PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGASEM, Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengoptimalkan pembangunan di Kawasan Pariwisata Candidasa, perlu dilakukan pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa sepanjang perairan Tanahampo sampai Labuhan Amuk, Kecamatan Manggis merupakan perairan yang sering disinggahi kapal pesiar manca negara dan perlu dikembangkan sebagai Pelabuhan Pariwisata; bahwa perkembangan situasi dan kondisi saat ini membutuhkan pelabuhan pariwisata yang refresentatif dan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan internasional; bahwa perlunya pengembangan Daya Tarik Wisata sebagai pusat pariwisata pendidikan atau penelitian komoditas kelautan dan perikanan;
e.
bahwa fakta dilapangan lahan yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau berfungsi lindung tidak sesuai dengan kriteria;
f.
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor 556/550/Ekbang tanggal 20 September 2010, Perihal Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003 dan Surat Gubernur Bali Nomor 188.342/4364/Bappeda tanggal 18 November 2010, Perihal Rekomendasi;
g.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan, tanggal 9 Desember 2010;
16.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Nomor 3);
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM dan BUPATI KARANGASEM MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa ini mencakup strategi pengembangan kawasan, struktur dan Alokasi Pemanfaatan Ruang sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Rencana yang disusun adalah seluruh Kawasan Pariwisata Candidasa yang terdapat pada wilayah administrasi Desa Antiga Kelod, Desa Antiga, Desa Padangbai, Desa Ulakan, Desa Manggis, Desa Sengkidu, Desa Nyuh Tebel, Desa Bugbug, Desa Pertima, dan Kelurahan Subagan. (3) Kawasan Pariwisata Candidasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Pantai Bias Tugel di wilayah Desa Padangbai ke arah timur sampai pantai wilayah lingkungan Jasri Kelod sepanjang 24 Kilometer dengan kedalaman ke arah daratan 1 km dari garis pantai. (4) Luas wilayah Kawasan Pariwisata Candidasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 2.400 Hektar. 2. Ketentuan angka 1 Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Lindung, meliputi : 1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; 2. Kawasan Sempadan Jurang; 3. Kawasan Sempadan Pantai; 4. Kawasan Sempadan Sungai; 5. Kawasan Perlindungan Setempat Lainnya. 3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus dan ayat (2) serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Dihapus. (2) Seluruh ketentuan yang menyangkut Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi lindung dinyatakan hanya sebagai Ruang Terbuka Hijau. (3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk didalamnya sempadan jurang, sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan perlindungan setempat lainnya.
4. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 40 diubah serta ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut : Pasal 40 (1) Konsep yang ditonjolkan adalah Pelabuhan dan Pantai Padangbai sebagai tempat istirahat serta aktifitas wisata. (2) Pemandangan utama yaitu Pantai Padangbai. (3) Pengembangan akomodasi wisata non transit dan bersifat eksklusif yang memberikan kenyamanan para wisatawan agar dapat lebih lama tinggal. (4) Pengembangan akomodasi wisata diarahkan pada wilayah Dusun Mimba dan mengacu pada peraturan teknis bangunan yang berlaku. (5) Dihapus (6) Penetapan Bukit Silayukti sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), untuk menjaga kesucian Pura Silayukti dan Pura Tanjung Sari. (7) Dihapus. (8) Dihapus. (9) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 41 Rencana blok peruntukan Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai adalah sebagai berikut: 1. Blok I
: Peruntukkan lahan pengembangan akomodasi pariwisata eksklusif, permukiman warga setempat, pengembangan jalan, dan pedestrian seluas 107,56 Ha; 2. Blok II : Peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau (pertanian) seluas 28,9 Ha; dan 3. Blok III : Peruntukan lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai perlindungan setempat seluas 29,9 Ha dan peruntukan lahan sebagai pengembangan akomodasi pariwisata seluas 18,93 Ha. 6. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 51A (1) Kawasan Pelabuhan Pariwisata Tanahampo terletak pada Kawasan Pariwisata Candidasa.
(2) Lokasi Kawasan Pelabuhan Pariwisata Tanahampo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai wilayah pelabuhan pariwisata dan wilayah sekitarnya ditetapkan sebagai pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan untuk keperluan menunjang kegiatan pariwisata. (3) Kawasan Pelabuhan Pariwisata Tanahampo sebagaimana dimaksud pada ayat (1); seluas 28 hektar meliputi Pantai di Wilayah Desa Ulakan ke arah Timur sampai pantai wilayah Desa Manggis sepanjang 5 Kilometer dan wilayah daratan Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan yang terdiri lahan sawah seluas 5 hektar dan lahan kering seluas 23 hektar. (4) Pemanfaatan lahan Kawasan Pelabuhan Pariwisata Tanahampo dengan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada kajian teknis/masterplan Pelabuhan Tanahampo.
7. Ketentuan angka 1 Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 69 Rencana blok peruntukan Kawasan Efektif Pariwisata Bias Putih, Perasi dan Jasri adalah sebagai berikut : 1. Blok I : Peruntukan lahan untuk pengembangan akomodasi wisata dengan luas 160 Ha; 2. Blok II : Peruntukan lahan untuk pengembangan akomodasi wisata dan ruang terbuka hijau budidaya pertanian dengan luas 144, 9 Ha; 3. Blok III : Peruntukan lahan untuk pengembangan akomodasi wisata dan ruang terbuka hijau budidaya pertanian dengan luas 53,9 Ha; dan 4. Blok IV : Peruntukan lahan untuk pengembangan akomodasi wisata dan ruang terbuka hijau budidaya pertanian dengan luas 28,5 Ha.
8. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 79A Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan adalah sebagai berikut : a. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan terletak pada Kawasan Pariwisata Candidasa; b. Lokasi Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan sebagaimana dimaksud pada huruf a seluas 4,19 Hektar terletak di Pantai Pasujan Desa Bugbug Kecamatan Karangasem; dan c. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diarahkan sebagai Daya Tarik Wisata (DTW).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem. Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 27 Pebruari 2012 BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 27 Pebruari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
I NENGAH SUDARSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM
I Ketut Suwarna
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PARIWISATA CANDIDASA
I. UMUM Bahwa fakta dilapangan lahan yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau berfungsi lindung dalam RDTR Kawasan Pariwisata Candidasa tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, serta adanya potensi kawasan yang masih dapat dikembangkan sehingga perlu dilakukan evaluasi dan revisi sehingga pemanfaatan ruang kawasan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 12 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 13 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 40 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 41 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 51.A Cukup jelas. Angka 7 Pasal 69 Cukup jelas.
Angka 8 Pasal 79.A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10.
