RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
Oleh: H. Paskah Suzetta Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) untuk RKP 2010 Jakarta, 22 April 2009 11 1
Dasar Penyusunan…(1) 1.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Pasal 20: – Menteri PPN menyiapkan Rancangan Awal RKP
2.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Ps 5: – Untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya.
3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009 – Bab 36: Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 “Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2010, mengingat waktu yang terbatas bagi Presiden terpilih untuk menyusun RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 maka Pemerintah menyusun RKP 2010 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah pembangunan tahun 2009 dan masalah pembangunan yang akan dihadapi tahun 2010”.
2
Dasar Penyusunan…(2) 4.
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Bab IV: Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 IV.2.2 RPJMN ke-2 (2010-2014): Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai berkelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004-2009) maka RPJMN ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
3
Arah Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daya Saing Bangsa 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 2. Penguatan Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global 3. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju 5. Reformasi Hukum dan Birokrasi 4
Evaluasi Pembangunan Pencapaian hingga tahun 2008:
•
Agenda pelaksanaan aman dan damai serta pelaksanaan adil dan demokratis sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dengan terciptanya stabilitas politik yang kondusif di Indonesia dan perkembangan pembangunan hukum yang lebih baik. Agenda pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaiannya. 5
Kondisi Saat Ini
Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global. Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun. 6
Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Krisis Keuangan • Pemerintah bersama DPR telah melakukan kesepakatan mengenai upaya mengatasi dampak krisis keuangan dunia melalui program stimulus fiskal 2009. • Program stimulus fiskal 2009 dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK; (2) meningkatkan daya beli masyarakat, dan (3) mempertahankan daya saing dan daya tahan usaha.
7
Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010 KONDISI SAAT INI • Pencapaian Pembangunan • Masalah dan Tantangan
TEMA PEMBANGUNAN 2010
PRIORITASPRIORITAS PEMBANGUNAN
Visi Misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 Belum tersusun
Arah Pembangunan RPJMN-2 dalam RPJPN 2005-2025
8
Tema RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9
Prioritas Pembangunan Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim
10
Prioritas 1. PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL. Pengurangan Kemiskinan: Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan; Sistem Perlindungan Sosial: Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial; Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan.
11
Prioritas 2. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA Pendidikan: Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Kesehatan: Fokus 5 Fokus 6 Fokus 7 Fokus 8
Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik; Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan; Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
Keluarga Berencana: Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB; Agama: Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama; Kebudayaan: Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya; Pemuda dan Olah Raga: Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.
12
Prioritas 3.PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL Reformasi Birokrasi: Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik; Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas; Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah; Pemantapan Hukum: Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi; Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah; Pemantapan Demokrasi: Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik; Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; Keamanan Nasional: Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan; Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; Fokus 13 Peningkatan penggalangan keamanan nasional. 13
Prioritas 4. PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI Pertumbuhan Ekonomi: Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi; Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor; Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur; Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif; Stabilitas Ekonomi Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan; Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan; Infrastruktur: Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta; Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM); Iptek: Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional; Energi: Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi. 14
Prioritas 5. PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Fokus 5
Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
15
PAGU INDIKATIF 2010 • Baseline, dengan defisit yang kecil (sekitar 1,3% PDB) Æ pagu terbatas • Fokus pada prioritas pembangunan, dengan penekanan pada : – Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat – Pemulihan Ekonomi Bagi K/L yang tidak langsung mendukung prioritas nasional, fokus pada prioritas tupoksi masing-masing • Kebutuhan prioritas pembangunan besar VS pagu terbatas Æ memerlukan optimalisasi dana. – Kajian, seminar, lokakarya, dan yang sejenis – Pengadaan tanah, pembangunan gedung – Pengadaan kendaraan dinas 16
PROSES KONSULTASI • TRILATERAL MEETINGS – Difokuskan pada kegiatan K/L yang betul-betul prioritas (bukan bagi-bagi dana untuk semua unit). – Dilakukan optimalisasi kegiatan, sehingga dapat disisihkan dana untuk prioritas. – Penyampaian Renja K/L harus tepat waktu agar dapat dilakukan konsultasi dengan Pemda secara optimal dalam Musrenbangnas.
• MUSRENBANGNAS – Sinergitas rencana kerja K/L dengan pemda. 17
RENCANA AKHIR RKP 2010 • SIDANG KABINET, mencermati hasil konsultasi meliputi : – Substansi program dan kegiatan K/L. – Optimalisasi/efisiensi penggunaan dana.
• PENPRES RKP 2010 – Penetapan Presiden Rancangan Akhir RKP 2010.
• PEMBAHASAN RKP di DPR – Untuk ditetapkan sebagai pedoman penyusunan RKP 2010. 18
TERIMA KASIH
19
