PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

LOMBOK UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010

SERI D NOMOR 11 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK UTARA, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

bahwa untuk dapat menyelenggaraan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara serta tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu membentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4732); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

3

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah; 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA dan BUPATI LOMBOK UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. 5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara. 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.

4

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. 10. Perangkat Daerah adalah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah. 12. Unsur Pengawasan Daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten. 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara. 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. 15. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. 16. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 18. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 19. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas yang selanjutnya disebut UPTD dan pada Badan yang selanjutnya disebut UPT LTD. 20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 21. Staf Ahli adalah jabatan struktural untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten yang belum tercakup dalam tugas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2

5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas-Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi; 4. Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; 7. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1. Inspektorat Kabupaten; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; 4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 5. Kantor Lingkungan Hidup; 6. Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. e. Lembaga Lainnya, terdiri dari : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. f. Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Bayan; 2. Kecamatan Kayangan; 3. Kecamatan Gangga; 4. Kecamatan Tanjung; 5. Kecamatan Pemenang. g. Staf Ahli terdiri dari : 1. Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan; 2. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; 3. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. BAB III SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan terdiri dari: 1) Bagian Pemerintahan terdiri dari: a. Subbagian Pemerintahan Umum; a. Subbagian Otonomi Daerah; b. Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah.

6

2) Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari: a. Subbagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; b. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: a. Subbagian Keagamaan; b. Subbagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; c. Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Prempuan dan Keluarga Berencana. c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari: 1) Bagian Pembangunan terdiri dari: a. Subbagian Program; b. Subbagian Administrasi Pembangunan; c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi. 2) Bagian Perekonomian terdiri dari: a. Subbagian Sarana Perekonomian; b. Subbagian Produksi Daerah. c. Subbagian Kerjasama d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari: 1) Bagian Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Data dan Mutasi; b. Subbagian Pengembangan dan Pengendalian; c. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan. 2) Bagian Umum terdiri dari: d. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan; e. Subbagian Perlengkapan; c. Subbagian Rumah Tangga. 3) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari: a. Subbagian Protokol; b. Subbagian Humas; c. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi. (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Sekretriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari: a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Bagian Umum terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Umum dan Rumah Tangga. c. Bagian Keuangan terdiri dari : 1) Subbagian Rencana Anggaran; 2) Subbagian Pembukuan. c. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari : 1) Subbagian Persidangan dan Risalah; 2) Subbagian Hukum; 3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

7

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Daerah Paragraf I Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari: 1) Seksi Kurikulum; 2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari : 1) Seksi Kurikulum; 2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga terdiri dari : 1) Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal; 2) Seksi Pemuda dan Olahraga; f. Bidang Kebudayaan terdiri dari : 1) Seksi Pelestarian Nilai-nilai Tradisional dan Sejarah; 2) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dibentuk disetiap Kecamatan. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf II Dinas Kesehatan Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari: 1) Seksi Pelayanan Medik dan Kualitas Pelayanan; 2) Seksi Gizi;

8

3) Seksi Kesehatan Keluarga. d. Bidang Pencegahan Penyakit terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular; 2) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menulari; 3) Seksi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Bencana. e. Bidang Penyehatan Lingkungan terdiri dari: 1) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); 2) Seksi Farmasi, Kesehataan Makanan dan Minuman; 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan. f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari: 1) Seksi Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA); 2) Seksi Puskesmas; 3) Seksi Rumah Sakit g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf III Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Cipta Karya terdiri dari : 1) Seksi Tata Bangunan; 2) Seksi Jasa Konstruksi; 3) Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian ; 2) Seksi Pembangunan jalan dan jembatan; 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan. f. Bidang Pengairan terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Pengairan; 2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi; 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. g. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari : 1) Seksi Pertambangan; 2) Seksi Energi h. Kelompok Jabatan Fungsional. i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

9

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf IV Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pertanian terdiri dari: 1) Seksi Pengembangan dan Budidaya Tanaman Pertanian; 2) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air dan Pengelolaan Hama dan Penyakit; 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Sarana dan Prasarana. d. Bidang Peternakan terdiri dari; 1) Seksi Budidaya dan Pengembangan Peternakan; 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Keswavet. 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. e. Bidang Perkebunan terdiri dari: 1). Seksi Pengembangan dan Budidaya Tanaman Perkebunan; 2). Seksi Pengelolaan Lahan dan Air dan Pengelolaan Hama dan Penyakit; 3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil. f. Bidang Kehutanan terdiri dari: 1) Seksi Keamanan; 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha; 3) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan. g. Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari : 1) Seksi Pengelolaan, Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 2) Seksi Pengembangan Budidaya dan Perikanan Tangkap; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. h. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari : 1) Seksi Penyuluhan; 2) Seksi Ketersediaan, Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan; 3) Seksi Kewaspadaan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi. i. Kelompok Jabatan Fungsional. j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dibentuk disetiap Kecamatan. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf V

10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kependudukan terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran Penduduk; 2) Seksi Penyuluhan Kependudukan; 3) Seksi Mobilitas dan Pengendalian Penduduk. d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; 2) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; 3) Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak. e. Bidang Sosial terdiri dari : 1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; 2) Seksi Pemberdayaan Sosial; 3) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. f. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari : 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industrial; 2) Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja; 3) Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf VI Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah terdiri dari : 1) Seksi Bina Kelembagaan dan usaha Koperasi; 2) Seksi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi; 3) Seksi Bina Fasilitasi Permodalan dan Pemberdayaan UKM. d. Bidang Perdagangan terdiri dari : 1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;

11

2) Seksi Usaha Perdagangan dan Pengendalian; 3) Seksi Distribusi dan Promosi Usaha. e. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1) Seksi Industri Agro dan Kimia; 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Transportasi; 3) Seksi Bina Fasilitasi Permodalan dan Iklim Usaha. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf VII Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika. Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan terdiri dari : 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; 2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pariwisata terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Pariwisata; 2) Seksi Pemasaran; e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1) Seksi Komunikasi; 2) Seksi Telematika. f. Kelompok Jabatan Fungsional. g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf VIII Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 12 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan;

12

2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari : 1) Seksi Pajak Daerah; 2) Seksi Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 3) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. d. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari : 1) Seksi Pendataan dan Perhitungan; 2) Seksi Pemeriksaan dan Penerbitan Surat; 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi. e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari : 1) Seksi Anggaran; 2) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi; 3) Seksi Kas Daerah. f. Bidang Akuntansi terdiri dari : 1) Seksi Penerimaan; 2) Seksi Pengeluaran; 3) Seksi Neraca dan Pelaporan. g. Bidang pengelolaan Aset terdiri dari : 1) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; 2) Seksi Pendataan dan Penerbitan Aset; 3) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Lembaga Teknis Daerah Paragraf I Inspektorat Pasal 13 (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : 1) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pemeriksa pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : 1) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pemeriksa pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : 1) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan;

13

2) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pemeriksa pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari : 1) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Seksi Pemeriksa pemerintah Bidang Kemasyarakatan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1) Subbidang Pertanian, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha; 2) Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pertambangan; d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1) Subbidang Pemerintahan Pendidikan dan kemasyarakatan; 2) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari: 1) Subbidang Prasarana Wilayah,Tata Ruang dan Sumber Daya Alam; 2) Subbidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika. f. Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi terdiri dari : 1) Subbidang Penelitian dan Evaluasi Program; 2) Subbidang Data dan Statistik. g. Bidang Penanaman Modal 1) Subbidang Perijinan Investasi dan Kerjasama; 2) Subbidang Pengendalian dan Pengawasan Investasi. h. Kelompok Jabatan Fungsional. i. Unit Pelaksana Teknis Badan Kelompok Jabatan Fungsional.

(UPTB)

terdiri dari Kepala UPTB dan

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf III Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Pasal 15 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan;

14

b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : 1) Subbidang Pemberdayaan, Ekonomi dan Sosial Budaya; 2) Subbidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari : 1) Subbidang Pemberdayaan Perempuan; 2) Subbidang Perlindungan Anak; e. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari : 1) Subbidang Pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi dan KS. 2) Subbidang Penyuluhan. f. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari : 1) Subbidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan desa dan kelurahan. 2) Subbidang Kelembagaan dan Sumber Daya Desa. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTB) terdiri dari Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf IV Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 16 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. b. c. d. e. f.

Kepala Kantor; Subbagian Tata Usaha; Seksi Kesatuan Bangsa; Seksi Politik dan Hubungan Antar Lembaga; Seksi Kesiagaan dan Perlindungan Masyarakat; Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf V Kantor Lingkungan Hidup Pasal 17 (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

15

d. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; e. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf VI Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Operasional dan Penertiban; d. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; e. Seksi Opembinaan Personil dan Kesemaptaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf VII Pasal 19 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Akusisi, Pengolahan dan Pelestarian; d. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; e. Seksi Layanan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Lembaga Lainnya Paragraf I Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 20 (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : a. Kepala Pelaksana b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi;

16

f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf II Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pasal 21 (1) Susunan organisasi kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha ; c. Seksi Pendataan Perijinan; d. Seksi Klarifikasi Perijinan; e. Seksi Pelayanan Perijinan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Kecamatan Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari: a. Camat; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Program dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum. c. d. e. f. g.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; Seksi Kesejahteraan Sosial; Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 23 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

17

(2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 24 (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga Dinas Daerah Paragraf 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pasal 25 (1)

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

18

(2)

(3)

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi a) penyusunan rencana strategis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; b) perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; c) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda, olahraga dan kebudayaan; d) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; e) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; f) pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga; g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 26

(1)

(2) (3)

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; c. pelaksanakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan. d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kesehatan; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas kesehatan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 3 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pasal 27

(1)

(2)

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi.

19

(3)

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi a. penyusunan rencana strategis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata kota, cipta karya dan bina marga, pengairan dan pertambangan dan energi; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 4 Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pasal 28

(1)

(2) (3)

Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; b. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Pasal 29

(1)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas

20

(2) (3)

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; b. perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan, Sosial dan Tenaga Kerja; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 6

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pasal 30 (1)

(2)

(3)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; b. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 7

21

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Pasal 31 (1)

(2)

(3)

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; b. perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 8 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 32

(1)

(2)

(3)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan dan Aset Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana strategis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. pelaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

22

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Lembaga Teknis Daerah Paragraf 1 Inspektorat Pasal 33 (1)

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(2)

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

(3)

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Paragraf 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 34

(1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang dipimpin Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, dan monitoring evaluasi pelaksanaannya serta melakukan penelitian dan pengembangan.

(3)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan pelaporan dan penelitian pengembangan; d. pengkoordinasian perencanaan diantara dinas, lembaga teknis daerah dan penganggaran daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah lainnya; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

23

Paragraf 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Pasal 35 (1)

(2)

(3)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. peyusunan rencana strategis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan pemerintahan desa; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 4 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 36

(1)

(2)

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

24

(3)

yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. penyusunan rencana strategis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, perlindungan masyarakat dan penanganan masalah kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 5 Kantor Lingkungan Hidup Pasal 37

(1) (2) (3)

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup, penelitian dan pengembangan. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. penyusunan rencana strategis dibidang lingkungan hidup; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Lingkungan Hidup; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 6 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 38

(1)

(2)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

25

(3)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. penyusunan rencana strategis dibidang penyidikan Pegawai Negeri Sipil pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang penyidikan Pegawai Negeri Sipil, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan penyidikan Pegawai Negeri Sipil, ketentraman dan ketertiban umum di daerah; d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; e. pelaksanaan koordinasi penyidikan Pegawai Negeri Sipil, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; g. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penyidikan Pegawai Negeri Sipil, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 7 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pasal 39

(1)

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas

(2)

kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan

(3)

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. penyusunan rencana strategis dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Kelima

26

Lembaga Lainnya Paragraf 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 40 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. (2) Badan Pengggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penanggulangan Bencana Daerah. (3) Badan Pengggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. c. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Paragraf 2 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pasal 41 (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu. (3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggaran fungsi : a. penyusunan rencana strategis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pelayanan Perijinan Terpadu; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelayanan Perijinan Terpadu; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pelayanan Perijinan Terpadu; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keenam Kecamatan

27

Pasal 42 (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas pokok umum pemerintahan meliputi : a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Bagian Ketujuh Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Pasal 43 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dtindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Kedelapan UPTD dan UPTB Pasal 44 (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). (2) UTPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas dan atau Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (3) Pembentukan susunan organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 45

28

(1) Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenagatenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, inspektur, kepala badan, kepala kantor, dan camat. (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON PERANGKAT DAERAH Pasal 46 (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon IIb. (3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb. (4) Kepala Kantor, Kepala Satpol PP, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (5) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (6) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPT pada Dinas dan Badan, Kepala Seksi, Kepala Subagian pada Kantor, Kepala Sekretariat Pelaksana dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa. (7) Kepala Subbagian pada UPT dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI STAF AHLI Pasal 47 (1) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

29

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) staf ahli, terdiri dari : a. Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan; b. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; c. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. (3) Tugas pokok dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 48 (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : 1. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 Nomor 1);

30

2. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 17 Desember 2010 BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU Diundangkan di Tanjung pada tanggal 17 Desember 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA,

SIMPARUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA I. UMUM

31

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan bahwa “Untuk menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten Lombok Utara, dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Perangkat Daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh Karena pada awal terbentuknya Kabupaten Lombok Utara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lombok Utara belum terisi dan berfungsi, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 1 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Bahwa dengan telah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lombok Utara serta melihat beban kerja yang semakin meningkat dan analisis tentang karakteristik dan potensi daerah maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara dipandang sudah tidak relevan dan perlu diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan kewenangan wajib, pilihan dan tugas pemerintahan yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 ayat 1 Pertanggungjawaban Sekretaris DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah Pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Sekretaris DPRD merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Pasal 25 sampai dengan Pasal 51 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 11