungan terhadap konsumen dan produsen, terbatasnya bahan baku lokal, belum memiliki tempat promosi yang bertaraf internasional, terbatasnya informasi pasar luar negeri. 4.3.6

Industri Peluang

industri

kerajinan

daerah

Karangasem

cukup

potensial

untuk

dikembangkan menjadi industri unggulan karena didukung adanya tenaga kerja terampil, desain yang unik, adanya pasar ekspor yang mampu menjual kerajinan yang dihasilkan,

130

adanya sentra-sentra industri yang telah menjadi tujuan wisata, dan didukung oleh faktor budaya tradisional. Selain itu, adanya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan unggulan yang dimiliki Tantangan yang dihadapi pada sektor industri antara lain: sumber daya yang dimiliki belum siap dalam menghadapi persaingan global, lemahnya daya saing produk komoditi ekspor daerah, kebutuhan modal kerja semakin besar akibat peningkatan biaya produksi, kualitas sumber daya manusia masih rendah dalam menciptakan inovasi baru, terbatasnya bahan baku lokal, sehingga bahan baku harus didatangkan dari luar daerah, belum terdaftarnya hasil produk/desain industri daerah Karangasem dalam HKI serta adanya persaingan yang sangat ketat dari negara lain dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.

4.4

Imu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) diarahkan pada

peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan iptek dalam mendukung transformasi perekonomian

yang

berbasis

pada

keunggulan

kompetitif.

Kebijakan

strategis

pembangunan daerah dalam penelitian pengembangan dan penerapan Iptek adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan iptek sebagaimana tersebut diatas, tantangan yang dihadapi antara lain: masih lemahnya kelembagaan penelitian, terbatasnya sumber daya manusia peneliti, dan belum terealisasinya anggaran penelitian dan pengembangan sekurang-kurangnya 1 % dari APBD seperti diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor

18

Tahun

2002

tentang

Sistem

Nasional

Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mengingat rendahnya pembiayaan, maka sistem pengembangan iptek menjadi sangat lemah, dan mekanisme intermediasi iptek menjadi tidak optimal. Hal tersebut terlihat dari hasil pembangunan iptek belum menjadi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi, masih lemahnya sinergi kebijakan iptek, serta belum adanya keterkaitan antara kegiatan riset dengan kebutuhan nyata masyarakat.

131

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan iptek adalah belum sinergisnya mekanisme intermediasi antara akademisi, badan usaha, dan pemerintah Tantangan lainnya yaitu kemajuan iptek sering berdampak pada munculnya berbagai isu lingkungan dan kesehatan manusia. Kemajuan teknologi seperti teknologi informasi dan informasi lainnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya peradaban dan kebudayaan bangsa.

4.5

Politik, Hukum dan Pemerintahan Masalah politik, hukum dan pemerintahan, satu dengan yang lain saling

berkaitan. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi politik yang kondusif, terciptanya perlindungan dan kepastian hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik mutlak diperlukan, dan harus didukung oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan pembangunan dibidang politik, hukum dan pemerintahan di daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan bidang politik, antara lain: terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif dan mencegah terjadinya instabilitas politik untuk menghindari terjadinya perpecahan/disintegrasi di masyarakat. Selain hal tersebut, dalam membangun politik di daerah, para elit politik harus punya komitmen untuk memenuhi kuota minimal 30 % bagi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik supaya kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan. Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan validitas data pemilih sehingga semua warga dapat menggunakan hak pilihnya secara aktif serta penyelenggaraan pemilu secara aman dan tertib. Dalam bidang hukum, guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), maka melalui sitem informasi dan komunikasi yang obyektif dan transparan serta akuntabel akan bisa dicapai apabila semua elemen pemerintahan terjalin hubungan emosional yang sama dan mempunyai komitmen dalam mengemban amanat penderitaan rakyat.

132

Untuk itu, pembangunan perlu difokuskan pada penegakan supremasi hukum secara konsekuen. Hal ini dapat diwujudkan apabila ada peraturan hukum yang substansinya jelas, adanya elit penegak hukum yang berkualitas, dan perilaku (budaya hukum) masyarakat yang mentaati hukum. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pengkajian-pengkajian terhadap berbagai peraturan hukum dan hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat), pembinaan-pembinaan terhadap para elit penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat. Juga tidak kalah pentingnya peningkatan sarana prasarana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dalam

rangka

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

baik,

pembangunan difokuskan pada terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government) dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang memperhatikan kepentingan masyarakat Karangasem. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus memilah-milah kewenangannya secara jelas dan rinci, artinya kewenangan-kewenangan yang diperoleh berdasarkan asas dekonsentrasi,

asas

desentralisasi

dan

asas

pembantuan.

Untuk

membangun

Karangasem secara optimal, pemerintah juga perlu membangun kerjasama yang baik dengan DPRD serta semua komponen masyarakat lainnya.

4.6

Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah Karangasem sampai sekarang

secara umum tergolong cukup baik, namun masyarakat belum sepenuhnya dapat menikmati perasaan aman, karena diberbagai tempat masih sering terjadi tindakan kriminal yang mengganggu ketentraman masyarakat. Terkendalinya masalah keamanan dan ketertiban di daerah tidak terlepas dari peranan para petugas keamanan formal dan petugas keamanan tradisonal yaitu pecalang di masing-masing-masing desa pakraman. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan bidang keamanan, antara lain adalah: mencegah terjadinya bencana sosial yang ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan kriminal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengadakan sistem keamanan terpadu antara petugas keamanan formal dan petugas keamanan tradisional, dengan selalu bekerjasama dan berkoordinasi. Terkait dengan bidang ketertiban, perlu diwaspadai dampak penduduk pendatang yang secara langsung maupun tidak langsung

133

pada gilirannya akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal, yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman serta mengusik kenyamanan hidup dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, petugas ketertiban perlu melakukan pengawasan dan penertiban yang dilakukan dengan melibatkan peranserta partisipasi desa pakraman.

4.7

Sarana Prasarana

4.7.1

Sarana Prasarana Permukiman Sarana prasarana permukiman penting artinya bagi keberlangsungan hidup

penghuni

dan

lingkungan

sekitarnya.

Dukungan

keberadaan

sarana

prasarana

permukiman juga menjamin keberlangsungan aktivitas terutama dalam aksessibilitas terhadap wilayah sekitar dan keluar wilayah permukimannya. Setiap tahun pemerintah Kabupaten permukiman.

Karangasem Namun

tetap

demikian

meningkatkan

pembangunan

masih

mampu

belum

sarana

sepenuhnya

prasarana memberikan

pemerataan dalam pembangunannya. Kelemahan dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman adalah keterbatasan dan kemampuan pembiayaan/pendanaan oleh pemerintah, dan kecilnya minat swasta untuk berinvestasi di berbagai sektor serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Karangasem yang berbukit sehingga berdampak juga pada tingginya nilai investasi sarana prasarana permukiman yang dibutuhkan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman adalah menurunnya kualitas sanitasi lingkungan, yang meliputi pengelolaan persampahan, limbah cair, dan air minum. Masalah ini berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan dan rendahnya pemahaman dan prilaku masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya kebutuhan kualitas pelayanan infrastruktur serta keterbatasan dan ketidak merataan sebaran sumberdaya alam yang ada. Kekuatan yang dimiliki Karangasem sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Bali bagian timur adalah meningkatnya jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan. Hal tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai negara donor untuk berkunjung dan membantu pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Karangasem.

134

4.7.2

Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air sangat mutlak diperlukan.

Hal ini mengingat wilayah Kabupaten Karangasem sebagian besar merupakan lahan kritis yang sangat kekurangan pasokan air bersih, dan sering kali terjadi kejadian bencana kekeringan di wilayah-wilayah tersebut. Walaupun dalam kenyataanya jumlah dan debit sumberdaya air sangatlah mencukupi tetapi penyebaran dan lokasi sumber-sumber tersebut tidak merata. Sumberdaya air yang ada dimanfaatkan untuk pengairan dan air bersih. Keberadaan sumberdaya air adalah salah satu kekuatan pembangunan dan kelestarian pertanian di Kabupaten Karangasem. Pengaturan distribusi air terletak pada keberadaan subak sebagai organisasi pemakai air. Peran subak sangat penting didalam mengatur ketersediaan air irigasi untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal selain dimanfaatkan juga untuk air bersih. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan membangun jaringan irigasi seperti bendung, bangunan air, saluran air, tanggul banjir, serta melakukan pemeliharaan untuk menjaga dan mengamankan agar jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik. Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air adalah meningkatnya kebutuhan air terutama oleh sektor pariwisata, tidak meratanya penyebaran sumberdaya air, dan menurunnya ketersediaan air. Oleh karena itu pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dalam rangka mengatur tata air harus disertai dengan upaya-upaya pelestarian keberadaan sumberdaya air. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan antara lain adalah semakin menyusutnya luas daerah irigasi sebagai akibat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dan meningkatnya persaingan antara pemanfaatan air untuk kepentingan irigasi dengan kepentingan sektor-sektor lainnya.

4.7.3

Transportasi dan Komunikasi Transportasi sebagai urat nadi pembangunan, mempunyai peranan penting dan

strategis dalam menunjang kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan perlu ditata dan diarahkan dalam satu kesatuan sistem jaringan pelayanan jasa transportasi yang handal, dalam arti pembangunan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan secara terpadu 135

antar dan intra moda dengan kapasitas mencukupi, sehingga tercipta aksesibilitas tinggi untuk meningkatkan kelancaran mobilitas dan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok wilayah, dengan cepat, teratur, tertib, aman, efektif, dan efisien, serta mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah Karangasem. Tantangan

pembangunan

transportasi

dan

komunikasi

di

Kabupaten

Karangasem diantaranya adalah: buruknya kondisi sarana dan kinerja operasi angkutan umum, defisiensi sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, belum meratanya trayek angkutan umum dan tertatanya dengan baik akses transportasi. Sedangkan untuk komunikasi saat ini tidak lagi menjadi masalah karena dapat dilayani dengan jaringan telekomunikasi GSM. Untuk itu peningkatan pelayanan angkutan umum menjadi begitu penting untuk segera dibenahi, disamping juga peningkatan sarana prasarana yang telah ada seperti pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan disamping pembenahan terhadap penataan simpangan dan manajemen pengaturan lalu lintas. Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan transportasi dan komunikasi di Karangasem adalah adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kondisi ini menuntut komunikasi.

adanya

perbedaan

Mengingat

orientasi

keterbatasan

stategi daya

pembangunan

dukung

transportasi

lingkungan,

dan

pembangunan

transportasi dan komunikasi diarahkan pada strategi penataan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dengan konsep aglomerasi dan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Demikian pula, kondisi topografi pegunungan memberikan hambatan yang cukup berat dalam upaya meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah. Beberapa peluang dalam pembangunan transportasi dan komunikasi di Kabupaten Karangasem adalah: peningkatan jumlah pangsa pasar sarana komunikasi, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain itu, dalam upaya untuk menarik wisatawan dan sebagai salah satu tujuan wisata menyebabkan kebutuhan dan distribusi penumpang, barang, dan jasa masuk keluar semakin meningkat, sehingga menarik bagi kalangan investor. Di sisi lain, kondisi di atas menuntut tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai serta dapat diandalkan.

136

4.7.4

Sumber Daya Energi Listrik Kekuatan

Pemerintah

Kabupaten

Karangasem

dalam

perencanaan,

pembangunan dan pengembangan industri ketenagalistrikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan sumberdaya alam dan berbagai kebijakan yang ada.

Adanya kebijakan

pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengembangan sistem tenaga listrik, tersedianya potensi dan pasokan energi primer (potensi tenaga air, surya, biomassa dan angin), serta dengan adanya rencana umum ketenagalistrikan daerah tahun 2004. Peningkatan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Karangasem memberikan implikasi bahwa masalah penghematan energi listrik dan optimalisasi penyediaan energi listrik akan semakin penting untuk dilaksanakan. Kelemahan yang ada dalam pengembangan industri ketenagalistrikan antara lain adalah tidak adanya sumber energi primer utama seperti batu bara dan gas bumi, keterbatasan lahan serta masih ketergantungan pada suplly energi listrik Jawa-Bali dengan tingkat sensitivitas sangat tinggi terhadap gangguan alam. Peluang dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan terlihat dari kebutuhan konsumsi dan diversifikasi energi listrik. Peningkatan permintaan kebutuhan energi listrik tiap tahunnya disebabkan oleh: pesatnya pembangunan, peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan kegiatan industri, jasa, perhubungan dan rumah tangga, serta besarnya minat pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik. Kondisi sumberdaya alam baik topografi, angin, laut, dan matahari memberikan peluang pula bagi pengembangan energi alternatif terbarukan di Kabupaten Karangasem. Tantangan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan di Kabupaten Karangasem adalah adanya persepsi masyarakat yang kurang tepat terhadap keberadaan pembangkit listrik yang ditenggarai berpotensi menimbulkan dampak negatif maupun menimbulkan kerusakan dan degradasi ekosistem serta masih adanya kekhawatiran masyarakat akan penggunaan sumber energi alternatif yang dapat dipakai untuk sistem pembangkit listrik. 4.8

Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penataan ruang di

Kabupaten Karangasem saat ini antara lain: (1) masih terbatasnya pengetahuan aparat 137

dalam penataan ruang sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda diantara aparatur pemerintah didalam memahami peraturan yang ada, (2) rendahnya tingkat kesadaran investor dalam mencari informasi tata ruang (advice planning) sebelum melakukan investasi

sehingga

pembangunan

oleh

investor

cenderung

melanggar

kawasan

perlindungan seperti sempadan pantai, sempadan jurang, sempadan sungai serta pelanggaran RTH berfungsi lindung, (3) kecenderungan investor merangkul dan memanfaatkan organisasi masyarakat setempat seperti Desa Pakraman dan kelompokkelompok masyarakat lainnya dalam mencari dukungan setelah melakukan pelanggaran tata ruang jika berhadapan dengan Pemerintah, (4) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta belum optimalnya mekanisme pengendalian pembangunan (development control), (5) belum sepenuhnya rencana tata ruang wilayah di pakai sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah serta pelaksanaan investasi, (6) belum selesainya penyusunan review RTRW Kabupaten Karangasem yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, (7) belum semua wilayah/kawasan memiliki rencana tata ruang yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi salah penafsiran. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Karangasem dalam pengembangan wilayah adalah adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah dan antara perdesaan dengan perkotaan. Wilayah karangasem bagian utara (Kecamatan Abang dan Kubu) merupakan kawasan yang cenderung tandus didominasi oleh lahan perkebunan. Namun demikian, untuk saat ini mulai muncul kecenderungan perkembangan ke arah pariwisata. Sedangkan wilayah Karangasem bagian selatan (Kecamatan Karangasem, Manggis dan Bebandem), merupakan wilayah relatif subur dengan perkembangan penggunaan lahan lebih padat dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan merupakan pusat kegiatan jasa, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, yang didukung oleh infrastruktur yang relatif lebih lengkap. Sedangkan untuk wilayah Karangasem bagian barat (Kecamatan Selat, Sidemen dan Rendang) merupakan wilayah yang didominasi oleh pertanian dalam arti luas. Produksi sawah dan perkebunan mendominasi wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan potensi lain seperti pariwisata, industri kecil, pertambangan juga terdapat pada wilayah tersebut.

Potensi

yang

perlu

diwaspadai keberadaan

perkembangannya

adalah

keberadaan potensi galian C yang sampai saat ini masih di eksplorasi.

138

Kesenjangan pembangunan terjadi pada wilayah bagian selatan meliputi Kecamatan Karangasem, Bebandem dan Manggis berlangsung relatif lebih cepat terutama dalam alih fungsi lahan, diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Wilayah bagian utara kondisi infrastruktur yang kurang memadai yang disebabkan oleh kondisi kawasan secara geografis kurang menguntungkan (kering/tandus), kegiatan ekonomi lebih dominan pada bidang perkebunan dan pertambangan. Peluang untuk pengembangan wilayah adalah dengan terbitnya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana dalam penataan ruang yang ketat harus dilakukan sesuai rencana tata ruang wilayah dan mendorong pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyusun rencana rinci tata ruang sesuai kewenangannya. Untuk memperkecil tingkat kesenjangan pembangunan pada dua kawasan tersebut maka perlu ditetapkan zonasi kawasan didukung oleh regulasi yang kuat, serta mengarahkan investasi pada wilayah yang belum berkembang dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan. Kekuatan yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah adanya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan. Demikian pula, awig-awig desa pakraman, kearifan lokal (tri hita karana, tri mandala, tumpek uduh/kandang, nyegara gunung dan lain-lain), keberadaan desa pakraman, LSM, dan lembaga sosial lainnya memilki peranan yang besar dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain: masih rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, masih kurang jelasnya/ketidakpastian substansi dari produk hukum di bidang lingkungan hidup, dan masih belum jelasnya mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan tentang hakekat dan fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan belum diterapkannya rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).

139

Peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan

pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam tahapan perencanaan adalah adanya upaya untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS merupakan kajian lingkungan hidup yang lebih terfokus pada kajian yang bersifat lebih strategis yakni di tingkat kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS akan diarahkan pada pemberdayaan rencana pembangunan yang bersifat strategis (RPJP, RPJM, RTRW, dan sebagainya) yang menekankan pada proses kerjasama dan partisipatif dari seluruh komponen terkait/stakeholder secara tripartit (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha). Ancaman terhadap meningkatnya degradasi lingkungan dapat terjadi karena kesalahan dalam memformulasikan pengertian otonomi daerah dengan melakukan pembangunan yang berdalih meningkatkan PAD apalagi tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, serta pelanggaran pemanfaatan ruang baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ancaman lainya yang memperparah kerusakan lingkungan adalah aktivitas pembangunan yang dapat merusak terumbu karang, perambahan, dan pembakaran hutan. Alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati.

140

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1

Visi Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang pernah

menyandang predikat daerah tertinggal pada tahun 2005-2009, dan selama tiga tahun kedepan masih dibawah pengawasan pemerintah pusat. Disamping ketertinggalan memiliki juga potensi sumber daya alam dan keindahan wilayah yang perlu dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat. Sejalan

dengan

perkembangan

waktu

pada

periode

2005-2010

saat

kepemimpinan pertama bupati terpilih telah dicapai kemajuan di segala bidang namun masih ada yang belum tercapai serta belum optimal. Untuk itu pada periode terpilih yang kedua kalinya 2010-2015 perlu dilanjutkan Visi dan Misi periode 2005-2010. Oleh karenanya, untuk membangun Karangasem yang lebih baik di masa mendatang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem 2010-2015 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Karangasem maka Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem adalah ” Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll ” Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini. Jagadhita artinya kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator oleh pemerintah. Ya Ca Iti Dharma artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam berinteraksi sosial adalah nilai-nilai kebenaran universal yang menurut terminologi agama dan hukum positif.

141

Periode ll artinya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan selalu mengalami proses waktu atau periodeisasi, untuk itu guna melanjutkan visi yang terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal. Batasan-batasan: 1.

Batasan sejahtera yaitu adanya penurunan secara signifikan terhadap angka kemiskinan secara bertahap dan komprehensif.

2.

Nilai-nilai kebenaran terminologi agama yang dijadikan acuan secara khusus adalah Agama Hindu dengan nafas budaya Bali dan Undang-Undang Negara.

5.2

Misi RPJMD Kabupaten Karangasem 2010-2015 yang merupakan tujuan kedua dari

RPJPD Kabupaten Karangasem 2006-2025 adalah dalam rangka untuk membuat Karangasem kedepan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan tantangan). Globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Karangasem untuk dapat berkiprah, baik ditingkat daerah, nasional maupun ditingkat global. Globalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran. Dalam rangka mewujudkan ” Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll“ akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kepariwisataan yang

berkualitas

dan

berkelanjutan.

Mengembangkan

ekonomi

kerakyatan,

meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri menengah lainnya, serta memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional. Untuk menggiatkan pertumbuhan ekonomi Karangasem, PDRB per kapita diharapkan meningkat menjadi 2.058,01 milyar rupiah dalam jangka waktu 5 tahun, maka dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan pengembangan sarana dan prasarana publik yang memadai terutama pada wilayah Karangasem Utara,

142

barat, dan timur, memperbaiki infrastruktur penunjang pariwisata, mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata dan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, untuk menuju “ Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ maka rumusan Misi Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2010-2015 ditetapkan dalam 3 Misi yaitu: Misi Pertama

: Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN

Misi Kedua

: Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan

Misi Ketiga

: Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan

5.3

Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan

untuk menuju “ Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode ll “ dapat dijabarkan dalam tabel 5.1 berikut :

143

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem

VISI

:

Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll

MISI I

:

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN Tujuan

Tujuan

MISI II

:

:

Mengoptimalkan pelayanan, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitasi antar stakeholders, demokratisasi pelaksanaan aturan perundangan negara.

Sasaran 1

Optimalisasi pelayanan

2

Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur

3

Pendayagunaan organisasi dan sistem

4

Fasilitasi antar stakeholders

5

Demokratisasi

6

Pelaksanaan aturan perundangan negara

Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan Tujuan

Tujuan

: Mewujudkan pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan, peningkatan investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab, peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang serta menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.

MISI III

Sasaran 1

Pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan

2

Peningkatan investasi berwawasan lingkungan Pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab Peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang

3 4 5

: Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan Tujuan

Tujuan

Menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik

:

Pengurangan jumlah RT miskin secara bertahap dan komprehensif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, adanya jalinan kemitraaan strategis dengan stakeholders sampai ketingkat kecamatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya tradisional.

Sasaran 1

Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif

2

Kesejahteraan sosial

3

Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaataan IT

4

Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholders

5

Menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali

144

145

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1

Strategi Pembangunan Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi di atas, strategi yang akan ditempuh

adalah: 1.

Meningkatkan efektivitas pelayanan prima secara terpadu, penyederhanaan pelayanan birokrasi.

2.

Meningkatkan pemahaman dan pengawasan kinerja birokrasi yang lebih efektif dan bebas KKN.

3.

Meningkatkan kompetensi aparatur.

4.

Meningkatkan koordinasi organisasi berjenjang.

5.

Meningkatkan frekuensi forum pertemuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

6.

Meningkatkan pemahaman aspek hukum birokrasi.

7.

Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.

8.

Meningkatkan investasi yang berwawasan lingkungan dan terpadu.

9.

Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat secara terukur dan bertanggung jawab.

10.

Meningkatkan kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.

11.

Meningkatkan pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif.

12.

Meningkatkan kesejahteraan sosial terpadu.

13.

Meningkatkan akses pemanfaatan teknologi informasi secara luas jangkauannya dan bertahap.

14.

Meningkatkan daya saing masyarakat kecil dan menengah.

6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Arah kebijakan pembangunan dari ketiga misi tersebut akan dilaksanakan dalam

lima tahun kedepan, dikelompokkan berdasarkan urusan. Urusan terdiri dari 2 komponen yaitu urusan wajib serta urusan pilihan yang secara rinci dijabarkan dalam matrik pada Bab VIII.

145

6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Pertama A.

Optimalisasi Pelayanan 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

Mewujudkan

pemerintahan

yang

bersih

dan

berwibawa,

mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima. 

Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukung oleh perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.



Meningkatkan

profesionalisme

aparat

pemerintahan

melalui

pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 

Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian

dan

pengelolaan

sumber-sumber

dana

bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi.

2.

Kesehatan 

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk optimalisasi pelayanan.



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan kesehatan.



Peningkatan jangkauan pelayanan jamkesmas dan pelayanan kesehatan sejenis.



Pengawasan pelayanan kesehatan terutama terkait pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.

3.

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

pelayanan

administrasi

kependudukan. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan administrasi kependudukan.

146



Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.



Peningkatan pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

4.

Perdagangan 

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk optimalisasi pelayanan.



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan.



Penyederhanaan prosedur perijinan.



Pengawasan proses pelayanan perijinan yang efektif, efesien dan bebas KKN.

5.

Perpustakaan 

Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil.



Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagi pengelola perpustakaan.

6.

Lingkungan Hidup 

Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan perdesaan.



Meningkatan sarana dan prasarana serta penataan pertamanan dan kebersihan lingkungan.

B.

Pendayagunaan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur 1.


Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan berjenjang, kursus, bintek, diklat, maupun pendidikan akademis, termasuk program magang.

 2.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan.

Pendidikan 

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

147



Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikan akademis.

3.

Kesehatan 

Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia

terkait

petugas

kesehatan melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikan akademis. C.

Pendayagunaan Organisasi dan Sistem 1.


Optimalisasi penerapan sistem kerja secara berjenjang untuk merubah mind set dan memeratakan pekerjaan dan tanggung jawab secara berjenjang dan proporsional



Peningkatan fungsi baperjakat dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja aparatur secara proposional sesuai kemampuan potensi dan DUK, untuk meningkatkan gairah kerja dari masing-masing aparatur.



Meningkatkan kualitas keimanan aparatur melalui pemberian darma wacana, tirta yatra dan lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab kerja dari dalam diri masing-masing.



Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

D.

Fasilitasi antar Stakeholders 1.

Penataan Ruang 

Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Meningkatkan fungsi pemanfaatan ruang.

koordinasi

dalam

rangka

perencanaan

148

2.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 

Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara).



Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan.



Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.

3.

Kebudayaan 

4.

Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman.

Koperasi dan UKM 

Meningkatkan peranan lembaga keuangan mikro yang dikelola di tingkat pedesaan.

E.

Demokratisasi 1.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsi pemerintah, swasta dan masyarat dalam pembangunan daerah.



Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isue-isue strategis yang sedang berkembang.



Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolitik dan penyampaian aspirasi.

2.

Komunikasi dan Informatika 

Meningkatkan

penyebarluasan

informasi

untuk

mencapai

keterbukaan informasi pelayanan publik. 3.


Pengaduan aspirasi masyarakat

149

F.

Pelaksanaan Aturan Perundangan Negara 1.


Meningkatkan pengetahuan aparatur terkait pemahaman terhadap peraturan dan aspek hukum.



Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.



Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.



Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum.



Pembahasan rancangan peraturan daerah.



Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan. 2.


Meningkatkan penegakan peraturan daerah.



Meningkatkan penegakan ketertiban lingkungan.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan untuk Melaksanakan Misi Kedua A.

Pendayagunaan Potensi dan Pemanfaatan SDA Berkelanjutan 1.

Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup 

Inventarisasi dan penataan potensi galian C secara terukur baik cadangan bahan

Insitu

maupun cadangan bahan galian Eksitu

yang layak di eksploitasi berdasarkan kaidah lingkungan hidup 

Penggalian

potensi

SDA

lainnya

dan

memanfaatkan

demi

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Penetapan keharusan pemanfaatan SDA strategis Kabupaten Karangasem dengan didahului oleh kajian seperti KLHS (kajian lingkungan

hidup

strategis

sesuai

amanat

undang-undang

lingkungan hidup).

150



Peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA melalui SKPD terkait (Bappeda , BLH, Kantor Satpol PP, Bagian Ekonomi).



Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang, karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat berkelanjutan dalam keseimbangan dinamika perubahan.



Pembentukan tim pembina dan pengendali tata ruang yang kompeten, proporsional dan profesional, yang mampu menyusun dan menetapkan regulasi-regulasi yang ramah lingkungan.



Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya. Didukung dengan kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran tata ruang.



Mengamankan kelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang.



Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), guna memayungi kebijakan kabupaten dan mencegah kesemrawutan dan tumpang tindih, disertai dengan konsistensi dari aparat dalam implementasinya.

2.


Peningkatan

pengawasan

terhadap

pemberian

ijin

maupun

pelaksanaan eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi galian C. 3.


Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan eksploitasi sumber daya alam terutama eksploitasi galian C.

4.


Peningkatan

pengendalian

pemanfaatan

sumber

daya

alam

strategis melalui kajian lingkungan hidup strategis.

151

B.

Peningkatan Investasi Berwawasan Lingkungan 1.

Penataan Ruang 

Melakukan

pengendalian

dengan

Pengeluaran

ijin

secara

komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/advice planning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD). 

Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya dalam pengendalian perijinan dan lingkungan.



Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas



Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.



Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasan investor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan.



Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan.



Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasi melalui multi media.



Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakat dan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (local genious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan.



Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPD terkait.

2.


Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang pertama bagi kabupaten/kota di Kabupaten Karangasem.



Melakukan komprehensif

pengendalian melalui

dengan

KUPT

pengeluaran

serta

mendapat

ijin

secara

rekomendasi

lingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdal dan sejenisnya). 3.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Peningkatan mekanisme

monitoring yang

tepat

dan

evaluasi

dalam

guna

memberdayakan

mendapatkan masyarakat

sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang berwawasan lingkungan.

152



Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan



Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

 4.

Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.

Kebudayaan 

Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman

sehingga memiliki

pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang berwawasan lingkungan. 

Meningkatkan pengawasan

peranan

lembaga

terhadap

investor

adat untuk

dalam

melaksanakan

berinvestasi

yang

berwawasan lingkungan. C.

Pemberdayaan Masyarakat Bertanggung Jawab 1.

Perencanaan 

Meningkatkan pemantauan terhadap keberlanjutan pelaksanaan program CBD.

2.

Kebudayaan 

Peningkatan peranan kelembagaan/Desa Pekraman, lembaga subak serta organisasi kemasyarakatan lainnya.



Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi.

D.

Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan di Segala Bidang 1.

Perencanaan 

Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 2 dalam bidang administrasi pembangunan.



Peningkatan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan investasi.

153

2.


Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 1 dalam bidang tata praja.



Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 3 dalam bidang administrasi umum.

E.

Menjaga Kelestarian Lingkungan Fisik dan Non Fisik 1.

Pekerjaan Umum 

Program terpadu penanganan lingkungan yaitu perbaikan pantai melaui program Revertment pantai secara berkelanjutan.



Penanganan program pasca bencana alam.



Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.

2. Kehutanan 

Program penanganan lahan kritis dengan program gerhan, program sejuta pohon dan program one man one tree serta program swadaya masyarakat terhadap penanganan lingkungan.

3. Sosial 

Program non fisik pada aspek program sosial budaya.



Perencanaan program CSR (Care Social Responsibility).

4. Lingkungan Hidup 

Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat dan lembaga swadaya lingkungan.



Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan.



Pengelolaan RTH perkotaan dan perdesaan.



Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.



Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

154

5.


Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

6.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi Ketiga A.

Pengentasan Kemiskinan bertahap dan komprehensif 1.

Pendidikan 

Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.



Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar

utama, yakni: kemandirian dalam

pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance). 

Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama.



Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.



Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan sebagai

pusat

pengembangan

kebudayaan

dan

memelihara

kelestarian budaya yang adiluhung. 

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada penduduk yang kurang mampu.



Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas.



Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran. 155



Program

Pemanfaatan

Media

Internet

yang

lebih

luas

jangkauannya di masyarakat secara bertahap. 2.

Kesehatan 

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi penduduk miskin.



Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit, baik pencegahan primer, skunder maupun tersier terutama penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem.



Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan.

3.

Ketenagakerjaan 

Mengembangkan ekonomi berkerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan.



Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.



Memantapkan

pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi

kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi. 

Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua SKPD

sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi

pembangunan secara koneksitas. 

Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.



Program

Pemanfaatan

Media

Internet

yang

lebih

luas

jangkauannya di masyarakat secara bertahap. 4.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil,

156

serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat. 

Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.

 5.

Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).

Perdagangan 

Mengembangkan

kemitraan

pemasangan

industri

kecil

dan

menengah 6.

Industri 

Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.

7.

Penanaman Modal 

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor.

8.

Pertanian 

Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera dan keadilan.



Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.



Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.



Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

157

9.

Ketahanan Pangan 

Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumber daya alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.

10. Kelautan dan Perikanan 

Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.



Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan.



Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.

11. Pertanahan 

Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel.

12. Pariwisata 

Pengembangan pariwisata spritual.



Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.



Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism.



Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi penemuan

kembali

aktivitas

kehidupan

pariwisata,

sehingga

terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata. 

Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan

masyarakat

lokal,

seperti:

memberikan

158

kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai penyertaan modal dalam pengelolaannya. 

Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.



Mewujudkan

suasana

dan

kondisi

yang

kondusif

bagi

perkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata. 

Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.



Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar dirinya

pada

pelestarian

budaya

yang

mengabdikan

menjadi

daya

tarik

wisatawan. 

Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna

memperluas

kesempatan

kerja

dan

meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 13. Pekerjaaan Umum 

Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan.



Pengadaan embung, cubang.

14. Perhubungan 

Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, informasi dan komunikasi yang memadai, terutama wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.

159

15. Perumahan Rakyat 

Mengembangkan

sarana

dan

prasarana

perumahan

dan

permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung lingkungan. 16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatkan

kemampuan

dan

kemandirian

masyarakat

dalam

pembangunan melalui: 

Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan masyarakat serta penguatan kelembagaannya.



Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat



Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan



Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

17. Ketransmigrasian 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Bali.

18. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB mandiri menuju keluarga sejahtera.

19. Sosial 

Meningkatkan

kualitas

kesejahteraan

sosial

perseorangan,

keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

160

B.

Kesejahteraan Sosial 1.

Ketenagakerjaan 

Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.

2.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

3.

Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).

Pertanian 

Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.

4.

Ketahanan Pangan 

Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, penguatan memperbaiki

akses

petani

terhadap

kelembagaan,

permodalan

teknologi,

pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya. 5.

Pariwisata 

Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan

masyarakat

lokal,

seperti:

memberikan

kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai penyertaan modal dalam pengelolaannya.

161






Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.



Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna

memperluas

kesempatan

kerja

dan

meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. C.

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat dengan Pemanfaatan IT 1.

Ketenagakerjaan 

Meningkatkan kemampuan IT tenaga kerja melalui program Magang di Jepang



Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di semua SKPD

sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi

pembangunan secara koneksitas 

Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya di masyarakat secara bertahap.

2.

Komunikasi dan Informatika 

Meningkatkan sistem jaringan di semua SKPD untuk menciptakan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas



Peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas di masyarakat.

3.

Perencanaan Pembangunan 


162

4.

Pendidikan 




Pemasangan sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas.



Program pemanfaatan media internet yang lebih luas jangkauannya di masyarakat secara bertahap.

D.

Menjalin Kemitraan Strategis dengan Stakeholder 1.


Meningkatkan koordinasi antar skpd melalui rapat rutin



Meningkatkan penyerapan / penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara)

 2.

Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan

Pendidikan 


3.

Ketenagakerjaan 

Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi.




4.

Pertanian 

Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.

163



Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

E.

Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial, Pelestarian Nilai-nilai Budaya Bali 1.

Kebudayaan 

Peningkatan peranan kelembagaan/desa pekraman, lembaga subak serta organisasi kemasyarakatan lainnya.



Memantapkan

pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi

kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemampuan bersaing lebih tinggi. 

Peningkatan pengetahuan kerohanian di masing-masing desa pekraman melalui pesraman.

2.


Peningkatan ilmu keagamaan dan bahasa daerah di kalangan siswa untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada budaya daerah sejak kecil melalui penambahan jumlah tenaga guru agama dan guru bahasa Bali.

3.

Pendidikan 

Peningkatan pelestarian budaya Bali melalui pendidikan formal dan informal.



Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.



Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga- lembaga pendidikan sebagai

pusat

pengembangan

kebudayaan

dan

memelihara

kelestarian budaya yang adiluhung. 4.

Ketenagakerjaan 

Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kecil dan menengah di sektor-sektor informal.

164

5.

Pertanahan 

Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel.

6.

Pariwisata 

Pengembangan pariwisata spritual



Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.



Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi penemuan

kembali

aktivitas

kehidupan

pariwisata,

sehingga

terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata. 


Hubungan strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini :

165

134

134

134

Tabel 6.1 Hubungan Strategi dengan Arah Kebijakan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran

VISI

: Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode ll

MISI I

: Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN

Tujuan

: Mengoptimalkan pelayanan, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitasi antar stakeholders, demokratisasi pelaksanaan aturan perundangan negara.

Tujuan

Sasaran 1 Optimalisasi pelayanan

Strategi Meningkatkan efektifitas pelayanan prima secara terpadu, penyederhanaan pelayanan birokrasi.

Arah Kebijakan 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian - Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima. - Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukung oleh perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor. - Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. - Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerintah daerah. - Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi. 2 Kesehatan - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk optimalisasi pelayanan. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan kesehatan. - Peningkatan jangkauan pelayanan jamkesmas dan pelayanan kesehatan sejenis.

166

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan - Pengawasan pelayanan kesehatan terutama terkait pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu. 3 Kependudukan dan Catatan Sipil - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan administras kependudukan. - Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan. - Peningkatan pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. 4 Perdagangan - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk optimalisasi pelayanan. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait perijinan. - Penyederhanaan prosedur perijinan. - Pengawasan proses pelayanan perijinan yang efektif, efesien dan bebas KKN. 5 Perpustakaan - Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. - Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagi pengelola perpustakaan. 6 Lingkungan Hidup - Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan perdesaan. - Meningkatan sarana dan prasarana serta penataan pertamanan dan kebersihan lingkungan.

167

Tujuan

Sasaran 2 Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur

Strategi Meningkatkan kompetensi aparatur.

Arah Kebijakan 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian - Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan berjenjang, kursus, bintek, diklat, maupun pendidikan akademis, termasuk program magang. - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan. 2 Pendidikan - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. - Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikan akademis. 3 Kesehatan - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terkait petugas kesehatan melalui kursus, bintek, diklat maupun pendidikan akademis.

3 Pendayagunaan organisasi dan system

Meningkatkan koordinasi organisasi berjenjang.

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian - Optimalisasi penerapan sistem kerja secara berjenjang untuk merubah mind set dan memeratakan pekerjaan dan tanggung jawab secara berjenjang dan proposional - Peningkatan fungsi baperjakat dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja aparatur secara proposional sesuai kemampuan potensi dan DUK, untuk meningkatkan gairah kerja dari masing-masing aparatur. - Meningkatkan kualitas keimanan aparatur melalui pemberian darma wacana, tirta yatra dan lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab kerja dari dalam diri masingmasing. - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

168

Tujuan

Sasaran 4 Fasilitasi antar stakeholders

Strategi 5 Meningkatkan frekwensi forum pertemuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Arah Kebijakan 1 Penataan Ruang - Meningkatkan fungsi koordinasi rencana pembangunan daerah pembangunan daerah.

dalam rangka penyusunan dan evaluasi pelaksanaan

- Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka perencanaan pemanfaatan ruang. 2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - Meningkatkan penyerapan/penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara). - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan. - Hearing/dialog dan koordinasi pejabat pimpinan daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama. 3. Kebudayaan - Meningkatkan Peranan lembaga Adat Desa Pakraman. 4. Koperasi dan UKM - Meningkatkan peranan lembaga keuangan mikro yang dikelola di tingkat pedesaan. 5 Demokratisasi

Meningkatkan akses pemanfaatan teknologi informasi secara luas jangkauannya dan bertahap

1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait tugas dan fungsi pemerintah, swasta dan masyarat dalam pembangunan daerah. - Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait isue-isue strategis yang sedang berkembang. - Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolitik dan penyampaian aspirasi. 2 Komunikasi dan Informatika - Meningkatkan penyebarluasan informasi keterbukaan informasi pelayanan publik.

untuk

mencapai

169

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - Pengaduan aspirasi masyarakat

6 Pelaksanaan aturan perundangan Negara

Meningkatkan pemahaman aspek hukum birokrasi.

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - Meningkatkan pengetahuan aparatur terkait pemahaman terhadap peraturan dan aspek hukum. - Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. - Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum. - Pembahasan rancangan peraturan daerah. - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan. 2 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Meningkatkan penegakan peraturan daerah. - Meningkatkan penegakan ketertiban lingkungan.

MISI II : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan Tujuan

: Mewujudkan pendayagunaan 1 Pendayagunaan potensi dan potensi dan pemangfaatan SDA pemanfaatan SDA berkelanjutan, peningkatan berkelanjutan investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab, peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang serta menjaga kelestaraian lingkungan fisik dan non fisik.

Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam secara berkelanjutan

1 Kebudayaan - Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secara komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/advice planning dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRD). - Peningkatan anggaran unit tertentu pengendalian perijinan dan lingkungan.

khususnya

dalam

- Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas - Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan.

170

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan - Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasan investor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan. - Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan. - Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasi melalui media multi media. - Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakat dan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (local genious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan. - Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPD terkait. 2 Lingkungan Hidup - Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang pertama bagi Kabupaten/Kota di Kabupaten Karangasem. - Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secara komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi lingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdal dan sejenisnya). 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkan mekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang berwawasan lingkungan. - Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan - Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. - Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat. 4 Kebudayaan - Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang berwawasan lingkungan.

171

Tujuan

Sasaran

2 Peningkatan investasi berwawasan lingkungan

Strategi

Meningkatkan investasi yang berwawasan lingkungan dan terpadu

Arah Kebijakan - Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakan pengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yang berwawasan lingkungan. 1 Penataan Ruang - Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secara komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi/advice dari Bappeda/Badan Koordinasi Penataan Ruang dalam - planning Peningkatan anggaran unit tertentu khususnya pengendalian perijinan dan lingkungan. - Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas - Meningkatkan peranan lembaga yang terkait lingkungan. - Mendorong peranan aktif Lembaga Adat dalam pengawasan investor untuk berinvestasi berwawasan lingkungan. - Sosialisasi rencana tata ruang yang intens dan berkesinambungan. - Pemanfaatan sosialisasi rencana tata ruang dan profil investasi melalui media multi media. - Penggalakan sosialisasi masalah lingkungan kepada masyarakat dan lembaga adat dengan mengangkat kearifan lokal (local genious) di masing-masing desa/wilayah kecamatan. - Pengimplementasian Kerjasama Pihak Swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas secara lebih terpadu dan pro aktif dari SKPD terkait. 2 Lingkungan Hidup - Telah diresmikan Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup yang pertama bagi Kabupaten/Kota di Kabupaten Karangasem. - Melakukan pengendalian dengan Pengeluaran ijin secara komprehensif melalui KUPT serta mendapat rekomendasi lingkungan dari BLH berupa Kajian Lingkungan (UKL/UPL Amdal dan sejenisnya).

172

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Peningkatan monitoring dan evaluasi guna mendapatkan mekanisme yang tepat dalam memberdayakan masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang berwawasan lingkungan. - Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan - Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. - Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat. 4 Kebudayaan - Peningkatan Pemberdayaan Desa Pekraman sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam membuka peluang investasi yang berwawasan lingkungan. - Meningkatkan peranan lembaga adat dalam melaksanakan pengawasan terhadap investor untuk berinvestasi yang berwawasan lingkungan.

3 Pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab

Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat secara terukur dan bertanggungjawab

1 Perencanaan - Meningkatkan pemantauan terhadap keberlanjutan pelaksanaan program CBD. 2 Kebudayaan - Peningkatan peranan kelembagaan/Desa Pekraman, lembaga subak serta organisasi kemasyarakatan lainnya. - Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuan bersaing lebih tinggi.

4 Peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang

Meningkatkan pemahaman dan pengawasan kinerja birokrasi yang lebih efektif dan bebas KKN.

1 Perencanaan - Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 2 dalam bidang administrasi pembangunan. - Peningkatan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan investasi.

173

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 1 dalam bidang tata praja. - Meningkatkan fungsi koordinasi dibawah kendali asisten 3 dalam bidang administrasi umum.

5 Menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik

Meningkatkan kelestarian lingkungan fisik dan non fisik

1 Pekerjaan Umum - Program terpadu penanganan lingkungan yaitu perbaikan pantai melaui Program Revertment Pantai Secara Berkelanjutan. - Penanganan Program Pasca Bencana Alam. - Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan. 2 Kehutanan - Program penanganan lahan kritis dengan program gerhan, program sejuta pohon dan program one man one tree serta program swadaya masyarakat terhadap penanganan lingkungan. 3 Sosial - Program non fisik pada aspek program sosial budaya. - Perencanaan program CSR (Care Social Responsibility ). 4 Lingkungan Hidup - Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat dan lembaga swadaya lingkungan. - Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan. - Pengelolaan RTH perkotaan dan perdesaan. - Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 5 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

174

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

MISI III : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan Tujuan

: Pengurangan jumlah RT miskin 1 Pengentasan kemiskinan secara bertahap dan bertahap dan komprehensif komprehensif, peningkatan kesejahteraan sosial masyaralkat, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, adanya jalinan kemitraaan strategis dengan stakeholders sampai ketingkat kecamatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestraian nilai-nilai budaya tradisional.

Meningkatkan pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif, Meningkatkan peningkatan daya saing masyarakat kecil dan menengah

1 Pendidikan - Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. - Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (accountability ) dan jaminan mutu (quality assurance). - Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsurunsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama. - Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali. - Mengupayakan untuk memperkokoh lembagalembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang adiluhung. - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada penduduk yang kurang mampu. - Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas. - Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran. - Program Pemanfaatan Media Internet yang jangkauannya di masyarakat secara bertahap.

lebih

luas

175

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 2 Kesehatan - Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi penduduk miskin. - Meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit, baik pencegahan primer, skunder maupun tersier terutama penyakit yang menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem. - Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan. 3 Ketenagakerjaan - Mengembangkan ekonomi berkerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan. - Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. - Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuan bersaing lebih tinggi. - Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas. - Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran. - Program Pemanfaatan Media Internet yang jangkauannya di masyarakat secara bertahap.

lebih

luas

4 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan setabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat. - Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi. - Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD).

176

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 5 Perdagangan - Mengembangkan menengah

kemitraan

pemasangan

industri

kecil

dan

6 Industri - Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai. 7 Penanaman Modal - Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor. 8 Pertanian - Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtra dan keadilan. - Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata. - Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian. - Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. 9 Ketahanan Pangan - Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumber daya alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.

177

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 10 Kelautan dan Perikanan - Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan. - Meningkatkanpengelolaan sumberdaya perairan, pesisir dan daratan.

ikan

serta

ekosistem

- Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, komsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat 11 Pertanahan - Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel. 12 Pariwisata - Pengembangan pariwisata spritual. - Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiplier effect ) bagi sebagian besar masyarakat lokal bali. - Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism - Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata. - Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai penyertaan modal dalam pengelolaannya. - Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat bali. - Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata.

178

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya. - Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar mengabdikan dirinya pada pelestarian budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. - Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 13 Pekerjaaan Umum - Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang memadai, untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan. - Pengadaan embung, cubang. 14 Perhubungan - Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, informasi dan komunikasi yang memadai, terutama wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara. 15 Perumahan Rakyat - Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung lingkungan. 16 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui: - Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan masyarakat serta penguatan kelembagaannya.

179

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan - Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat - Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan - Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. 17 Ketransmigrasian - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal bali. 18 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB mandiri menuju keluarga sejahtera. 19 Sosial - Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. - Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2 Kesejahteraan sosial

Meningkatkan kesejahteraan sosial terpadu

1 Ketenagakerjaan - Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran. 2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Program Peningkatan Lembaga Keuangan Desa (LPD). 3 Pertanian - Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.

180

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 4 Ketahanan Pangan - Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian bali terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya. 5 Pariwisata - Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai penyertaan modal dalam pengelolaannya. - Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya. - Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3 Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaataan IT

Meningkatkan akses pemanfaatan teknologi informasi secara luas jangkauannya dan bertahap

dan dan

1 Ketenagakerjaan - Meningkatkan kemampuan IT tenaga kerja malalui program Magang di Jepang - Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas - Program pemanfaatan media internet yang jangkauannya di masyarakat secara bertahap.

lebih

luas

181

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 2 Komunikasi dan Informatika - Meningkatkan sistem jaringan di segala SKPD untuk menciptakan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas - Peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas di masyarakat. 3 Perencanaan Pembangunan - Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. 4 Pendidikan - Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK. - Pemasangan Sistem jaringan yang murah dan bertahap di segala SKPD sehingga terjadinya proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas - Program pemanfaatan media internet yang jangkauannya di masyarakat secara bertahap.

4 Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholders

Meningkatkan frekwensi forum pertemuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

lebih

luas

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - Meningkatkan koordinasi antar skpd melalui rapat rutin - Meningkatkan penyerapan / penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) - Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan 2 Pendidikan - Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran.

182

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 3 Ketenagakerjaan - Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuan bersaing lebih tinggi. - Pelibatan Institusi BPPT/Departemen/Kementerian terkait secara lebih intensif dan pengimplementasian program keluaran 4 Pertanian - Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian. - Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

5 Menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali

Meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat secara terukur dan bertanggungjawab

1 Kebudayaan - Peningkatan peranan kelembagaan/desa pekraman, lembaga subak serta organisasi kemasyarakatan lainnya. - Memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuan bersaing lebih tinggi. - Peningkatan pengetahuan kerohanian di masing-masing desa pekraman melalui pesraman. 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian - Peningkatan ilmu keagamaan dan Bahasa Daerah di kalangan siswa untuk menanamkan keimanan dan kecintaan kepada budaya daerah sejak kecil melalui penambahan jumlah tenaga guru agama dan guru bahasa bali. 3 Pendidikan - Peningkatan pelestarian budaya Bali melalui pendidikan formal dan informal - Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat bali.

183

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan - Mengupayakan untuk memperkokoh lembagalembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang adiluhung. 4 Ketenagakerjaan - Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat kecil dan menengah di sektor-sektor informal. 5 Pertanahan - Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel. 6 Pariwisata - Pengembangan pariwisata spritual - Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiplier effect ) bagi sebagian besar masyarakat lokal bali. - Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata. - Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat bali.

184

BAB Vll KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi-misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas pembangunan beserta indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2011-2015. Program-program prioritas pembangunan disajikan dalam format matrik yang merinci secara berkesinambungan mulai dari urusan, kebijakan, program, uraian indikator serta target capaian tahunan, sebagaimana tabel matrik di bawah ini:

185

186

Tabel 6.1 Matrik Indikasi Rencana Program No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

A. 1

URUSAN WAJIB Pendidikan

1.

Meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan iptek

1.

Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

a.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

b.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan

Indikator Sasaran Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

1.

Meningkatnya APK pendidikan anak usia dini (PAUD)

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

2.

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi pendidikan PAUD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Pencapaian pendukung pembelajaran PAUD

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

4.

Pencapaian pelayanan PAUD yang optimal

30%

35%

40 %

45 %

50 %

5.

Tersusunnya perencanaan program PAUD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

1.

Pencapaian APK jenjang SD

114,11 %

114,01 %

114,22 % 114, 44 %

114,66 %

2.

Pencapaian APK jenjang SMP

97,07 %

97,07 %

99,01 %

100 %

100 %

3.

Pencapaian APM jenjang SD

99,39 %

99,39 %

99,58 %

99,77 %

100 %

4.

Pencapaian APM jenjang SMP

66,53 %

66,66 %

66,79 %

66,92 %

70 %

5.

Persentase SD melaksanakan MBS

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

6.

Jumlah siswa SD/SMP sasaran BOS

66.227

69.538

73.015

76.666

80.499

1.

Pencapaian UASBN-SD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Pencapaian UN-SMP

99,90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

186

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2.

Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada kemandirian pengelolaan, akuntabilitas dan jaminan mutu

c.

Tata kelola

3.

Pendidikan Menengah

a.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

3.

Memiliki SD dan SMP RSBI

2

3

5

7

10

4.

Memiliki SD dan SMP SBI

0

2

4

8

16

5.

Memiliki SD dan SMP SSN

7

11

16

24

35

6.

Perolehan medali nasional dan internasional

7

11

16

24

35

1.

Pencapaian pelayanan pendidikan yang optimal

75 %

80 %

85 %

90 %

100 %

1.

Pencapaian APK SMA/SMK/MA

51,67 %

51,77 %

51,87 %

51,97 %

52,07 %

2.

Pencapaian APM SMA/SMK/MA

35,95 %

36,02 %

36,09 %

36,16 %

36,23 %

3.

Menekan angka drop out

0,002 %

0,001 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

4.

Pencapaian kelancaran UN SMA

99,97 %

99,98 %

100 %

100 %

100 %

5.

Pencapaian kelancaran UN SMK

99,80 %

99,80 %

99,88 %

100 %

100 %

6.

Peningkatan tipe standar sekolah: - Sekolah RSKM

b.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan

1.

2.

3.

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

- Sekolah RSKM model

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

- Sekolah RSBI

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

- SMA

7,00

7,50

7,80

8,00

8,60

- SMK

6,58

7,07

7,56

8,05

8,5

- Kejuaraan OSN

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

- Kejuaraan OOSN

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

Meningkatkan rata-rata hasil Ujian Nasional SMA dan SMK

Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik:

Pemberian beasiswa - Beasiswa ekonomi lemah

187

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

c.

3.

4.

Mensinergikan pembangunan pendidikan dengan mengintegrasikan unsur-unsur akuntanbilitas, relevansi, kualitas, otonomi didasari oleh aspek kompetitif kualitas dan jaringan kerjasama

Meningkatkan pengembangan program paket A, B dan C bagi anak yang putus sekolah/tidak mampu dan penuntasan buta aksara

4.

5.

6.

Akuntabilitas dan pencitraan publik

Peningkatan mutu dan tenaga kependidikan

Pendidikan Non Formal

Manajemen Pelayanan Pendidikan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

- Beasiswa prestasi

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

1.

Meningkatkan pelayanan pendidikan

70 %

73 %

75 %

78 %

80 %

2.

Mengembangkan sistem informasi manajemen

3

4

4

4

5

1.

Terwujudnya profesional guru tenaga terdidik

27 %

45 %

50 %

60 %

75 %

2.

Terbinanya tenaga guru yang profesional

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

3.

Peningkatan kompetensi guru

77 %

80 %

82 %

85 %

95 %

4.

Standarisasi guru SD

77 %

80 %

82 %

85 %

95 %

5.

Rasio berijasah D ll dan S1

10 %

15 %

20 %

25 %

30%

6.

Tersedianya dafatar angka kredit fungsional guru

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7.

Pemilihan siswa dan guru berprestasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8.

Juara-juara siswa dan guru berprestasi

56 %

60 %

62 %

67 %

73 %

1.

Meningkatnya prestasi didik mengikuti paket A lulus ujian

90 %

95 %

100 %

100 %

100 %

2.

Meningkatnya prestasi didik mengikuti paket B lulus ujian

90 %

95 %

100 %

100 %

100 %

3.

Meningkatnya prestasi didik mengikuti paket C lulus ujian

90 %

95 %

100 %

100 %

100 %

4.

Penuntasan buta aksara

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Meningkatnya pelayanan dan perencanaan tepat waktu Meningkatnya kelengkapan data pokok pendidikan:

60 %

80 %

100 %

100 %

100 %

- PAUD

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

- Pendidikan dasar

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

2.

188

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Indikator Sasaran

Kesehatan

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

- Pendidikan Menengah

90 %

92 %

96 %

98 %

100 %

Terbentuknya tim pengembang kurikulum pada:

25 %

30 %

35 %

40 %

50 %

- Kabupaten

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

- Kecamatan

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

- Gugus SD/TK

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

- MGMP di SMP

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

- MGMP di SMA/SMK

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

- Sekolah

80 %

85 %

80 %

90 %

100 %

4.

Meningkatnya pemahaman guru dalam penerapan KTSP di sekolah

30 %

45 %

60 %

75 %

90 %

3.

2

Uraian Indikator

5.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

6.

Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

1.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

1.

Meningkatkan ketersediaan obat dan pembekalan bagi masyarakat

1.

Obat dan pembekalan kesehatan

1.

Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

90%

93%

95%

98%

100%

2.

Meningkatnya mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Cakupan rawat jalan di puskesmas dan jaringannya

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

2.

Meningkatkan pemerataan dan keterjangkuan pelayanan kesehatan

2.

Upaya kesehatan masyarakat

2.

Kelompok kerja mendapat UKK

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Pengawasan obat dan makanan

1.

Produksi pangan berbahaya yang diawasi

82 %

84 %

85 %

88 %

90 %

4.

Pengembangan Obat Asli Indonesia

1.

Pengobatan tradisional yang terdaftar

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

2.

Kecamatan yang menyelenggarakan TOGA

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

3.

Pengobatan tradisional yang memenuhi standar

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

189

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5.

6.

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Perbaikan gizi masyarakat


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

1.

Prosentase Desa siaga aktif

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

2.

Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

3

Pelaksanaan penyebaran informasi kesehatan

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Persentase balita 6-23 bulan keluarga miskin dapat MP-ASI

80 %

80 %

80 %

80 %

100 %

2.

Cakupan D/S di posyandu

72 %

74 %

76 %

78 %

80 %

3.

Cakupan bayi ASI eksklusif

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

4.

Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium

60 %

60 %

70 %

70 %

80 %

5.

Persentase balita dapat vitamin A

80 %

80 %

80 %

90 %

90 %

6.

Cakupan bumil mendapat 90 tablet Fe

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

7.

Persentase kecamatan bebas rawan gizi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8.

Persentase bufas dapat vitamin A

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

9.

Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan tata laksana gizi buruk

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10.

Persentase balita kurang gizi

5%

5%

5%

5%

5%

11.

Persentase BBLR

5%

5%

5%

5%

5%

7.

Pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.

Penduduk miskin yang memperoleh pelayanan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.

Terbinanya UKS

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

190

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

3.

Meningkatkan Upaya-Upaya Pencegahan Penyakit baik Pencegahan Primer, Sekunder maupun Tersier Terutama Penyakit yang menjadi Masalah Kesehatan di Bali

9

10

Pengembangan lingkungan sehat

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

1.

Persentase keluarga yang menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

80 %

81 %

83 %

84 %

2.

Persentase keluarga yang menghuni rumah yang memnuhi syarat kesehatan

85 %

87 %

88 %

3.

Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

90 %

91 %

92 %

93 %

94 %

4.

Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

85 %

85 %

90 %

95 %

100 %

5.

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

80 %

81 %

82 %

83 %

84 %

6.

Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

90 %

91 %

92 %

93 %

94 %

7.

Pembinaan dan penilaian GRSIB

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8.

Pemeriksaan sample makanan dan limbah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9.

Pelayanan P3K

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Cakupan penanggulangan BTA (+)

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

2.

Angka keberhasilan pengobatan TB

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

3.

Angka kematian diare saat KLB

1,1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

4.

Angka kesakitan diare

5.

Prevalensi kusta/10.000 penduduk

6.

Angka kesakitan BDB/100.000 penduduk

89 %

85 %

90 %

423/1000

423/1000

423/1000

423/1000

423/1000

< 1/10.000

< 1/10.000

< 1/10.000

< 1/10.000

< 1/10.000

110/100.000

110/100.000 110/100.000 110/100.000 110/100.000

191

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

11

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Indikator Sasaran Uraian Indikator 5

7.

Angka kematian (CFR) BDB

8.

Angka bebas jentik (ABJ)

9.

Annual parasite incident : angka kesakitan malaria per 1000 penduduk

10.

Tahun l 6 <1%

Tahun ll 7 <1%

Tahun lll 8 <1%

Tahun lV 9 <1%

Tahun V 10 <1%

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

1/1000

1/1000

1/1000

1/1000

1/1000

ODHA (orang dengan HIV AIDS) yang memenuhi syarat mendapat ARV

42 %

51 %

61 %

71 %

81 %

11.

Cakupan penemuan pneumunia balita

86 %

88 %

90 %

92 %

94 %

12.

Persentase penyakit berpoten-si wabah yang tertangani

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

13.

Persentase desa yang mencapai universal child imunisasi (UCI)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

14.

Angka accute flacid paralysis (AFP rate) 100.000 penduduk

2/100.000

2/100.000

2/100.000

2/100.000

2/100.000

15.

Sistem surveillans dan kewaspadaan dini

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Persentase posyandu lansia yang dibina

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia

70%

70%

70%

70%

70%

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

12

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1.

Terawasi dan terkendalinya keamanan dan kesehatan makanan

13

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.

Ibu hamil mendapat pelayanan K1

2.

Ibu mendapat pelayanan K4

98 %

98 %

98 %

98 %

98 %

3.

Penanganan komplikasi obstetri

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

4.

Deteksi faktor Resiko tinggi oleh masy. dan kesehatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5.

kunjungan nifas

98 %

98 %

98 %

98 %

98 %

192

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

4.

Meningkatkan jumlah mutu dan penyebaran tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana

14

15

Standarisasi pelayanan kesehatan

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasa-rana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

6.

Kunjungan neonatal 1

100 %

100 %

100 %

100 %

7.

100 %

Kunjungan neonatal lengkap

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

8.

Penanganan komplikasi neonatal

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

9.

Kunjungan bayi

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

10.

Kunjungan anak balita

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

11.

Pelayanan anak balita sakit

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

12

Pelayanan KB aktif

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

13

Bimbingan teknis petugas kesehatan di Puskesmas

60%

80 %

100 %

100 %

100 %

14

Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembangnya Balita dan Anak Prasekolah

70%

80 %

80 %

80 %

80 %

15

Melaksanakan Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

16

Pelacakan kematian Ibu dan Bayi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

17

Audit kematian Ibu dan Bayi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

18

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

19

Lomba Dokter Kecil

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

20

Terbinanya Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSI-B)

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

1.

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Terselenggaranya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

1

Persentase pengadaan sarana dan prasarana pusk/Pustu dan jaringannya

40%

60%

80%

90%

100%

193

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

16

Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

2

Terbangunnya Puskesmas Rawat Inap

1 unit

-

-

1 unit

-

3

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Pusk.

13 paket

13 paket

13 paket

13 paket

13 paket

4

Rehabilitasi sedang/berat Pusk.

-

-

1 unit

1 unit

1 unit

5

Rehabilitasi sedang/berat Pustu

-

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

6

Terbangunnya Poskesdes

-

-

4 unit

4 unit

-

7

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

8

Terbangunnya Rumah Dinas

-

3 unit

3 unit

-

-

9

Rehabilitasi Rumah Dinas

-

-

3 unit

3 unit

3 unit

10

Tersedianya kendaraan Dinas Opersional Kendaraan roda dua

-

-

-

30 unit

20 unit

11

Tersedianya kendaraan Dinas Opersional Kendaraan roda empat

-

-

-

3 unit

3 unit

1.

Pembangunan bangsal rawat inap

1 unt

1 unt

1 unt

1 unt

1 unt

2.

Penambahan ruang bersalin

1 unt

1 unt

1 unt

1 unt

1 unt

3.

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

2 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

4.

Tersedianya obat, bahan kesehatan pakai habis dan bahan Lab tersedianya bahan logistik rumah sakit

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

35 %

45 %

55 %

65 %

75 %

5.

17

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

1.

Terpeliharanya alkes RS

18

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

1.

Meningkatnya Pengetahun dan Keterampilan Tenaga Kesehatan

194

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5.

3.

Pekerjaan Umum

1.

Mengembangkan Sistem 19 Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang memadai


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.

Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKBM

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

20

Pelayanan rujukan kesehatan

1.

Terlaksananya rujukan pasien ke RS

720 kali

720 kali

720 kali

720 kali

720 kali

1.

Pembangunan jaringan prasarana jalan dan Jembatan

1.

Terbangunnya jaringan prasarana jalan dan jembatan - Jalan

2.

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

3.

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

22,70 km

23,30 km

19,40 km

16,90 km

18,50 km

- Jembatan

12 m

52 m

20 m

70 m

35 m

1.

Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2.

Terpeliharanya saluran

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1.

Terpeliharanya kondisi jaringan prasarana jalan dan jembatan - Jalan (rutin)

2.

Mengembangkan prasarana dan sarana air baku dan irigasi yang memadai untuk meningkatkan pelayanan air minum dan irigasi sesuai kebutuhan

618,34 km

644,98 km

695,02 km

676,72 km

699,90 km

- Jalan (berkala)

15,83 km

19,10 km

23,35 km

26,80 km

19,02 km

- Jembatan

92,50 km

329,75 km

70,50 km

181 km

122,50 km

2.

Peningkatan jalan kabupaten

19,25 km

12,04 km

17,05 km

15,30 km

16,80 km

3.

Tersedianya alat berat

1 unit

1 unit

1 unit

30 unit

30 unit

30 unit

30 unit

30 unit

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

4.

Terpeliharanya alat berat

4.

Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan

1.

Tersedianya data base tentang kePU-an

5.

Pendayagunaan perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan pengawasan ke-PU-an

1.

Implementasi hasil perencanaan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan jaringan pengairan lainnya

1.

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

11 pkt

10 pkt

10 pkt

9 pkt

11 pkt

2.

Terbangunnya irigasi subak di 7 kecamatan

9 pkt

13 pkt

18 pkt

17 pkt

15 pkt

195

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

3.

Terawasinya pembangunan jaringan irigasi

7 kec

7 kec

7 kec

7 kec

7 kec

7.

Penyediaan dan pengolahan air baku

1.

Tersedianya sistem pengelo-laan sumber-sumber air dan penyediaan air baku telaga waja

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

8.

Pengembangan, pengelolaan dan konsevasi sungai dan sumber daya air lainnya

1.

Pengembangan embung/ cubang dan penampungan air lainnya

2 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

3 pkt

2.

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3.

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai

6 pkt

6 pkt

7 pkt

5 pkt

5 pkt

4.

Tersedianya perencanaan embung dan penampungan air lainnya serta kawasan kritis daerah tangkapan sungai

6 pkt

6 pkt

7 pkt

5 pkt

5 pkt

1.

Penyediaan sarana dan prasarana air limbah

2 pkt

3 pkt

3 pkt

2 pkt

3 pkt

2.

Pengembangan sistem distribusi air minum

3 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1.

Terbangunnya prasarana pengaman pantai

2 pkt

4 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

2.

Terpeliharanya prasarana pengaman pantai

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3.

Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1.

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perdesaan di desa tertinggal

-

1 kws

1 kws

1 kws

-

2.

Tertatanya lingkungan permukiman penduduk perdesaan

-

5 pkt

4 pkt

1 pkt

-

9.

10.

11.

Pengembangan knerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pengendalian banjir

Pembangunan infrastruktur perdesaan

196

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

4.

Perumahan

1.

Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman sesuai dengan kemampuan daya dukung lahan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

12.

Pemberdayaan jasa kontruksi

1.

Penyediaan jasa kontruksi

50 %

75 %

90 %

90 %

90 %

13.

Pengembangan informasi ke-PUan

1.

Sosialisasi dan evaluasi ke-PU-an di 8 kecamatan

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

1.

Pengembangan Perumahan dan permukiman

1.

Meningkatnya koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

2.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan perumahan

30 buku

30 buku

30 buku

30 buku

30 buku

6 pkt

7 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

-

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

30 %

35 %

45 %

55 %

60 %

2.

Lingkungan sehat perumahan

1.

Perbaikan lingkungan permukiman

3.

Pemberdayaan komunitas perumahan

1.

Penanggulangan kemiskinan perkotaan

4.

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1.

Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah - Air minum perdesaan - Air minum perkotaan - Air limbah komunal dan rumah

2

Peningkatan Fungsi Pengaturan Dalam Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran

5

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

45 %

50 %

55 %

65 %

75%

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Terlaksananya Sosialisasi Nama, Standar, Prosedur dan Makna Pencegah Bahaya Kebakaran

-

2

Terlaksananya Diklat Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

-

3

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

4

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

-

1 unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

197

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5.

Penataan Ruang

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

6

7

8

9

10

5

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6

Terlaksananya Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7

Terlaksananya Monev dan Pelaporan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang

1.

Peningkatan profesionalisme aparat penataan ruang

1.

Meningkatnya kompetensi aparat penataan ruang

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2.

Meningkatnya rencana tata ruang sesuai dengan perkem-bangan sosial ekonomi masya-rakat dan teknologi perencanaan

2.

Penataan ruang

1.

Tersusunnya rencana tata ruang

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2.

Tertatanya ruang kawasan wilayah kabupaten karangasem

1 kws

1 kws

1 kws

1 kws

1 kws

3.

Terselenggaranya pembinaan penataan ruang

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

4.

Tersedianya data spasial penunjang perencanaan tata ruang

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

1.

Terselenggaranya pemanfaatan ruang sesuai dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

2.

Terkendalinya pemanfaatan ruang secara berkualitas sesuai rencana tata ruang

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

3.

Sosialisasi dan penataan IMB

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Evaluasi pemanfaatan ruang

1.

Tersusunnya laporan evaluasi pemanfaatan ruang

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

Pengembangan data/informasi

1.

Tersedianya data dan informasi tentang pembangunan daerah

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Peningkatan pembinaan dan pengendalian tata ruang yang kompeten, proporsional, profesional dan ramah lingkungan

3.

4.

Perencanaan Pembangunan

Tahun l

5

1.

3.

6.


1.

Menyelaraskan konsep program 1. dengan instansi terkait, menyangkut pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kependudukan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, ke-PU-an, lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Pengendalian pemanfaatan ruang

198

No.

Urusan

1

2

Kebijakan Menyelaraskan konsep program dengan instansi terkait, menyangkut 3 pendidikan, 2. kesehatan, tenaga kerja, kependudukan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, ke-PU-an, 3. lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Indikator Sasaran

Program

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

4

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1.

Terwujudnya peningkatan sistem kelembagaan perencanaan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Perencanaan pembangunan daerah

1.

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah:

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

- RPJMD

1 jenis

-

-

-

-

- RKPD

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

- KUA/KUA-P

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

- PPA-S/PPAS-P

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2

Terselenggaranya Murenbang

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

3

Terlaksaananya evaluasi pelaksanaan DAK

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

4

Terlaksananya pengkajian dan evaluasi pembangunan Kabupaten Karangasem

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

4

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1.

Terlaksananya sosialisasi kebijakan pembangunan daerah

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

5

Perencanaan pembangunan ekonomi

1.

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

6

Perencanaan sosial dan budaya

1.

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan penataan ruang

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

2

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

199

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

8

7.

Perhubungan

1.

Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung perhubungan

Perencanaan tata ruang

Indikator Sasaran

1.

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Tersusunnya perda tata ruang tentang :

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

- RTRW

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

- RDTR

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Terlaksananya pemetaan potensi Galian C

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

-

1 unit

-

9

Penelitian dan pengembangan iptek

1.

Tersedianya hasil penelitian iptek sesuai bidang penelitian

1.

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2

Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Penyeberangan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Meningkatnya Kinerja Pemungutan retribusi Bidang Perhubungan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

Peningkatan Pelayanan Penumpang Penyeberangan Laut

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6

Monev dan Pelaporan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7

Peningkatan pengelolaan dermaga sekoci Padangbai

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

1

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

200

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

3

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

4

4 Gedung

4 Gedung

4 Gedung

4 Gedung

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Lampu Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan, dan APILL - Rambu : 526 Buah

105 Buah

105 Buah

105 Buah

105 Buah

106 Buah

- LPJU

300 Buah

300 Buah

300 Buah

300 Buah

300 Buah

4.888 M2

4.888 M2

4.888 M2

4.888 M2

4.892 M2

: 1500 Buah

- APILL : 8 Unit

Meningkatkan fungsi pengaturan dalam penyelenggaraan transportasi

3.

Peningkatan pelayanan angkutan

5

Terlaksananya rehabilitasi /Pemeliharaan Lahan Parkir

6

Terpeliharanya Pelabuhan Laut

1

Terlaksananya Penyuluhan Bagi Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Terlaksananya Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

2

3

-

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2000 m2

2000 m2

2000 m2

2000 m2

2000 m2

-

2 Paket

2 Paket

2 Paket

2 Paket

40 orang

40 orang

48 orang

48 orang

56 orang

40 orang

40 orang

48 orang

48 orang

56 orang

90 Kapal

90 Kapal

90 Kapal

90 Kapal

Terlaksananya Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan - Perhubungan Laut

4

10

4 Gedung

- Marka : 24444 m2

2.

Tahun V

90 Kapal

- Perhubungan Darat

1400 Mobil

1400 Mobil 1400 Mobil 1400 Mobil 1400 Mobil

Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

200 Orang

200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang

201

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

3

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan

4

5

6

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

5

Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

6

Terlaksananya Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut

1

Tahun V 10

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

3 Orang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pembangunan Gedung Terminal

-

-

-

-

1 Unit

2

Pembangunan Halte Bus Bagi Gedung Terminal

-

-

-

1 Unit

-

1

Terlaksananya Pengadaan RambuRambu Lalu Lintas

300 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

2

Terlaksananya Pengadaan Marka Jalan

2500 m2

2500 m2

2500 m2

2500 m2

2500 m2

3

Terlaksananya Pengadaan Pagar Pengaman Lalu Lintas

1000 m

1000 m

1000 m

1000 m

1000 m

4

Terlaksananya Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

300 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

300 Unit

5

Terlaksananya Pengadaan APILL

-

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

1

Meningkatnya Kualitas Hasil Uji Kendaraan Bermotor

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Terlaksananya Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

-

-

-

-

1 Unit

3

Terlaksananya Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

4

Monev dan Pelaporan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

202

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

8.

Lingkungan Hidup

1.

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelo laan Lingkungan Hidup yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemuli han, pengendalian dan pengawasan lingkungan.

1.

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Indikator Sasaran

1.

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

20 unit

40 unit

50 unit

50 unit

60 unit

1 unit

-

-

-

-

Terpeliharanya tong sampah 1 m 3

22 bh

32 bh

42 bh

52 bh

62 bh

Terpeliharanya tong sampah 2 m 3

18 bh

28 bh

38 bh

48 bh

58 bh

Terpeliharanya Load Haul Kontiner

4 bh

10 bh

10 bh

10 bh

10 bh

-

20 unit

30 unit

40 unit

50 unit

Terpeliharanya dan perluasan TPA

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Terpeliharanya IPLT

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Terpeliharanya alat berat

-

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

Terpeliharanya mesin pencacah sampah

-

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan : - Tong sampah - Mesin pencacah sampah

2.

Terpeliharanya kebersihan serta sarana dan prasarana persampahan sepanjang 24 km

Tersedianya Tong sampah 3.

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Limbah :

4.

Meningkatnya Pemungutan Retribusi Persampahan

5.

Penyuluhan Kebersihan dan Pertamanan Kota : Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan kebersihan dan Pertamanan

203

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2.

Pengelolaan ruang terbuka hijau

Indikator Sasaran

1.

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Meningkatnya pengolahan sampah melalui sistem 3 R oleh masyarakat

-

3%

4%

5%

7%

Pengadaan bantuan alat komposter

-

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

46.438,91 46.438,91 m 2 m2

46.438,91 m2

46.438,91 m2

46.438,91 m2

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) : Terpeliharanya Taman Kota

2

Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan perdesaan 3.

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terbangunnya Taman Kota

-

1 paket

2 paket

3 paket

4 paket

Terpeliharanya perindangan Kota

-

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

2

Tersusunnya land scape hutan dan penanaman tanaman penghijauan

-

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1.

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura : 10 kali

10 kali

15 kali

15 kali

10 bk

10 bk

10 bk

10 bk

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3 sungai

3 sungai

4 sungai

4 sungai

4 sungai

Terselenggaranya rapat koordinasi penilaian kota sehat Adipura Tersusunnya profil adipura Terlaksananya penilaian kota sehat adipura 2.

Terpantaunya kualitas air dan lingkungan : - air sungai - Air laut

-

-

-

1 spl

2 spl

- Mata air

-

5 ma

5 ma

5 ma

5 ma

- Air embung

-

5 ma

5 ma

5 ma

5 ma

- Udara

-

3 ttk

3 ttk

3 ttk

3 ttk

204

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

Tersedianya bahan-bahan operasional lab dan alat lab

3

Pengendalian dan pengeluaran ijin lingkungan

4.

1 pkt

-

-

-

-

1 lokasi

2 lokasi

3 lokasi

-

Terdatanya kegiatan yang menghasilkan limbah B3

-

7 prshn

10 prshn

12 prshn

15 prshn

Diterbitkannya izin penyimpanan, pengangkutan B3 dan limbah B3

-

7 prshn

10 prshn

12 prshn

15 prshn

50 prshn

60 prshn

70 prshn

80 prshn

90 prshn

Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan melalui :

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) : Terawasinya usaha/keegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL, DPPL dan pemberian ijin

5

Pengembangan produksi ramah lingkungan : Terbangunnya Biogas

6.

8 pkt

10 pkt

12 pkt

15 pkt

18 pkt

Tersedianya peralatan lubang resapan Bipori (LRB)

-

40 bh

60 bh

80 bh

100 bh

Tersedianya mesin pencacah sampah

-

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

Tersedianya alat komposter

-

50 set

50 set

50 set

50 set

-

1 pkt

-

-

-

20 bk

20 bk

25 bk

25 bk

25 bk

-

20 prshn

30 prshn

40 prshn

50 prshn

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan : Tersedianya pedoman bagi daerah dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan Tersusunnya buku SLHD

7.

10

1 pkt

dipetakan dan meningkatnya kelas sungai sesuai peruntukannya 3.

Tahun V

Terkoordinasinya penyusunan AMDAL

205

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

4

Pemberian prioritas penanganan lingkungan oleh masyarakat dan lembaga swadaya lingkungan

Indikator Sasaran

8.

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup : Terlaksananya lomba Kalpataru

-

2 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

Terlaksananya lomba Adiwiyata

11 skolah

11 skolah

11 skolah

11 skolah

11 skolah

9 ds

9 ds

9 ds

9 ds

9 ds

Terlaksananya pelatihan Penyadaran masyarakat tentang lingkungan hidup

-

40 org

40 org

40 org

40 org

Terwujudnya Forum guru peduli lingkungan

-

40 org

40 org

40 org

40 org

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan hari-hari lingkungan hidup

-

6 pkt

6 pkt

6 pkt

6 pkt

6 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

-

10 bh

10 bh

10 bh

10 bh

Tersusun/terpetanya kondisi mata air tahap II dan III

-

30

20

-

-

Terpetanya potensi rawan pencemaran DAS

-

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

Tersedianya peta terumbu karang

-

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

Terlaksananya pembinaan dan monitoring

-

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

Terlaksananya lomba DSL

4.

5

Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

1.

Program terpadu di dalam menangani permasalahan lingkungan

2.

Konservasi Sumber Daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air : Terlaksananya penghijauan di sekitar sumber air Terpasangnya papan informasi

Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut :

206

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

Terciptanya kawasan konservasi laut daerah 3.

4. 6

Pos Pengaduan Permasalahan Lingkungan (P3SLH)

5.

7.

10

2 lokasi

2 lokasi

-

50 bh

50 bh

50 bh

50 bh

Terbangunnya lubang resapan biopori

-

200 lbng

200 lbng

200 lbng

200 lbng

Tertanganinya pengaduan dan Pelayanan P3SLH

-

10 kasus

15 kasus

20 kasus

25 kasus

Terlaksananya sosialisasi tentang P3SLH

-

40 org

40 org

40 org

40 org

-

10 kl

10 kl

10 kl

10 kl

8 bk

20 bk

20 bk

20 bk

20 bk

-

60 bk

60 bk

60 bk

60 bk

-

60 bk

60 bk

60 bk

60 bk

-

60 bk

60 bk

60 bk

60 bk

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA :

Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam :

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem : Terdatanya/ terinventarisasinya pohon/ tanaman ritual di Kab. Karangasem Tersusunnya profil keanekaragaman hayati (floura) di Kab. Karangasem Tersusunnya profil keanekaragaman hayati (fauna) di Kab. Karangasem

Peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA strategis melalui kajian lingkungan hidup strategis

-

Terbangunnya sumur resapan

Tersusunnya buku profil menuju Indonesia hijau

7

-

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air :

Terlaksananya koordinasi pengelolaan SDA

6.

-

Tahun V

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :

207

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

Tahun V 10

Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Pelaporan

-

8 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

8 lokasi

8

Penetapan keharusan pemanfaatan SDA strategis Kabupaten Karangasem

1.

Penyusunan regulasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

-

-

20 Buku

-

-

9

Peningkatan pengendalian pemanfaatan SDA melalui SKPD terkait

1.

Rapat Koordinasi pemanfaatan SDA dengan SKPD terkait

-

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

1.

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu karang, Mangrove, Padang lamun, Estuaria dan Teluk

-

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

-

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

3.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

-

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

1.

Pengembangan Jejaring Lingkungan Hidup : Terpasangnya Wi fi

-

-

-

1 unit

-

Terlayaninya pengaduan masyarakat secara online (wi fi) Tersedianya data base lingkungan hidup

-

-

-

-

1 unit

-

-

30%

30%

40%

-

3 org

4 org

-

-

Meningkatnya pelayanan angkutan kebersihan dan pertamanan

65%

70%

75%

80%

85%

Meningkatnya kualitas sarana angkutan

60%

65%

70%

75%

85%

5.

6

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Penegakan dan Penataan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

7

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan

1.

Meningkatnya Kualitas SDM Laboratorium Lingkungan

8

Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan dan Peralatan

1.

Pelayanan Angkutan Kebersihan dan Pertamanan :

208

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

10

Tersedianya Sarana dan prasarana angkutan kebersihan dan pertamanan 9.

10.

Pertanahan

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.

1.

Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntable.

Menata dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh

1.

1.

2.

2.

3.

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelayanan administrasi kependudukan

3

4

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan administrasi kependudukan

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2 unit

7 unit

11 unit

13 unit

15 unit

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Pensertifikatan Tanah

2.

Tersedianya Tanah Civic Centre

-

100 %

-

-

-

3.

Tersedianya tanah untuk sarana dan prasarana pemerintah Kab. Karangasem

-

2 Paket

-

-

-

4.

Tersedianya pengamanan fisik aset daerah/tanah

-

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Terlaksananya tertib administrasi dan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Jumlah data base kependudukan yang memadai

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Terlaksananya sistem SIAK

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

2.

Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

1.

Tersedianya dokumen kependudukan bagi masyarakat (anak umur 0-4 th)

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

2.

Tersedianya pos jaga di pelabuhan padangbai

-

1 pkt

-

-

-

3.

Tersedianya alat scanner KTP di pelabuhan padangbai

-

-

1 pkt

-

-

1.

Pendidikan dan pelatihan SIAK

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

Pemberdayaan masyarakat dan 1. pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tahun V

209

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

4.

Meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan

5

Penataan administrasi kependudukan

Indikator Sasaran

11.

Pemberdayaan Perempuan

1.

Peningkatan pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

6

Meningkatkan Kedudukan, Peran 1. dan Kualitas Perempuan serta mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara

2.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

1.

Terlaksananya validasi data penduduk berdasarkan SIAK secara berkelanjutan

2.

Pelaksanaan SIAK

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

- offline

100 %

-

-

-

-

- online

-

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Terbentuknya dan tertatanya sistem koneksi (CT-Net)

-

-

15%

30%

30%

4.

Terimplementasikannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

pelabuhan padangbai

pelabuhan padangbai

pelabuhan padangbai

5. 5.

Uraian Indikator

pelabuhan pelabuhan padangbai padangbai

1.

Terlaksananya monitoring Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

2.

Terlaksananya pengawasan penduduk pendatang di 8 Kecamatan

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

1.

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengelola dan Kelompok BKB

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Terlaksananya sosialisasi perlindungan anak bagi anak sekolah

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Menurunnya angka tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan

100%

100%

100%

100%

100%

210

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

2.

Meningkatnya perlindungan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1

Meningkatnya kualitas hidup perempuan di daerah tertinggal

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.

Meningkatnya partisipasi aktif kaum perempuan dalam pembangunan dan mendapatkan tokoh perempuan yang bisa menjadi suri tauladan

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Terlaksananya pembinaan kelompok P2 WKSS

100%

100%

100%

100%

100%

2

Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha

5

Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.

Terbinanya 10 Program pokok PKK

1.

Mengendalikan tingkat kelahiran

1.

Keluarga Berencana

1

Pelayanan Peserta KB selain KB baru pria :

2

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

Jumlah Peserta KB baru IUD

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Peserta baru MOW

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah peserta KB baru Implant

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah peserta KB baru KB Suntik

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Peserta KB baru Pil

100%

100%

100%

100%

100%

11 org

12 org

15 org

17 org

20 org

12 klpk

13 klpk

14 klpk

15 klpk

16 klpk

Pelayanan peserta KB baru pria MOP Kondom

2

Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi

2

Kesehatan Reproduksi Remaja

1.

Terbentuknya pusat informasi dan KRR : Cakupan PIK KRR kategori tumbuh

211

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

3

4

5

Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB mandiri menuju keluarga sejahtera

Meningkatkan promosi KIBA di masyarakat

Mewujudkan Pengembangan bahan informasi melalui penggunaan Metode pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Cakupan PIK KRR kategori Tegak

3 klpk

4 klpk

5 klpk

6 klpk

8 klpk

Cakupan PIK KRR kategori Tegar

1 klpk

1 klpk

1 klpk

1 klpk

2 klpk

3

Pelayanan Kontrasepsi

1.

Terlaksanaya Pelayanan KB gratis melalui TMKK dan TKBK di 8 Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

4

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1.

Terlaksananya Pembinaan di 40 Desa Kabupaten Karangasem

100%

100%

100%

100%

100%

5

Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

1.

Penyuluhan Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

6

Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.

Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja di masing-masing sekolah yang tergabung dalam PIK-KRR

100%

100%

100%

100%

100%

7

Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

1.

Meningkatnya kualitas penggunaan metode pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang kembang anak melalui penggunaan APE pada : a. Kelompok umur 0 - 1 th

100%

100%

100%

100%

100%

b. Kelompok umur 1 - 2 th

100%

100%

100%

100%

100%

c. Kelompok umur 2 - 3 th

100%

100%

100%

100%

100%

d. Kelompok umur 3 - 4 th

100%

100%

100%

100%

100%

e. Kelompok umur 4 - 5 th

100%

100%

100%

100%

100%

f. Kelompok umur 5 - 6 th

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya Pengelolaan usaha Kelompok UPPKS

100%

100%

100%

100%

100%

8

Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1

212

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

6

13.

Sosial

1.

Meningkatkan kualitas keluarga, SDM aparatur serta menyempurnakan sistem pelaporan berbasis web online

Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial

9

Orientasi Pengembangan dan Pemuthahiran Data Keluarga Sejahtera

10

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

2

Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB)

100%

100%

100%

100%

100%

3

Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Bina keluarga Remaja (BKR)

100%

100%

100%

100%

100%

4

Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Bina Keluarga Lansia (BKL)

100%

100%

100%

100%

100%

5

Meningkatnya Kualitas Keluarga melalui Bina Keluarga Lingkungan (BLK)

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Terlaksananya Orientasi, Monitoring , Evaluasi dan pemutahiran data keluarga sejahtera di 8 kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya penetapan Angka kredit (PPK) bagi jabatan Fungsional

78 org

78 0rg

78 org

78 org

78 org

400 unit

450 unit

500 unit

550 unit

600 unit

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.200 KK

2.400 KK

2.600 KK

2.800 KK

3.000 KK

50 kube

50 kube

50 kube

50 kube

50 kube

1.

Tersedianya rumah layak huni

2.

Tersalurnya raskin

3.

Terbentuknya keluarga harapan

4.

Terbinanya KUBE fakir miskin

5.

Meningkatnya pemahaman dan motivasi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan

-

250 orang

250 orang

250 orang

250 orang

6.

Pemberian Paket Sembako kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai perangsang pemenuhan kebutuhan rumah tanggaTangga Miskin (RTM)

-

200 RTM

200 RTM

200 RTM

200 RTM

213

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2.

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Indikator Sasaran

4.

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapi-dana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Pembinaan anak terlantar

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

1.

Tersedianya data PMKS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Terlaksananya Monev, dan Pelaporan Penerimaan Bantuan Terbinanya Penyandang Cacat

20 Org

25 Org

30 Org

35 Org

40 Org

4.

Terbantunya Lanjut Usia

100 %

100 %

100 %

100 %

5.

Terlaksananya Bimbingan dan Penyuluhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

6.

Terwujudnya Pelayanan Ahli Waris Pahlawan dan Veteran Terlaksananya Penanganan Masalah-Masalah Strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

7.

3.

Uraian Indikator

100 %

450 KK

450 KK

450 KK

450 KK

450 KK

125 Org

125 Org

125 Org

125 Org

125 Org

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Terbinanya Eks. Napi

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

2.

Terbinanya Eks. Orang Gila

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

3.

Terbinanya Eks. Penyandang TBC Paru/Kusta

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

4.

Terbinya Bagi Korban Tindak Kekerasan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5.

Pembinaan Bagi Penyandang HIV AIDS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Pembinaan Bagi Gelandangan dan Pengemis

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Tersedianya Tambahan Gizi bagi Anak dalam Panti

2.

Tersedianya Peralatan Sekolah bagi Anak Terlantar di Luar Panti

100 org

100 org

100 org

100 org

100 org

3.

Terwujudnya Kreativitas Anak Terlantar

150 org

150 org

150 org

150 org

150 org

115 org

115 org

115 org

115 org

115 org

214

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Tenaga Kerja

1.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

5.

Pembinaan orang terlantar

1.

Terlaksananya pemulangan orang terlantar

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejah teraan Sosial

1

Terbinanya Karang Taruna

15 KT

15 KT

15 KT

15 KT

18 KT

2

Terwujudnya Partisipasi Karang Taruna

8 KT

8 KT

8 KT

8 KT

8 KT

3

Terwudnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

75 Org

75 Org

75 Org

90 Org

95 Org

4

Terwujudnya Partisipasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

75 Org

75 Org

75 Org

90 Org

95 Org

5

Terbentuknya Kube- Kube Fakir Miskin

160 Kube

160 Kube

160 Kube

160 Kube

160 Kube

6

Terbinanya LK 3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7

Terwujudnya Partisipasi LK3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8

Terbinanya Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9

Terwujudnya Partisipasi Komda Lansia

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Terlaksananya Pelacakan Rute Perjuangan I Gusti Ngurah Rai

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Terlaksananya Kirab Puputan Margarana

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Terlaksanaya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5

Terlaksananya Pameran Dalam Rangka HUT RI

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Terlatihnya calon tenaga kerja terampil pada berbagai kejuruan

60 org

60 org

60 org

60 org

60 org

7.

14.


1.

Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Internasional

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

215

No.

Urusan

1

2

Mengembangkan ekonomi Kebijakan kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber 3 daya manusia dan sumber daya alam

2

3

Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder

Menetapkan dan meningkat-kan serta mengawasi pelaksa-naan upah minimum untuk meningkatkan kesejahtraan pekerja

Indikator Sasaran

Program 4

2.

3

4

Peningkatan kesempatan kerja

Sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.

Memantapkan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan bersaing

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

1.

Penyerapan tenaga kerja melalui pola padat karya

2.

Tahun V 10

200 org

200 org

200 org

200 org

200 org

Terlatihnya pencari kerja yang siap bekerja ke luar negeri melalui program pemagangan

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

3.

Tersedianya data calon transmigrasi

100%

100%

100%

100%

100%

1

Pendaftaran dan evaluasi lembaga ketenagakerjaan

100%

100%

100%

100%

100%

2

Terkirimnya calon transmigrasi ke daerah tujuan

25 kk

25 kk

25 kk

25 kk

25 kk

1.

Perlindungan pekerja dan pengusaha secara umum

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Penetapan besaran UMK

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisinan perselisihan hubungan industri Kunjungan/pembinaan K3

100%

100%

100%

100%

100%

16 x

16 x

16 x

16 x

16 x

1x

2x

2x

2x

2x

4 15.

Uraian Indikator

1.

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

1.

Pameran dan promosi produk UMKM dalam dan atau luar negeri

2.

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi usaha kecil menengah

1.

Terlatihnya pengelola koperasi tentang manajemen usaha

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

2.

Terlatihnya pengelola LPD tentang manajemen usaha

35 org

35 org

35 org

35 org

35 org

3.

Terbinanya pengelola Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Terbinanya pengurus dan pengawas LPD.

30 org

30 org

30 org

30 org

30 org

70 org

70 org

70 org

70 org

70 org

4.

216

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat

16.

Penanaman Modal Daerah

1.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyeder-hanakan peraturan investasi sehingga dapat menarik investor.

3.

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

1.

Terbinanya pengusaha mikro

2

Terverifikasinya UMKMK pemohon kredit

3

Tersosialisasinya sumber-sumber permodalan bagi UMKMK

4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

1

5

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Tahun V 10

80 orang

80 orang

80 orang

80 orang

80 orang

100%

100%

100%

100%

100%

200 org

200 org

200 org

200 org

200 org

Terbinanya LPD

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

8 Kec.

1.

Tumbuhnya koperasi

20 bh

20 bh

20 bh

20 bh

20 bh

2.

Terbinanya calon anggota dan anggota koperasi

320 org

320 org

320 org

320 org

320 org

3.

Terwujudnya koperasi berkualitas

40 bh

40 bh

40 bh

40 bh

40 bh

4.

Terwujudnya koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang sehat

50 bh

50 bh

50 bh

50 bh

50 bh

20%

20%

20%

20%

20%

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

1.

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1.

Meningkatnya investasi

2.

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1.

Peningkatan pelayanan perijinan

2.

Meningkatnya investasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Tersusunnya kajian dan pengembangan penanaman modal

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Meningkatnya kualitas SDM dibidang perijinan dan penanaman modal

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

3.

Meningkatnya sarana dan prasarana Pelayanan perijinan

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

3.

Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

217

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2

Kerjasama pihak swasta (KPS) yang difasilitasi Bappenas

4.

5.

6.

17.

Kebudayaan

1.

Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

1.

Mengkoordinasikan dan mendorong peran swasta dalam pembangunan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Memberikan kemudahan bagi swasta dalam pelayanan perijinan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk membuat LKPM

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat / pengusaha dalam mengurus ijin

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Merencanakan Penanaman Modal 1.

Terwujudnya koordinasi perencanaan penanaman modal secara terpadu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Terwujudnya Dokumen Peluang dan profil investasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Terwujudnya Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Terselenggaranya pesta kesenian bali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2

Terlaksananya pesona budaya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

7

Tersedianya naskah-naskah lontar yang ada di kab. Karangasem

80 %

82%

85 %

87 %

90 %

8

Tercatatnya kesenian-kesenian yang ada di kab. Karangasem

80 %

82%

85 %

87 %

90 %

4.

Pembinaan sekaa gong pemda kab. karangasem

1 sekaa

1 sekaa

1 sekaa

1 sekaa

1 sekaa

9

Meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama serta Pemerintah melalui Dharma Santi, Buka Puasa Bersama dan Pertemuan Antar Pemuka Umat Beragama

50%

60%

75%

95%

Mengendalikan Penanaman Modal

Pengembangan nilai budaya

1.

Meningkatnya kemitraan Pemerintah daerahy dan swasta

2.

55%

218

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

10

Tahun V

10

Pelestarian kebudayaan dan kesenian bali melalui Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

60 orang

15 orang

125 orang

125 orang

125 orang

11

Pencetakan dan pendistribusian buku-buku pesantian dan keagamaan

65 buku

315 buku

150 buku

200 buku

250 buku

12

Pelaksanaan Nganyarin rutin ke Pura Mandara Giri Lumajang Jawa Timur, Ulun Danu Batur, Ulun Danu Songan, Pasar Agung Besakih, Pura Prajapati Hyangaluh Besakih dan Pura Kiduling Kreteg Besakih.

100%

100%

100%

100%

100%

13

Peningkatan Pemahaman dan Penyatuan Persepsi Umat tentang Upacara/Yadnya melalui Paruman Sulinggih Kab. Karangasem

170 sulinggih

175 sulinggih

175 sulinggih

180 sulinggih

185 sulinggih

14

Peningkatan pemahaman umat tentang tata cara, nilai dan pemaknaan yadnya melalui Pencetakan dan pendistribusian buku hasil Paruman Sulinggih.

650 buku

650 buku

750 buku

750 buku

800 buku

15

Peningkatan partisipasi pembangunan dan aktifitas swadaya masyarakat melalui pemberian bansos dan hibah.

305 lokasi

325 lokasi

330 lokasi

335 lokasi

350 lokasi

16

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang prosedur dan pertanggungjawaban masyarakat sebagai penerima bansos dan hibah

40 lokasi

75 lokasi

100 lokasi

150 lokasi

200 lokasi

219

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Indikator Sasaran

17

18

2.

3.

Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, dan kerukunan hidup bermasya-rakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak sosial, dengan mengoptimal-kan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebu-dayaan daerah

Meningkatkan fungsi lembaga tradisional yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluar-gaan

2.

Pengelolaan kekayaan budaya

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

10

75%

80%

90%

95%

100%

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

Peningkatan aktifitas seni budaya terutama wewalen upacara agama yaitu sekaa gong, sekaa topeng dan rejang sebagai pendukung utama pelaksanaan upacara agama. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Tahun V

19

Peningkatan pemahaman sastra agama

8 Kec

1.

Terbinanya adat dan budaya masyarakat dalam wilayah desa pakraman

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

2.

Terpeliharanya Meningkatnya peran serta lembaga-lembaga tradisional dalam lingkup sekaa teruna

8 sekaa

8 sekaa

8 sekaa

8 sekaa

8 sekaa

3.

Terselenggaranya lomba subak dan subak abian

7 subak 8 subak abian



5

Terlaksananya pengkajian terhadap lembaga-lembaga tradisional di wilayah Kab. Karangasem

8 Lembaga

8 Lembaga

8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga

6.

Terlaksananya pelatihan prajurudesa pakraman se kabupaten karangasem

190 org

190 org

190 org

190 org

190 org

190 DP

190 DP

190 DP

190 DP

190 DP



3

Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1.

Terbinanya administrasi dan organisasi lembaga tradisional desa pekraman

4

Pengelolaan keragaman budaya

1.

Terselenggaranya promosi kebudayaan ke luar daerah

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2.

Terselenggaranya pemilihan jegeg bagus

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

220

No.

Urusan

1

2

18.

Meningkatkan fungsi lembaga tradisional yang ada dengan mengedepankan kemandirian, Kebijakan sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling 3 hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluar-gaan

Pemuda dan Olah Raga 1.

2.

3.

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Meningkatkan kontribusi pemu-da dan lembaga kepemudaan dalam meningkatkan kesejah-teraan masyarakat

Meningkatkan prestasi olahraga karangasem di Tingkat provinsi, nasional dan Internasional

Peningkatan dan Penyelelarasan Pembangunan di Segala Bidang melalui pembangunan olahraga dan kepemudaan.

1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Sasaran

Program 4

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

5

Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1.

Terlaksananya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

1.

Peningkatan peran serta kepemudaan

1.

Seleksi paskibraka tingkat kabupaten dan provinsi

2.

Terlatihnya PASKIBRAKA HUT RI tingkat kabupaten

3.

Pembinaan sekaa teruna

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

19 skl

19 skl

19 skl

19 skl

19 skl

7 sekolah

7 sekolah

7 sekolah

7 sekolah

7 sekolah

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

25 org

25 org

25 org

25 org

25 org

2.

Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.

Seleksi penyiapan calon magang ke jepang

3.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan HIV

1.

Penyuluhan narkoba di kecamatan

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

8 kec

2.

Sosialisasi pendidikan kecakapan hidup (life skill education )

59 skl

59 skl

59 skl

59 skl

59 skl

Pembinaan dan pemasyaraka-tan 1. olahraga

Terselenggaranya kompetisi olah raga (porsenijar)

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2.

Meningkatnya prestasi olah raga melalui peraihan medali

50 mdl

53 mdl

56 mdl

57 mdl

60 mdl

-

25 klub

30 klub

35 klub

45 klub

30 klub

30 klub

35 klub

45 klub

100%

100%

100%

100%

4.

5.

Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga

1.

Bantuan alat-alat olah raga

6

Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda

1

Peningkatan aktifitas pemuda di bidang olahraga melalui pemberian bantuan alat-alat olahraga kepada klub-klub olahraga pemuda yang tersebar di 8 Kecamatan

0

1.

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.

Terlaksananya HUT Hansip/Linmas

100%

221

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2.

2

Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3.

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pengembangan wawasan kebangsaan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

2.

Terlaksananya Pengamanan Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Terbangunnya Pos Jaga / Ronda

8 unit

8 unit

8 unit

8 unit

8 unit

4

Tersedianya pakaian Linmas

256 stel

256 stel

256 stel

256 stel

256 stel

5

Terpeliharanya gedung kantor

-

100%

100%

100%

100%

6

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

-

100%

100%

100%

100%

1.

Terlaksanannya operasi Pengamanan Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Karangasem

24 kali

24 kali

24 kali

24 kali

24 kali

2.

Terjalinnya koordinasi diantara anggota Kominda

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Terlaksananya Pengawasan Orang Asing

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

4

Terbentuknya/terbinanya FKDM

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

1.

Terlatihnya Tenaga Pelaksana Pembauran Bangsa

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

2.

Terselenggaranya apel bendera hari Sumpah Pemuda Terselenggaranya sosialisasi wawasan kebangsaan

100%

100%

100%

100%

100%

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

3. 4.

Terselenggaranya Pameran Pembangunan HUT RI

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

5.

Terlaksananya forum komunikasi dan konsultasi LSM dan Ormas

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

6

Terselenggaranya hari-hari Besar nasional

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7

Terbinanya Regu Penyayi Pemkab.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

222

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

4.

3.

4

5.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkatkan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Meningkatkan Kesadaran dan Kedewasaan Masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

1.

Terlaksananya Ceramah Kewaspadaan Nasional/bela negara

2

3

Tahun V 10

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

Terlaksananya forum kemunikasi antar umat beragama/tomas

100%

100%

100%

100%

100%

Terbentuk/terbinanya aliansi ormas Kabupaten Karangasem

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

5.

Pemberdayaan masyarakat untuk 1. menjaga ketertiban dan keamanan

Terbinanya Hansip/linmas

6

Pemberdayaan masyarakat untuk 1. menjaga ketertiban dan keamanan

Terbinanya Pecalang Desa Pekraman

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

2.

Terlatihnya anggota Linmas

250 org

250 org

250 org

250 org

250 org

1.

Terlaksananya sosialisasi anti narkoba bagi generasi muda / pelajar

2000 org

2000 org

2000 org

2000 org

2000 org

2.

Terlatihnya Kader Penyuluh Narkoba

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

3.

Terlaksananya Sidak Narkoba

16 kali

16 kali

16 kali

16 kali

16 kali

4

Terlaksananya Peringatan HANI

100%

100%

100%

100%

100%

5

Terbinanya lembaga sosial/tradisional

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

6

Terlaksananya sosialisasi/ pembrantasan penyakit masyarakat

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

1.

Terlaksananya Penyuluhan Politik

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

-

Kepada masyarakat

45 org

45 org

45 org

360 org

45 org

-

Kepada Generasi Muda

40 org

40 org

40 org

200 org

120 org

7

8

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Pendidikan politik masyarakat

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

223

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

6

7

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berpolotik dan penyampaian aspirasi

Meningkatkan pencegahan dini dan penanggalunganan Bencana Alam

9

10

Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

2.

Terwujudnya hasil penelitian administrasi bantuan keuangan parpol

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Terlaksananya foruk komunikasi konsultasi partai politik

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

4.

Terwujudnya hasil penelitian administrasi bantuan hibah ormas

100%

100%

100%

100%

100%

5.

Tersusunnya buku Direktory Politik, Ormas dan LSM

180 buku

6.

Terbentuknya Tim Koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif

50 orang

7.

Terbentuknya Tim Koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu Gubernur dan wakil gubernur

8.

Terbentuknya Tim Koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

9.

Terbentuknya Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

1.

Terlaksananya forum komunikasi dan konsultasi partai politik

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

2

Terlaksananya forum komunikasi antar umat beragama/tomas

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

400 orang

400 orang

400 orang

400 orang

400 orang

2

Terwujudnya peran Satlak penanggulangan bencana dan Pengungsi

100%

100%

100%

100%

100%

50 orang

50 orang

50 orang

224

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

20.

Otonomi Daerah, 1. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persan dian

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

3

Terlaksananya pemantauan bencana alam melalui posko ruang pusat pengendali operasi penanggulangan bencana

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Lancarnya koordinasi dan konsultasi ketugasan DPRD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Bimbingan teknis

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

3.

Konsultasi

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4.

Kunjungan kerja

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

5.

Pembahasan rancangan peraturan daerah

12 perda

12 perda

12 perda

12 perda

12 perda

6.

Hearing/dialog

12 perda

12 perda

12 perda

12 perda

12 perda

7.

Rapat alat kelengkapan dewan

84 kali

84 kali

84 kali

84 kali

84 kali

8.

Rapat paripurna istimewa

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

9.

Reses

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

10.

Penyaluran aspirasi

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

11.

Pengawasan

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

2.

Meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

2.

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1.

Terlaksananya kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Meningkatkan prngrndalian pelaksanaan pembangunan

3

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1.

Menghimpun dan melaporkan realisasi kegiatan fisik dan keuangan SKPD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Terlaksananya evaluasi di Kabupaten Karangasem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Tersusunnya perda APBD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Tersusunnya perbup APBD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian dan penge-lolaan sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerin-tah daerah.

4

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

225

No.

Urusan

1

2

Mengupayakan efektivitas dan Kebijakan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian dan penge-lolaan 3 sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerin-tah daerah.

5

Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

Indikator Sasaran

Program 4

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

3.

Tersusunnya perda perubahan APBD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4.

Tersusunnya perbup penja-baran perubahan APBD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5.

Tersusunnya perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Tersusunnya perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7.

Tersusunnya daftar gaji

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8.

Tersusunnya buku standar barang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9.

Terbitnya SP2D

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10.

Pendataan inventarisasi dan peningkatan manajemen aset/barang daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

11.

Sensus Barang Daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

12.

Pengadaan SIMBADA

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Meningkatnya dan tertibnya pengelolaan keuangan desa

78 desa

78 desa

78 desa

78 desa

78 desa

terlaksananya Pengendalian administrasi dan fisik lapangan SKPD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9

Terlaksananya pengumpulan data program dan paket kegiatan dari SKPD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10.

Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Karangasem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5.

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

6

Peningkatan sistem pengawa-san 8. internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

226

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

6

7

Meningkatkan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan di SKPD


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

11.

Terlaksananya kegiatan penataan arsip dan pengelolaan data pegawai

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

12.

Terlaksananya kegiatan pengelolaan persandian dan telekomunikasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7

Pemilihan dan Pelantikan Perbekel

1.

Terselenggaranya Pemilihan dan Pelantikan Perbekel

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8

Fasilitasi Peraturan Tentang Pemerintahan Desa

1.

Terbentuknya Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APB Des, Perubahan APB Des serta perhitungan dan pertanggungjawaban APB Des serta tata cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9

Fasilitasi Sosislisasi Peraturan Perundang-undangan

1.

Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APB Des, Perubahan APB Des serta perhitungan dan pertanggungjawaban APB Des serta tata cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

25 Desa

25 Desa

25 Desa

25 Desa

25 Desa

10

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pembinaan aparatur pemerintah

1.

Meningkatnya pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan pada SKPD

64 obrik

68 obrik

72 obrik

76 obrik

80 obrik

227

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

8

Meningkatkan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

11

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

100 %

100 %

100 %

2.

Prosentase temuan hasil pemeriksaan tahun lalu yang telah selesai ditindaklanjuti

1.

Terwujudnya pemutakhiran data hasil pemeriksaan

2.

Terwujudnya evaluasi Lakip SKPD

10 SKPD

12 SKPD

14 SKPD

16 SKPD

18 SKPD

3.

Terwujudnya Reviw laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem Meningkatnya SDM sat pol PP

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

75 %

80 %

85 %

90 %

100 %

4 9

Memberikan kesempatan kepada 12 masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.

10

Melaksanakan MoU dengan instansi terkait dalam bidang pengawasan

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1. Terwujudnya laporan Inpres No

13

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan

Pembentukan hukum

72 LHP/obrik

76 LHP/obrik

80 LHP/obrik

20 pengadu an

25 pengadu an

30 pengadu an

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

laporan LP2P Kabupaten

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang andal

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5 Tahun 2004 tepat waktu

3. Terwujudnya

14

68 LHP/obrik

15 pengadu an

Pemerintah Karangasem

Meningkatkan penyelenggaraan legislasi produk-produk hukum daerah dan yustisial produk hukum daerah

64 LHP/obrik

100 %

10 pengadu an

2. Terwujudnya

11

100 %

1

Pembuatan dan pencetakan pruduk hukum daerah berupa pencetakan buku produk hukum daerah yang terdiri dari perda dan perbup.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Pembuatan dan pencetakan himpunan lemda

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

228

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

12

Peningkatan dan perkuatan lembaga tim ahli hukum yang telah dibentuk oleh pemkab. Karangasem

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga hukum

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

3

Pengadaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

15

Penataan peraturan perundangundangan

1.

Operasi yustisi produk hukum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

16

Penegakan hukum dan HAM

1

Peningkatan pengetahuan aparatur terhadap penegakan hukum dan HAM

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Peningkatan peranan aparatur terhadap penegakan hukum dan HAM

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Penelitian/Penyuratan awig-awig desa pakraman

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Penyuluhan hukum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Pembinaan dan pembantukan calon desa sadar hukum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Penyelesaian masalah hukum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Kesatuan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

menyelaraskan penerangan hukum dalam pelaksanaan pemerintah daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Penelitian produk hukum daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Peningkatan pengetahuan aparatur tentang teknis penyusunan produk daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

17

13


18

19

20

Pembinaan sarana dan prasarana hukum

Kerjasama penyelesaian masalah hukum

Koordinasi dan konsolidasi peraturan perundang-undangan

Penyempurnaan produk hukum daerah

229

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

14

Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh kerjasama saling menguntungkan antar daerah.

21

22

15

Mewujudkan apartur yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

Penataan daerah otonomi

Peningkatan Kerjasama antar daerah

23

Fasilitasi Pembinaan dan Pemekaran Desa / Kelurahan

24

Pendidikan kedinasan :


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

3

Tercapainya sosialisasi produk hukum daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan desa

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2

Evaluasi otonomi daerah

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

3

Pendataan dan penghapusan aset daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam bentuk pelayanan publik

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Tercapainya pengamanan HUT RI

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Terlaksananya Pembinaan dan Pemekaran Desa / Kelurahan

16 x

16 x

16 x

16 x

16 x

-

Diklat Teknis Sertifikasi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

1.

Terdidik dan terlatihnya petugas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkab. karangasem

-

100 org

100 org

100 org

100 org

-

Pendidikan Penjejangan Struktural/Diklat Kepemimpinan

2.

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi pejabat di Lingkungan Pemkab. Karangasem

-

85 org

85 org

85 org

85 org

-

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang & Jasa Daerah

3.

Terdiri dan terlatihnya petugas pengelola keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemkab. Karangasem

-

100 orang

-

-

-

230

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

16

17

Meningkatkan kemampuan motivasi aparatur dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya

Meningkatkan pembinaan pengembangan karier PNS yang Kompetitif mulai dari seleksi, pengembangan jabatan hingga pensiun

25


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

Tahun V 10

4.

Terdidik dan terlatihnya petugas pengelola barang dan jasa pada SKPD di Lingkungan Pemkab. Karangsem

-

-

100 orang

-

-

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

-

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

1.

Terdidik dan terlatihnya CPNS untuk memenuhi syarat menajdi PNS

88 org

241 org

300 org

200 org

200 org

-

Penyelenggaraan Diklat Teknis & Fungsional

2.

Terkirimnya peserta diklat teknis/kursus-krsus singkat/bimbingan teknis

10 org

15 org

15 org

20 org

25 org

-

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan kedinasan

3.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

5 orang

-

Sosialisasi Peraturan Perundangan -undangan kepegawaian

4.

Terlaksananya Sosialisasi peraturan kepegawaian

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

26

Pembinaan dan pengembangan aparatur

-

Seleksi/Pengadaan CPNS

1.

Terlaksananya Pengadaan CPNS

200 org

180 org

190 org

185 org

195 org

-

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

2.

Terlaksananya kenaikan pangkat PNS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

3.

Tercapainya pelayanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara menyeluruh terhadap PNS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

4.

Diberikannya penghargaan kepada PNS yang berprestasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

231

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

18

Memperhatikan kesejahteraan aparatur sehingga dapat memacu peningkatan kinerja


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

-

Pembinaan Disiplin PNS

5.

Terlaksananya penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian

6.

Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepegawaian

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Penyusunan Data Kepegawaian

7.

Tersusunnya Buku data kepegawaian

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil

8.

Tersisinnya Kebijakan tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Pembinaan Teknis Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil

9.

Terbinanya Pengawai di Lingkungan Pemkab. Karangasem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai dan Penyerahan SK CPNS

10.

Terlaksananya pengambilan sumpah dan Janji bagi PNS yang baru

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Biaya Pelaksanaan penyesuaian ijasah

11.

Terlaksananya ujian dinas dan penyesuaian ijasah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Penataan sistem Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu

12.

Terpenuhinya Karpeg, Karis dan Karsu PNS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

Penempatan PNS

13.

Terlaksananya penempatan / mutasi staf

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

14.

Terlaksananya Penempatan / Mutasi staf dan pelantikan pejabat struktural

15.

Terlaksananya pengangkatan pejabat fungsional

27

Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah

232

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

19

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Aparat Pemerntahan Desa

20

Mewujudkan apartur yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

21

Meningkatkan Pengembangan Sistim Pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel

`

Indikator Sasaran

-

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang pensiun

-

Pelatihan PNS menjelang Pensiun 2.

28

29

30

31

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Diberikannya bantuan biaya /penghargaan kepada PNS yang pensiun sesuai dengan Hak Pensiun Terlatihnya PNS menjelang pansiun

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Terbayarnya kesejahteraan dan Penghargaan Aparat Pemerintahan Desa

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis di setda Kab. Karangasem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan pengembangan 1. sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

Terkumpulnya bahan penyusunan LPPD dan LKPJ

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Tersusunnya buku LPPD dan LKPJ

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Tersedianya aneka dokumentasi media cetak/ surat kabar

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Tersedianya dokumentasi kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk foto dan CD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Tersedianya penerbitan informasi pemerintah daerah dalam bentuk tabloid, majalah dan buku profile

4000 expl

4950 expl

5400 expl

4000 expl

5850 expl

2.

Terpublikasinya informasi pembangunan Karangasem pada media cetak dan elektronik

100 %

115 %

130 %

145 %

100 %

3.

Terpublikasikannya informasi pembangunan Karangasem untuk masyarakat pedesaan pada media cetak

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Program Pembayaran Kesejahteraan dan Penghargaan Aparat Pemerintahan Desa

Peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi

Peningkatan peran kehumasan

1.

Uraian Indikator

233

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

22

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

32

Penyusunan dan Penulisan LAKIP Kabupaten Karangasem Tahun 2010


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

4.

Terpublikasikannya informasi pembangunan dalam pencitraan pemerintah kabupaten pada aneka media

5.

Terlaksananya orientasi jurnalistik rekayasa penyampaian informasi publik dan diskusi peningkatan kapasitas kehumasan pertukaran informasi bagi komunitas pers dan insan humas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

30 Orang

35 Orang

40 Orang

45 Orang

30 Orang

- Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

100%

100%

100%

100%

100%

- Tersusunnya Lakip Kabupaten Karangasem Tahun 2010

100%

100%

100%

100%

100%

- Terwujudnya Buku Lakip Kabupaten 100% Karangasem

100%

100%

100%

100%

23

Pendayagunaan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah

33

Penataan Kelembagaan Daerah

Terlaksananya Organisasi secara Optimal.

100%

100%

100%

100%

100%

24

Meningkatkan koordinasi Perangkat daerah

34

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan.

Terlaksananya Rapat Rutin/ Rapat Kerja

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya KORMONEF

100%

100%

100%

100%

100%

25

Peningkatan Kedisiplinan PNS pada SKPD di Kabupaten Karangasem

35

Pembinaan terhadap PNS dalam menaati jam-jam kerja/ Tim Budaya Tertib.

Tercapainya Disiplin PNS di Kabupaten Karangasem

100%

100%

100%

100%

100%

26

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya pelayanan prima

36

Pembinaan Pelayanan Publik pada Instansi Pelayaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

tercapainya Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dengan prima

90%

99%

100%

100%

100%

234

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

21

Ketahanan Pangan

1.

2.

3

Meningkatkan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan

Meningkatkan sistem distribusidan stabilitas harga pangan

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dan keamanan pangan

1. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat (pertanian /perkebunan)

2

3

Pengembangan sistem distribuisi dan stabilitas harga pangan

Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (diversifikasi pangan)

Indikator Sasaran

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.

Peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan

1.

Pembinaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

1.

Berkembangnya desa mandiri pangan

2.

Tahun V 10

5 desa

8 desa

11 desa

14 desa

17 desa

Terlaksananya pemantauan kerawanan pangan (SKPG)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

3.

Terlaksananya analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

4.

Tertanganinya daerah rawan pangan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1

Berkembangnya lumbung pangan

1 unit

4 unit

6 unit

8 unit

9 unit

2

Terlaksananya pemantauan harga pangan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1

Berkembangnya kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan

10 klp

20 klp

30 klp

40 klp

50 klp

2

Berkembangnya usaha mikro kecil dalam pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan

10 unit

20 unit

30 unit

40 unit

50 unit

3

Meningkatnya pembinaan keamanan pangan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

4

Meningkatnya sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

90,6

91,5

92,4

93,3

94,1

16 Klmpk

16 Klmpk

16 Klmpk

16 Klmpk

16 Klmpk

1 Desa

1 Desa

1 Desa

1 Desa

1 Desa

5 22.

Uraian Indikator

1.

Terbinanya masyarakat terhadap penggunaan teknologi tepat guna (TTG) dan terjalinnya komunikasi Pengguna TTG melalui Gelar TTG Tingkat Nasional

2.

Terbentuknya Desa Mandiri Energi (DME)

235

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

3.

Terbentuknya Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan tersusunnya laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)

Tahun V 10

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

24 Desa

24 Desa

24 Desa

24 Desa

24 Desa

2.

Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

2.

Fasilitasi Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

1.

Terbentuk dan terbinanya Badan Usaha Milik Desa serta meregulasi Usaha-usaha Ekonomi Perdesaan

3.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3.

Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

1.

Terlaksananya PNPM mandiri perdesaaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Penilaian Lomba Desa

1.

Terwujudnya Data Profil Deas/Kelurahan dan Terencananya skala prioritas Perencanaan Pembangunan di Desa

100%

100%

100%

100%

100%

5

Inventarisasi swadaya masyarakat (ISM)

3.

Tersedianya data kegiatan swadaya masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa (LPM)

4.

Terbentuknya Lembaga yang berkualitas dan terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong

100%

100%

100%

100%

100%

7.

Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)

2.

Terbinanya Pembangunan di Perdesaan melalui Partisipasi Masyarakat dan TNI

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

4.

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

1.

Terlatihnya Tenaga Teknis Manajemen Pemerintahan Desa yang handal.

75 Desa

75 Desa

75 Desa

75 Desa

75 Desa

5.

Peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.

Posyandu

1.

Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan usia balita

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Terbinanya Kader Posyandu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

236

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2.

23.

24.

Statistik

Kearsipan

1

1.

Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah.

1.

1.

2.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pengembangan data/informasi/ statistik daerah

Perbaikan sistem administrasi Kearsipan

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

1.

Terlaksananya Kegiatan 10 Program Pokok PKK

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan Keluarga

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4.

Pengolahan updating dan analisis data PDRB

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5.

Koordinasi, monitoring, konsul-tasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6.

Pengumpulan dan penyusunan data dan informasi hasil pembangunan daerah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Inventaris arsip daerah

15,20 %

25%

50 %

75%

100%

2.

Tertatanya Arsip sesuai dengan system

30%

50%

60%

70%

85%

1.

Pendataan dan pemetaan dokumen arsip daerah (Pendataan Arsip Inaktif pada SKPD)

15,38 %

38,46 %

53,85 %

76,92 %

100%

2.

Terlaksananya Penduplikatan Dokumen Arsip Daerah

16,67 %

33,33 %

50%

83,33 %

100%

3.

Terlaksananya retensi arsip daerah (Penyusutan Arsip Daerah)

43,24 %

54,05 %

70,27 %

86,49 %

100%

237

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

3.

4.

25.

Komunikasi dan Informatika

1. Optimalisasi layanan komunikasi dan informasi serta perdayagunaanya bagi pemerintah dan masyarakat

2

3

1.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Meningkatkan sistem jaringan di segala SKPD untuk menciptakan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas peningkatan pemanfaatan media internet yang lebih luas di masyarakat

Meningkatkan penyebarluasan informasi untuk mencapai keterbukaan informasi pelayanan publik


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

4

Tersimpannya arisp daerah dengan baik

30 %

50 %

60 %

70 %

85 %

1.

Terpeliharanya sarana dan prasarana penyimpanan arsip

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

21,62 %

43,24 %

62,16 %

81,08 %

100%

1.

Pemantauan dan pembinaan kearsipan

41,11 %

50%

58,89 %

77,78 %

100%

2.

Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan di semua SKPD

41,11 %

50 %

59,34 %

78,02 %

100%

1.

Meningkatnya layanan komunikasi melalui radio pancar ulang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Terpeliharanya wibesite pemda karangasem

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Meningkatnya peranan bakohumasda

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Meningkatnya peranan KIM

68 klp

78 klp

78 klp

78 klp

78 klp

5

Terpasangnya infrastruktur jaringan TI di kabupaten karangasem

-

-

30 %

65 %

100 %

2.

Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1.

Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatus dan siswa

-

-

80 org

80 org

80 org

3.

Kerjasama informasi dengan mas media

1.

Penyebaran informasi melalui mas media

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

238

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

4.

4

26

Perpustakaan

Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan persandian dan telekomunikasi

1.

Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama di daerah pedesaan

2

Meningkatkan jumlah dan jenis bacaan, dan keterampilan bagi pengelola perpustakaan

5.

1.

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan serta optimalisasi pelayanan perpustakaan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

- Saresehan

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

3 kali

- Pameran pembangunan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

- Komunikasi keliling

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

- Media Centre

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran di daerah.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Meningkatkan penegakan peraturan bidang penyiaran

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Penataan dan penertiban pemasangan tower komunikasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Penataan dan Penertiban penyelenggaraan jasa titipan dan layanan pos dan telekomunikasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.

Terlaksananya sosialisasi minat baca dan budaya baca pada siswa SMA/SMK/MA

16%

40%

60%

80%

100%

2.

Pengadaan /penyediaan bahan pustaka (buku) perpustakaan umum daerah

60%

70%

80%

90%

100%

3

Meningkatnya keterampilan bagi pengelola perpustakaan

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Pembinaan perpustakaan sekolah

21,18 %

42,35 %

62,35 %

82,35 %

100%

4.

Terlaksananya layanan mobil pintar dan motor pintar (operasional mobil dan motor pintar) Terlaksananya layanan perpustakaan Keliling (Operasional Mobil Perpustakaan Keliling)

20%

40%

60%

80%

100%

28,57 %

50%

64,29 %

85,71 %

100%

5.

239

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

B.

URUSAN PILIHAN

1

Pertanian

1

2

Mengembangkan pertanian dalam arti luas yang tangguh menuju kemandirian sejahtera dan keadilan

Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian seperti keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata

1

Peningkatan kesejahteraan petani


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

6.

Promosi Perpustakaan dan Lomba minat baca pada siswa

20%

40%

60%

80%

100%

7.

Terlaksananya Penyusunan katalog buku (tersusunnya catalog buku pada perpustakaan)

20%

40%

60%

80%

100%

8.

Bintek perpustakaan pada pengelola perpustakaan

20%

40%

60%

80%

100%

9.

Lomba Perpustakaan Tingkat Sekolah dan Desa

20%

40%

60%

80%

100%

10.

Layanan Perpustakaan berbasis informasi dan teknologi (on line public access / OPAC)

28,57 %

57,14 %

71,43 %

85,71 %

100%

Terbinanya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

78 Desa

78 Desa

78 Desa

78 Desa

78 Desa

Terlaksananya Lomba Gapoktan

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

Terlaksananya Lomba Petani Berprestasi

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1

2

Peningkatan kemampuan lembaga petani :

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis :

Terlaksananya temu kemitraan kerjasama usaha salak

240

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Terbinanya pemilik RMU (Rice Milling Unit) Terlaksananya permodalan (LUEP) Jagung

3

Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian disertai dengan pelatihan dan pemanfaatan kemajuan teknologi termasuk pengembangan pasca panen guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian

2

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3

pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2 klp

4 klp

4 klp

4 klp

4 klp

4

Meningkatkan kemampuan lembaga petani

3 klp

27 klp

27 klp

27 klp

27 klp

5

Pengembangan kelompok pengolah hasil

2 klp

2 klp

2 klp

2 klp

2 klp

6

Temu usaha peternakan

2 paket

3 paket

5 paket

6 paket

8 paket

7

Bursa ternak 2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

8

Monitoring perkreditan

60%

75%

80%

90%

99%

10

Monitoring perijinan usaha peternakan

60%

75%

80%

90%

99%

1

Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) :

Terlaksananya Pengamatan OPT Padi

7 kec.

7 kec.

7 kec.

7 kec.

7 kec.

Terlaksananya Pengamatan OPT Palawija

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

Terlaksananya Pengamatan OPT Hortikultura

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

Pemantauan Pupuk dan Pestisida

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

2

241

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Indikator Sasaran

3

5

Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan

Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam pertanian, meningkatkan kualitas SDM pertanian serta mengembangkan sarana dan prasarana pertanian

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering : Terlaksananya Konservasi Lahan

25 Ha

25 Ha

25 Ha

25 Ha

25 Ha

Tersedianya Cubang

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

3 Unit

Terlaksananya Pengendalian OPT Padi

7 kec.

7 kec.

7 kec.

7 kec.

7 kec.

Terlaksananya Pengendalian OPT Palawija

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

Terlaksananya Pengendalian OPT Hortikultura

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

8 kec.

5

Tersedianya Data Curah Hujan dan Bencana Alam

10 bh

10 bh

10 bh

10 bh

10 bh

6

Tersedianya traktor roda 2

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

4 Unit

7

Pengembangan Perbenihan /Perbibitan :

Terlaksananya pengembangan benih unggul padi

3.000 ha

3.000 ha

3.000 ha

3.000 ha

3.000 ha

Terlaksananya pengembangan benih unggul jagung

325 ha

325 ha

325 ha

325 ha

325 ha

Terlaksananya pengembangan benih unggul kacang tanah

375 ha

375 ha

375 ha

375 ha

375 ha

Terlaksananya pengembangan tanaman salak

25 ha

25 ha

25 ha

25 ha

25 ha

Terlaksananya pengembangan tanaman hias anggrek

0,1 ha

0,1 ha

0,1 ha

0,1 ha

0,1 ha

4

4

Uraian Indikator

Pengendalian Organisme Penggagu Tanaman (OPT) :

242

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Indikator Sasaran

8

9

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

10

Terlaksananya pengembangan tanaman hias krisan

0,02 ha

0,02 ha

0,02 ha

0,02 ha

0,02 ha

Pemeliharaan pohon induk tanaman hortikultura

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Tersusunnya laporan statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

25 bh

25 bh

25 bh

25 bh

25 bh

Tersusunnya Laporan Evaluasi Pola Tanam Lahan sawah

15 bh

15 bh

15 bh

15 bh

15 bh

Tersusunnya Data Potensi Hortikultura

15 bh

15 bh

15 bh

15 bh

15 bh

Tersusunnya Sasaran Areal Tanam, Panen, dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

15 bh

15 bh

15 bh

15 bh

15 bh

1Klp

1Klp

1Klp

1Klp

1Klp

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Tersedianya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

Tersedianya Jalan Usaha Tani (JUT)

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Tersedianya Balai Pertemuan Kelompok Tani/Subak

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Penyususunan Data Base Potensi Produksi Pangan :

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian : Terlaksananya sertifikasi mutu salak organik Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil pertanian TPH Tersedianya Power treser Terlaksanya Sekolah Lapang GHP pada salak

10

Tahun V

Penyediaan Sarana dan Prasarana Lahan dan Air :

243

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

3

Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (diversifikasi pangan)

Indikator Sasaran

Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/ perkebu-nan

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

11

Pengembangan pembibitan dan perluasan tanaman perkebunan

-

150 ha

150 ha

150 ha

150 ha

12

Terkendalinya penyakit tanaman perkebunan

50 ha

75 ha

75 ha

75 ha

75 ha

13

Tersedianya data base potensi produksi perkebunan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

14

Terlaksananya difersifikasi tanaman perkebunan

10 ha

10 ha

10 ha

10 ha

10 ha

1

Berkembangnya kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan

10 klp

20 klp

30 klp

40 klp

50 klp

2

Berkembangnya usaha mikro kecil dalam pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan

10 unit

20 unit

30 unit

40 unit

50 unit

3

Meningkatnya pembinaan keamanan pangan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

4

Meningkatnya sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

90,6

91,5

92,4

93,3

94,1

Terlsedianya data informasi pasar

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Tersedianya sarana pendukung pelayanan STA

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

Terlaksannya promosi produk olahan dan segar TPH

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Sertifikasi produk perkebunan organik

2 klp

3 klp

3 klp

3 klp

3 klp

5 4

Uraian Indikator

1.

2.

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah :

244

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Indikator Sasaran

3. 5

Uraian Indikator

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

2 kl

2 kl

2 kl

2 kl

2 kl

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

Terlaksananya Sekolah Lapang GAP/SOP pada tanaman Anggrek

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

Terlaksananya Sekolah Lapang GAP/SOP pada tanaman Krisan

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

Terlaksananya penerapan GAP/SOP pada tanaman salak

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

Terlaksananya penerapan GAP/SOP pada tanaman Anggrek

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

120 unit

120 unit

120 unit

120 unit

120 unit

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Penyuluh dan POPT

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Tersusunnya Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Evaluasi Programa Penyuluhan

9 Kali

9 Kali

9 Kali

9 Kali

9 Kali

Penilaian Penyuluh Berpresrasi

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

8 Kec

1.

Penyediaan sarana produksi perkebunan (intensifikasi dan rehabilitasi tanaman)

50 ha

75 ha

75 ha

75 ha

75 ha

2.

Penyediaan prasarana produksi perkebunan : 2 km

2 km

2 km

2 km

2 km

Peningkatan penerapan teknologi 1. pertanian/ perkebunan

Terlaksananya pameran hasil produksi perkebunan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna : Terlaksananya Sekolah Lapang GAP/SOP pada tanaman salak

Terlaksananya SL - PTT Padi 6

7

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

1

Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/ Perkebunan :

- Jalan Produksi

245

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

- Cubang 2.

Meningkatkan pemeliharaan dan pencegahan penyakit ternak

8

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

a.

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1.

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

- Vaksinasi ND 50.000 ds - Vaksinasi Al 45.000 ds

20 % 20 %

40 % 40 %

60 % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

- Vaksin SE 50.000 ds

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

- Vaksinasi hog cholera

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

- Vaksinasi rabies 43.250 ds

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

- Biosecurity pengendalian

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Pencegahan penyakit menular ternak :

29.250 ds

kasus Al 4.500 ds

b.

c.

2.

Pengawasan obat hewan

70 %

80 %

90 %

95 %

100 %

3.

Pengembangan poskeswan

25 %

35 %

50 %

60 %

100 %

Pengendalian dan pembran-tasan 1. penyakit hewan

Pelayanan kesehatan hewan terpadu

30 %

50 %

70 %

80 %

100 %

2.

Sosialisasi dan pengendalian

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

3.

Pemetaan epidemiologi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4.

Surveillance dan monitoring

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1.

Sosialisasi keamanan pangan

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2.

Pengawasan lalu litan ternak, produk ternak dan hewan kesayangan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.

Pengawasan dan pemantauan pemotongan hewan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pengendalian kesehatan masyarakat veteriner

246

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

8

Peningkatan produksi hasil peternakan

a.

Pembibitan dan perawatan

b.

c.

9

2.

Kehutanan

1.

Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1.

Distribusi bibit ternak kepada masyarakat

Pengembangan pakan ternak

Indikator Sasaran Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

4.

Pengembangan RPH dan peralatan

1.

Optimalisasi IB

2.

PKB

3.

ATR

4.

Rekording

1.

Sapi betina produktif

2.

Kambing gembrong

3.

Babi

4.

Ayam buras

5.

Sapi kereman

1.

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

11.000 ds

12.400 ds

14.000 ds

15.900 ds

17.000 ds

3.000 ds

3.500 ds

4.000 ds

4.500 ds

5.000 ds

600 ds

500 ds

400 ds

300 ds

150 ds

9.000 ds

10.000 ds

11.500 ds

13.000 ds

13.500 ds

25 ekor

25 ekor

50 ekor

50 ekor

50 ekor

10 ekor

10 ekor

10 ekor

20 ekor

20 ekor

100 ekor

100 ekor

100 ekor

100 ekor

100 ekor

1000 ekor

1000 ekor

1000 ekor

1000 ekor

1000 ekor

25 ekor

25 ekor

50 ekor

50 ekor

50 ekor

Pengembangan STS

-

2 unit

3 unit

4 unit

5 unit

2.

Pengembangan kebun HMT

-

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

3.

Pengolahan rumput kering (hay)

-

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

4.

Pengadaan cubang

12 unit

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

5.

Pengembangan gudang pakan ternak

-

4 unit

4 unit

5 unit

5 unit

2 unit

3 unit

4 unit

5 unit

5 unit

Peningkatan penerapan teknologi 1. peternakan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Uraian Indikator

Pengembangan bio gas

2.

Pengadaan alat pengolahan hasil

2 paket

6 paket

8 paket

10 paket

12 paket

3.

Kursus pengolahan hasil peternakan

2 paket

6 paket

8 paket

10 paket

12 paket

1.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

45 %

50 %

55 %

65 %

75 %

247

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan

3.

4.

Energi dan Sumberdaya Mineral

Pariwisata

1.

1.

Meningkatkan perlindungan sumber daya alam bawah tanah yang memadai.

Mengembangkan pariwisata kerakyatan yang dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat lokal.

2.

Rehabilitasi hutan dan lahan

1.

Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum

2.

Peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam

1.

Pengembangan pemasaran pariwisata


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

2

Meningkatnya kesadaran masyarakat di sekitar kawasan hutan mengenai dampak kerusakan hutan

4 desa

8 desa

8 desa

8 desa

8 desa

3.

Terpeliharanya kawasan hutan wisata dan hutan kota

2 unt

2 unt

2 unt

2 unt

2 unt

1.

Rehabilitasi lahan kritis (reboisasi, hutan rakyat, penghijauan lingkungan)

600 ha

700 ha

700 ha

700 ha

700 ha

2.

Penyediaan bibit/benih tanaman kehutanan

1.100 ha

1.100 ha

1.100 ha

1.100 ha

1.100 ha

3

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

1.

Terlaksananya pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C (capaian pertahun)

62 %

67 %

72 %

75 %

79 %

2.

Reklamasi galian C

45 %

46 %

50 %

54 %

60 %

1.

Terbinanya pengusaha pemakai ABT/AP

75 %

83 %

89 %

90 %

96 %

2.

Efesiensi dalam pemanfaatan ABT/AP

65 %

74 %

79 %

83 %

89 %

1

Promosi dan pameran industri pariwisata di dalam dan luar negeri

6 paket

6 paket

6 paket

6 paket

6 paket

2

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

248

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

Indikator Sasaran

5

Kelautan dan Perikanan

Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

Peningkatan sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata Pengembangan sosilalisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Perbaikan infrastuktur penun-jang 2. pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan

Pengembangan destinasi pariwisata

1.

3.

Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat.

Pengembangan kemitraan

1.

Pelaksanaan pengembangan SDM melalui penyuluhan sadar wisata

100%

100%

100%

100%

100%

2

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata melalui pemeliharaan obyek wisata

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

2

Meningkat kunjungannya kedaerah karangasem

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

3

Pembangunan dan penguatan informasi data base

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Terbinanya kelompok nelayan

20 klp

20 klp

20 klp

20 klp

20 klp

2.

Terbinanya kelompok budidaya

10 klp

10 klp

10 klp

10 klp

10 klp

3.

Pelatihan pengolahan dan pemasaran perikanan

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4.

Pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

1 klp

5.

Mina politan garam

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

3.

4.

5.

Uraian Indikator

1. Mengembangkan komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan

1.

Pengembangan pariwisata

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

249

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2.

2.

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan.

3.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Pengembangan budidaya perikanan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

1.

Pembinaan pokmas

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2.

Lomba pokmaswas

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

3.

Penyuluhan bidang hukum kepada pokmaswas

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

4.

Operasi pengamanan laut/ perairan

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1.

Pengembangan UPR

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

2.

Pengembangan budidaya ikan : - Karper

19 paket

25 paket

30 paket

38 paket

43 paket

- Lele

58 paket

111 paket

225 paket

281 paket

340 paket

- Nila

30 paket

34 paket

43 paket

56 paket

65 paket

230 paket

230 paket

230 paket

230 paket

230 paket

65 paket

84 paket

112 paket

140 paket

170 paket

4 kec

4 kec

4 kec

4 kec

4 kec

- Udang galah - Gurami 4.

Pengembangan perikanan tangkap

1.

Pengadaan sarana dan peralatan penangkapan ikan : - Jaring apung

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

- Jaring insang

83 set

150 set

200 set

250 set

300 set

-

10 unit

15unit

20 unit

25 unit

- Pembangunan pasar ikan

2 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

- Pembangunan bangsa

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

-

1 paket

-

-

-

- Jukung 5.

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1.

Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan :

pengolahan ikan - Colstorage

250

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

6.

Pembinaan perijinan dan pengembangan usaha perikanan


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

Tahun V 10

- Mobil pengangkut ikan

-

1 unt

1 unt

-

- Alat pengolah ikan

-

30 paket

30 paket

30 paket

30 paket

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

- Fasilitasi kredit perikanan

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

- Pameran potensi serta

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

20 paket

20 paket

20 paket

20 paket

2.

Latihan pengolahan ikan

1.

Meningkatnya usaha perikanan melalui : - Temu usaha perikanan - Sosialisasi perijinan

produk kelautan & perikanan - Inventarisasi potensi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan

6.

Perdagangan

1.

2.

Meningkatkan Perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan

Meningkatkan Pengembangan Ekspor

1.

2

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Peningkatan kerjasama perdagangan internasional

3.

Pelatihan kewirausahaan

-

4.

Bantuan Paket Wirausaha

1

Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa

2

Tera ulang alat UTTP

3

Pengawasan alat UTTP

160 bh

200 bh

240 bh

280 bh

320 bh

4

Monitoring sembako dan barangbarang strategis lainnya

2 kl/bln

3 kl/bln

4 kl/bln

5 kl/bln

6 kl/bln

5

Pembinaan HAKI

2 kl/kec

3 kl/kec

4 kl/kec

5 kl/kec

6 kl/kec

6

Pendaftaran HAKI

10 bh

12 bh

14 bh

16 bh

18 bh

1.

Pameran produk eksport luar daerah

1 kali/ 9 komodite

1 kali/ 10 komodite

1 kali/ 11 komodite

1 kali/ 12 komodite

1 kali/ 13 komodite

-

240 toko/kios 8.000 bh

245 toko/kios

8.025 bh




251

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

3.

7.

Perindustrian

Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri

3

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

Tahun V 10

1.

Pameran pesta kesenian bali (PKB)

1 kali/th

1 kali/th

1 kali/th

1 kali/th

1 kali/th

2.

Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

1.000 exp

1.000 exp

1.000 exp

1.000 exp

1.000 exp

3.

Terbangunnya Pusat seni Tradisional

1 unit

-

-

-

-

4.

Terbangunnya Pasar Seni Manggis

1 Unit

-

-

-

-

5.

Terbangunnya sarana dan prasarana pasar Amlapura Timur

1 Unit

-

-

-

-

6.

Terbangunnya sarana dan prasarana pasar Amlapura barat

1 Unit

-

-

-

-

7.

Terbangunnya sarana dan prasarana pasar desa Menanga, Susuan, Seraya, Ulakan, Pesangkan)

-

2 Unit

2 Unit

1 unit

-

8.

Terwujudnya sarana dan prasarana pasar tukad eling, pasar selat, pasar subagan, pasar bebandem, pasar mangsul dan pasar kalanganyar

-

2 Unit

2 Unit

2 Unit

-

9.

Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar

-

2 kec.

2 kec.

2 kec.

2 kec.

4.

Meningkatkan pembinaan pedagang kaki lima

4

Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

1.

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

320 org

1.

Meningkatkan pengembangan IKM

5

Pengembangan industri kecil dan menengah

1.

Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri

8 klp/15 org

8 klp/15 org

8 klp/20 org

8 klp/20 org

8 klp/25 org

2.

Penerapan manajemen mutu melalui GKM

1 klp/10 org

1 klp/10 org

1 klp/10 org

1 klp/10 org

1 klp/10 org

3.

Pembinaan perajin oleh dekranasda kabupaten karangasem

10 klp

325 org

10 klp

330 org

10 klp

335 org

10 klp

340 org

10 klp

252

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4

2.

8.

Transmigrasi

1.

Meningkatnya pendataan industri

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal bali

6

1

Penataan struktur industri

Transmigrasi Lokal


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

5

6

7

8

9

Tahun V 10

4.

Pembinaan pencegahan limbah IKM

100 org

100 org

100 org

100 org

100 org

5.

Pendataan Potensi Indag

80%

80%

90%

90%

100%

6.

Temu Usaha Perajin / Pedagang

30 orang

35 orang

40 orang

45 orang

50 orang

7.

Monitoring / Pengawasan Pencemaran Limbah IKM

60 Prsh

65 Prsh

70 Prsh

75 Prsh

80 Prsh

1.

Pameran Industri kecil / kerajinan dalam Daerah

10 produk IKM

2.

Pameran Produk Industri dan kerajinan luar Daerah

10 12 Komodite Komodite

3.

Penyediaan sarana maupun prasarana bagi IKM

5 klp

6 klp

8 klp

10 klp

12 klp

4.

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

80%

80%

90%

90%

100%

1.

Penyediaan data calon transmigrasi, pelatihan peserta/calon transmigran,KSAD danpengiriman peserta transmigran ke daerah tujuan

1 Paket

12 produk IKM

1 Paket

14 produk IKM

16 produk IKM

18 produk IKM

14 Komodite

16 Komodite

18 Komodite

1 Paket

1 Paket

1 Paket

253

No.

Urusan

Kebijakan

Program

1

2

3

4


Tahun l

Tahun ll

Tahun lll

Tahun lV

Tahun V

5

6

7

8

9

10

254

BAB Vlll PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Dalam hal ini, untuk melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

254

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karangasem

Kondisi Kinerja

No

ASPEK/FOKUS/BIDANG

Pada

URUSAN/INDIKATOR

Awal

KINERJA PEMBANGUNAN

Satuan

(2)

I

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

a

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja Pada Akhir

Periode

Periode

RPJMD

DAERAH

(1)

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun

RPJMD

Thn

Th

Th

Th

Th

Th

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.1

Pertumbuhan Ekonomi

%

5,38

5,75

6,12

6,49

6,86

7,21

7,21

1.2

PDRB (Harga Konstan)

Rp Milyar

1792,25

1839,74

1889,78

1942,69

1998,64

2.058,01

2.058,01

1.2

Laju Inflasi

%

5,99

5,71

5,43

5,14

4,86

4,58

4,58

1.3

PDRB Perkapita (Harga Berlaku)

Rp Juta

10,94

11,97

13,21

14,74

16,67

19,19

19,19

1.4

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

%

93,22

94,11

95

95,89

96,78

97,67

97,67

1.5

Angka kriminalitas yang ditangani

%

100

100

100

100

100

100

100

%

75,87

76,58

77,30

78,01

78,73

79,44

79,44

Tahun

6

6

6

9

9

12

12

APK SD

%

114,39

114,11

114,11

114,22

114,44

114,66

114,66

APK SMP

%

100,35

97,07

97,07

99,01

100

100

100

APK SMA/SMK/MA

%

58,51

51,67

51,77

51,87

51,97

52,07

52,07

SD

SD

SD

SMP

SMP

SMA

SMA

b

Kesejahteraan Sosial

1

Pendidikan

1.1

Angka melek huruf

1.2

Angka Rata-rata lama sekolah

1.3

Pemerataan Pendidikan (APK)

1.4

Angka pendidikan yang ditamatkan

1.5

Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD

%

99,31

99,39%

99,39%

99,58%

99,77%

100%

100%

APM SMP

%

70,95

66,53%

66,66%

66,79%

66,92%

70%

70%

APM SMA/SMK/MA

%

41,38

35,95%

36,02%

36,09%

36,16%

36,23%

36,23%

255

(1) 2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Per 100 KH

8,7

7,96

7,22

6,48

5,74

5

5

68,29

68,29

Kesehatan

2.1

Angka Kematian Bayi

2.2

Angka Usia Harapan Hidup

tahun

67,94

68,01

68,08

68,15

68,22

2.3

Persentase balita gizi buruk

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.4

Angka Kematian Ibu (AKI)

Per 100.000 KH

25,3

24,3

23,8

23,3

22,8

22,8

%

57

58

59

60

61

65

65

Bh/kelompok

25

30

30

32

33

34

34

Bh

1

1

1

1

1

1

1

Bh/klub

21

22

24

26

28

30

30

bh

1

1

2

2

2

2

2

%

90,23

93,66

97,09

100

100

100

100

SD (rasio nasional 180-240)

142

149

157

165

172

180

180

SMP (rasio nasional 240-360)

433

419

404

389

375

360

360

SD

13

13

12

12

11

10

10

SMP

15

14

13

12

11

10

10

3 3.1

Ketenaga kerjaan Rasio Penduduk yang bekerja

c

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1

Kebudayaan

1.1

Jumlah Grup Kesenian

1.2

Jumlah Gedung kesenian

2

Pemuda dan Olah Raga

2.1

Jumlah klub olah raga

2.2

Jumlah gedung olah raga

II

ASPEK PELAYANAN UMUM

a

Fokus Layanan urusan wajib

1

Pendidikan

1.1

Pendidikan Dasar

1.1.1

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.1.3

1.2

Orang/ sekolah

Rasio guru terhadap murid

Pendidikan Menengah

1.2.1

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

1.2.2

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.2.3

Rasio guru terhadap murid

1.3

24,8

%

50,74

54,24

57,74

61,24

64,74

68,24

68,24

Orang/ sekolah

383

379

375

372

368

364

360

Guru/murid

10

10

10

10

10

10

10

Fasilitas Pendidikan

1.3.1

Sekolah pendidikan SD dengan kondisi bangunan baik

%

87,56

91,93

96,52

100

100

100

100

1.3.2

Sekolah pendidikan SMP dan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik

%

80,59

84,33

88,54

92,96

97,6

100

100

256

(1) 1.4 1.4.1

1.5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

%

20

20

25

30

35

40

40

Pendidikan Usia Dini Pendidikan Usia Dini (meningkatnya APK PAUD)

Angka Putus Sekolah

1.5.1

Angka Putus Sekolah (APS) SD

%

2,8

2,2

1.5.2

Angka Putus Sekolah (APS) SMP

%

0,1

0,1

1.5.3

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

%

0,12

0,12

0,11

0,06

1.6

Pendidikan Menengah

1.6.1

Angka kelulusan SD

%

100

100

100

100

100

100

100

1.6.2

Angka kelulusan SMP

%

99,90

99,90

100

100

100

100

100

1.6.3

Angka kelulusan SMA/SMK/MA

%

99,88

99,88

99,89

99,94

100

100

100

1.6.4

Angka melanjutkan SD

%

97,20

97,80

100

100

100

100

100

1.6.5

Angka melanjutkan SMP

%

77,42

80,87

84,91

89,16

100

100

100

1.6.6

Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-II

%

84,30

84,30

88,52

97,37

100

100

100

2

Kesehatan

2.1

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Org/ 100.000

24

27

30

33

36

39

39

2.2

Rasio bidan per 100.000 Penduduk

Org/ 100.000

39

43

47

51

55

58

58

2.3

Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

93,76

98%

98%

98%

98%

98%

98%

2.4

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

90

100

100

100

100

100

100

2.5

Persentase desa kelurahan UCI

%

100

100

100

100

100

100

100

2.6

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100

100

100

2.7

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

%

85

85

85

85

85

85

85

2.8

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100

100

100

100

100

100

100

2.9

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

80

100

100

100

100

100

100

2.10

Cakupan kunjungan bayi

%

90

90

90

90

90

90

90

2.11

Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas

%

15

15

15

15

15

15

15

2.12

Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

% (jumlah jln dlm kondisi baik/jumlah pjg jalan)

53,57

56,22

58,42

61,22

63,72

66,22

66,22

3

3.1

Pekerjaan Umum Proporsi panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik

257

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

jmlh jaringan irigasi/luas lahan yg diairi

1: 53,41

1: 51,41

1: 49,70

1: 48,01

1: 46,43

1: 44,95

1: 43,56

3.2

Rasio jaringan Irigasi

3.5

Jalan Penghubung Kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

km

661,990

665

670

675

680

685

690

3.6

Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik

%

132,14

137,14

142

147

152

157

162

4

Perumahan

4.1

Rumah tangga pengguna air bersih

%

80

80

81

83

84

86

86

4.2

Rumah tangga pengguna listrik

%

92,64

94,11

95,58

97,05

98,52

100

100

4.3

Rumah tangga bersanitasi

%

79,12

79,3

79,47

79,65

79,82

80

80

4.4

Lingkungan pemukiman sehat

%

71,15

72,92

74,69

76,46

78,23

80

80

4.5

Rumah layak Huni

%

85

85

87

88

89

90

90

5

Penataan Ruang

5.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

%

60,54

62,43

64,32

66,22

68,11

70

70

5.2

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

94,67

95,54

96,41

97,28

98,15

99,02

99,02

6

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

6.2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

6.3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

6.4

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

%

100

100

100

100

100

100

100

bh

9.963

9.849

9.940

10.035

10.140

10.250

10.250

Bh/0rg

1.394

1.600

1.680

1.770

1.860

1.860

1.860

2.637

2.737

2.837

2.937

3.037

3.137

3.137

7 7.1

Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum

7.2

Rasio Ijin trayek

7.3

Jumlah uji KIR angkutan umum

bh

7.4

Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal Bus

bh

3/1

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

3/2

7.5

Angkutan Darat

bh

3060

3160

3261

3360

3460

3560

3560

7.6

Kepemilikan KIR angkutan umum

%

37,79

41,59

45,19

48,69

52,09

55,39

55,39

7.7

Lama Pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

menit

30

30

30

30

30

30

30

7.8

Persen pengujian kelayakan angkutan umum

%

90

90

90

90

90

90

90

258

(1) 8 8.1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

%

74

70

70

75

75

80

80

prshn

50

50

60

70

80

90

90

Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah

8.2

Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yg wajib Amdal, UKL/UPL, DPPL DAN IJIN

8.3

Tempat pembuangan sampah (TPS)

Bh

59

100

100

100

100

100

559

8.4

Penegakan Hukum Lingkungan

%

100

100

100

100

100

100

100

9

Pertanahan

9.1

Pensertifikatan tanah

%

100

100

100

100

100

100

100

9.2

Penyelesaian kasus tanah negara

%

100

100

100

100

100

100

100

9.3

Penyelesaian izin lokasi

%

100

100

100

100

100

100

100

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Persentase penduduk yang memiliki Akta kelahiran per 1.000 penduduk

%

88,86

90,72

92,58

94,44

96,3

100

100

10.2

Kepemilikan KTP

%

91,43

92,86

94,29

95,72

97,15

100

100

10.3

Terlaksananya sistem SIAK online

%

-

-

100

100

100

100

100

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

100

100

100

100

100

100

100

11.2

Terbinanya 10 program pokok PKK

Kec

8

8

8

8

8

8

8

11.3

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

100

100

100

100

100

100

100

11.4

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir

%

100

100

100

100

100

100

100

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rasio Akseptor KB

%

79,45

81,56

83,67

85,78

87,89

90

90

12.2

Cakupan peserta KB aktif

%

83,72

84,98

86,24

87,5

88,76

90

90

13

Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

bh

4

4

4

4

4

4

4

13.2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

%

18,18

40,91

40,91

40,91

40,91

40,91

40,91

13.3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

%

100

100

100

100

100

100

100

14

Ketenagakerjaan

14.1

Angka partisipasi angkatan kerja

%

57

58

59

60

61

65

65

14.2

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

%

10

12

14

16

18

20

20

259

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

14.3

Pencari kerja yang ditempatkan

%

57

58

59

60

61

65

65

14.4

Tingkat pengangguran terbuka

%

54,63

34,06

30,96

27,08

25,77

15,43

15,43

14.5

Keselamatan dan perlindungan

%

50

50

50

50

50

50

50

14.6

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

%

50

54

58

60

62

65

65

15

Koperasi dan UKM

15.1

Persentase koperasi aktif

%

90

91

91

91

91

91

91

15.2

Usaha mikro dan kecil

%

0,8

0,17

0,32

0,35

0,38

0,4

0,4

16

Penanaman Modal

16.1

Jumlah Investor berskala nasional (PMD/PMN)dan PMA

%

40

42

44

46

48

50

50

16.2

Realisasi investasi

%

33,84

47,07

60,3

73,53

86,76

100

100

17

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali

kali

1

1

1

1

1

1

1

17.2

Penyelenggaraan pesona Budaya

kali

1

1

1

1

1

1

1

17.3

Peningkatan aktifitas seni budaya untuk upacara agama

%

75

75

80

90

95

100

100

17.4

Pemberian bansos dan hibah

305

325

330

335

350

350

18

Kepemudaan dan Olah Raga

lokasi

18.1

Jumlah organisasi pemuda

bh

10

10

10

10

10

10

10

18.2

Jumlah kegiatan kepemudaan

kali

1

1

1

1

1

1

1

org

3.399

3.399

3.399

3.399

3.399

3.399

3.399

Pos jaga

85

93

101

109

117

125

125

%

100

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/kel

19.2

Jumlah bangunan pos jaga/ronda di desa/kel

19.3

Pengamanan wilayah pantai

20

100

100

100

100

100

100

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

%

0,75

0,73

0,71

0,70

0,69

0,68

0,67

20.2

Pendidikan politik masyarakat

%

50

50

50

50

50

50

50

20.3

Jumlah/frekuensi kegiatan pengamanan dalam setahun

kali

13

10

13

14

15

16

16

20.4

Pendataan dan penghapusan aset daerah

%

100

100

100

100

100

100

100

260

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

20.5

Pembahasan rancangan Perda

Buah

12

12

12

12

12

12

12

20.6

Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah

buah

100

100

100

100

100

100

100

20.7

Penegakan PERDA

%

100

100

100

100

100

100

100

21

Ketahanan Pangan -

-

21.1

Regulasi ketahanan pangan

bh

-

-

-

-

21.2

Ketersediaan pangan utama

%

178,3

191,63

197,96

207,46

216,24

228,67

228,67

21.3

Ketersediaan Energi dan protein perkapita

65

70

75

80

85

90

90

21.4

Penguatan Cadangan pangan

35

40

45

50

55

60

60

21.5

Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah

65

70

75

80

85

90

90

21.6

Stabilitas harga dan pasokan pangan

65

70

75

80

85

90

90

21.7

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

90,6

91,5

92,4

93,3

94,1

94,1

21.8

Pengawasan dan pembinaan ketahanan pangan

55

60

65

70

75

80

80

21.9

Penanganan daerah rawan pangan

35

40

45

50

55

60

60

22

Pemberdayaan Masyarakat Desa 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

22.1

Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

22.2

Terlaksananya 10 Program Pokok PKK

23

% %

Statistik

23.1

Buku ’’Karangasem Dalam Angka”

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

23.2

Buku ”PDRB Kabupaten”

Ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

%

15

38

60

65

75

85

85

Org

30

40

50

60

75

90

90

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara buku

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

25

Informasi dan Komunikasi

25.1

Website milik pemerintah daerah

buah

1

1

1

1

1

1

1

25.2

Pameran/expo

kali

1

1

1

1

1

1

1

26

Perpustakaan

26.1

Pengadaan bahan pustaka

%

100

100

100

100

100

100

100

26.2

Meningkatnya ketrampilan pengelola perpustakaan

%

100

100

100

100

100

100

100

26.3

Layanan Mobil pintar

%

10

20

40

60

80

100

100

26.4

Pembinaan Perpustakaan Sekolah

%

21,18

42,35

62,35

82,35

100

100

261

(1)

(2)

b

Fokus Layanan Pilihan

1

Pertanian

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

4,61

4,7

4,79

5,69

5,78

5,87

5,87

1.1

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)

%

1.2

Jumlah lembaga petani yang ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya

klp

3

27

27

27

27

27

1.3

Pelayanan kesehatan hewan terpadu

%

30

50

70

80

100

100

2

Kehutanan

2.1

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.2

Kerusakan kawasan hutan

3

ha

537

535

785

625

625

625

?

kawasan

-

-

-

-

-

-

-

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1

Reklamasi Galian C

%

40

45

46

50

54

60

60

3.2

Terbinanya pengusaha pemakai ABT/AP

%

65

75

83

89

90

96

96

4

Pariwisata

4.1

Kunjungan wisata

%

10

10

10

10

10

10

60

4.2

Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

%

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,45

5

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi Perikanan

%

86,30

93,46

93,37

93,46

93,46

93,46

93,46

5.2

Konsumsi Ikan

%

43,78

45,70

48,45

51,35

54,44

57,71

61,10

5.3

Cakupan Bina Kelompok Budidaya Ikan

%

94,59

92,5

95,23

93,33

95,74

94,00

96,15

Komoditi (jenis)

9

9

10

11

12

13

13

klp

-

320

325

330

335

340

340

Komoditi (jenis)

6

6

7

8

9

10

10

buah

8.000

8.000

8.025

8.050

8.075

8.100

8.100

Klp, org

8 klp ; 15 orang

8 klp ; 15 orang

8 klp ; 20 orang

8 klp ; 20 orang

8 klp ; 25 orang

8 klp ; 25 orang

8 klp ; 25 orang

KK

-

25

25

25

25

25

125

6

Perdagangan

6.1

Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor

6.2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi

7

Perindustrian

7.1

Jumlah Produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor

7.2

Tertibnya UTTP di 8 Kecamatan

7.3

Cakupan Bina Kelompok Pengerajin

8 8.1

Ketransmigrasian Transmigrasi Swakarsa

262

(1)

(2)

III

ASPEK DAYA SAING

a

Fokus Kemampuan Ekonomi daerah

1.1

2

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan kemampuan kelompok tani

b

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1

Perhubungan

2 2.1

3 3.1

4

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

%

5,38

5,75

6,12

6,49

6,86

7,21

7,21

%

40

45

50

55

60

65

65

%

53,57

62,86

72,14

81,43

90,71

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

80

80

81

83

84

86

86

Pertanian

2.1

1.1

(3)

Panjang jalan yang kondisinya baik

Penataan ruang Ketaatan terhadap RTRW

Lingkungan Hidup Ketersediaan air bersih

Komunikasi dan Informasi

4.1

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

92,64

94,11

95,58

97,05

98,52

100

100

4.2

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

%

69

72

77

80

83

85

85

c

Fokus Iklim Berinvestasi

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

Lama proses perijinan

hari

1

1

1

1

1

1

1

1.2

Jumlah dan macam pajak dan restribusi daerah

jenis

22

26

28

28

30

30

30

1.3

Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha

%

Or/10000 pddk

9

15

17

18

19

20

20

%

59

57

55

54

52

50

50

d

Fokus Sumber Daya Manusia

1

Ketenagakerjaan

1.1

Rasio lulusan S1/S2/S3

1.2

Rasio ketergantungan per 100 penduduk produktif

263

BAB lX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 9.1

Pedoman Transisi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyelenggarakan 26 bidang urusan wajib dan 8 bidang urusan pilihan. Pedoman program transisi untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut: 1.

Pendidikan Program Pendidikan untuk tahun 2015 penekanan pada : progam pendidikan anak

usia dini (PAUD), program wajib belajar (wajar) 9 tahun dan program pendidikan menengah dengan pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu dan berprestasi, program pendidikan formal dan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program pendidikan luar biasa, program peningkatan sekolah berstandar internasional (SBI) SD, SMP dan SMA/SMK serta program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. 2.

Kesehatan Bidang

kesehatan

sampai

tahun

2015

dengan

program

pengembangan

dititikberatkan pada program peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan; peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut, peningkatan dan pemeliharaan mutu, efisiensi akuntabilitas lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumberdaya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, mutu serta ketersediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi antar daerah baik antara kabupaten/kota maupun antara provinsi dengan kabupaten/kota, pengembangan jaminan sosial kesehatan masyarakat (jamkesmas); program pengawasan obat dan makanan serta pemantapan manajemen pembangunan kesehatan dengan konsep paradigma sehat secara sinergis lintas sektor.

264

3.

Pekerjaan Umum Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang sanitasi (air

minum, sampah dan air limbah) sebagai upaya untuk memenuhi target nasional berupa target Melinium Development Goals (MDGs) yaitu meningkatkan pelayanan sebanyak 50 persen dari pelayanan yang belum dapat terlayani sampai tahun 2015. Beberapa program transisi yang telah direncanakan yaitu Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya yang telah menjadi kesepakatan antara Bupati/Walikota dan Gubernur serta renstra Provinsi Bali sebagai acuan dalam membangun infrastruktur yang berhubungan dengan sanitasi adalah: 1) Pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. 2) Pembangunan sistem perpipaan pengelolaan air limbah. 3) Pembangunan instalasi pengelolaan sampah terpadu (IPST). Dalam bidang sarana dan prasarana wilayah lainnya adalah meningkatkan sistem transportasi dan pelabuhan regional serta aksesibilitas kawasan. 4.

Perumahan Dalam upaya meningkatkan kepemilikan dan kualitas rumah layak huni bagi

masyarakat berpengasilan rendah sesuai sasaran pembangunan bidang perumahan, maka program transisi yang direncanakan adalah melakukan pengembangan dan penataan bangunan untuk mempertahankan nuansa bangunan tradisional sesuai arsitektur Bali. 5.

Penataan Ruang Dalam rangka memberikan arahan pemanfaatan ruang secara berkualitas serta

menjamin kepastian hukum terhadap keberlanjutan investasi sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang, maka urusan penataan ruang pada tahun 2015 diarahkan pada program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang dan program pengendalian pemanfaatan ruang.

265

6.

Perencanaan Pembangunan Dalam tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Karangasem, urusan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015 diarahkan pada program : 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah seperti penyelenggaraan musyawarah

perencanaan

pembangunan

daerah,

koordinasi

perencanaan

pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yaitu pengembangan sumber daya manusia. 3. Pengembangan iptek seperti pembinaan dan penilaian pengembangan iptek. 4. Kerjasama pembangunan mencakup penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator ekonomi tahun 2015, penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM), gini ratio dan distribusi pendapatan tahun 2015, koordinasi penelitian dan pengembangan iptek untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. 5. Penyempurnaan dan pengembangan statistik perencanaan pembangunan seperti pengembangan pusat data perencanaan dan pengendalian pembangunan serta tersedianya informasi hasil-hasil pembangunan. 6. Pendayagunaan sistem pengendalian/monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan seperti pelaksanaan pengendalian/monitoring dan penyusunan laporan serta evaluasi kinerja pembangunan. 7.

Perhubungan Beberapa program transisi yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015 bidang fisik sarana dan prasarana perhubungan/transportasi adalah: 1. Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum perkotaan. 2. Penyelesaian pembangunan pelabuhan laut Tanah Ampo. 3. Study/peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan Gilimanuk– singaraja - Amed. 4. Study rencana induk pelabuhan penyeberangan Amed - Ampenan.

266

8.

Lingkungan Hidup Program untuk tahun 2015 masih tetap dilanjutkan melalui program pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya dan lingkungan hidup. 9.

Pertanahan Urusan pertanahan untuk tahun 2015 pada prinsipnya masih berlanjut melalui

program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan dan catatan sipil untuk tahun 2015 diarahkan pada program penataan administrasi kependudukan. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan

Perempuan dan Pelindungan anak untuk tahun 2015 diarahkan

pada program peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga berencana dan keluarga sejahtera untuk tahun 2015 diarahkan pada program peningkatan peran perempuan di perdesaan. 13. Sosial Kesejahteraan sosial untuk tahun 2015 diarahkan pada : program peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi; program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), program pelayanan dan rehabilitasi sosial, program pembinaan anak terlantar, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program pengembangan sarana dasar perumahan

dan

permukiman,

program

peningkatan

kualitas

perempuan dan program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,

dan

perlindungan

keperintisan dan

267

kejuangan, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, dan program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 14. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan untuk tahun 2015 diarahkan pada program kualitas dan produktivitas

tenaga

kerja,

program

peningkatan

kesempatan

kerja,

program

perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Untuk UMKM-Koperasi, program yang perlu diperhatikan pada tahun 2015 yaitu : Meningkatkan usaha dan kelembagaan koperasi, meningkatkan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi, dan meningkatkan sumber daya manusia pengusaha kecil, menengah dan koperasi. 16. Penanaman Modal Program yang harus tetap diperhatikan pada tahun 2015 untuk penanaman modal yakni: program peningkatan potensi investasi, promosi peningkatan pelayanan perijinan dan pengendalian, dimana program ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan pembangunan yang dapat mendorong dan mengembangkan program pembangunan yang lain. 17. Kebudayaan Bidang Kebudayaan dengan program transisi yang perlu dilaksanakan pada tahun 2015 lebih difokuskan pada program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya serta program peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi. 18. Pemuda dan Olah raga Urusan bidang pemuda dan olah raga pada program transisi tahun 2015 lebih difokuskan pada program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dalam rangka mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan di daerah Karangasem, agar bebas

268

dari ancaman gangguan, hambatan dan tantangan, pada program transisi lebih difokuskan pada pemikiran masyarakat Karangasem melalui pengamanan. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang otonomi daerah dengan penekanan pada program penerangan bimbingan dan kerukunan hidup beragama, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan kelembagaan sarana dan prasarana agama serta Program Pelayanan Kesehatan masyarakat. 21. Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan untuk tahun 2015 diarahkan pada program peningkatan ketahanan pangan. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk tahun 2015 diarahkan pada program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, program pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan wilayah dan pemberdayaan TTG. 23. Statistik Urusan Statistik untuk tahun 2015 diarahkan pada program pengembangan data/ informasi/statistik dalam rangka peningkatan kualitas data pendukung perencanaan daerah. 24. Kearsipan Kearsipan dengan program transisi tahun 2015 penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, program sistem pengelolaan kearsipan. 25. Komunikasi dan Informatika Program dibidang komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 semakin ditingkatkan baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia pemakainya. Hal ini diakibatkan oleh tingkat kemajuan teknologi komunikasi dan informatika pada masa yang akan datang semakin meningkat dengan pesat.

269

Kedepannya, pengawasan dibidang komunikasi dan informatika adalah sangat mutlak diperlukan dimana untuk bisa mengejar kemajuan dan bersaing dengan daerah lain dalam rangka memajukan pembangunan akan ditentukan oleh tingkat pengawasan terhadap bidang komunikasi dan informatika. 26. Perpustakaan Program bidang perpustakaan dan kearsipan pada program transisi dengan penekanan program pada program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, program pengelolaan kearsipan, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur bidang kepustakaan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan serta peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi.

Urusan Pilihan 1.

Pertanian Program untuk tahun 2015 pada sub sektor pertanian, perkebunan, peternakan

masih tetap dilanjutkan melalui program peningkatan ketahanan

pangan, program

pengembangan agribisnis dan program peningkatan kesejahteraan petani. 2.

Kehutanan Program untuk tahun 2015 masih tetap dilanjutkan melalui program pemanfaatan

potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, program peningkatan kualitas pelayanan publik, program perencanaan dan pembangunan kehutanan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program perencanaan dan pembangunan kehutanan. 3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Program untuk tahun 2015 masih tetap dilanjutkan melalui program pembinaan dan

pengawasan bidang pertambangan umum, program peningkan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, program pengelolaan dan pengembangan bidang

pertambangan

umum,

program

pembinaan

dan

pengembangan

usaha

ketenagalistrikan, usaha energi terbarukan dan konservasi energi.

270

4.

Pariwisata Program transisi pariwisata yang perlu dilaksanakan pada tahun 2015 adalah lebih

dititikberatkan pada : 1)

Promosi/pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri.

2)

Pencitraan

produk

wisata,

mencakup

pembenahan

destinasi

pariwisata,

peningkatan kualitas produk wisata, peningkatan jaringan kemitraan antar pelaku pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata. 5.

Kelautan dan Perikanan Sedangkan untuk sektor perikanan dan kelautan : program pemberdayaan ekonomi

masyarakat

pesisir,

program

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengawasan

pengendalian sumber daya kelautan, program pengembangan perikanan budidaya, program pengembangan perikanan tangkap, program optimalisasi pengolahan dan pemasaran

produksi

perikanan

dan

program

pengelolaan

dan

pengembangan

sumberdaya kelautan dan perikanan. 6.

Perdagangan Program perdagangan untuk tahun 2015 yang merupakan program lanjutan dari

sektor perdagangan yaitu program pelayanan perdagangan industri melalui single window yang arahnya untuk mempermudah dan memperlancar ijin yang dikeluarkan. 7.

Industri Program industri untuk tahun 2015 yang perlu diperhatikan tindak lanjutnya adalah

program pengembangan kompetensi inti daerah. 8.

Ketransmigrasian Ketransmigrasian untuk tahun 2015 diarahkan pada program pengembangan

wilayah ketransmigrasian.

9.2

Kaidah Pelaksanaan

9.2.1 RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam Penyusunan RenstraSKPD Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa

271

RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan umum, kebijakan keuangan, program dan strategi. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Renstra SKPD wajib mempedomani RPJMD. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan kebijakan dan program didalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. Berdasarkan kedudukannya, RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat politis yang harus di pertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan Renstra SKPD adalah merupakan penjabaran yang harus dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan program-program direncanakan dalam Renstra SKPD agar bersinergi dengan kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD sehingga terwujud keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi program-program pembangunan. 9.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam Penyusunan RKPD Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RKPD merupakan penyebaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP. Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka penyusunan RKPD wajib berpedoman pada RPJMD. Disamping itu pula secara hirarki, RPJMD adalah dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang memiliki rentang waktu lima tahun, sedangkan RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah. Untuk itu arah kebijakan dan program yang telah disepakati dalam RPJMD hendaknya mampu dijelaskan kedalam RKPD. Baik dokumen RPJMD

maupun

dokumen

RKPD

sama-sama

memuat

program

dekonsentrasi,

desentralisasi dan pembantuan. Dari sisi substansi antara materi RPJMD dengan RKPD sangat terkait terutama terhadap pencapaian sasaran makro dan sasaran sektoral atau bidang-bidang pembangunan. Apabila terjadi kepakuman dalam pelaksanaan RPJMD dimana masa berlaku telah habis maka didalam RPJMD telah tercantum program-program transisi yang dapat dijadikan pedoman didalam penyusunan RKPD.

272

9.2.3 Penguatan peran para stakehorders/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah Salah satu azas dan pendekatan pembangunan secara reformasi adalah partisifasipasi pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpatisifasi baik mulai dari perencanan, pelaksanaan maupun pengawasan, keterlibatan masing-masing dalam proses pembangunan sangat penting artinya sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga peran masyarakat

untuk mensukseskan pelaksanaan program pembangunan adalah

sangat penting. Maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sejak dini sudah harus diikutkan. Masyarakat agar dapat berperan lebih besar dalam pembangunan dan hendaknya dapat memanfaatkan momen-momen yang diciptakan oleh pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya. Disamping itu pula peran masyarakat akan semakin penting bila masyarakat mampu meningkatkan wawasannya tentang sistem pemerintahan sehingga dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah. 9.2.4 RPJMD merupakan dasar melakukan pelaksanaan pembangunan lima tahunan

evalausi

kinerja

terhadap

Sejalan dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masingmasing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan

Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Bab VI mengenai Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan strategi dan mekanisme pengendalian dan

pengawasan yang meliputi pengembangan dan penyebaran informasi secara luas, penanganan pengaduan masyarakat, pelaporan berkala yang didasarkan pencapaian target dan indikator kinerja, verifikasi independen atas laporan dan pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

273

BAB X PENUTUP

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Karangasem Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Karangasem Tahun 2010-2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai: 1.

Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPA-S), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.

Pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKPD Kabupaten Karangasem.

3.

Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan Kabupaten dan Kota seBali serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.

4.

Acuan

dan

arahan

dalam

menentukan

kebijakan

program

dan

kegiatan

pembangunan. 5.

Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015, sangat tergantung dari komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karangasem. Untuk itu RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015, dapat dijadikan

274

pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Karangasem serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

275

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2011

Recommend Documents