Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015

1

Lampiran Peraturan Walikota Parepare Nomor : 050/40/Bappeda Tanggal : 10 Februari 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut: a. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ). c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)

d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


2

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kedua dari sasaran strategis yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005 - 2025, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, perlu menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RKPD disusun dengan tahapan

: i) persiapan penyusunan RKPD, ii) penyusunan rancangan awal RKPD,

iii) penyusunan rancangan RKPD, iv) pelaksanaan Musrenbang RKPD, v) perumusan rancangan akhir RKPD, dan vi) penetapan RKPD. RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan program yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. RKPD Kota Parepare Tahun 2015 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2015. Proses perumusan RKPD Kota Parepare Tahun 2015 dapat dilihat pada bagan alir berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014

4


5

Keedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan Lainnya Kedudukan RKPD diantara dokumen perencanaan lainnya secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut : RPJP

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

RPJM

Peraturan lain yang bersifat umum/ Paradigmatis (Desentralisasi, Good Governance) & Regulatif

RKP Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)

RPJP Prop.

Perda Propinsi yang bersifat umum / (Non Spasial) & Regulatif

RPJM Propinsi

RKP Propinsi

Perda Kabupaten yang bersifat umum (Non Spasial) & Regulatif

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

RPJP KAB/KOTA RPJM Kab/Kota

RTR Kawasan

RKPD

1.2 Dasar Hukum Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain: 1.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

tahun

2007

tentang

Pengelolaan

Keuangan

Negara/Daerah; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 9.

6

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.13) 1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2015 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2009 - 2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 serta RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018. Selain itu juga perlu mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang akan termuat dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 dan juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare 2005 - 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2015 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. Hubungan

antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya

secara lebih jelas pada gambar berikut : pedoman

RPJM Daerah

dijabarkan

RKP Daerah

pedoman

KUA PPAS

pedoman

RAPBD

pedoman

RPJP Daerah

RENSTRA SKPD

pedoman

RENJA SKPD

pedoman

RKA SKPD


PENJABARAN APBD

APBD


7

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan RKPD di dahului dengan rancangan draft RKPD Kota Parepare yang tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang di susun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan perubahan lingkungan strategis dengan tetap memperhatikan kesesuaian sumber daya yang tersedia. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, diselenggarakan melalui proses kegiatan yang konsultatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh stakeholder melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, dan kota). RKPD disempurnakan melalui masukan-masukan dari hasil forum musyawarah SKPD dan Para Delegasi Masyarakat serta di kaji lebih lanjut oleh Tim Penyusun RKPD Kota Parepare yang selanjutnya dirumuskan kembali menjadi RKPD Final yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota Parepare. BAB I PENDAHULUAN : memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD dan Maksud dan Tujuan. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU: memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH : memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : memuat tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH : memuat tentang Perencanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, Lokasi, dan SKPD Penanggung Jawab. BAB VI PENUTUP



8

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Parepare dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015. RKPD tahun 2015 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Parepare dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2015. Adapun Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015. Oleh karena itu, RKPD akan memuat beberapa pembahasan antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan, Program dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2015 adalah Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2015 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1.

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1.

Luas dan Batas Wilayah Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, dan secara administratif terbagi

menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang. Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Parepare Menurut Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2013 No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

1

BACUKIKI

66,70

4

13,00

6

11,30

5

8,33

7

3

BACUKIKI BARAT UJUNG

4

SOREANG

2

Jumlah Kelurahan

TOTAL LUAS 99,33 WILAYAH Sumber : Buku Parepare Dalam Angka 2013

22

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut, nampak bahwa Kecamatan Bacukiki yang memiliki luas wilayah yang besar yaitu 66,70 km2 namun hanya terdiri dari 4 (empat) kelurahan sedangkan bila dibandingkan dengan Kecamatan Soreang yang luas wilayahnya hanya 8,33 Km2 memiliki 7 kelurahan. Hal ini disebabkan karena bila dikaitkan dengan jumlah penduduk, maka di Kecamatan Bacukiki hanya sebesar 14.787 jiwa sedangkan di Kecamatan Soreang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 44.405 jiwa, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah penduduk disuatu wilayah maka cakupan terhadap pelayanan juga semakin luas oleh karena itu agar aksesbilitas terhadap pelayanan bisa lebih luas maka pembagian wilayah juga diperluas termasuk dalam hal ini adalah pembagian kelurahan. Terkait dengan Batas wilayah, maka Kota Parepare sendiri berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


10

berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan sebuah selat disebelah barat yaitu berbatasan dengan Selat Makassar.

2.1.1.2.

Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat

maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara 3o 57’ 39” - 4o 04’ 49” Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” - 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT). 2.1.1.3.

Topografi Wilayah Kota Parepare apabila ditinjau dari aspek topografinya terdiri dari daerah

datar sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80 persen luas daerahnya merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan ketinggian 25 – 500 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan dataran tinggi bergelombang dan berbukit (88,96 persen) dengan fungsi dominan untuk lahan perkebunan (18,56 persen), kehutanan (43,04 persen), dan daerah permukiman (1,57 persen), serta sebagaian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai (11,04 persen) dengan fungsi permukiman (2,80 persen), pertanian (9,40 persen) dan perikanan (0,24 persen). Luas Wilayah berdasarkan ketinggian dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan di Kota Parepare disajikan dalam tabel berikut ini Tabel 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut Tiap Kecamatan Di Kota Parepare Luas Ketinggian Wilayah (Ha) No

Kecamatan 0-7 m

8-25 m

26-100 m

101-500 m

> 500 m

1

Bacukiki

154,6

776,4

2668,78

3119,0

316,11

2

Ujung

87,16

214,78

476,64

54,40

-

3

Soreang

70,84

38,6

914,64

105,92

-

4

Bacukiki Barat

*

*

*

*

*

312,6

1029,78

5060,06

2279,32

316,11

Jumlah Ket

Sumber : Data Pokok Kota Parepare : Data Menyatu dengan Kec. Induk

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Kota Parepare sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian >500 meter dpl. Khusus untuk Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang, berada pada ketinggian 0-500 m dpl. Dengan kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa morfologi Kota Parepare terbagi atas morfologi rendah dan tinggi (perbukitan/pegunungan).


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 2.1.1.4.

11

Geologi Geologi wilayah Kota Parepare secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan yaitu:

(1) dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai KarajaE, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar Soreang. Tingginya berkisar antara 0 sampai 50 meter di atas muka laut, dengan lereng landai hingga datar. (2) perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih Utara Selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 50 sampai 250 meter di atas muka laut di sekitar Bacukiki dan Lapadde. 2.1.1.5.

Hidrologi Sumber air permukaan di Kota Parepare berasal dari aliran air sungai yang melintas

di Kota Parepare dengan sungai utama yaitu sungai Karajae yang mengalir dari arah timur ke arah barat kota dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai tersebut merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kota Parepare dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pengelolaan air bersih. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah air tanah dangkal dan tanah dalam. Sumber air tanah dalam yang saat ini masih berfungsi yaitu sumur dalam P-2B Soreang, P-1D Harapan, P-5B Wekke’e dan P-4B Takkalao serta P-2C Soreang yang jumlah seluruh kapasitasnya mencapai 100 liter/detik. Untuk tanah dangkal berasal dari sumber Labatu dengan kapasitas 145 liter/detik. Gambaran perkembangan kapasitas air bawah tanah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini. Tabel 2.3. Perkembangan Kapasitas Produksi Air Bawah Tanah, 2008 – 2013 Air Bawah Tanah

2008 ltr/dt

2009 ltr/dt

2010 ltr/dt

2011 ltr/dt

2012 ltr/dt

2013 ltr/dt

Sumur Dalam P-1 D Harapan

-

-

-

8,20

8,32

8,34

Sumur Dalam P-1 E Harapan Sumur Dalam P-2 B Soreang Sumur Dalam P-2 C Soreang Sumur Dalam P-2 E Soreang Sumur Dalam P-2 F Soreang Sumur Dalam P-4 B Takkalao Sumur Dalam P-4 C Takkalao Sumur Dalam P-5 B Wekke’e Sumur Dangkal Labatu

8,87 16,45 18,32 15,32 5

8,34 16,26 17,49 15,45 5

8,21 16,63 17,51 16,58 5

12,49 16,27 17,16 15,44 5

12,61 16,53 17,40 14,84 5

12,82 16,76 17,58 14,95 5

Sumber Data : Profil PDAM Kota Parepare,

Gambaran perkembangan kapasitas produksi air permukaan dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut.



12

Tabel 2.4 Perkembangan Kapasitas Produksi Air Permukaan, 2008 - 2013. 2008 ltr/dt

Air Permukaan

2009 ltr/dt

2010 ltr/dt

2011 ltr/dt

2012 ltr/dt

2013 ltr/dt

IPA I Sungai Karajae

37,69

37,69

38,67

38,22

28,46

38,74

IPA II Sungai Karajae

36,47

36,47

37,22

38,50

38,72

38,91

IPA III Sungai Karajae

16,10

16,10

16,10

15,12

16,24

16,80

IPA IV Sungai Karajae

16,37

16,37

16,84

39,95

39,76

39,79

IPA V Sungai Karajae

17,69

17,69

17,26

15,24

16,48

17,24


Gambaran perkembangan produksi air baik yang terpakai maupun tidak terpakai dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut. Tabel 2.5. Produksi air (dalam M3) Kota Parepare, 2008 - 2013. Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Air diproduksi

4.018.913

4.209.050

4.693.551

5.281.146

5.579.686

5.969.879

Air terjual

3.139.924

3.278.943

3.549.217

3.748.494

4.059.737

4.404.667

Air tidak terjual :

1.043

2.154

558

2.334

1.420

1.470

- Pengurasan Pipa

-

-

-

-

-

-

- Pemadam Kebakaran

1.043

2.154

558

2.334

1.420

1.470

Tingkat Air (M3)

877.946

927.953

1.143.776

1.530.318

1.518.529

1.563.742

21,85%

22,05%

24,37%

28,98%

27,22%

26,19%

Kehilangan

- Prosentase


Ditinjau dari keadaan hidrologisnya, Kota Parepare dalam memanfaatkan sumber air baku yang melayani masyarakat adalah air permukaan dari aliran air sungai Karajae. Sungai ini mempunyai debit air 100 liter/detik pada musim kemarau dan 500 liter/detik pada musim hujan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan daerah aliran sungai di Kota Parepare sangat mendesak dilakukan, terlebih lagi dengan wilayah yang terkait langsung dengannya, seperti kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan daerah resapan hujan. Selain pemanfaatan air permukaan, pengembangan pemanfaatan air baku bagi sistem penyediaan air bersih di Kota Parepare juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman 100 m yang terletak di dalam wilayah Kota Parepare. Oleh sebab itu untuk terus memperoleh manfaat sumber air baku dari air tanah yang terletak di wilayah Kota Parepare perlu diadakan penghijauan dan revegetasi daerah aliran air tanah. 2.1.1.6.

Klimatologi Kondisi iklim di wilayah Kota Parepare terbagi dalam dua zona yakni zona hujan

masing-masing zona C2 dan D2. Zona iklim tipe C2 ditandai dengan jumlah bulan basah sekitar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


13

5-6 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Zona ini meliputi wilayah bagian barat Kota Parepare sampai pesisir pantai dengan luas ± 60% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan Zona iklim tipe D2 ditandai dengan jumlah bulan basah sekitar 3-4 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Zona ini meliputi wilayah bagian timur Kota Parepare dengan luas ±40% dari luas wilayah Kota Parepare. Dengan demikian, Kota Parepare didominasi oleh tipe iklim C2 dimana jumlah bulan basah lebih dominan dibanding bulan kering. Karena wilayah Kota Parepare memiliki dua (2) pola musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dari data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pengamatan Kecamatan Ujung menunjukkan bahwa rerata curah hujan tahunan berkisar 1796 mm/thn. Curah hujan bulanan yang terjadi di wilayah ini umumnya lebih kecil dari 400 mm/thn kecuali pada bulan desember. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 40-428 mm dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan desember, tabel berikut ini : Tabel. 2.6. Jumlah Curah Hujan, Kecepatan Angin, dan Suhu Udara Rata-Rata Tiap Kecamatan Di Kota Parepare

Januari

Kecamatan Bacukiki KA CH (mm) (m/dtk) 303 1,7

SUHU (0C) 28,7

Kecamatan Ujung KA CH (mm) (m/dtk) 205 1,7

Suhu (0C) 28,7

Kecamatan Soreang KA CH (mm) (m/dtk) 205 1,7

SUHU (0C) 28,7

Februari Maret April Mei

51 212 336 142

1,8 1,9 2,0 2,1

28,2 28,2 28,1 28,6

265 442 313 115

1,7 2,0 1,9 1,9

28,2 28,2 28,1 28,6

265 442 313 115

1,7 2,0 1,9 1,9

28,2 28,2 28,1 28,6

Juni

78

2,2

28,8

23

2,1

28,8

23

2,1

28,8

Juli Agustus

16 2

2,8 2,5

28,5 28,5

42 115

2,6 2,4

28,5 28,5

42 115

2,6 2,4

28,5 28,5

September

4

5,9

28,7

87

5,8

28,7

87

5,8

28,7

Oktober November Desember

30 204 385

2,7 2,5 2,4

28,7 28,7 28,6

93 152 556

2,3 2,5 2,5

28,7 28,7 28,6

93 152 556

2,3 2,5 2,5

28,7 28,7 28,6

Bulan

Sumber Ket.

: Kota Parepare Dalam Angka 2009 : Data u/ Kec. Bacukiki Barat masih menyatu dengan Kec. Induk (Bacukiki)

Curah hujan tertinggi di Kota Parepare adalah 556 mm/tahun dan terendah menunjukkan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada Bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki. Rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5-5,8 m/detik yang bertiup dari arah Barat ke Timur selama Bulan November sampai April, sedangkan temperatur suhu udara rata-rata berkisar 28,1-28,80C.

2.1.1.7.

Penggunaan Lahan Penggunaan Lahan di Kota Parepare terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu Hutan,

Persawahan dan Non Sawah, namun dari ketiga kategori penggunaan lahan tersebut didominasi oleh kategori Non Sawah yaitu sebesar 96 persen atau sebesar 121.950,02 Ha sedangkan untuk Persawahan hanya sebesar 1 persen atau sebesar 700 Ha. Komposisi penggunan lahan di Kota Parepare pada tahun 2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


14

Grafik 2.1. Komposisi Penggunaan Lahan di Kota Parepare Tahun 2012 Hutan 3%

Persaw ahan 1%

Non Sawah 96%

Sumber : Bappeda Kota Parepare Tahun 2012

Dari grafik tersebut di atas, Pada tahun 2008 penggunaan lahan untuk non sawah khususnya untuk ladang/tegalan adalah sebesar 2.273,02 hekatar namun pada tahun 2011 tinggal 1.824 hektar. Hal ini disebabkan karena ada perubahan fungsi misalnya untuk permukiman atau peruntukkan lainnya. Sedangkan untuk luas permukiman dalam kurun waktu lima tahun, pada tahun 2008 sebesar 119.677 hektar dan pada tahun 2011 menurun menjadi 824 hektar. Penggunaan Lahan di Kota Parepare khususnya untuk wilayah Hutan lebih didominasi oleh penggunaan lahan untuk Hutan Lindung sebesar 3.215,04 hektar, Hutan rakyat sebesar 550 hektar, Hutan Produksi Terbatas sebesar 352 hektar, Hutan Suaka Alam dan Wisata sebesar 13,50 hektar dan yang terkecil penggunaan lahannya untuk kategori hutan adalah Hutan Bakau yang hanya sebesar 5 hektar. Sedangkan untuk penggunaan lahan kategori persawahan lebih banyak untuk sawah tadah hujan yang luasnya rata-rata antara 500-700 hektar dan untuk sawash irigasi hanya sekitar 300-400 hektar. 2.1.1.8.

Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.1.8.1

Kawasan Budidaya Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Kawasan budi daya yang dimaksudkan meliputi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan ruang sektor informal, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pelayanan umum dan kawasan peruntukan perikanan. Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011 – 2031, yaitu : a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budi daya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. b. Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antara kegiatan budi daya yang berlainan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


15

c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budi daya tertentu ke jenis lainnya. Sedangkan penentuan kawasan budi daya didasarkan pada : a. Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi limitasi bagi penetapan kawasan budi daya di wilayah Kota Parepare. b. Kriteria menurut pedoman penyusunan rencana tata ruang. c. Hasil analisis kesesuaian lahan. Pada dasarnya peruntukan kawasan budi daya, dikelompokkan kedalam dua bagian, yakni kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian. Kriteria kawasan budi daya disajikan dalam Tabel 2.7 berikut ini. Tabel.2.7. Kriteria Kawasan Budi daya No.

Jenis Kawasan Budi daya

I. Hutan Produksi 1 Kawasan Hutan produksi terbatas

2

Kawasan hutan produksi Tetap

3

Kawasan hutan produksi konversi

4

Kawasan Hutan Rakyat

Definisi

Kawasan yang diperun-tukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam Kawasan hutan yang bilamana diperlukan, dapat dialih gunakan

Kawasan hutan yang dibangun dan dimiliki oleh masyarakat dan berada di luar kaasan hutan milik negara

Kriteria Penetapan Skor 125 - 175 (berdasarkan hasil perkalian bobot dari kelas lereng, tanah dan intensitas hujan). Skor < 125 (berdasarkan hasil perkalian bobot dari kelas lereng, tanah dan intensitas hujan).

Skor < 125 (berdasarkan hasil perkalian bobot dari kelas lereng, tanah dan intensitas hujan dengan volume tegakan hanya mencapai 20 m3 per hektar) Kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh perorangan atau kelompok di atas tanah yang dibebani hak milik

II. Kawasan Pertanian 1

Kawasan tanaman pangan lahan basah

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh baik secara almi maupun dengan tahnis

2

Kawasan tanaman pangan lahan kering

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan

Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah, mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan dan pengairan yang memiliki: a. Ketinggian < 1000 m dpl b. Kelerengan < 10 % c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm Kawasan yang sesuai untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor: a. Ketinggian < 1000 m dpl b. Kelerengan < 10 % c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm



16

Kriteria Penetapan

No.

Jenis Kawasan Budi daya

Definisi

3

Kawasan tanaman tahunan/perkebunan

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/ perkebunan yang menghasilkan baik tanaman pangan maupun bahan baku industri.

Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: a. Ketinggian < 2000 m dpl b. Kelerengan < 10 % c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm

4

Kawasan peternakan

Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan penggembalaan ternak

5

Kawasan perikanan

Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam, maupun perairan darat lainnya

Kawasan yang sesuai untuk peternakan dan penggembalaan hewan besar, yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: a. Ketinggian < 1000 m dpl b. Kelerengan < 10 % c. Luas tanah dan iklim yang normal untuk padang rumput gembala Kawasan yang sesuai untuk perikanan yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: Kelerengan < 8 % Persediaan air yang cukup

III. Kawasan Pertambangan 1 Kawasan Pertambangan

IV. Kawasan Perindustrian 1 Kawasan Peruntukan industri

V. Kawasan Pariwisata 1 Kawasan pariwisata

VI. Kawasan Pemukiman 1 Kawasan Permukiman

Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan

Memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta geologi, dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan yang dilaksanakan secara berkelanjutan

Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, yakni berupa pemusatan industri

Wilayah yg dapat dimanfaatkan untuk industri dengan tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, tersedia sumber daya air baku yang cukup, memiliki sistem pembuangan limbah yang ramah lingkungan, serta tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat

Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata

Memiliki obyek dan dayatarik wisata, mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

Kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman

Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki kelengkapan sarana dan prasarana dan utilitas pendukung.

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2009

Seperti terlihat pada Tabel 2.7, di atas, hutan produksi adalah merupakan salah satu bentuk dari suatu kawasan budi daya. Berdasarkan peta padu serasi, di Kota Parepare terdapat kawasan hutan produksi seluas 3.482 ha. Namun karena kawasan ini berada pada daerah kelerengan antara 41 - 60%, Kementerian Lingkungan Hidup (2007) mengeluarkan peta Menuju Indonesia Hijau (peta MIH) yang menempatkan kawasan hutan produksi ini sebagai kawasan lindung. Hal ini didasarkan pada Inmendagri No. 8 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kelerengan 40% atau lebih, dan atau berada di atas ketinggian 2.000 m atau lebih di atas permukaan laut (dpl), harus menjadi kawasan hutan lindung. Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


17

kawasan budi daya di Kota Parepare semuanya berada di luar kawasan hutan negara dan di luar wilayah sempadan sungai. Kawasan budi daya di Kota Parepare, terdiri dari lima sistem lahan, dimana setiap sistem lahan tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mendukung berbagai kegiatan budi daya, baik budi daya pertanian, perikanan maupun kehutanan. Sistem lahan terluas pada kawasan budi daya adalah sistem dataran lava basa berbukit kecil (BTK) yang luasnya mencapai 2.939,22 ha, sedangkan luasan terkecil sistem teras-teras sungai yang berombak sampai bergelombang (SMI) dengan luas 84,67 ha. Luas total kawasan budi daya di Kota Parepare mencapai 3.023.89 ha atau 34,23 % dari luas Kota. Karakteristik setiap sistem lahan pada kawasan budi daya, diperlihatkan pada Tabel 2.8. Tabel. 2.8. Luas Sistem Lahan Pada Kawasan Budi daya Kota Parepare No

System Lahan

1. 2. 3. 4. 5.

Punggung bukit yang sangat curam di atas vulkanik basa Dataran lava basa berbukit kecil Bukit yang agak curam di atas kerucut vulkanik basa Kipas aluvial vulkanik melereng landai Teras-teras sungai yang berombak sampai bergelombang Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2009

2.1.1.8.2

Kode

Lereng (%)

BMS BTK GSM KNJ SMI

41-60 16-25 16-25 2-8 2-8

Luas (ha) 114,41 2.939,22 702,40 553,60 84,67

Wilayah Rawan Bencana Wilayah rawan bencana alam, diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa

akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kota Parepare, adalah sebagai berikut: 

Untuk tanah longsor diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budi daya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut.



Untuk daerah rawan banjir dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir terutama pada pusat kota dan bantaran Sungai Karajae.



Melaksanakan penanaman atau pengendalian disekitar pesisir pantai dengan tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang.



Menetapkan kawasan rawan bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran seperti membangun hidran-hidran air yang tersebar merata disepanjang jalan primer, kawasan perumahan dan permukiman serta kawasan yang diidentifikasi rawan bencana kebakaran.



Untuk rawan gempa bumi, gelombang tsunami dan gelombang pasang diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada sepanjang pesisir pantai Kota Parepare.

Titik rawan bencana dan lokasi evakuasi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


18

Tabel.2.9. Titik Rawan Bencana dan Lokasi Evakuasi di Kota Parepare Kecamatan

Rawan Bencana

Lokasi Evakuasi

- Kawasan Sekitar Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ujung Baru (rawan longsor) - Kawasan BTN Pepabri/BTN Lapadde (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin) Bacukiki Barat - Cappa Galung, (rawan longsor) - Kawasan SPPBE Lumpue (rawan kebakaran/ledakan) - Belakang SMKN 1/SMPN 5, kampung lapangape (rawan longsor) - Kawasan Kampung Baru/Kesuma Timur (rawan longsor) - Pesisir Pantai (rawan tsunami, rob, angin) Bacukiki - Kawasan Mangimpuru/Lontangnge (rawan banjir dan longsor) Soreang - Kawasan Depot Pertamina (rawan kebakaran) - Sekitar Bukit Indah/Ujung Baru (rawan longsor) - Belakang Kantor Kec. Soreang/SMA 3 (rawan longsor) - Kawasan Perumahan Sosial (rawan longsor) - Pesisir Pantai. Sumber : Hasil Analisa Tim Tahun 2009 Ujung

2.1.1.9.

-

Lapangan A. Makkasau SMAN 4 Polsek Ujung Lapangan Korem

- Lapangan Upacara Kota - Lapangan Sumpang

- Lapangan Lemoe - Lapangan Lompoe - Lapangan Sepak Bola Laupe (kampung duri) - Lapangan Lauleng - Lapangan Takkalao - Lapangan Kavelari - Lapangan Umpar

Demografi Jumlah penduduk Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare tersebut disajikan dalam grafik berikut ini. Grafik 2.2. Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012 135,000 130,000 129,262

125,000

130,582

132,048

120,000 115,000

117,063

118,842

110,000 105,000 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Parepare Dalam Angka, 2013

Dari grafik tersebut di atas, jumlah penduduk Kota Parepare pada Tahun 2008 sebesar 117.063 jiwa dan meningkat pada Tahun 2012 sebesar 132.048 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,62 persen. Jumlah Penduduk tersebut terdiri atas Laki-laki dan Perempuan dimana komposisinya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


19

Grafik 2.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2008-2012 Laki-laki

61,810 59,132 57,931

Tahun 2008

Perempuan

68,285

67,527

65,781 63,481

63,055

63,763

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

57,032

Tahun 2009


Berdasarkan grafik tersebut, maka dalam kurun 5 (lima) tahun, komposisi penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki dimana pada Tahun 2008 jumlah penduduk wanita sebesar 59.132 jiwa dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 68.285 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2008 sebesar 57.931 jiwa dan pada tahun 2012 menjadi 63.763 jiwa. Besarnya jumlah penduduk perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki disebabkan karena penduduk laki-laki didaerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari pekerjaan. Adapun penyebaran penduduk di Kota Parepare tersebar di 4 (empat) kecamatan dimana persentase penyebarannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Grafik 2.4 Persentase Penyebaran Penduduk Kota Parepare Tahun 2008-2012

BACUKIKI 11% SOREANG 33% BACUKIKI BARAT 31% UJUNG 25%




20

Dari gambar tersebut di atas, nampak bahwa penyebaran penduduk di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun paling banyak di Kecamatan Soreang yaitu sebesar 33 persen atau sebesar 207.506 jiwa sedangkan penyebaran penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Bacukiki sebesar 11 persen atau hanya 71.807 jiwa. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pembagian wilayah keluarahan di kecamatan tersebut dimana di Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk terbesar sehingga wilayahnya dibagi menjadi 7 kelurahan sedangkan Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk paling kecil sehingga wilayahnya hanya dibagi menjadi 4 kelurahan saja.

2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.1.1 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Parepare tahun 2009 s.d tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.10. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kota Parepare Tahun 2009 – 2013 Tahun

PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)

2009

1.519.156,10

16,97

707.234,85

7,93

2010

1.796.670,56

18,27

767.162,91

8,41

2011

2.073.555,94

15,46

826.486,23

7,79

2012*

2.376.521,26

14,61

891.923,09

7,92

2013**

2.767.931,48

16,47

967.166,96

8,44

Rata-rata

Perkembangan (%)

PDRB ADH Konstan

Pertumbuhan (%)

16,37

8,10

Sumber : BPS Kota Parepare * Angka Sementara ** Angka Proyeksi

Dari tabel di atas terlihat bahwa

pembangunan ekonomi Kota Parepare semakin

menunjukkan peningkatan. Besarnya laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013) memperlihatkan kondisi ekonomi



21

yang sehat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,10%. Rata-rata pertumbuhan ini masih di atas pertumbuhan nasional yang hanya 6,23%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang secara signifikan. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2009 - 2013 untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009 – 2013 menurut Lapangan Usaha /Sektor Ekonomi (dalam Juta Rp) Lapangan Usaha

2009

1

Pertanian

2

Pertambangan dan penggalian

3 4

Industri pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

2010

2011

2012*

2013**

55.074,72

54.347,25

56.107,27

57.503,56

58.348,13

2.155,95

2.277,01

2.452,79

2.558,25

2.708,63

20.078,18

20.607,28

21.747,12

22.979,24

24.038,75

10.185.56

11.125,57

11.784,30

12.573,28

13.488,82

58.969,33

64.621,46

70.954,37

76.488,81

83.419,94

5

Konstruksi

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

204.544,36

217.743,12

236.354,80

257.269,01

277.721,00

7

Pengangkutan dan Komunikasi

163.957,44

174.473,43

185.732,67

195.676,78

207.561,61

8

Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

99.914,84

124.748,60

140.369,03

161.769,37

190.144,92

9

Jasa-jasa lainnya

92.354,47

96.801,62

100.983,88

105.104,78

707.234,86

766.745,34

826.486,23

891.923,09

Total PDRB

Sumber : BPS Kota Parepare

109.735,17 967.166,96

* Angka Sementara ** Angka Proyeksi

Untuk Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Tahun 2009– 2013 berdasarkan harga konstan 2000, sektor perdagangan, hotel dan restaurant masih memberikan kontribusi tertinggi rata-rata 28,69% diikuti sektor angkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.12 Kontribusi Sektor dalam Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2012 Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012* 2013** Ratarata 1 Pertanian 7,79 7,09 6,79 6,45 6,03 6,83 2 Pertambangan dan 0,30 0,30 0,30 0,29 0,28 0,29 penggalian 3 Industri pengolahan 2,84 2,69 2,63 2,58 2,49 2,65 4 Listrik, Gas dan Air 1,44 1,45 1,43 1,41 1,39 1,42 Bersih 5 Konstruksi 8,34 8,42 8,59 8,58 8,63 8,51 6 Perdagangan, Hotel 28,92 28,38 28,60 28,84 28,71 28,69 dan Restoran 7 Pengangkutan dan 23,28 22,74 22,47 21,94 21,46 22,38 Komunikasi 8 Keuangan, sewa, dan 14,13 16,26 16,98 18,14 19,66 17,03 jasa perusahaan 9 Jasa-jasa lainnya 13,06 12,62 12,22 11,78 11,35 12,20 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



22

Sumber : BPS Kota Parepare

Adapun PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2009 - 2013 untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.13

Nilai PDRB Tahun 2009 – 2013 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) ( dalam Juta Rp)

Lapangan Usaha

2009

1

Pertanian

2

Pertambangan 4.722,87 dan penggalian Industri 37.241,68 pengolahan Listrik, Gas 20.715,07 dan Air Bersih Konstruksi 128.422,27 Perdagangan, 406.075,01 Hotel dan Restoran Pengangkutan 322.493,73 dan Komunikasi Keuangan, 201.031,87 sewa, dan jasa perusahaan Jasa-jasa 291.211,41 lainnya Total PDRB 1.519.156,10 Sumber : BPS Kota Parepare

3 4 5 6 7 8 9

107.242,19

2010

2011

2012*

2013**

119.242,19

138.016,90

151.591,43

170.171,52

5.157,44

6.261,53

7.375,45

8.565,33

40.814,95

45.922,23

50.448,48

55.823.67

24.084,06

27.256,41

30.898,31

35.306,17

146.975,52 450.358,45

174.606,92 526.383,69

203.940,88 598.957,37

237.963,02 681.959,90

410.202,88

449.123,68

501.603,98

266.652,39

309.690,79

374.342,65

461.262,99

376.718,49

435.214,58

509.843,02

615.274,90

1.795.963,76

2.073.555,94

365.748,64

2.376.521,26 2.767.931,48 * Angka Sementara ** Angka Proyeksi

Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Tahun 2009– 2013 berdasarkan harga berlaku tahun 2009 - 2013 masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant dengan rata-rata kontribusi 28,85% diikuti sektor angkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.14 Kontribusi Sektor dalam Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2013 Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012* 2013** Ratarata 1 Pertanian 7,79 7,09 6,79 6,45 6,15 6,85 2 Pertambangan dan 0,30 0,30 0,30 0,29 0,31 0,30 penggalian 3 Industri pengolahan 2,84 2,69 2,63 2,58 2.02 2,55 4 Listrik, Gas dan Air 1,44 1,45 1,43 1,41 1.28 1,40 Bersih 5 Konstruksi 8,34 8,42 8,59 8,58 8,60 8,51 6 Perdagangan, Hotel 28,92 28,38 28,60 28,84 24,64 27,88 dan Restoran 7 Pengangkutan dan 23,28 22,74 22,47 21,94 18,12 21,71 Komunikasi 8 Keuangan, sewa, dan 14,13 16,26 16,98 18,14 16,66 16,43 jasa perusahaan 9 Jasa-jasa lainnya 13,06 12,62 12,22 11,78 22.23 14,38 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Parepare

Perbandingan antara nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2009- 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.



23

Tabel 2.15 Perbandingan Nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun

Parepare (Juta Rupiah)

Sulawesi Selatan (Juta Rupiah)

2008

1.298.778,61

85.143.191,27

Persentase PDRB Parepare Terhadap Sulsel 1,53

2009

1.519.156,10

99.954.589,75

1,52

2010

1.795.96376

117.862.21018

1,52

2011*

2.073.555,94

137.389.879,40

1,51

2012**

2.376.521,26

159.427.096,97

1,49

Rata-rata Sumber : BPS Kota Parepare

1,51 *) Angka Sementara

2.1.2.1.2. PDRB Per Kapita Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.

Grafik 2.5 Perbandingan PDRB Perkapita Penduduk Kota Parepare dengan PDRB Perkapita Prov. Sulsel, Tahun 2008-2012 25,000,000 19,192,249 16,929,030 14,669,010 17,997,404 12,567,364 15,879,340 10,825,425 13,893,981 Kota Parepare 12,782,990 11,094,698 Provinsi Sulsel

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber : Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kota Parepare, Tahun 2013

Berdasarkan grafik di atas, PDRB Perkapita Kota Parepare terus mengalami peningkatan dari Tahun 2008-2012 yaitu dari Rp.9.895.924,- pada tahun 2008 hingga mencapai Rp. 17.997.404,- pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Penduduk Prov. Sulsel yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,62 persen dalam kurun waktu lima tahun maka rata-ata pertumbuhan PDRB Perkapita Penduduk Kota Parepare hanya 14,85 persen. Walaupun demikian, Kota Parepare memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menjadi peluang baik bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor – sektor usaha yang prosfektif. Adapun PDRB per kapita Kota Parepare yang masih rendah menjadi suatu indikasi lemahnya distribusi pendapatan antar penduduk.



24

2.1.2.1.3 Laju Inflasi Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan harga barang dan jasa yang tidak terkendali. Pada Tahun 2008 laju inflasi Kota Parepare melemah hingga mencapai angka sebesar 13,34 persen kemudian kembali menguat pada tahun 2009 dengan angka 8,24 persen hingga tahun 2012 mencapai angka 0,40 persen. Grafik Laju inflasi di Kota Parepare untuk kurun waktu Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.8 Laju Inflasi Kota Parepare dibandingkan dengan Laju Inflasi Prov. Sulsel, Tahun 2008-2012 16.00% 14.00% 12.00% 10.00%

13.34% 12.40% 8.24%

8.00%

Kota Parepare

6.56%

6.00%

5.79%

4.00% 3.39%

2.00%

1.60%

0.00% Tahun 2008

Tahun 2009

4.41% 2.88%

Tahun 2010

Tahun 2011

Prov. Sulsel

0.40% Tahun 2012

Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kota Parepare, Tahun 2013

Berdasarkan grafik tersebut nampak bahwa laju inflasi di Kota Parepare selama tahun 2008-2009 menguat dan berada di atas laju inflasi Prov. Sulsel dan selama tiga tahun berikutnya meskipun laju inflasi Kota Parepare berturut-turut menguat dari level 5,79 persen hingga mencapai 0,40 persen pada tahun 2012 tetap berada dibawah laju inflasi Provinsi Sulsel. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh perubahan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa.

2.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka di Kota Parepare selama kurun waktu Tahun 2008-2011 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 mencapai angka 19,18 persen pada tahun 2012 turun hinga 4,21 persen. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran Prov. Sulsel maka Kota Parepare masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan dengan Prov. Sulsel kecuali pada Tahun 2012, tingkat pengangguran di Kota Parepare berada dibawah tingkat pengangguran Prov. Sulsel sebesar 5,87 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


25

Grafik 2.9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2008-2011

Sumber : Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2012

2.1.2.1.5. Kemiskinan Dalam kurun waktu tahun 2008-2011, persentase tingkat kemiskinan di Kota Parepare selalu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi. Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kota Parepare sebesar 8.320 jiwa dan turun menjadi 7.741 jiwa pada tahun 2011. Hal ini menandakan bahwa Program-program Pemerintah Kota Parepare dalam rangka mengurangi angka kemiskinan sudah cukup baik. Lebih jelasnya perbandingan atara tingkat kemiskinan Kota Parepare dengan Prov. Sulsel dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 2.10 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Parepare dengan Prov. Sulsel Tahun 2008-2012 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tingkat Kemiskinan Kota Parepare

7.10%

6.52%

6.53%

5.91%

5.58%

Tingkat Kemiskinan Prov. Sulsel

13.34%

12.31%

11.60%

10.27%

9.82%



26

Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kota Parepare Tahun 2012

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat

yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Ini berarti

pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Analisis kinerja atas Fokus Kesejahteraan Sosial dilakukan terhadap indikator kinerja dari beberapa bidang, yaitu : a. Angka melek huruf No 1

Tabel 2.16 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Angka melek huruf (%) 97,06 97,16 97,17 97,33

Tahun 2013 97,49

b. Angka rata-rata lama sekolah No 1

Tabel 2.17 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) 9,63 9,63 9,76 9,88 10,23

c. Angka partisipasi kasar No 1

Tabel 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Angka Partisipasi Kasar (%) 98,78 107,17 118,85 84,04

Tahun 2013 84,32

d. Angka partisipasi murni No 1 2 3

Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Parepare Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Angka Partisipasi Murni Tingkat 104,78 101 103,61 SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni Tingkat 79,16 81,84 89,28 SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni Tingkat 80,47 65,49 88,26 SMA/MA/Paket C

2009 - 2013 Tahun 2012 93,59

Tahun 2013 88,79

75,85

75,65

65,94

65,87

e. Angka kelangsungan hidup bayi No 1 2 3

Tabel 2.20 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah kematian bayi (berumur 14 19 19 27 20 kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu (jiwa) Jumlah kelahiran hidup pada satu 2.494 2.494 2.323 2.070 2.327 tahun tertentu (jiwa) Angka kematian bayi/Infant Mortality 6 8 8 13 9 Rate (IMR)

f. Angka usia harapan hidup No 1

Tabel 2.21 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Angka Harapan Hidup (Tahun) 73,92 74,27 74,49 74,71 74,75

g. Persentase balita gizi buruk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


27

1

Tabel 2.22 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa) 6 40 49 12

Tahun 2013 8

2

Jumlah Balita (jiwa)

1.132

9.053

9.236

8.689

8.459

3

Persentase Balita Gizi Buruk

0,53

0,14

0,09

0,08

0,06

No

h. Rasio penduduk yang bekerja

1

Tabel 2.23 Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Penduduk yang Bekerja (jiwa) 47.355 51.587 50.829 51.819 45.760

2

Angkatan Kerja (jiwa)

54.825

58.522

55.230

54.095

55.987

3

Rasio Penduduk yang Bekerja

86,37

88,15

92,03

95,79

81,73

No

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terrhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.24 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2008 - 2012 No

Capaian Pembangunan

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jumlah grup kesenian

40

45

50

115

117

2

Jumlah klub olah raga

60

60

60

60

60

3

Jumlah gedung olah raga

1

1

1

2

2

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan pelayanan publik/pelayanan umum . Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan umum ini pada dasanya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare di lakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu

: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4)

Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13) Sosial; (14) Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


28

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan Informatika; dan (25) Perpustakaan. 1. Pendidikan a. Pendidikan Dasar 1). Angka Partisipasi Sekolah No 1 2

Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%) 96,64 97,37 98,78 98,82 98,86 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (%)

89,31

87,87

90,77

91,37

92,51

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

1

Tabel 2.26 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Sekolah SD/MI (unit) 93 93 93 92 92 14.826

14.728

16.278

16.434

16.934

96,64

97,37

98,78

98,82

98,86

2

Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun (Jiwa) Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI) (%) Jumlah Sekolah SMP/MTs (unit)

24

24

24

24

24

Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun (Jiwa) Angka Partisipasi Sekolah (SMP/MTs) (%) Total Jumlah Sekolah SD/MI/ SMP/MTs (unit) Total jumlah penduduk usia sekolah (jiwa) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

7.467

7.004

7.779

7.852

8.352

89,31

87,87

90,77

91,37

92,51

117

117

117

116

116

22.293

21.732

24.057

24.286

25.286

1 : 191

1 : 186

1 : 206

1 : 209

1 : 218

No

3

3). Rasio Guru Murid No 1

Tabel 2.27 Perkembangan Rasio Guru / Murid Sekolah Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Guru SD/MI (orang) 1.020 1.138 1.145 1.150 1.164 Jumlah Guru SMP/MTs (orang)

2

3

713

820

862

772

833

Total Jumlah Guru SD/MI/SMP/MTs (orang) Jumlah Murid SD/MI (orang)

1.733

1.958

2.007

1.922

1.997

17.450

18.420

17.849

17.606

18.051

Jumlah Murid SMP/MTs (orang)

7.584

8.569

7.891

7.836

8.025

Total Jumlah Murid SD/MI/SMP/MTs (orang) Rasio Guru Murid

25.034

26.989

25.740

25.442

26.076

1 : 14

1 : 14

1 : 12

1 : 13

1 : 13

2009 - 2013 Tahun 2012 65,73

Tahun 2013 68,02

b. Pendidikan Menengah 1). Angka Partisipasi Sekolah No 1

Tabel 2.28 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Parepare Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA 56,55 57,09 70,97 (%)

2). Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 No 1

2 3

Tabel 2.29 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Sekolah SMA/SMK (unit) 18 22 22 22

29

Tahun 2013 24

Jumlah Sekolah MA (unit)

8

8

8

9

9

Total Jumlah SMA/SMK/MA (unit)

26

30

30

31

33

7.672

7.471

7.900

9.993

10.100

1 : 295

1 : 249

1 : 263

1 : 322

1 : 306

Jumlah penduduk usia 16 - 19 tahun (Jiwa) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

3) Rasio Guru Murid No 1

Tabel 2.30 Perkembangan Rasio Guru / Murid Sekolah Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Guru SMA/SMK (orang) 824 1.032 929 921 923 Jumlah Guru MA (orang)

2

Total Jumlah Guru SMA/SMK/MA (orang) Jumlah Murid SMA/SMK (orang) Jumlah Murid MA (orang)

3

Total Jumlah Murid SMA/SMK/MA (orang) Rasio Guru Terhadap Murid

313

96

176

200

188

1.137

1.128

1.105

1.121

1.111

7.265

7.350

7.551

7.752

7.900

720

770

847

851

917

7.985

8.120

8.398

8.603

8.817

1:7

1:7

1:8

1:8

1:8

4) Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

No 1 2 3

Tabel 2.32 Perkembangan Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Capaian Kinerja penduduk 908 862 818 777 yang berusia >15 tahun melek huruf (jiwa) Jumlah seluruh penduduk yang 860 817 776 737 berusia >15 tahun melek huruf (jiwa) Penduduk yang berusia >15 melek 860 817 776 737 huruf (Tidak Buta Aksara) (jiwa)

Tahun 2013 738

700 700

c. Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

No 1 2 3

Tabel 2.33 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah SD/MI Kondisi bangunan baik 88 92 93 92 (unit) Jumlah Sekolah SD/MI (unit) 93 93 93 92 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)

94,62

98,92

100

100

Tahun 2013 92

92 100

2) Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA//MA Kondisi Bangunan Baik

No 1 2 3 4

Tabel 2.34 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah SMP/MTs Kondisi bangunan 17 19 19 19 baik (unit) Jumlah SMA/MA Kondisi bangunan 22 25 26 27 baik (unit) Jumlah total Sekolah SMP/MTs, 39 44 45 46 SMA/MA Kondisi Bangunan Baik Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs dan 50 54 54 55 SMA/MA


Tahun 2013 20

30 50 57

5

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA dalam kondisi bangunan baik (%)

78

81,48

83,33

83,64

30

87,72

d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2

Tabel 2.35 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah siswa pada jenjang 2.466 1.901 1.714 2.244 2.895 TK/RA/Penitipan Anak (jiwa) Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun (jiwa) 4.809 4.893 5.511 5.561 6.117

3

Pendidikan Anak Usia Dini (%)

No 1

51,28

38,85

31,10

40,35

47,33

e. Angka Putus Sekolah (APS)

1

Tabel 2.36 Perkembangan Angka Putus Sekolah Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Angka putus sekolah SD/MI (%) 0,11 0,08 0,11 0,10

2

Angka putus sekolah SMP/MTs (%)

0,34

0,29

0,24

-

-

3

Angka putus sekolah SMA/MA (%)

1,85

3,75

1,84

1,67

1,60

No

Tahun 2013 0,06

f. Angka Kelulusan (AL) No 1

2

Tabel 2.37 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI 2.550 2.456 2.591 2.474 2.802 (org) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada 2.553 2.456 2.591 2.474 2.802 jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya (org) Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,88 100 100 100 100 Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs (org) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya (org) Angka Kelulusan SMP/MTs (%) Jumlah Lulusan pada jenjang SMA/MA (org) Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/MA pada tahun sebelumnya (org) Angka Kelulusan SMA/MA (%)

2.010

2.275

2.383

2.474

2.242

2.117

2.276

2.392

2.482

2.350

94,95

99,96

99,62

99,68

95,40

2.065

2.113

2.107

2.111

2.292

2.278

2.307

2.383

2.377

2.507

90,25

81,85

98,35

99,35

98,88

g. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Tabel 2.38 Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah siswa baru tingkat I pada 2.653 2.653 2.773 2.998 3.052 jenjang SMP/MTs (org) 2 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 2.456 2.456 2.591 2.474 2.802 tahun ajaran sebelumnya (org) 3 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke 108,02 108,02 107,02 121,18 108,92 SMP/MTs (%)

h. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA Tabel 2.39 Perkembangan Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah siswa baru tingkat I pada 2.918 2.718 3.182 3.351 3.445 jenjang SMA/MA (org) 2 Jumlah lulusan pada jenjang 2.010 2.275 2.383 2.474 2.242 SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya (org)


3

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Angka Melanjutkan dari SMP/MA ke SMP/MTs (%)

145,17

119,47

133,53

135,45

31

153,66

i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 / DIV

1

Tabel 2.40 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Kota Parepare Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah Guru Berijazah S1/DIV (org) -

2

Jumlah seluruh Guru (org)

No

-

-

-

2009 - 2013 Tahun 2012 2.510

Tahun 2013 2.788

-

3

2. Kesehatan a. Rasio Posyandu Persatuan Balita

1

Tabel 2.41 Rasio Posyandu Persatuan Balita Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Posyandu (unit) 115 117 119 120

2

Jumlah Balita (jiwa)

6.442

9.053

9.236

8.689

6.892

3

Rasio Posyandu Persatuan Balita

56,02

77,38

77,61

72,41

57,43

No

Tahun 2013 120

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tabel 2.42 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Puskesmas (unit) 6 6 6 6 6 2

Jumlah Poliklinik (unit)

3

3

3

3

4

3

Jumlah Pustu (unit)

17

17

19

19

19

4

Total Puskesmas, Poliklinik dan Pustu (unit) Jumlah Penduduk (jiwa)

26

26

28

28

29

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

1:19.807

1 :21.544

1:21.764

1:22.008

1:22.255

7

Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Rasio Poliklinik Per Satuan Penduduk

1:39.614

1:43.070 1: 43.527

1:44.016

1:33.383

8

Rasio Pustu Per Satuan Penduduk

1 : 6.991

1 : 7.604

1 : 6.873

1 : 6.950

1 : 7.028

9

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

4.571

4.972

4.664

4.716

4.604

5 6

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

1

Tabel 2.43 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Rumah Sakit (unit) 7 7 7 7

2

Jumlah Penduduk (jiwa)

3

Rasio Rumah Penduduk

No

Sakit

Persatuan

Tahun 2013 7

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

16.977

18.466

18.655

18.864

19.076

d. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

1

Tabel 2.44 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Dokter (org) 60 64 71 84

2


3

Rasio Dokter Per satuan Penduduk

No

Tahun 2013 85

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

1.981

2.020

1.839

1.572

1.571

e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk No

Tabel 2.45 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012


Tahun 2013

1

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Jumlah Tenaga Medis (org)

2


3

Rasio Tenaga Penduduk

Medis

Per

satuan

32

418

421

437

441

470

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

284

307

299

299

284

f. Cakupan Komplikasi Kebidana yang Ditangani No 1

2 3

Tabel 2.46 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah komplikasi Kebidanan yang 21 21 21 21 21 mendapatkan penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kasus) Jumlah ibu dengan komplikasi 321 349 453 469 335 kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Bumil) Cakupan komplikasi kebidanan yang 6,54 6,02 4,64 4,48 6,27 ditangani (%)

g. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

No 1

2 3

Tabel 2.47 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Kebidanan di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah Ibu bersalin yang ditolong 2.054 2.530 2.046 oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Bumil) Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di 2.017 2.592 2.555 satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Bumil) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 101,83 97,61 80,08 Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)

Memiliki Kompetensi Tahun 2012 2.046

Tahun 2013 2.307

2.438

2.496

83,92

92,43

h. Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tabel 2.48 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Kelurahan UCI (Kel) 21 22 22 22 22 2

Jumlah Seluruh Kelurahan (Kel)

3

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

22

22

22

22

22

95,45

100

100

100

100

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan No 1

2 3

Tabel 2.49 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah balita gizi buruk yang 6 40 49 49 8 mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan di sati wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Balita) Jumlah seluruh balita gizi buruk yang 6 40 49 49 8 ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Balita) Cakupan Balita Gizi Buruk 100 100 100 100 100 Mendapatkan Perawatan



33

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

No 1 2 3

Tabel 2.50 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Penderita baru TB BTA (+) 202 203 191 217 yang didtemukan dan diobati disatu wilayah kerja selama 1 tahun (orang) Jumlah perkiraan penderita TB BTA 242 242 242 245 (+) yang ditemukan dal kurun waktu yang sama (orang) Cakupan Penemuan dan Penanganan 83,47 83,88 78,93 88,57 Penderita Penyakit TBC BTA (%)

Tahun 2013 212

277 76,53

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

No 1 2 3

Tabel 2.51 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah penderita DBD yang ditangani 303 241 43 46 sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun (kasus) Jumlah penderita DBD yang 303 241 43 46 ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama (kasus) Cakupan Penemuan dan Penanganan 100 100 100 100 Penderita Penyakit DBD (%)

Tahun 2013 148 148

100

l. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

No 1 2 3

Tabel 2.52 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kunjungan pasien miskin 2.059 2.872 5.531 disarana kesehatan strata 1 (kunjungan) Jumlah seluruh masyarakat miskin di 8.500 7.741 7.400 Kab/Kota (jiwa) Cakupan Pelayanan Kesehatan 24,22 37,10 37,10 Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Tahun 2013 -

-

m. Cakupan Kunjungan Bayi No 1

2 3

Tabel 2. 53 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Parepare Tahun Tahun Uraian 2009 2010 Jumlah kunjungan bayi memperoleh 664 486 pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu (kunjungan) Jumlah seluruh bayi lahir hidup di 2.878 2.494 satu wilayah pada kurun waktu yang sama (jiwa) Cakupan Kunjungan Bayi (%) 9,76 26,62

Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun 2011 2012 2.121 2.093

Tahun 2013 2.326

2.323

2.070

2.327

19,49

91,30

101,11

n. Cakupan Puskesmas

1

Tabel 2.54 Cakupan Puskesmas di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Puskesmas (unit) 6 6 6 6

2

Jumlah seluruh kecamatan

3

Cakupan Puskesmas (%)

No

Tahun 2013 6

4

4

4

4

4

150

150

150

150

150

o. Cakupan Pembantu Puskesmas Tabel 2.55 Cakupan Pembantu Puskesmas di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 No

Uraian

1

Jumlah Pembantu Puskesmas (unit)

2

Jumlah seluruh kelurahan

3

Cakupan Pembantu Puskesmas (%)

34

Tahun 2009 17

Tahun 2010 17

Tahun 2011 19

Tahun 2012 19

Tahun 2013 19

22

22

22

22

22

77,27

77,27

86,36

86,36

86,36

3. Pekerjaan Umum a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tabel 2.56 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Panjang jalan dalam kondisi baik 179,35 182,15 197,42 208,25 211,63 (km) 2 Panjang jalan dalam kondisi sedang 38,48 41,80 39,62 39,39 38,00 rusak (km) 3 Panjang jalan dalam kondisi rusak 92,73 92,73 80,73 79,21 78,62 (km) 4 Panjang jalan dalam kondisi rusak berat (km) 5 Panjang jalan seluruhnya (km) 304,61 310,56 316,68 317,77 326,84 6

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)

57,75

57,52

62,13

63,72

64,47

1

Tabel 2.57 Rasio Jaringan Irigasi Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Panjang saluran irigasi (m) 13.116

Tahun 2013 13.116

2

Luas lahan budidaya irigasi (ha)

-

-

-

800

800

3

Luas lahan budidaya pertanian (ha)

-

-

-

164

164

4

Rasio Jaringan Irigasi (%)

-

-

-

79,98

79,98

b. Rasio Jaringan Irigasi No

c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

1

Tabel 2.58 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Masjid (unit) 106 118 121 122 122

2

Langgar (unit)

5

5

-

-

-

3

Mushollah (unit)

64

33

24

24

24

4

Gereja Kristen (unit)

17

18

15

14

14

5

Gereja Katolik / Kapel (unit)

2

2

2

2

2

6

Pura/Kuil/Sanggal (unit)

1

1

1

1

1

7

Vihara / Cetya / Klenteng (unit)

2

4

4

4

4

8

Jumlah Tempat Ibadah (unit)

197

181

167

167

167

9


118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

10

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (%)

603

714

791

791

799

No

d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi No 1 2

Tabel 2.59 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah rumah tinggal berakses 9.696 10.773 11.970 13.300 14.778 sanitasi (unit) Jumlah Rumah tinggal (unit) 18.348 20.386 22.651 25.167 27.962


3

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Persentase Rumah Bersanitasi (%)

Tinggal

52,84

52,85

52,85

52,85

35

52,85

e. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Tabel 2.60 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Tahun No Uraian 2009 1 Jumlah daya tampung TPS (m3) 620 2


3

Rasio Tempat Sampah Satuan Penduduk

Per

Penduduk di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun 2010 2011 2012 2013 620 680 710 722

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

1 : 192

1 : 208

1 : 192

1 : 186

1 : 185


Tahun 2013 27.742

f. Rasio Rumah Layak Huni

1

Tabel 2.61 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Parepare Tahun Tahun Uraian 2009 2010 Jumlah rumah layak huni (unit) 24.564 24.564

2


3

Rasio Rumah Layak Huni

No

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

1:5

1:5

1:5

1:5

1:5

g. Panjang Jalan Dilalui Roda 4

1

Tabel 2.62 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Panjang Jalan (km) 310,56 316,68 317,77 326,84

2


3

Panjang Jalan Dilalui Roda 4

No

Tahun 2013 326,84

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

26

24

24

25

19

h. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40 km) No 1 2 3

Tabel 2.63 Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Panjang jalan kota dalam kondisi baik 179,350 182,150 197,420 208,250 (km) Panjang seluruh jalan kota yang ada 310,56 316,68 317,77 326,84 (km) Panjang Jalan Kota Dalam 57,75 57,52 62,13 63,72 Kondisi Baik (>40 km) (%)

Tahun 2013 219,08 326,84

67,03

i. Lingkungan Permukiman

1

Tabel 2.64 Lingkungan Permukiman Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Luas Kawasan Kumuh (ha) 31,09 17,75 27,40

2

Luas Wilayah (ha)

-

9.933

9,933

9,933

9,933

3

Lingkungan Permukiman

-

0,31

0,18

0,28

0,04

No

Tahun 2013 4,40

4. Perumahan a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih No 1 2 3

Tabel 2.65 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah rumah tangga pengguna air 16.135 16.452 17.008 17.263 bersih (unit) Jumlah seluruh rumah tangga (unit) 26.659 28.879 29.948 30.049 Rumah Tangga Bersih (%)

Pengguna

Air

60,52

56,97

56,97

57,45

b. Rumah Tangga Pengguna Listrik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014

Tahun 2013 17.763

30.150 58,91

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 No 1 2 3

Tabel 2.66 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah rumah tangga pengguna 23.835 24.681 26.182 27.638 listrik (unit) Jumlah seluruh rumah tangga (unit) 26.659 28.879 29.948 30.049 Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)

89,41

85,46

87,42

36

Tahun 2013 29.175

30.150

91,98

96,76

Tabel 2.67 Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 rumah tangga bersanitasi 11.186 12.428 13.808 15.342

Tahun 2013 16.434

c. Rumah Tangga Bersanitasi No 1 2

Jumlah (unit) Jumlah seluruh rumah tangga (unit)

26.659

28.879

29.948

30.049

30.150

3

Rumah Tangga Bersanitasi

41,96

43,03

46,11

51,06

52,09

d. Lingkungan Pemukiman Kumuh No 1 2 3

Tabel 2.68 Lingkungan Permukiman Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh 31,09 17,75 27,40 (ha) Luas Wilayah (ha) 9,933 9,933 9,933 Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)

-

0,31

0,18

0,28

Tahun 2013 4,40

9,933 0,04

e. Rumah Layak Huni

1

Tabel 2.69 Rumah Layak Huni di Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah rumah layak huni (unit) 24.564 24.564 24.547 24.381

2

Jumlah rumah tidak layak huni (unit)

1.630

2.785

3.715

5.173

3.375

3

Jumlah seluruh rumah (unit)

26.194

27.349

28.262

29.554

31.117

4

Rumah Layak Huni (%)

93,78

89,82

86,86

82,50

89,15

1

Tabel 2.70 Rasio Rumah Ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah bangunan ber-IMB (unit) 4.732 5.887 6.996 8.449

Tahun 2013 10.068

2

Jumlah Bangunan (unit)

3

Rasio Bangunan Satuan Bangunan

No

Tahun 2013 27.742

5. Penataan Ruang a. Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan No

Ber-IMB

Per

27.634

28.789

29.719

31.172

32.791

1 :6

1:5

1:4

1:4

1:3

6. Perencanaan Pembangunan Tabel 2.71 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 No 1 2

Uraian Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tahun 2009 Ada

Tahun 2010 Ada

Tahun 2011 Ada

Tahun 2012 Ada

Tahun 2013 Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


3 4

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang teah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD (%)

37

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

100

100

7. Perhubungan a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum No 1

Tabel 2.72 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah arus penumpang angkutan 4.776.000 4.664.000 4.513.000 4.488.000 umum yang masuk/keluar daerah selama 1 tahun (orang)

Tahun 2013 4.500.000

b. Rasio Izin Trayek

2

Tabel 2.73 Rasio Izin Trayek Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah izin trayek yang dikeluarkan 115 127 163 (izin) Jumlah Penduduk (jiwa) 118.842 129.262 130.582

3

Rasio Izin Trayek

No 1

1.033

1.018

801

Tahun 2012 150

Tahun 2013 170

132.048

133.530

880

785

c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum No 1

Tabel 2.74 Jumlah Uji KIR Angkutan Tahun Uraian 2009 Jumlah uji KIR angkutan umum (KIR) 323

Umum Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun 2010 2011 2012 256 307 196

Tahun 2013 200

d. Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bus

1

Tabel 2.75 Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bus Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Pelabuhan Laut (unit) 3 3 3 3

2

Jumlah Bandar Udara (unit)

-

-

-

-

-

3

Jumlah Terminal Bus (unit)

3

3

3

3

3

No

Tahun 2013 3

e. Kepemilikan KIR Angkutan Umum No 1

Tabel 2.76 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Kepemilikan KIR Angkutan Umum 1.831 1.655 1.783 1.539

Tahun 2013 1.600

f. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) No 1

Tabel 2.77 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Lama pengujian kelayakan Angkutan 15 - 30 15 - 30 15 - 30 15 - 30 umum (KIR) Menit Menit Menit Menit

Tahun 2013 15 - 30 Menit

g. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan umum No 1

Tabel 2.78 Biaya Pengujian Kelayakan Ankgkutan Umum Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Biaya Pengujian Kelayakan Ankgkutan 30.500 30.500 30.500 30.500 Umum (Rp) 26.000 26.000 26.000 26.000

Tahun 2013 30.500 26.000

h. Pemasangan Rambu-rambu No

Uraian

Tabel 2.79 Pemasangan Rambu Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun

Tahun


Tahun

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 1 2 3

Jumlah pemasangan rambu-rambu per tahun (unit) Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada (unit) Pemasangan rambu-rambu (%)

38

2009 38

2010 28

2011 38

2012 32

2013 40

38

28

38

32

40

100

100

100

100

100

8. Lingkungan Hidup a. Persentase Penanganan Sampah

1

Tabel 2.80 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Volume sampah yang ditangani (m3) 172.645 166.805 169.360 171.185

Tahun 2013 173.010

2

Volume produksi sampah (m3)

3

Persentase Penanganan sampah (%)

No

178.850

180.675

182.135

183.595

186.150

96,53

92,32

92,99

93,24

92,94

b. Persentase Penduduk Ber-akses Air Minum

1

Tabel 2.81 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun Tahun Uraian 2009 2010 Penduduk berakses air minum (jiwa) 97.379 99.467

2

Jumlah penduduk (jiwa)

3

Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)

No


Tahun 2013 104.955

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

81,94

76,95

76,23

78,50

78,60

2009 - 2013 Tahun Tahun 2011 2012 2 2

Tahun 2013 2

c. Pencemaran Status Mutu Air No 1 2 3

Tabel 2.82 Pencemaran Status Mutu Air Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 Jumlah kawasan pemukiman atau 2 2 industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya (kawasan) Jumlah kawasan pemukiman atau 7 7 industri dan sumber mata air (kawasan) Pencemaran Status Mutu air (%) 28,57 28,57

7

7

7

28,57

28,57

28,57

d. Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air No 1 2 3

Tabel 2.83 Cakupan Penghijauan wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah penghijauan wilayah rawan 3 3 3 3 4 longsor dan sumber mata air (kali) Jumlah seluruh wilayah rawan longsor 6 6 6 6 7 dan sumber mata air (wilayah) Cakupan Penghijauan wilayah 50 50 50 50 57,14 Rawan Longsor dan Sumber Mata Air (%)

e. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal No 1 2 3

Tabel 2.84 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah perusahaan yang wajib Amdal 1 1 1 1 (perusahaan) Jumlah seluruh perusahaan yang 1 1 1 1 wajib Amdal (perusahaan) Cakupan Pengawasan Terhadap 100 100 100 100 Pelaksanaan Amdal

f. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk


Tahun 2013 1 1

100


1

Tabel 2.85 Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah daya tampung TPS (m3) 620 620 680 710

2

Jumlah Penduduk

3

Tempat Pembuangan Per Satuan Penduduk

No

Sampah

39

Tahun 2013 797

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

0,53

0,52

0,48

0,52

0,54

g. Penegakan Hukum Lingkungan No 1 2 3

Tabel 2.86 Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kasus lingkungan yang 14 14 15 20 diselesaikan Pemda (kasus) Jumlah kasus lingkungan yang ada 14 14 15 20 (kasus) Penegakan Hukum Lingkungan 100 100 100 100 (%)

Tahun 2013 20 20

100

9. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk No 1 2 3

Tabel 2.87 Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah penduduk >17 tahun yang 39.423 43.228 47.228 78.428 ber KTP (orang) Jumlah penduduk >17 tahun yang 87.738 88.109 88.538 88.809 ber KTP atau sudah menikah (orang) Rasio Penduduk ber KTP Per 2,23 2,04 1,87 1,13 Satuan Penduduk

Tahun 2013 81.310 89.320

1,10

b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran No 1 2 3

Tabel 2.88 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah penduduk ber KK (orang)) 18.999 13.659 15.827 24.642 Jumlah penduduk yang telah menikah (orang) Rasio Bayi berakte kelahiran

Tahun 2013 26.416

7.114

7.481

7.848

8.006

8.111

2,67

1,83

2,02

3,08

3,26

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah No 1 2 3

Tabel 2.89 Rasio Pasangan Berakte Tahun Uraian 2009 Jumlah pasangan nikah yang berakte 6.470 nikah (pasangan) Jumlah keseluruhan pasangan nikan 7.114 (pasangan) Rasio Pasangan Berakte Nikah 1,10

Nikah Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun 2010 2011 2012 6.814 7.167 7.319

Tahun 2013 66.845

7.481

7.848

8.006

29.341

1,10

1,10

1,09

0,44

Tahun 2009 Tahun 2010 43.228

- 2013 Tahun 2011 47.228

Tahun 2012 78.428

Tahun 2013 81.310

88.109

88.535

88.809

89.390

49,06

53,34

88,31

91,03

d. Kepemilikan KTP No 1 2 3

Tabel 2.90 Kepemilikan KTP Tahun Uraian 2009 Jumlah penduduk yang memiliki KTP 39.423 (orang) Jumlah penduduk wajib KTP (>17 87.738 tahun dan atau pernahsudah menikah (orang) Kepemilikan KTP (%) 44,93

e. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


Tabel 2.91 Kepemilkan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah penduduk yang memiliki akte 10.609 15.711 20.001 24.213 kelahiran (jiwa) Jumlah penduduk (jiwa) 118.842 129.262 130.582 132.048 Kepemilkan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk (%)

8,93

12,15

15,32

18,34

40

Tahun 2013 20.613

133.530 15,44

f. Ketersediaan Data Base Kependudukan skala Propinsi No 1

Tabel 2.92 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Propinsi Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Ketersediaan Database Ada Ada Ada Ada Kependudukan Skala Propinsi

Tahun 2013 Ada

g. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK No 1

Tabel 2.93 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK sudah sudah sudah sudah

Tahun 2013 sudah

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No 1 2 3 4 5 6

Tabel 2.94 Pencapaian Indikator Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Persentase partisipasi perempuan 54,96 55,91 56,75 57,10 57,36 dilembaga pemerintah (%) Partisipasi perempuan di lembaga 20,05 21,80 23,05 34,67 swasta (%) Rasio KDRT (%) 0,035 0,3 0,25 0,10 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%) Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

-

30,8

30,99

31,04

24,44

-

8,15

12,08

13,42

54,73

-

3,02

2,05

1,05

55,36

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

1

Tabel 2.95 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (jiwa) 59.612 59.717 62.770 61.326

2

Jumlah Keluarga (jiwa)

3

Rata-rata Jumlah Keluarga (orang)

No

Anak

Per

Tahun 2013 63.580

28.160

28.707

29.974

30.210

31.320

2,12

2,08

2,09

2,03

2,03

Tahun 2012 12.630

Tahun 2013 13.261

b. Rasio akseptor KB

1

Tabel 2.96 Rasio Akseptor KB Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah akseptor KB (orang) 11.458 11.934 12.396

2

Jumlah Pasangan Usia Subur (orang)

3

Rasio Akseptor KB

No

18.368

18.438

19.698

18.984

19.553

2

2

2

2

1

c. Cakupan Peserta KB Aktif Tabel 2.97 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2009 - 2013


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 No 1

Uraian

2

Jumlah peserta proyeksi KB aktif (orang) Jumlah Pasangan Usia Subur (orang)

3

Cakupan Peserta KB Aktif (%)

41

Tahun 2009 17.927

Tahun 2010 19.205

Tahun 2011 18.984

Tahun 2012 19.794

Tahun 2013 20.387

18.368

18.438

19.698

18.984

19.553

97,60

104,16

96,38

104,27

104,27

12. Sosial No 1 2 3

Tabel 2.98 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kota Parepare Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Sarana sosial seperti panti asuhan 10 10 10 10 10 panti jompo dan panti rehabilitasi (unit) PMKS yang memperoleh bantuan 186,27 115,05 52,81 21,70 80,03 sosial (%) Penanganan penyandang masalah 131,93 81,57 37,45 15,38 173,17 kesejahteraan sosial (%)

13. Ketenagakerjaan a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja No 1 2 3

Tabel 2.99 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Angkatan Kerja 15 tahun ke atas 54.825 58.522 55.230 54.095 (jiwa) Jumlah penduduk 15 tahun ke atas 82.357 89.544 89.037 81.369 (jiwa) Tingkat Partisipasi Angkatan 66,57 65,36 62,03 66,48 Kerja (%)

Tahun 2013 55.658

90.167 61,73

b. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun

1

Tabel 2.100 Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah sengketa pengusaha-pekerja 20 12 17 13

2

Jumlah perusahaan

769

791

810

822

157

3

Angka Sengketa PengusahaPekerja Pertahun (%)

2,60

1,52

2,10

1,58

10,83

No

Tahun 2013 17

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan No 1 2 3

Tabel 2.101 Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah pencari kerja yang 920 607 464 501 ditempatkan (orang) Jumlah pencari kerja yang mendaftar 1.765 1.439 866 858 (orang) Pencari Kerja yang Ditempatkan 52,12 42,18 53,58 58,39 (%)

Tahun 2013 764

870 87,82

d. Tingkat Pengangguran Terbuka No 1 2 3

Tabel 2.102 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah penganggur terbuka usia 7.470 6.935 4.401 2.276 angkatan kerja (orang) Jumlah penduduk angkatan kerja 54.825 58.522 55.230 54.095 (orang) Tingkat Pengangguran Terbuka 13,63 11,85 7,97 4,21 (%)


Tahun 2013 2.276

55.658 4,09


42

e. Keselamatan dan Perlindungan No 1 2 3

Tabel 2.103 Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah perusahaan yang menerapkan 166 220 224 248 K3 (perusahaan) Jumlah perusahaan yang berada di 784 802 815 822 wilayah pada tahun berkenan (perusahaan) Keselamatan dan Perlindungan 21,17 27,43 27,48 30,17 (%)

Tahun 2013 255

840 30,36

14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Persentase Koperasi Aktif

1

Tabel 2.104 Persentase koperasi aktif Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah Koperasi aktif (unit) 90 92 96

2

Jumlah seluruh koperasi (unit)

3

Persentase Koperasi Aktif (%)

No

Tahun 2012 99

Tahun 2013 108

185

189

204

204

204

48,65

48,68

47,06

48,53

52,94

Tabel 2.105 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM 3.385 3.751 3.949 4.349 (unit)

Tahun 2013 4.352

b. Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM No 1

c. Usaha Mikro Kecil

1

Tabel 2.106 Usaha Mikro Kecil Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah usaha mikro (unit) 11.741 12.267 12.600

2

Jumlah usaha kecil (unit)

2.285

2.378

2.489

2.565

2.573

3

Jumlah Usaha Mikro dan kecil (unit)

14.026

14.645

15.089

15.393

15.404

4

Jumlah seluruh UMKM (unit)

14.158

14.778

15.221

15.526

15.530

5

Usaha Mikro Kecil (%)

99,07

99,10

99,13

99,14

99,19

No

Tahun 2012 12.828

Tahun 2013 12.831

15. Kebudayaan No 1 2 3 4

Tabel 2.107 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Penyelenggaraan festival seni dan 3 5 5 5 budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan 4 4 5 8 budaya (unit) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki Daerah (buah)

Tahun 2013 5

8 2 24

16. Kepemudaan dan Olahraga No 1 2

Tabel 2.108 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 29 29 29 29 29 Jumlah organisasi pemuda

(organisasi) Jumlah organisasi olahraga

28

28

29

29


29

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 3 4 5 6

(organisasi) Jumlah kegiatan kepemudaan (jenis) Jumlah kegiatan olahraga (jenis)

Gelanggang/balai remaja (selain swasta) (unit) Lapangan olahraga

34

36

36

43

36

6

10

6

6

6

5

0,02

0,02

0,02

0,02

0,015

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 2.109 Pencapaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, 1 1 1 1 Ormas dan LKP 2 Kegiatan pembinaan politik daerah 1 1 1 1 3

Jumlah LSM

16

29

43

51

-

18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

1

Tabel 2.110 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah polisi pamong praja (orang) 48 48 45 43 39

2


3

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

No

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

4

4

3

3

3

b. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan

1

Tabel 2.111 Rasio Pos Siskamling per jumlah Kelurahan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Pos Siskamling (unit) 176 176 176 176

2

Jumlah Kelurahan

22

22

22

22

22

3

Rasio Pos Siskamling per jumlah Kelurahan

8

8

8

8

9

Tahun 2012 6

Tahun 2013 7

10

8

60

88

No

Tahun 2013 188

c. Penegakan Perda

2

Tabel 2.112 Penegakan Perda Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah penyelesaian penegakan 11 2 1 Perda (kasus) Jumlah pelanggaran Perda (Kasus) 15 13 10

3

Penegakan Perda (%)

No 1

73

15

10

d. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP No 1

Tabel 2.113 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah patroli petugas Satpol PP 557 243 153 pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam (orang)

Tahun 2013 85

e. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 No

Tabel 2.114 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012


Tahun 2013

1 2 3


44

Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (kasus) Jumlah pelanggaran K3 (kasus)

-

418

35

169

60

-

557

35

183

130

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)

-

75,04

100

92,35

46,15

f. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran No 1 2 3

Tabel 2.115 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah mobil pemadam kebakaran 7 7 9 9 (unit) Jumlah penduduk (jiwa) 118.842 129.262 130.582 132.048 Cakupan Pelayanan Kebakaran

Bencana

0,01

0,01

0,01

0,01

Tahun 2013 9

133.530 0,01

g. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) No 1 2 3

Tabel 2.116 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah ketepatan waktu tindakan 15 15 15 15 15 pemadam kebakaran (menit) Jumlah kejadian kebakaran (kasus) 135 51 179 211 147 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

11,11

29,41

8,38

7,11

10,20

h. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Kelurahan yang baik Tabel 2.117 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Kelurahan yang Baik Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah kantor pemerintahan 22 22 22 22 22 kelurahan yang baik (kantor) 2 Jumlah seluruh pemerintahan 22 22 22 22 22 kelurahan (kantor) 3 Cakupan Sarana Prasarana 100 100 100 100 100 Perkantoran Pemerintah Kelurahan yang Baik (%)

i. Sistem Informasi Manajemen Pemda No 1

Tabel 2.118 Sistem Informasi Manajemen Pemda Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Menunjukkan jumlah Sistem 7 7 7 7 Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda (buah)

Tahun 2013 7

j. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat No 1

Tabel 2.119 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Survey IKM di Pemda ada ada ada ada

Tahun 2013 ada

19. Ketahanan Pangan a. Regulasi Ketahanan Paangan No 1

Tabel 2.120 Regulasi Ketahanan Pangan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Regulasi Ketahanan Pangan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada


Tahun 2013 ada


45

b. Ketersediaan Pangan Utama

2

Tabel 2.121 Ketersediaan Pangan Tahun Uraian 2009 Rata-rata jumlah ketersediaan 18.777 pangan utama per tahun (ton) Jumlah penduduk (jiwa) 118.842

3

Ketersediaan pangan utama (%)

No 1

15,80

Utama Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun 2010 2011 2012 25.335 26.964 25.958

Tahun 2013 29.097

129.262

130.582

132.048

133.530

19,60

20,65

19,66

21,79

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1

Tabel 2.122 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kelompok binaan LPM (klp) 220 220 220 220

2

Jumlah LPM (klp)

3

Rata-rata jumlah binaan LPM (klP)

No

kelompok

Tahun 2013 223

22

22

22

22

22

10

10

10

10

10

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

1

Tabel 2.123 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kelompok binaan PKK (klp) 270 270 270 270

2

Jumlah PKK (klp)

3

Rata-rata Jumlah Binaan PKK (klp)

No

Kelompok

Tahun 2013 272

27

27

27

27

27

10

10

10

10

10

c. Jumlah LSM No 1

Tabel 2.124 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah LSm yang aktif 16 29 43 51

Tahun 2013 -

d. LPM Berprestasi

1

Tabel 2.125 Jumlah LPM Berprestasi Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah LPM Berprestasi (klp) 6 6 6

2

Jumlah LPM (klp)

3

LPM Berprestasi (%)

No

Tahun 2012 6

Tahun 2013 -

22

22

22

22

22

27,27

27,27

27,27

27,27

-

Tabel 2.126 PKK Aktif 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 27 27 27

Tahun 2012 27

Tahun 2013 27

e. PKK aktif No

Uraian

1

Jumlah PKK Aktif (klp)

2

Jumlah PKK (klp)

27

27

27

27

27

3

PKK Aktif (%)

100

100

100

100

100

Tahun 2012 112

Tahun 2013 122

f. Posyandu Aktif

1

Tabel 2.127 Posyandu Aktif Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Jumlah Posyandu Aktif (klp) 110 112 112

2

Total Posyandu (klp)

3

Posyandu Aktif (%)

No

114

115

115

115

122

96,49

97,39

97,39

97,39

100

21. Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


1

Tabel 2.128 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Buku "Kabupaten/Kota Dalam Angka" Ada Ada Ada Ada

2

Buku " PDRB Kabupaten/Kota"

No

Ada

Ada

Ada

Ada

46

Tahun 2013 Ada Ada

22. Kearsipan a. Pengelolaan Arsip Secara Baku No 1 2 3

Tabel 2.129 Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah SKPD yang menerapkan arsip 10 3 5 secara baku (unit) Jumlah SKPD 33 33 33 33 Pengelolaan Arsip secara baku (%)

-

30,33

9,09

15,15

Tahun 2013 5 33 15,15

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan No 1

Tabel 2.130 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kegiatan peningkatan SDM 4 2 pengelola kearsipan

Tahun 2013 4

23. Komunikasi dan Informatika a. Jumlah Jaringan Komunikasi

2

Tabel 2.131 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Jaringan Telepon 84 85 85 selulerGenggam (unit) Stasioner -

3

Jumlah Jaringan Komunikasi

No 1

-

84

85

85

Tahun 2013 86 86

b. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

1

Tabel 2.132 Rasio WartelWarnet Terhadap Penduduk Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Wartel/Warnet (unit) 47 40 35 21

2


3

Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

No

Tahun 2013 20

118.842

129.262

130.582

132.048

133.530

2.529

3.232

3.731

6.288

6.677

c. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal No 1 2 3

Tabel 2.133 Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jenis surat kabar nasional yang 3 3 3 3 masuk ke daerah (jenis) Jenis surat kabar lokal yang masuk ke 5 5 5 5 daerah (jenis) Jumlah Surat Kabar 8 8 8 8 Nasional/Lokal (jenis)

Tahun 2013 3 5 8

d. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal No 1 2

Tabel 2.134 Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Penyiaran radio yang masuk 6 6 6 3 ke daerah (siaran) Jumlah penyiaran TV yang masuk ke 1 1 1 1 daerah (siaran)


Tahun 2013 3 1

3

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Jumlah penyiaran radio / TV lokal (siaran)

7

7

7

4

47

4

e. Website Milik Pemerintah Daerah No 1

Tabel 2.135 Website Milik Pemerintah Daerah Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Ketersediaan Website milik Ada Ada Ada pemerintah daerah

Tahun 2013 Ada

f. Pameran / Expo No 1

Tabel 2.136 Pameran / Expo Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Pelaksanaan Pameran/Expo (kali) 2 2 3

Tahun 2012

Tahun 2013

1

-

24. Perpustakaan No 1 2 3

Tabel 2.137 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah Perpustakaan (unit) 1 1 1 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)

Tahun 2013 1

-

29.659

30.606

30.989

27.240

35,66

35,27

34,42

34,09

34,09

2.1.3.2. Layanan Urusan Pilihan Disamping urusan wajib, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pariwisata; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; dan (7) Industri. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pertanian a. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Tahun No 1 2 3

Tabel 2.138 Produktifitas Pada atau Bahan Pangan Utama Lainnya Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Produksi tanaman padi/bahan pangan 6.862 6.149 7.065 utama lokal lainnya (ton) Luas areal tanaman padi dari sektor 1.400 1.273 1.320 pertanian/perkebunan lainnya (Ha) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per 4,90 4,83 5,35 hektar (ton)

2009 - 2013 Tahun 2012

Tahun 2013

6.191

6.620

1.765

1.136

3,51

5,83

b. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB No 1 2 3

Tabel 2.139 Kontrobusi Sektor PertanianPerkebunan Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor 107,242 119,454 138,017 138,017 142,017 pertanian/perkebunan (juta Rp) Jumlah PDRB (juta Rp) 1,519,156 1,795,964 2,073,556 2,376,521 2,094,291 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)

7.06

6.65

6.66

5.81


6.78


48

c. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB No 1 2 3

Tabel 2.140 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah kontribusi sektor pertanian 915 1,203 494 431 4,570 (palawija) (juta Rp) Jumlah PDRB sektor pertanian/ 107,242 119,454 138,017 138,017 142,017 perkebunan (juta Rp) Kontribusi sektor pertanian 0.85 1.01 0.36 0.31 3.22 (palawija) terhadap PDRB (%)

d. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB e.

No 1 2 3

Tabel 2.141 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap Tahun Tahun Uraian 2009 2010 Jumlah produksi padi/bahan pangan 5,423 4,720 utama lokal hasil kelompok petani (ton) per tahun Jumlah produksi padi/bahan pangan 6,862 6,149 utama didaerah (ton) per tahun Kontribusi Produksi kelompok 79.03 76.76 petani terhadap PDRB (%)

Petani Tahun Tahun 2011 6,541

2009 - 2013 Tahun 2012 4,937

Tahun 2013 5,733

7,065

6,191

6,620

92.58

79.75

86.60

f. Cakupan Bina Kelompok Tani g.

No 1 2 3

Tabel 2.142 Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kelompok petani yang 27 40 mendapatkan bantuan Pemda per tahun (klp) Jumlah seluruh kelompok tani yang 87 87 87 87 ada (klp) Cakupan bina kelompok petani 31.03 45.98 (%)

Tahun 2013 37 88 42.05

2. Kehutanan a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis No 1 2 3

Tabel 2.143 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha) Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)

Tahun 2013

-

10

10

10

200

1,290

1,280

500

490

580

-

0.78

2.00

2.04

34.48

Tabel 2.144 Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012

Tahun 2013

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

b. Kerusakan Kawasan Hutan No 1

Luas kerusakan kawasan hutan (Ha)

2

Luas kawasan hutan (Ha)

3

Kerusakan Kawasan Hutan

-

65

4

100

50

2,499

2,499

2,499

2,499

2,499

-

2.60

0.16

4.00

2.00

c. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

No 1

Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor 11,340 11,535 16,350 kehutanan (juta Rp)


Tahun 2013 15,000

2 3

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Jumlah PDRB (juta Rp)

1,519,156

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

49

1,795,964

2,073,556

2,376,521

2,377,521

0.63

0.56

0.69

0.63

1.

3. Pariwisata No 1 2

Tabel 2.146 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Kunjungan Wisata(orang) 361,882 392,882 395,000 489,580 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)

28,92

28,38

30,00

Tahun 2013 500,000

30,25

34,50

Tahun 2012

Tahun 2013

4. Kelautan dan Perikanan a. Produksi Perikanan No

Tabel 2.147 Produksi Perikanan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011

1

Jumlah produksi ikan (ton)

3,407

3,135

3,317

3,329

3,450

2

Target daerah (ton)

3,480

3,200

3,400

3,400

3,433

3

Produksi perikanan (%)

97.90

97.97

97.56

97.91

100.50

1

Tabel 2.148 Konsumsi Ikan Tahun 2009 Tahun Tahun Uraian 2009 2010 Jumlah konsumsi ikan (ton) 29,870 30,250

- 2013 Tahun 2011 30,730

Tahun 2012 30,920

Tahun 2013 33,600

2

Target daerah (ton)

30,000

31,000

31,620

31,920

33,570

3

Konsumsi ikan (%)

99.57

97.58

97.19

96.87

100.09

b. Komsumsi Ikan No

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan No 1

2 3

Tabel 2.149 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 45 0 Jumlah kelompok nelayan yang

mendapatkan bantuan Pemda per tahun (klp) Jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada (klp)

Cakupan bina kelompok nelayan (%)

Tahun 2013 9

-

-

45

61

61

-

-

100

0

14.75

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan No 1 2 3

Tabel 2.150 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 0.8 Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi

hasil kelompok nelayan (ton) Jumlah produksi ikan didaerah (ton)

Produksi perikanan kelompok nelayan (%)

Tahun 2013 -

3,407

3,135

3,317

3,329

3,450

-

-

-

-

-

5. Peternakan No

Tabel 2.151 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Peternakan Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012


Tahun 2013

1 2 3

4

5

6

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Pelayanan umum kesehatan hewan (% dari laporan kasus) Pelayanan Inseminasi Buatan (% dari Laporan Kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis (% dari jumlah kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis Avian Influensa (% dari jumlah kasus) Pencegahan penyakit Anthrax dan penyakit strategis ternak lainnya (% dari populasi) Pencegahan penyakit rabies pada hewan kesayangan (% dari populasi)

50

80

90

90

90

100

-

-

-

-

50

-

-

20

75

50

80

80

70

60

60

35

30

35

33

35

50

60

60

60

60

6. Perdagangan a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB No 1 2 3

Tabel 2.152 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kotribusi PDRB dari sektor 276,076 309,262 333,190 388,500 perdagangan (juta Rp) Jumlah PDRB (juta Rp) 1,298,779 1,519,156 1,795,964 2,073,556 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

21.26

20.36

18.55

18.74

Tahun 2013 437,451 2,376,521 18.41

7. Industri a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB No 1 2 3

Tabel 2.153 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 Jumlah kotribusi PDRB dari sektor 50,720 91,495 92,351 95,661 industri (juta Rp) Jumlah PDRB (juta Rp) 1,519,156 1,795,964 2,073,556 2,376,521 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)

3.34

5.09

4.45

4.03

Tahun 2013 97,500 2,377,521 4.10

b. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri No 1 2 3

Tabel 2.154 Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah kontribusi PDRB jasa 10,151,410 22,131,690 22,573,070 23,605,680 industri rumah tangga (juta Rp) Jumlah PDRB sektor industri (juta 50,719,500 91,494,585 92,350,905 95,660,565 Rp) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor 20.01 24.19 24.44 24.68 industri (%)

c. Pertumbuhan Industri No 1

Tabel 2.155 Pertumbuhan Industri Tahun 2009 - 2013 Tahun Tahun Tahun Uraian 2009 2010 2011 Pertumbuhan Industri (unit usaha) 1,270 1,304 1,312

Tahun 2012

Tahun 2013

1,353

1,400

d. Cakupan Bina Kelompok Petani Tabel 2.156 Cakupan Bina Kelompok Petani Tahun 2009 - 2013



Uraian Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda (org/klp) Jumlah seluruh kelompok pengrajin (org/klp) Cakupan bina kelompok pengrajin (%)

51

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

-

127

40

477

-

752

989

980

995

-

-

12.84

4.08

47.94

-

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan atau domestik. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Untuk mengetahui tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah maka perlu dilakukan analisis kinerja terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah dan nilai tukar petani. 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a. Jenis dan Jumlah Bank dan cabang Tabel 2.157

Jenis dan Jumlah Bank dan cabang Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

SATUAN

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

1

Bank Milik Pemerintah

buah

5

5

5

5

5

2

Bank Milik Swasta Basional

buah

7

7

7

7

7

3

Bank Milik Swasta Asing

buah

-

-

-

-

-

4

Bank Milik Pemerintah Daerah

buah

1

1

1

1

1

Jenis dan Jumlah Bank

buah

13

13

13

13

13

Sumber : Bagian Ekonomi Kota Parepare Tahun 2013

b. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Posisi Kota Parepare yang strategis menjadikan Kota Parepare sebagai tempat transit bagi arus penumpang yang hendak melakukan perjalanan wisata maupun perjalanan biasa, baik menggunakan jalur laut maupun darat. Sebagai akibatnya, tingkat hunian terhadap kamar hotel maupun permintaan terhadap pelayanan jasa akomodasi lainnya dan juga pelayanan restoran semakin meningkat.



52

Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya di Kota Parepare pada tahun 2012 adalah sebanyak 33 buah dimana terdapat satu hotel bintang satu dan 32 hotel non bintang. Tabel 2.158

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG / URUSAN

TAHUN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

Hotel Bintang Satu

buah

-

-

1

1

-

2

Hotel Non Bintang

buah

15

16

16

31

-

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel

buah

15

16

17

32

Sumber : Bagian Ekonomi Kota Parepare Tahun 2013

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi a. Angka Kriminalitas Tabel 2.159 Angka Kriminalitas Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO 1

BIDANG / URUSAN

SATUAN

2008

2009

2010

2011

2012

95

131

65

86

0

42

52

0

1

- Pembunuhan

1

2

3

1

- Perkosaan

0

0

0

3

- Perjudian

24

39

14

7

- Penganiayaan Berat

1

1

1

2

- Ranmor

20

17

47

72

7 117.06 3

20 118.84 2

0 129.26 2

0 130.58 2

132.04 8

8,12

11,02

5,03

6,59

0,00

Total Jumlah kriminal yang selama 1 tahun : - Uang Palsu

tindak terjadi

Kasus

- Narkotika 2

TAHUN

Jumlah Penduduk

jiwa

Angka kriminalitas

Sumber : Sat Reskrim dan Sat Narkoba Kota Parepare Tahun 2013

b. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Selama tahun 2008-2012, semua Jenis Pajak Daerah di Kota Parepare dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah sedangkan untuk Retribusi Daerah dikelola oleh beberapa SKPD terkait. Data mengenai jumlah dan macam Pajak dan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.160 Jumlah dan Macam Pajak Daerah Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG

/

SAT

TAHUN


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 URUSAN

1

Jumlah daerah

pajak

2

Macam daerah

pajak

53

2008

2009

2010

2011

2012

6

6

6

8

8

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Hiburan

Hiburan

Hiburan

Hiburan

Hiburan

Reklame

Reklame

Reklame

Reklame

Reklame

Penerangan Jalan

Penerangan Jalan

Penerangan Jalan

Penerangan Jalan

Penerangan Jalan

Tambang Galian Gol. C




Bukan Mineral Logam dan Batuan

-

-

-

Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah

-

-

-

BPHTB

BPHTB

jenis

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah selama kurun waktu tahun 2008-2010 adalah sebanyak 6 macam Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Tambang Galian C (pada Tahun 2012 berubah nama/nomenklatur menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009) sedangkan pada tahun 2011 ada penambahan 2 macam Pajak Daerah yaitu Pajak Air Tanah dan BPHTB. Tabel 2.161 Jumlah dan Macam Retribusi Jasa Umum Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG URUSAN

/

1

Jumlah Retribusi Jasa Umum

2

Macam Retribusi Jasa Umum

TAHUN

SATUAN macam

2008

2009

2010

2011

2012

9

9

9

9

9

Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan Kebersihan, Penggantian Akte dan Capil Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir ditepi jalan





Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran






Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Wajib Daftar Wajib Daftar Wajib Daftar Perusahaan. Perusahaan. Perusahaan. Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2013

Wajib Daftar Perusahaan.

54

Wajib Daftar Perusahaan.

Tabel 2.162 Jumlah dan Macam Retribusi Jasa Usaha Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

BIDANG URUSAN

1

Jumlah dan Macam Retribusi Jasa Usaha 2

/

TAHUN

SATUAN

jenis

Macam Retribusi Jasa Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

5

6

6

6

6

Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah potong hewan





Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Pengolahan limbah cair





Pelelangan

Pelelangan

Pelelangan

Pelelangan

Jasa Kepariwisataan

Jasa Kepariwisataan

Jasa Kepariwisataan

Pelelangan Tempat Rekreasi dan Olahraga

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2009-2011 Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata mengelola Retribusi Jasa Kepariwisataan namun pada tahun 2012 berganti nama menjadi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Tabel 2.163 Jumlah dan Macam Retribusi Jasa Usaha Kota Parepare Tahun 2008-2012 NO

1

2

BIDANG URUSAN Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu Macam Retribusi Perizinan Tertentu

/

SAT

jenis

TAHUN 2008

2009

2010

2011

2012

8

8

8

7

6

Izin Mendirikan Bangunan





Izin Gangguan / Keramaian Izin Trayek Pelayanan Alat Ukur Timbang Izin peruntukan lahan Jasa Ketatausaha an



Izin Gangguan / Keramaian Izin Trayek Pelayanan Alat Ukur Timbang Izin peruntukan lahan

SIUP (TDI)

SIUP (TDI)

SIUP (TDI)

Izin Gangguan / Keramaian Izin Trayek Pelayanan Alat Ukur Timbang Izin peruntukan lahan Jasa Ketatausaha an Jasa Konstruksi

Jasa Jasa Jasa Konstruksi Konstruksi Konstruksi Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


Jasa Konstruksi


55

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 merupakan RKPD terakhir dari implementasi program pembangunan yang ada dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 - 2013. Sehingga, evaluasi RKPD tahun 2013 sekaligus merupakan evaluasi dari pelaksanaan RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 - 2013. 1. Evaluasi Kinerja Tahun 2013 Hasil evaluasi program / kegiatan tahun 2013 terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepate tahun 2008 – 2013, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.164 Evaluasi Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis No 1

2

3

Uraian

Indikator Kinerja

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat)

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Peningkatan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah Unit Industri yang berkembang di sentra industri (unit) Persentase peningkatan produksi UMKM (%) Prosentase peningkatan produktifitas IKM (%) Jumlah kelembagaan/ kelompok masyarakat agribisnis (unit) Jumlah regulasi keamanan konsumen (regulasi) Tingkat pertumbuhan nilai investasi (%) - Sektor Industri - Sektor Perdagangan Jumlah dan jenis produk lokal yang dipasarkan (jenis) Jumlah koperasi aktif (unit) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Persentase angka pengangguran terbuka (%) Jumlah Pengangguran Terbuka (orang) Persentase jumlah orang miskin (%) Pencari kerja yang ditempatkan (org) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga (%) Jumlah pengunjung wisata dalam setahun (orang) Jumlah even wisata dan even bisnis yang diselenggarakan (buah) Jumlah kawasan agrowisata (kawasan) Jumlah rumah layak huni (unit) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani panti sosial (orang) Jumlah posyandu yang efektif melayani (unit) Persentase pengurangan penderita gizi buruk/kurang gizi

Hasil Evaluasi Tahun 2013 Target

Realisasi

Capaian (%)

1.400

1.552

110,86

80

12

15,00

80

28,67

35,84

18

20

111,11

5

2

40,00

40

28.96

72,40

20 20

22.2 6.76

111,00 33,80

60

38

63,33

100

108

108,00 68,99

5,00

4,09

118,20

2.500

2.276

108,96

5 1.300

5,2 764

95,20 58,77

95

86.07

90.60

500.000

489.580

97,92

5

3

60,00

1

1

100,00

30,000

27.742

92,47 91,35

300

450

150,00

112

112

100,00

40%

83.67%

209,18



4

5

6

Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yg memperoleh bantuan sosial Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Layanan Angka Melek Huruf (AMH) (%) dan Kualitas Pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka partisipasi murni Usia 7 -12 tahun (%) Angka partisipasi murni Usia 13 -15 tahun (%) Angka partisipasi murni Usia 16 -18 tahun (%) Angka partisipasi kasar Usia 7 -12 tahun (%) Angka partisipasi kasar Usia 13 -15 tahun (%) Angka partisipasi kasar Usia 16 -18 tahun (%) Tingkat kelulusan UAN SD (%) Tingkat kelulusan UAN SMP (%) Tingkat kelulusan UAN SMA (%) Persentase gedung sekolah berkualifikasi baik (%) Persentase sekolah yang menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah dengan efektif (%) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Derajat Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun) Kesehatan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran (orang) Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup Persentase penduduk berakses air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase balita gizi buruk Rasio Puskesmas persatuan penduduk (x1000) Rasio Posyandu persatuan balita Jumlah kelurahan siaga Persentase kelurahan yang universal Child Immunization (UCI) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (orang) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan kunjungan bayi Prevalensi peserta KB aktif Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Apresiasi Meningkatnya jumlah kegiatan Masyarakat Terhadap seni budaya Seni Budaya Meningkatnya jumlah sarana dan

prasarana seni budaya Pengembangan Website Pemerintah Kota Parepare Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

7

Meningkatnya dan

Sarana Prestasi

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Jumlah sarana/prasarana kepemudaan dan olah raga (unit)

2.750

852

2.750

825

56

30,98 30,00 104,03

100% 10.5

97.49% 10.23

97.49 97,43

100%

88.79%

88.79

100%

75.65%

75.65

100%

65.87%

65.87

125%

104.91%

83.93

120%

107.31%

89.43

120%

95.54%

79.62

100% 99% 99%

100% 95.40% 98.88%

100.00 96.36 99.88

97%

87.72%

90.43

50%

76.06%

152.12

100%

84.62%

84.62

70

74.75

106.79

5

9

20.00%

2

7

-50.00%

95%

58,91%

62.01

95% 0 1: 35.000 1 : 100 22

52,85% 0.06

55.63 99.94

1:22.255

86.58

1 : 57 22

73.13 100.00

22

22

100.00

2.317

2.307

99.57

2.440

2.307

94.55

230

277

110.99

103

148

169.05

2.327 14.766

2.326 14.043

99.96 95.10

92,97

84,56

5

6

120.00

200

154

77.00

1

1

100.00

1

1

100.00 99,25

290

203


70,00


Kepemudaan Olahraga 8

dan

Jumlah Organisasi kepemudaan

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik (Km) Proporsi Jalan Aspal (Km) Proporsi Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Persentase Trotoar dalam kondisi baik Panjang Jalan yang terbangun (m) Panjang jalan yang terpelihara (m) Pembangunan jalan beton (m) Persentase traffic light dalam kondisi baik (%) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja tata air Panjang drainase dengan kondisi baik efektif (km)

Pemenuhan Sarana dan prasarana transportasi kota secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik

Terciptanya kota yang melindungi kota Proporsi Irigasi dalam kondisi baik (m) dari bencana banjir Pembangunan Tanggul (unit) dan longsor serta Rehabilitasi Rutin Jaringan Irigasi memelihara (m) lingkungan Pembangunan Drainase (m) pemukiman Pembangunan Rehab / Duiker (unit)

10

11

12

13

Jumlah gorong-gorong dengan kondisi baik Turap dan Bronjong yang ada dibanding dengan yang seharusnya ada Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Ketercukupan saluran sanitasi untuk Sumberdaya air kota penyediaan air (paket) efektif dalam Ketercukupan sarana resrvoir untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air rumah tangga dan Jumlah kebutuhan pompa untuk pelaku usaha secara penyediaan air berkelanjutan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Peningkatan prakarsa Tingkat pemahaman masyarakat dan dan partisipasi stakeholder pembangunan atas masyarakat dan perubahan iklim global (%) pemangku kepentingan Jumlah kegiatan perlombaan lainnya dalam kebersihan lingkungan memelihara lingkungan Pembinaan pengolahan sampah hidup organik menjadi pupuk di masyarakat (lokasi) Kawasan Bebas Sampah (kawasan) Kelompok Sadar Lingkungan (klp) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Penanggulangan Persentase pelaku usaha wajib amdal Dampak Lingkungan yang dipantau/diawasi Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase Pelaku usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang telah diinformasikan statusnya Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Prosentase RTH dalam Kota Produksi pupuk kompos dari pengolahan sampah organik

29

24

57

82,76 76,38

328.250

234.302

71,38

328.250

209.474

63,82

67%

67%

100

100% 1,348 24,558 2,163

80% 1,348 24,558 2,163

80 100 100 100

100

100

100 89,40

55.00

58.59

106.53

13.116

10.493

80.00

1

1

100.00

1.906,64 640

1.906,64 640

4

4

100.00

50

50

100.00

10

10

100.00

100.00 100.00

98,08

62.40%

62.40%

100.00

3

3

100.00

3

0

0.00

28.643

17.763

62.02 65,50

100%

80%

80.00

4

4

100.00

25

20

80.00

20 25

20 10

100.00 40.00 80

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

100%

100%

100.00

10%

10%

100.00

30%

24.00%

80.00

60

10

16.67

100%



14

15

16

17

18

(ton/tahun) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup Persentase penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap tahun Jumlah pusat pengkomposan sampah yang berfungsi (unit) Jumlah unit daur ulang sampah yang berfungsi (unit) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Penataan Kebersihan Persentase penanganan volume dan Keindahan Kota sampah (m3) yang Efektif, terpadu Peningkatan partisipasi masyarakat dan berkelanjutan dalam pengelolaan persampahan Dipertahakannya Piala Adipura Ketersediaan sarana dan prasarana sampah pada lokasi yang rawan sampah Meningkatnya estetika taman yang ada (jumlah taman) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kehidupan Jumlah kegiatan dakwah/bimbingan Spritual Keagamaan agama setiap kelurahan/bulan Meningkatnya jumlah pendakwah agama / Pembimbing agama di Kota Parepare (orang) Meningkatnya presentase anak bebas buta aksara Al-Quran Jumlah majelis ta'lim jumlah jama'ah haji pertahun Jumlah zakat dan sedekah (dalam ribu Rupiah) Jumlah jama'ah umrah per tahun Efektifitas pengelolaan zakat dan sedekah Jumlah kegiatan dialog antar umat beragama Jumlah TKA/TPA yang aktif Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Berfungsinya Jumlah kelembagaan sosial Kelembagaan kemasyarakatan masyarakat pada Jumlah kelembagaan dan organisasi berbagai bidang sosial politik kehidupan secara Jumlah Lembaga Swadaya efektif dalam Masyarakat (LSM) pemenuhan kebutuhan Jumlah Lembaga/Kelompok mendasar masyarakat Masyarakat yang telah dibina (Faskel/LPMK/PWS) Jumlah Forum Kota Sehat Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Peningkatan jumlah pegawai yang Peningkatan telah mengikuti diklat kapasitas dan kompetensi Aparatur Peningkatan kualitas rekruitmen dalam menduduki jabatan negara dalam Peningkatan kinerja pegawai yang menjalankan tugas telah mengikuti pelatihan pokok dan fungsinya Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, pendidikan dan diklat Persentase jumlah pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan S3 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Terciptanya efektivitas Jumlah SKPD yang memiliki Renstra bagi berjalannya fungsi Jumlah SKPD yang memiiliki Renja

58

100%

100%

100.00

100%

100%

100.0

27

20

74.07

5

4

80.00

800

200

25.00 67,96

503,000

173,010

34.40

50%

30%

60

100

100

100

100%

100%

100

50

45

90 76,88

10

10

100,00

200

485

242,50

95%

95%

100'00

110 150

95 95

86,36 63,33

300,000

238,641

79,55

200

50

25,00

70%

65%

93,39

10

7

70,00

100

99

99,00 95,91

35

46

131,43

50

12

2400

50

55

110

44

44

100

22

22

100 93,09

2.000

834

41,70

90%

95.55%

106,17

100%

5.50%

5,50

100%

64.21%

64,21

100%

83.06%

83,06

33 33

33 33

100.00 100.00

60,13



pemerintahan, pelayanan pembangunan

20

Jumlah Program SKPD yang tertuang 100% 100% dan dalam RPJMD Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan 3 3 (kegiatan} Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/ 100% 100% musrenbang Persentase dokumen publik yang 100% 100% dapat di akses Pemberlakukan sistem pagu indikatif/ jumlah anggaran usulan masyarakat 6.6 7 yang diakomodir (dalam Milyar rupiah) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Terciptanya Kondisi Persentase SKPD yang melaporkan 33 33 pemerintahan yang kinerjanya secara obyetif dan tepat waktu bersih dan berwibawa melalui Persentase SKPD yang melaporkan 33 33 kinerja keuangan penerapan norma Persentase SKPD yang memiliki 6 6 akuntabilitas, Standar Pelayanan Minimal transparansi, Presentase peningkatan tindak lanjut 100% 100% partisipatif dan patuh LHP APFP kepada hukum Persentase pengadaan barang dan 100% 100% terwujud pada jasa melalui LPSE semua unit Jumlah penyusunan Dokumen 5 Perencanaan dan Penganggaran tepat 5 waktu Ketepatan waktu dalam penetapan 100% 100% APBD Persentase SKPD yang melaporkan 33 kinerjanya secara obyetif dan tepat 33 waktu Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013

59

100.00 100.00 100.00 100.00 106.06 100,87

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 86,82

Hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2008-2013 sampai dengan berakhirnya tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 2.165 Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2013 Berdasarkan Kebijakan Dalam RPJMD Kota Parepare PROGRAM NO

1 2 3

4

5

KEBIJAKAN

Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Peningkatan Kualitas Manusia Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan Penataan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Penguatan Kehidupan Beragama dan Kelembagaan Masyarakat

KEGIATAN Capaian (%)

JML

TERLAKSANA

TDK TERLAKSANA

CAPAIAN (%)

JML

Terlaksana

Tdk Terlaksana

41

41

-

100

305

218

87

71

60

60

-

100

314

267

47

85

14

14

-

100

92

81

11

88

17

17

-

100

60

44

16

73

17

17

-

100

77

60

17

78



Perbaikan Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah

6

JUMLAH

60

35

35

-

100

214

196

18

92

184

184

-

100

1.062

866

196

82

Sumber : Bappeda Kota Parepare

Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2013, semua program yang ada dalam RPJMD telah dilaksanakan namun kegiatan yang ada baru mencapai 82%. 2. Evaluasi RKPD Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraruran Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2013. RKPD tersebut memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2014. RKPD tahun 2014 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Parepare Tahun 2014. Namun, tidak semua program/kegiatan yang ada dalam RKPD dapat diakomodir ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun 2014, dikarenakan adanya penerapan skala prioritas terhadap terhadap program / kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga hanya program/kegiatan yang bersifat urgen dan merupakan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang diutamakan dalam penyusunan APBD. Hal ini menunjukkan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah belum terwujud secara maksimal. 1) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan. Dalam RKPD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang direncanan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebanyak 13 program dan 100 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.745.070.500,-. Dalam APBD Kota Parepare Tahun 2014 dialokasikan anggaran yang

lebih

besar

Rp.

43.634.186.850

termasuk

kegiatan

lanjutan

sebesar

Rp. 9.903.460.550 yang terdiri atas 10 program dan 78 kegiatan (1 Kegiatan lanjutan). 2) Dinas Kesehatan Penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. Andi Makkasau. Pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dalam RKPD sebesar Rp. 14.785.187.700, - yang terdiri atas 11 program dan 70 kegiatan. Dalam APBD anggaran yang didistribusikan untuk Dinas Kesehatan meningkat menjadi Rp. 15.190.727.500,- dengan 10 program dan 72 kegiatan. 3) RSUD. A. Makkasau RSUD. A. Makkasau dalam RKPD tahun 2014 merencanakan untuk melaksanakan dua program, yaitu Program Peningkatan Pelayanan BLUD dengan pagu indikatif Rp. 33.090.500.000 dan Program Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD sebesar Rp. 9.306.997.000. Dalam APBD tahun 2014 diakomodir anggaran sebesar Rp. 55.977.092.000. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


61

4) Dinas Pekerjaan Umum Dalam RKPD tahun 2014, Dinas Pekerjaan Umum merencanakan 14 program dan 52 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.408.078.200. Dalam APBD tahun 2014 diakomodir sebesar Rp. 46.663.246.155,- yang terdiri atas 14 program dan 55 kegiatan. 5) Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan urusan wajib penataan ruang, dalam RKPD tahun 2014 merencanakan anggaran sebesar Rp. 10.023.176.600,terdiri atas 13 program dan 61 kegiatan. Dalam APBD meningkat menjadi Rp. 10.546.719.700 terdiri atas 12 program dan 49 kegiatan (1 kegiatan lanjutan). 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan

Perencanaan

Pembangunan

menyelenggarakan

urusan

perencanaan

pembangunan, penataan ruang dan statistik, dalam RKPD merencanakan pagu indikatif sebesar Rp. 7.452.700.000,- dengan 11 program dan 50 kegiatan. Dalam perkembangan selanjutnya, alokasi anggaran untuk Bappeda yang tertuang dalam APBD hanya sebesar Rp. 3.078.350.100 dengan 12 program dan 57 kegiatan. 7) Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan dalam RKPD tahun 2014 merencanakan 7 program dan 35 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.204.726.500,-, namun yang terealisasi dalam APBD sebesar Rp. 2.648.367.500,- yang terdiri atas 8 program dan 36 kegiatan. 8) Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan lingkungan hidup bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dalam RKPD tahun 2014, SKPD ini merencanakan pagu indikatif sebesar Rp. 3.524.005.000,- untuk membiayai 11 program dan 32 kegiatan. Namun dalam APBD tahun 2014 terdistribusi anggaran sebesar Rp. 2.729.409.100,- yang terdiri atas 9 program dan 32 kegiatan. 9)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam RKPD tahun 2014, Dinas Kebersihan merencanakan anggaran sebesar Rp. 6.279.631.736,- dengan 7 program dan 30 kegiatan. Dalam APBD tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.680.069.136 untuk membiayai 6 program dan 24 kegiatan.

10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Anggaran dalam RKPD tahun 2014 sebesar Rp. 1.065.020.850 dengan 5 program dan 24 kegiatan. Namun yang direalisasikan dalam APBD meningkat menjadi Rp. 1.111.224.650 untuk membiayai 5 program dan 28 kegiatan. 11) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan



62

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan dua urusan, yaitu (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan (2) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam RKPD tahun 2014, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 2.144.053.400 dengan 11 program dan kegiatan. Namun yang terealisasi dalam APBD sebesar Rp. 2.586.696.800 yang terdiri atas 11 program dan 37 kegiatan. 12) Dinas Sosial Dinas Sosial menyelenggarakan urusan sosial, dimana dalam RKPD tahun 2014 merencanakan anggaran Rp. 1.723.500.000 dengan 10 program dan 32 kegiatan. Dalam APBD hanya direalisasikan sebesar Rp. 1.575.289.250,- untuk membiayai 8 program dan 42 Kegiatan. 13) Dinas Tenaga Kerja Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dalam RKPD tahun 2014 merencanakan 7 program dan 42 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.456.000.000. Dalam APBD direalisasikan

sebesar Rp. 1.238.410.300 dengan 8

program dan 40 kegiatan. 14) Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan, yaitu : (1) Kepemudaan dan olahraga; dan (2) pariwisata. Untuk tahun 2014 merencanakan 10 program dan 40 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 3.160.000.000, namun dalam APBD direalisasikan sebesar Rp. 1.542.062.000 dengan 9 program dan 31 kegiatan. 15) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam RKPD tahun 2014, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 1.508.500.000 dengan 9 program dan 31 kegiatan. Dalam APBD terealisasi Rp. 1.075.721.571 dengan 7 program dan 29 kegiatan. 16) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satpol Pamong Praja merencanakan dalam RKPD tahun 2014 anggaran sebesar Rp. 1.256.000.000,- untuk membiayai pelaksanaan 7 program dan 24 kegiatan. Dalam APBD tahun 2014 hanya dialokasikan Rp. 887.855.000,- dengan 8 program dan 28 kegiatan. 17) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kota Parepare menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, dalam RKPD dialokasikan pagu indikatif Rp. 23.760.000.000 dengan 20 program dan 155 kegiatan. Untuk merealisasikan rencana tersebut dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 24.999.750.650 untuk membiayai 20 program dan 145 kegiatan . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


63

18) Sekretariat DPRD Dalam RKPD tahun 2014, Sekretariat DPRD mengusulkan anggaran Rp. 10.485.000.000 (7 program dan 40 kegiatan), dalam APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.869.501.350 dengan 7 program dan 40 kegiatan. 19) Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan daerah merencanakan anggaran Rp. 8.575.532.000 dalam RKPD Tahun 2014 dengan 5 program dan 39 kegiatan. Dalam APBD dialokasikan anggaran yang lebih besar yaitu Rp. 6.966.386.335 dengan 5 program dan 38 kegiatan. 20) Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah mengusulkan anggaran dalam RKPD tahun 2014 sebesar Rp. 1.367.423.375,- dengan 7 program dan 27 kegiatan. Dalam APBD disiapkan anggaran sebesar Rp. 1.157.269.050 untuk membiayai 7 program dan 26 kegiatan. 21) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Dalam RKPD tahun 2014, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mengusulkan 7 program dan 42 kegiatan dengan anggaran Rp. 3.105.200.000. Dalam APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.882.510.802 dengan 6 program dan 35 kegiatan. 22) Kantor Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan mengusulkan program dan kegiatan dalam RKPD masingmasing 6 program dan 21 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 698.000.000, namun yang dialokasikan dalam APBD meningkat Rp. 766.029.000 dengan 6 program dan 23 kegiatan. 23) Kecamatan Bacukiki Kecamatan Bacukiki mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.361.300.000 dengan 5 program dan 27 kegiatan. Dalam APBD tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp. 1.471.983.150 untuk membiayai 5 program dan 28 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2011 mencapai 89 %. 24) Kecamatan Soreang Kecamatan Soreang mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.865.336.000 dengan 5 program dan 30 kegiatan. Dalam APBD tahun 2014 dialokasikan anggaran Rp. 2.537.666.000 untuk membiayai 5 program dan 32 kegiatan. 25) Kecamatan Ujung Kecamatan Ujung mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.280.250.000 dengan 5 program dan 26 kegiatan. Dalam APBD tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.513.457.600 untuk membiayai 5 program dan 27 kegiatan. 26) Kecamatan Bacukiki Barat Kecamatan Bacukiki Barat mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.500.248.700 dengan 5 program dan 30 kegiatan. Dalam APBD tahun 2014



64

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.660.237.800 untuk membiayai 5 program dan 30 kegiatan. 27) Sekretariat KORPRI Dalam RKPD Tahun 2014, Sekretariat Korpri mengusulkan anggaran sebesar Rp. 424.000.000 dengan 5 program dan 19 kegiatan. Namun, dalam APBD 2014 hanya direalisasikan 80,56% atau sebesar Rp. 396.860.000 untuk membiayai 19 kegiatan yang terangkum dalam 5 program. 28) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang pada tahun 2014 mengusulkan dalam RKPD anggaran sebesar Rp. 979.390.000 dengan 9 program dan 35 kegiatan, namun dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp. 1.273.390,000 untuk membiayai pelaksanaan 8 program dan 37 kegiatan. 29) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Tingkat capaian kinerja BPMK pada tahun 2011 adalah 99,98` %, dan dalam RKPD tahun 2014 mengusulkan 8 program dan 28 kegiatan yang membutuhkan anggaran Rp. 2.183.750.000, yang terakomodir dalam APBD sebesar Rp. 2.180.628.000 dengan 8 program dan 33 kegiatan. 30) Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dalam RKPD tahun 2014 merencanakan anggaran sebesar Rp. 960.000.000 dengan 5 program dan 31 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp. 3.606.845.000 dengan 6 program dan 35 kegiatan 31) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yakni urusan kearsipan dan perpustakaan. Untuk meningkatkan kinerjanya, SKPD ini mengusulkan dalam RKPD tahun 2014 anggaran sebesar Rp. 826.000.000 dengan 8 program dan 30 kegiatan, namun yang terealisasi dalam APBD sebesar Rp. 751.400.000 dengan 7 program dan 31 kegiatan. 32) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pilihan, yaitu : Pertanian, Kehutanan, kelautan dan perikanan. Dalam RKPD tahun 2014 mengusulkan anggaran sebesar Rp. 9.521.469.200 untuk membiayai 17 program dan 38 kegiatan, namun yang direalisasikan dalam APBD sebesar Rp. 7.232.192.300 dengan 15 program dan 36 kegiatan. 33) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan urusan wajib (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dan urusan pilihan (perindustrian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 perdagangan).

Dalam

RKPD

tahun

2014

dialokasikan

anggaran

65

sebesar

Rp. 1.803.000.000,- dengan 13 program dan 45 kegiatan. Dalam APBD dialokasikan anggaran mencapai Rp. 2.011.165.000 dengan 10 program dan 38 kegiatan. 34) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan SKPD yang baru terbentuk pada tahun 2013 setelah RKPD tahun 2014 ditetapkan, sehingga anggarannya diusulan pada saat penyusunan KUA/PPAS APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000 untuk membiayai

5 program. Dalam APBD tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 747.870.500 dengan 6 program dan 27 kegiatan.

Dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2014 yang merupakan implementasi tahun pertama dari RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018, terdapat pula perbedaan dalam proyeksi pendapatan, proyeksi belanja serta proyeksi pembiayaan daerah. Perbedaan proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.166 Perbandingan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2014 Proyeksi RKPD Tahun 2014 (dalam juta Rp)

No

Uraian RKPD

I

APBD

648.990.000.000

646.523.759.345

655.482.466.047

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

68.377.000.000

82.345.160.000

75.122.260.000

I.1.1

Pajak daerah

15.000.000.000

19.425.000.000

18.575.000.000

I.1.2 I.1.3

Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

8.981.000.000 3.000.000.000

9.607.660.000 3.000.000.000

9.307.660.000 3.000.000.000

I.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

41.396.000.000

50.312.500.000

44.239.000.000

484.781.000.000

468.107.409.559

476.229.282.178

28.000.000.000

9.216.104.559

17.337.977.178

I.1

I.2

PENDAPATAN DAERAH

KUA/PPAS

Dana Perimbangan

I.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

I.2.2

Dana Alokasi Umum (DAU)

410.000.000.000

426.405.955.000

426.405.955.000

I.2.3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

45.798.000.000

32.485.350.000

32.485.350.000

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

95.831.000.000

94.821.189.786

104.130.923.869

I.3 I.3.1

Hibah

-

-

-

I.3.2

Dana darurat

-

-

-

I.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

23.400.000.000

22.390.000.000

19.890.124.309

I.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

61.898.000.000

61.898.015.766

76.176.332.000

I.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

10.533.000.000

10.533.174.020

8.064.467.560

BELANJA DAERAH

626.972.000.000

616.679.650.027

651.257.391.047

Belanja Tidak Langsung

388.450.000.000

374.263.015.766

383.600.266.119

II.1.1

Belanja pegawai

377.085.000.000

360.989.015.766

367.585.301.107

II.1.2

Belanja bunga

II.1.3

Belanja subsidi

5.500.000.000 -

4.500.000.000 -

4.500.000.000 -

II.1.4

Belanja hibah

2.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

II II.1


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 II.1.5

Belanja bantuan sosial

II.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

II.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

II.1.8

Belanja tidak terduga

II.2

Belanja Langsung

II.2.1 II.2.2

Belanja pegawai Belanja barang dan jasa

II.2.3

Belanja modal

66

2.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

515.000.000

515.000.000

514.965.012

1.350.000.000

1.350.000.000

2.000.000.000

238.5222.000.000

242.416.634.261

267.657.124.928 13.603.525.300 160.174.693.373 93.878.906.255

Surplus / Defisit

-

28.594.109.318

4.225.075.000

0

(28.594.109.318)

(4.225.075.000)

III

PEMBIAYAAN DAERAH

III.1

Penerimaan Pembiayaan

1.250.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

III.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

III.1.2

Pencairan dana cadangan

-

-

-

III.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

III.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

III.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

250.000.000

250.000.000

250.000.000

III.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

III.2

Pengeluaran Pembiayaan

1.250.000.000

29.844.109.318

5.475.075.000

-

-

-

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

-

28.594.109.318

3.725.075.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

-

-

-

III.2.1

Pembentukan dana cadangan

III.2.2

Penyertaan modal (Investasi daerah)

III.2.3

Pembayaran pokok utang

III.2.4

Pemberian pinjaman daerah

III.3

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berkenan (SILPA)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaain daerah, maupun dengan pencapaian nasional. Permasalahan pembangunan daerah dalam RKPD ini diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan dan urusan pemerintahah daerah. 2.3.1. Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi pencapaian target sasaran strategis ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih fokus oleh seluruh stakeholders pembangunan di Kota Parepare. a. Pendidikan Pelaksanaan program / kegiatan bidang pendidikan telah berhasil mendukung program pendidikan gratis dari pemerintah propinsi. Sebagai salah satu barometer perkembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


67

pendidikan di Sulawesi Selatan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan telah berhasil melaksanakan program – program peningkatan layanan dan kualitas pendidikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya capaian Indeks Pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf pada tahun 2008 adalah 96,20%, meningkat menjadi 97,33% pada tahun 2012. Pada tahun 2008, angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,45 tahun, meningkat menjadi 9,88 tahun pada tahu 2012. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Ketersediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Parepare cukup banyak, namun dari data yang diperoleh baru sekitar 25% anak usia dini yang dapat mengakses PAUD. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD serta biaya PAUD relatif masih tinggi. 2) Rata-rata lama sekolah baru dicapai pada tingkat Kelas 1 SLTA. Lama sekolah merupakan indikator pendidikan suatu daerah dimana pemerintah Kota Parepare berharap agar rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. 3) Angka Putus Sekolah untuk tingkat SMA/SMK/MA tergolong masing tinggi sebesar 1,67 %, artinya dari 100 siswa SMA/SMK/MA terdapat 1 – 2 yang gagal menyelesaikan studinya. 4) Ketersediaan guru sudah memadai, demikian pula tingkat pendidikan guru yang strata satu sudah tinggi (2.514) guru. Kendala yang dihadapi adalah distribusi guru yang belum merata di tiap sekolah bahkan di beberapa bidang studi ketersediaan tenaga guru sudah melampaui kebutuhan sehingga untuk memenuhi kewajiban jam mengajar, tidak sedikit guru yang mengampuh bidang studi lain yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya untuk kebutuhan sertifikasi. 5) Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal dengan ketenagakerjaan belum optimal. 6) Fasilitas sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai. 7) Satuan pendidikan berbasis keunggulan local belum dikembangkan dengan baik 8) Peningkatan jumlah guru yang telah bersertifikasi belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, masalah ini juga merupakan masalah nasional yang diakibatkan karena pelaksanaan sertifikasi guru terkesan hanya mengejar target tahun 2015 sehingga banyak guru yang tidak berkompeten lulus sertifikasi. 9) Kemampuan guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran juga masih rendah khususnya dalam menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan perkembangan informasi teknologi di sekolah. b. Kesehatan



68

Pelaksanaan program kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ini tercermin dari capaian kinerja indikator kesehatan pada tahun 2012. Angka harapan hidup (AHH) untuk tahun 2008 mencapai 72,90 tahun meningkat menjadi 74,71 tahun pada tahun 2012. Angka ini lebih tinggi dibanding AHH Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 75,68. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, meliputi : 1) Pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas maupun pada unit layanan masyarakat (Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Poskeskel) masih memiliki keterbatasan peralatan deteksi dini jenis penyakit khususnya malaria, DBD dan penyakit lainnya. 2) Pelayanan kesehatan penyakit menular melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang belum memiliki peta sumber penyakit menular, seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya. 3) Masih ditemukannya angka kematian bayi menunjukkan belum maksimalnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfeksia). Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan serta kemampuan petugas dalam penanganan neonates komplikasi. 4) Pelayanan kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat masih rendah dalam upaya peningkatan gizi balita, ibu hamil dan pemantauan jajanan anak sekolah. 5) Rasio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat belum merata. 6) Mutu pelayanan kesehatan belum sepenuhnya

merata semua golongan masyarakat

sesuai dengan standar nasional. 7) Perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang. 8) Layanan ambulance untuk menjemput warga yang sakit belum tersedia. c. Pekerjaan Umum / Infrastruktur 1) Belum terintegrasinya sistem informasi dan data base jalan/jembatan dalam perencanaan jalan/jembatan dan penggunaan dan pemanfaatan ruang kota. Hal ini dapat dilihat dengan belum tersedianya database secara terpadu dan detail sebagai pendukung dalam perencanaan pembangunan. 2) Masih kurang optimalnya pelayanan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana air bersih dan penataan sanitasi lingkungan. 3) Belum optimalnya pengelolaan air permukaan yang tertampung untuk penggunaan air baku. 4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah. 5) Belum tertatanya infra struktur fisik pada kawasan industry (KIPAS) maupun kawasan pergudangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


69

d. Sarana dan prasarana transportasi jalan belum optimal e. Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah baik data dari SKPD dan BPS sangat kurang sehingga menyulitkan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan. 2) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas para perencana di masing-masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga Rencana Kerja SKPD dalam lima tahun terakhir cenderung masih sama. 3) Belum semua dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD. 4) Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD tidak terwujud sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD tidak dapat bersinergi. Kekurangan ini akan diatasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD tahun 2013 – 2018. f. Koperasi dan UMKM 1) Iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah belum kondusif, ditandai pelayanan perijinan UMKM yang belum optimal, dan sulitnya akses terhadap peluang pasar produk UMKM, dan persaingan usaha yang kurang sehat. 2) Pengembangan Abon ikan menjadi produk unggulan UKM belum sesuai harapan. Produk ini belum menjadi ikon produk UKM karena kurangnya promosi dan akses penjualan sehingga belum dikenal oleh masyarakat luas. 3) Rendahnya semangat kewirausahaan, dan rendahnya daya saing produk UMKM dalam hal kualitas produk yang rata-rata kurang bagus, dan harga yang kurang kompetitif, dan pemasaran produk masih sebatas local area, belum mampu melakukan pemasaran keluar daerah. 4) Masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri kecil dan menengah dalam hal melakukan proses produksi. 5) Opini sebagian masyarakat/debitur UKM yang masih keliru tentang dana bantuan pemerintah yang bersifat gratis (tidak dikembalikan) sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang tidak sedikit. 6) Akses UMKM terhadap lembaga perbankan (Pembiayan) dan pelaku-pelaku usaha lainnya sangat rendah sehingga posisi/daya tawar dengan pihak ke 3 sangat lemah. 7) Pembangunan pasar tradisional tidak melalui kajian yang mendalam dari segi fungsi dan penggunaan letak dan prasarana penunjangnya. 8) Terbatasnya pemahaman gerakan koperasi baik manajemen perkoperasian, usaha dan penyusunan laporan keuangan. 9)

Minimnya kesejahteraan anggota melalui pelayanan koperasi

10) Masih kurang terjalinnya kemitraan khususnya koperasi dan pengusaha besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


70

g. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah Kota Parepare. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin mencapai 8.320 jiwa, mengami penurunan jika dibanding tahun 2011 yang mencatat angka 7.741 jiwa dan pada tahun 2012 angka ini berkurang hanya 7.720 jiwa. Walaupun berkurang, namun angka ini masih cukup tinggi yaitu 5,62 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Parepare. Penanggulangan kemiskinan masih berfokus pada pemberian bantuan langsung dan masih rendahnya keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait.

2.3.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan urusan pemerintahan yang dihadapi selama ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.167. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah No

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Interpretasi Capaian Target

Permasalahan

Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI telah mencapai 98,82%, pencapaian ini diatas rata-rata propinsi (97,16%) dan nasional Angka partisipasi sekolah tingkat SLTP/MTs mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2008 - 2012. Pada tahun 2012 mencapai 91,37% yang berarti telah melampaui rata-rata propinsi dan nasional Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah selama periode 20082012 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2012 mencapai 83,45% Rasio guru/murid cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2008 mencapai 35,37 dan pada tahun 2012 mencapai 37,18. Hal ini masih diatas rasio ideal yaitu 1 : 25

Masih banyak anak usia sekolah yang bekerja sebagai sumber penghasilan keluarga

URUSAN WAJIB 1 1.1 1.1.1

Pendidikan Pendidikan Dasar Angka partisipasi (SD/MI)

1.1.2

Angka partisipasi (SLTP/MTs)

1.1.3

Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

1.1.4

Rasio Guru/murid

1.1.5

Rasio Guru/murid per kelas ratarata Pendidikan Menengah Angka Partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA)

1.2 1.2.1

sekolah

sekolah

Masih banyak keluarga yang mempekerjakan anaknya yang masih usia sekolah

Sulitnya memperoleh lahan yang strategis untuk mendirikan unit sekolah baru Ketersediaan tenaga guru dengan kualifikasi dan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan sehingga beberapa mata pelajaran mengalami kelebihan guru namun disisi lain beberapa mata pelajaran juga mengalami kekurangan guru.

Data tidak ada APS tingkat SMA/SMK/MA telah meningkat, dimana pada tahun 2012 mencapai 65,73%. Angka ini diatas


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 1.2.2

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1.2.3 1.2.4

Rasio Guru terhadap murid Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik

1.2.5 1.3 1.3.1

1.3.2

Sekolah pendidikan dan SMA/SMK/MA bangunan baik

SMP/MTs Kondisi

1.4 1.4.1 1.5 1.5.1

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini Angka Putus Sekolah (APS) Angka putus sekolah (APS) SD/MI

1.5.2

Angka putus (APS)SMP/MTs

1.5.3

Angka putus SMA/SMK/MA

1.6 1.6.1

Angka Kelulusan (AL) Angka kelulusan SD/MI

1.6.2

Angka kelulusan SMP/MTs

1.6.3

Angka kelulusan SMA/SMK/MA

1.6.4

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

sekolah

sekolah

(APS)

rata-rata propinsi (59,55%) dan Nasional (60,78%) Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2008 mencapai 34,02 dan tahun 2012 meningkat mencapai 58,22 Data tidak valid Data tidak valid

71

Jumlah siswa SMK/SMA yang berasal dari luar daerah cukup banyak sehingga mempengaruhi daya tampung SMA/SMK terhadap penduduk usia sekolah.

Data Tidak Ada

Hingga tahun 2012, kondisi bangunan SD/MI dalam keadaan baik mencapai 81,89% berarti masih dibawah propinsi yang mencapai 97% Selama periode tahun 2008-2011, persentase bangunan sekolah SMP/MTs dan SMA/AMK/MA mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 mencapai 79,37%, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2011 menjadi 85,68. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 81,45%.

Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan SD/MI belum dilaksanakan berdasarkan data kondisi bangunan sekolah. Umumnya kondisi sekolah yang belum memenuhi standar berada dibawah naungan Kementeriaan Agama Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA belum dilaksanakan berdasarkan data kondisi bangunan sekolah. Umumnya kondisi sekolah yang belum memenuhi standar berada dibawah naungan Kementeriaan Agama dan sekolah swasta.

Data Dari Dinas Pendidikan Tidak Ada Angka putus sekolah SD/MI selama periode 2008-2012 menunjukkan angka cukup baik, pada tahun 2008 mencapai 0,13% dan pada tahun 2012 hanya 0,10% Pada tahun 2008, APS SMP/MTs sebesar 0,55% dan pada tahun 2012 angka APS dapat ditekan menjadi 0,15% Dalam 5 tahun terakhir, APS tingkat SMA/SMK/MA menunjukkan kecendrungan yang baik. Pada tahun 2010 mencapai 3,75% namun pada tahun 2012 angka ini dapat ditekan menjadi 0,93%

Banyak siswa yang akhirnya putus sekolah karena bekerja untuk membantu ekonomi keluarga

Angka kelulusan tingkat SD/MI mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 mencapai 91,45%, kemudian berturut-turut 90,47%, 99,30%, 91,00% dan pada tahun 2012 mencapai 99,29%. Angka ini masih dibawah rata-rata propinsi yang mencapai 100% Pada tahun 2008, Angka Kelulusan SMP/MTs mencapai 85,45% dan pada tahun 2012 mencapai 98,14%. Pencapaian ini masih dibawah tingkat kelulusan proponsi yang mencapai 99,81% Angka kelulusan SMA/SMK pada tahun 2012 mencapai 98,14%

Masih belum optimalnya penyelenggara pendidikan dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional.

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dalam periode 2008-2012 mencapai diatas 100% hal ini dikarenakan banyaknya siswa dari luar daerah yang memilih bersekolah di Parepare

Banyak siswa yang akhirnya putus sekolah karena bekerja untuk membantu ekonomi keluarga Banyak siswa yang akhirnya putus sekolah karena bekerja untuk membantu ekonomi keluarga

Masih belum optimalnya penyelenggara pendidikan dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional. Masih belum optimalnya penyelenggara pendidikan dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional. -



1.6.5

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV

2 2.1

Kesehatan Rasio posyandu balita

2.2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

per

satuan

2.3

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

2.4

Rasio dokter penduduk

2.5

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2.7

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

2.8

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

2.9

2.10

per

satuan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

72

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dalam periode 20082012 juga menunjukkan diatas 100% hal ini dikarenakan banyaknya siswa dari luar daerah yang memilih bersekolah di Parepare Pada tahun 2012, Guru yang berkualifikasi S1/DIV sebesar 2.817 orang

-

Rasio Posyandu per satuan balita cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2008 mencapai 17,04 dan pada tahun 2012 berkurang menjadi 13,81. Adapun propin si sebesar 75,1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dalam lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu 0,2 artinya satu puskesmas/poliklinik/pustu melayani 20.000 penduduk. Rasio ini masih lebih baik dari rasio propinsi yang mencapai 0,26 Rasio rumah sakit per satuan penduduk juga mengalami stagnasi dalam periode 2008-2012 yaitu 0,1 yang berarti satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk

Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan di Posyandu berkurang

Rasio dokter persatuan penduduk pada tahun 2008 sebesar 0,48 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,64. Ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk yang cepat tidak diikuti dengan penambahan jumlah dokter Rasio tenaga medis per satuan penduduk dalam periode 2008-2012 berfluktuatif, tahun 2008 rasionya 3,39 dan tahun 2012 rasionya 3,34. Rasio ini jauh lebih baik dari rasio propinsi yang mencapai 0,19 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani cenderung mengalami penurunan. Tahun 2008 mencapai 6,69% dan tahun 2012 hanya 4,48%, jauh dibawah rata-rata propinsi yang mencapai 57,73% Capaian tahun 2012 sebesar 83,92%, capaian ini cukup baik namun masih dibawah capaian propinsi sebesar 93,68%

Masih terdapat Guru berkualifikasi S1/DIV

1. 2.

yang

belum

Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan Tidak adanya pelayanan kesehatan dokter ahli di Puskesmas

1. Rasio ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit relatif mencukupi, namun jumlah kamar kelas III masih kurang. 2. Belum semua rumah sakit menerima pasien Jamkesmas/Jamkesda Jumlah dokter umum sudah mencukupi namun jumlah dokter spesialis tertentu masih kurang

Jumlah tenaga medis sudah sangat mencukupi namun kapasitas dan kompetensinya masih perlu ditingkatkan

1. Kemampuan Puskesmas dalam melakukan penatalaksanaan PONED standar masih rendah 2. Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi komplikasi masih rendah 1. Tidak semua persalinan oleh Tenaga Kesehatan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. ANC (Antenatal Care) terpadu belum optimal

Dalam periode 2010-2012 realisasi UCI mencapai 100% Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan mencapai 100%. Namun kecendrungan penderita Balita Gizi Buruk terus meningkat dalam periode 2008 - 2012. Pada tahun 2008 hanya 1 orang namun tahun 2012 meningkat drastis menjadi 49 orang. Capaian pada tahun 2012 sebesar 88,57%, lebih tinggi dibanding capaian propinsi sebesar 67,12%.

Kurang optimalnya pelaksanaan PWS sehingga kasus Balita Gizi Buruk tidak dapat dicegah

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan program TB DOTS (Directly Observed Treatment Short/Pengobatan Jangka Pendek) masih terbatas.



73

2. Masih kurangnya Pemahaman masyarakat tentang pengobatan TB

2.11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Capaian sejak tahun 2008 - 2012 sebesar 100%.

2.13

Cakupan kunjungan bayi

2.14

Cakupan puskesmas

2.15

Cakupan pembantu puskesmas

Pada tahun 2012, cakupan kunjungan bayi mencapai 101,11%. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran ibuibu untuk memeriksakan bayinya ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan standar Sejak tahun 2008-2012, cakupan puskesmas mencapai 150%, yang berarti jumlah puskesmas yang ada telah melebihi jumlah kecamatan Sejak tahun 2011, Cakupan pembantu puskesmas sebesar 86,36%, yang berarti keberadaan PUSTU telah hampir di seluruh kelurahan

3 3.1

Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

3.2

Rasio Jaringan Irigasi

3.3

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3.4

Persentase bersanitasi

3.5

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

2.12

3.6

rumah

tinggal

3.7

Rasio Rumah layak huni

3.8 3.9

Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4

3.10

Jalan Penghubung dari ibukota

Pada tahun 2012, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat mencapai 74,74%

Panjang jalan pada tahun 2008 adalah 304,609 km dan pada tahun 2012 meningkat 6,8% menjadi 326,84 km. Namun dari jumlah itu, hanya 63,72 % atau 208,259 km dalam kondisi baik, kondisi sedang rusak 39,386 km (12,05%) dan dalam kondisi rusak 79,205 km (24,23%) Rasio jaringan irigasi pada tahun 2012 sebesar 79,98% Selama periode tahun 2008 - 2012, rasio tempat ibadah per satuan penduduk cenderung berkurang dari 1,68 pada tahun 2008 menjadi 1,26 pada tahun 2012. Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2012 hanya 52,85%. Capaian ini masih jauh dibawah capaian propinsi sebesar 75,28%

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk sehingga Penyakit DBD belum dapat dicegah 1. Masih sering terjadi pembebanan tambahan biaya obat pada masyarakat miskin. 2. Belum semua rumah sakit menerima pasien masyarakat miskin yang menggunakan Jamkesmas/Jamkesda

Luas wilayah Kota Parepare relatif kecil dan mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan lainnya menyebabkan kunjungan ke PUSTU relatif kurang

1. Kinerja pengelolaan jaringan jalan masih rendah 2. Biaya pemeliharaan jalan terbatas

Masih banyak lahan budidaya yang belum terakses jaringan irigasi Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana ibadah

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah 2. Belum tertanamkannya PHBS pada masyarakat

Data tidak ada Pada tahun 2012, rasionya mencapai 5,4 yang berarti dari 1000 penduduk hanya 540 penduduk yang sampahnya dapat ditampung di TPS. Pencapaian ini masih jauh lebih baik dari capaian propinsi sebesar 0,23 Data tahun 2012 mencatat bahwa rasio rumah layak huni hanya mencapai 0,31, angka ini sedikit lebih baik dibanding rasio propinsi sebesar 0,23.

Data Tida Ada dari Dinas Tata Ruang Hingga tahun 2012, panjang jalan yang dapat dilalui Roda 4 sebesar 81,71 km (25%) Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan

1. Laju pertambahan penduduk yang cepat dan aktivitas penduduk belum dapat didukung oleh keberadaan sarana persampahan (TPS) 2. Adanya keengganan masyarakat jika disekitar lingkungannya terdapat TPS 1. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak huni (0,69) akibat keterbatasan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan lahan 2. Akses MBR terhadap fasilitas KPR dan pembiayaan perumahan juga terbatas. Masih banyak jalan kurang dari 3 meter


yang

lebarnya


3.11 3.12

3.13 3.14 3.15 3.16

3.17 3.18

kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan pemukiman

4 4.1

Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih

4.2

Rumah tangga pengguna listrik

4.3

Rumah tangga ber-Sanitasi

4.4

Lingkungan pemukiman kumuh

4.5

5

Rumah layak huni

74

Umum

Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan Umum Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan Umum Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan Umum Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan Umum Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan Umum Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan Umum Data Tida Ada dari Dinas Pekerjaan Umum Dari total luas wilayah Kota Parepare sebesar 99,33 km2 terdapat permukiman kumuh sebesar 27,40 km2 (28%)

1. Identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh belum optimal 2. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap PHBS 3. Keterbatasan penguasaan lahan bagi MBR

Rumah tangga pengguna air bersih hingga tahun 2012 mencapai 17.263 rumah tangga (57,45%). Pencapaian ini masih jauh dari propinsi yang mencapai 84,75% Rumah tangga pengguna listrik mencapai 91,98% pada tahun 2012. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding propinsi sebesar 70,63%. Hal ini menunjukkan ketersediaan energi listrik oleh PLN sangat memadai di Kota Parepare Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2012 hanya 52,85%. Capaian ini masih jauh dibawah capaian propinsi sebesar 75,28%

1. Banyaknya permukiman baru yang lokasinya belum dapat diakses oleh jaringan air bersih dari PDAM 2. Ketersediaan air baku sangat terbatas

Dari total luas wilayah Kota Parepare sebesar 99,33 km2 terdapat permukiman kumuh sebesar 27,40 km2 (28%)

1. Identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh belum optimal 2. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap PHBS 3. Keterbatasan penguasaan lahan bagi MBR

Data tahun 2012 mencatat bahwa rasio rumah layak huni hanya mencapai 0,31, angka ini sedikit lebih baik dibanding rasio propinsi sebesar 0,23.

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menghuni rumah tidak layak huni (0,69) akibat keterbatasan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan lahan 2. Akses MBR terhadap fasilitas KPR dan pembiayaan perumahan juga terbatas.

Biaya pemasangan sambungan masih cukup mahal bagi MBR

baru

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah 2. Belum tertanamkannya PHBS pada masyarakat

Penataan Ruang


5.1 5.2


Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Persentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah

5.3

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

5.4

Ruang publik peruntukannya

6 6.1

Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

6.2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

6.3

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

6.4

Penjabaran program kedalam RKPD (%)

7

Perhubungan

7.1

Jumlah arus angkutan umum

7.2

Rasio ijin trayek

7.3

Jumlah uji kir angkutan umum

7.4

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal bus

7.5

Angkutan darat

7.6

Kepemilikan umum

yang

KIR

berubah

RPJMD

penumpang

angkutan

Hingga tahun 2012, persentase RTH baru mencapai 21,20% masih kurang dari target nasional sebesar 30% dari luas wilayah Rasio bangunan ber-IMB mencapai 8.449 unit (27,10%) dari jumlah keseluruhan bangunan 31.172 unit

75

1. Terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH 2. Kurangnya RTH privat 1. Banyaknya bangunan/rumah yang sudah ada sebelum Perda IMB diberlakukan 2. Sebagian masyarakat belum mengurus IMB

Data tidak ada dari Dinas Tata Ruang

Dokumen RPJPD Kota Parepare Tahun Belum semua SKPD mengacu pada 2005 - 2025 telah ditetapkan melalui RPJPD dalam penyusunan Renstra SKPD Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Dokumen RPJMD Kota Parepare telah 1. Indikator kinerja utama dan target ditetapkan melalui Perda Nomor 5 capaiannya belum tercantum dalam Tahun 2009 tentang Rencana RPJMD tahun 2008-2013 Pembangunan Jangka Menengah 2. Belum terciptanya sikronisasi antara Daerah Tahun 2008-2013 RPJMD dengan Renstra SKPD Penyusunan Dokumen RKPD telah 1. Sinkronisasi antara program prioritas dan target capaian antara RKPD dilaksnakan setiap tahunnya dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena IKU dan terget dalam RPJMD kurang jelas 2. Belum terciptanyan Konsistensi program dan kegiatan dalam RKPD dengan PPAS/APBD Penjabaran Program RPJMD dalam Sinkronisasi antara program prioritas dan RKPD sebesar 100% target capaian antara RKPD dengan RPJMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena IKU dan terget dalam RPJMD kurang jelas

Jumlah arus penumpang angkutan umum selama periode tahun 20082012 cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2012 mencapai 4.488.000, hal ini menunjukkan mobilitas masyarakat cukup tinggi yang diimbangi oleh kinerja pelayanan transportasi yang cukup baik Jumlah ijin trayek yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setiap tahunnya terus meningkat dari 96 ijin pada tahun 2008 kemudian meningkat hingga 150 ijin pada tahun 2012 Jumlah uji KIR pada tahun 2012 hanya 196 sangat jauh berkurang jika dibanding tahun 2008 yang mencapai 380 Pelabuhan Laut 3 buah dan Terminal Bus 3 buah sudah mencukupi bagi Kota Parepare

Beberapa sarana dan prasarana transportasi yang kurang mendukung seperti terminal penumpang yang hingga sekarang belum bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin Peningkatan izin trayek masih kurang diharapkan dapat mencapai 300 izin trayek yang dikeluarkan

Jumlah uji KIR angkutan umum hanya tergantung pada jumlah kendaraan yang masuk di Kota Parepare Belum optimalnya pemanfaatan Terminal Bus angkutan Darat serta belum maksimalnya pemanfaatan Pelabuhan Semi Kontainer di Cappa Ujung

Persentase Angkutan darat selama periode 2008-2012 menunjukkan angka yang stabil yaitu 9,52% Pada tahun 2008 kepemilikan KIR mencapai 1.843 namun pada tahun


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 2012 mengalami penurunan menjadi 1.539 Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kelayakan angkutan Umum (KIR) adalah 15 - 30 menit dan telah memenuhi standar Kementrian Perhubungan Selama periode 2008-2012 biaya pengujian KIR sebesar Rp. 26.000 Rp. 30.500 yang ditetapkan melaui Perda Pemasangan rambu-rambu mencapai 100% selama lima tahun terakhir

7.7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

7.8

Biaya pengujian angkutan umum

7.9

Pemasangan rambu-rambu

8

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah

8.2

Persentase Penduduk berakses air minum

8.3

Persentase luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air

Data Tidak Ada

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air hanya mencapai 50% Di Kota Parepare hanya 1 perusahaan yang wajib amdal dan telah memenuhi kewajibannya sehingga capaiannya 100% Hingga tahun 2012, daya tampung TPS mencapai 710 m3 (0,54%) dengan jumlah penduduk 132.048 jiwa. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Parepare, maka rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk juga terus meningkat setiap tahunnya Dari 20 kasus pengaduan pada tahun 2012 semuanya telah ditangani sehingga capaiannya 100%

8.4

8.5 8.6

kelayakan

8.7

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

8.8

Penegakan hukum lingkungan

9

Pertanahan

9.1

9.3

Persentase luas bersertifikat Penyelesaian kasus negara Penyelesaian izin lokasi

10

Kependudukan dan Catatan

9.2

Pada tahun 2008 volume sampah 177.025 m3 yang dapat ditangani 172,645 m3 (9753%), namun pada tahun 2012 penanganan sampah berkurang dari volume sebesar 183.595 m3 yang tertangani hanya 171.185 m3 (9324%) Jumlah penduduk yang berakses air minum terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 mencapai 80,16%. Capaian ini telah melampaui target pemerintah sebesar 80% serta jauh di atas target MDGs sebesar 68,87%.

Pencemaran status mutu air sejak tahun 2008 - 2012 mencapai 28,57%

lahan

Data Tidak Ada

tanah

Data Tidak Ada

76

Waktu yang dibutuhkan masih perlu dikurangi hingga maksimal 20 menit

Masih banyak pengguna jalan yang belum mentaati rambu-rambu lalu lintas

1. Penanganan sampah selalu terfokus pada timbunan sampah (pengangkutan dari TPS ke TPA) 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah 1. Belum optimalnya pengelolaan air baku air minum yang dikelola oleh PDAM sehingga mempengaruhi kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat 2. Kurangnya umber air baku 3. Penduduk yang belum dapat mengakses air minum masih cukup besar yaitu 19,84% Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat tidak tersedianya sistem data dan informasi yang terintegrasi Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penghijaun

TPS cenderung menjadi tempat penumpukan sampah yang mengakibatkan bau pada masyarakat sekitar dan mengganggu keindahan sehingga sebagian masyarakat merasa terganggu dengan adanya TPS dilingkungannya Kurangnya motivasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait perusakan lingkungan

Data Tidak Ada

Sipil 10.1

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Jumlah penduduk yang mempunyai KTP terus mengalami peningkatan.

Sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya tertib



10.2

Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 88.809 jiwa dan yang mempunyai KTP 78.428 jiwa dengan rasio 0,88 Rasio bayi berakte kelahiran pada

Rasio bayi berakte kelahiran

tahun 2008 sebesar 2,95 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 3,08 10.3

Rasio pasangan berakte nikah

Rasio pasangan yang berakte nikah pada tahun 2012 sebesar 91,42%

10.4

Kepemilikan KTP

Jumlah Kepemilikan KTP mencapai 88,31%

10.5

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2012 mencapai 18,34%

10.6

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 database kependudukan skala propinsi telah tersedian di kab/kota

Sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Pengoperasian dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu belum terkoordinasi dengan baik

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi 1. Partisipasi perempuan di legislatif 1. Masih rendahnya persentase perempuan dilembaga mencapai 16% dari keseluruhan perempuan di lembaga legislatif pemerintah anggota Legislatif 2. Tingginya dominasi laki-laki pada 2. Partisipasi Perempuan dalam jabatan struktural di lembaga lembaga pemerintahan sebesar pemerintahan karena perempuan lebih 57,10% banyak pada jabatan fungsional (guru dan perwat) 3. Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan pada jabatan struktural Partisipasi perempuan lembaga swasta

di

11.3

Rasio KDRT

11.4

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

11.5

Partisipasi perempuan

11.6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Sejak tahun 2013 KTP Nasional Beerbasis NIK telah diterapkan di Kota Parepare

Sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan

Penerapan berbasis NIK

11.2

Nasional

administrasi kependudukan

10.7

11.1

KTP

77

Partisipasi perempuan pada lembaga

Rendahnya

swasta mencapai 23,05%

perempuan di lembaga swasta

Rasio

angkatan

kerja

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK belum menjangkau seluruh masyarakat

KDRT

dalam

akses

tahun

dan

partisipasi

2012 1. Masih adanya keengganan korban KDRT untuk melaporkan ke pihak yang mencapai 0,25 berwenang 2. Layanan penanganan korban KDRT belum berfungsi secara optimal 3. Sarana dan prasarana P2TP2A belum memadai 4. Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah tenaga kerja di bawah umur 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan rumah tangga dan rendahnya mencapai 31,04% pendidikan memicu meningkatnya jumlah pekerja di bawah umur 2. Tidak ada jaminan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja di bawah umur Pada tahun 2012, partisipasi angkata 1. Masih adanya budaya patriarkhi kerja perempuan mencapai 13,42% dalam masyarakat sehingga akses perempuan di sektor publik terbatas 2. Adanya perbedaan upah antara tenaga kerja perempuan dengan tenaga kerja laki-laki Data tahun 2013 untuk perempuan 1. Masih kurangnya pemahaman tentang hak perempuan dan anak 57,36% dan anak 55,36% 2. Masih adanya anggapan bahwa lakilaki lebih berperan dari perempuan


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 12 12.1

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga

12.2

Rasio akseptor KB

12.3

Cakupan peserta KB aktif

12.4

Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I

13

Sosial

13.1

dan

Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2 PMKS yang bantuan sosial

memperoleh

13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

14

Ketenagakerjaan

14.1

Angka partisipasi angkatan kerja

14.2

Angka sengketa pekerja per tahun

14.3

Tingkat kerja

partisipasi

pengusaha-

angkatan

14.4

Pencari kerja yang ditempatkan

14.5

Tingkat pengangguran terbuka

14.6

Keselamatan dan perlindungan

78

Pada tahun 2008 rata-rata jumlah Kurangnya pemahaman masyarakat anak perkeluarga sebesar 2,15 dan tentang keutamaan keluarga berencana pada tahun 2012 berkurang menjadi 2,03 Rasio akseptor KB pada tahun 2012 Partisipasi KB Pria masih rendah mencapai 66,53%, lebih tinggi dibanding propinsi yang hanya 26,47% Cakupan KB aktif mencapai 104,27% Partisipasi KB Pria masih rendah yang menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif lebih besar dari jumlah pasangan usia subur. Capaian propinsi hanya 73,47% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 1. Masih tingginya presentasi keluarga Sejahtera I mencapai 42,95%, lebih pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 tinggi dibanding propinsi yang hanya 2. Adanya kecendrungan peningkatan 38,29% pernikahan dini di kalangan remaja

Jumlah sarana sosial sejak tahun 2008 hingga 2012 masih tetap 10 buah

Alokasi

anggaran

untuk

peningkatan

sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan kian menurun, pada tahun 2008 mencapai 148,77% namun pada tahun 2012 berkurang menjadi 12,31% Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga mengalami penurunan, pada tahun 2008 mencapai 70,50% namun pada tahun 2012 hanya 29,97%

1.

Jumlah anggaran untuk pemberian bantuan bagi PMKS sangat terbatas sehingga masih banyak PMKS yang tidak menerima bantuan 2. Belum adanya data yang valid tentang PMKS dan standarisasi PMKS yang boleh menerima bantua Penyelesaian masalah PMKS masih parsial dan terfokus pada pemberian bantuan

Angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2012 mencapai 66,48%, lebih tinggi dibanding propinsi yang sebesar 62,82% Angka sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2012 adalah 2,10%, capaian ini lebih baik dibanding capaian propinsi sebesar 12,50% Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,48%

Rendahnya keterampilan tenaga kerja

Dalam lima tahun terakhir rata-rata pencari kerja yang ditempatkan sebesar 51,94%, capaian tertinggi pada tahun 2012 sebesar 58,39% jauh lebih tinggi dibanding capaian propinsi sebesar 12,80% Tingkat pengangguran terbuka dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2008 mencapai 19,33% sedang tahun 2012 berkurang menjadi 4,21%, adapun capaian propinsi sebesar 5,87% Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2008 ada 124 (16,23%) perusahaan hingga tahun

1. Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas 2. Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja

Pada umumnya tenaga kerja mempunyai posisi tawar yang rendah terhadap besaran upah sehingga menimbulkan sengketa dengan pengusaha Perlunya peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja

1. Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibanding lapangan kerja yang tersedia 2. Aksessibilitas Informasi bursa tenaga kerja masih terbatas Belum semua perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program perlindungan Jamsostek


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 14.7

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

15

Koperasi, Usaha Kecil dan

79

2012 ada 248 (30,17%) Belum ada aturan dari pemerintah daerah

Menengah 15.1

Persentase koperasi aktif

Jumlah koperasi pada tahun 2012 adalah 204 unit namun yang aktif beroperasi hanya 99 unit (48,53%). Capaian ini lebih rendah dari capaian propinsi sebesar 69%

15.2

Jumlah UKM non BPR / LKM UKM

15.3

Jumlah BPR / LKM

Jumlah UKM aktif Non BPR/LKM UMKM selama kurun waktu tahun 2008-2012 terus mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2008 sebanyak 3.050 UKM Aktif hingga Tahun 2012 mencapai 4.349 Data tidak ada

15.4

Usaha Mikro Kecil

16

Penanaman Modal

16.1

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

Data Tida Ada

16.4

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Data Tida Ada

17

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan dan budaya

festival

seni

Penyelenggaraan festival budaya yang dilakukan mulai meningkat dari 3 kali pada tahun 2008 menjadi 5 kali sejak tahun 2009-2012

17.2

Sarana penyelenggaraan dan budaya

seni

17.3

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya meningkat dari 4 unit pada tahun 2008 menjadi 8 unit pada tahun 2012 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejauh ini masih 1 - 2 buah

18

Kepemudaan dan Olahraga

18.1

Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi sebanyak 29 organisasi

18.2

Jumlah organisasi olahraga

18.3

Jumlah kegiatan kepemudaan

Organisasi olahraga yang tercatat sebanyak 29 organisasi Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 36 Jenis

16.2 16.3

Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Kota Parepare selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari 99% dari jumlah seluruh UMKM yang ada. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah usaha mikro dan usaha kecil setiap tahunnya

1. Regulasi bidang ekonomi yang dikeluarkan belum sepenuhnya berpihak pada pengembangan koperasi 2. Belum optimalnya peran pemerintah dalam menggalakkan gerakan perkoperasian 1. Terbatasnya kemampuan manajerial yang dimiliki pelaku UKM 2. Kurangnya aksesibilitas pelaku UKM dalam mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha melalui lembaga keuangan 1. Terbatasnya kemampuan manajerial yang dimiliki pelaku Usaha Mikro Kecil 2. Kurangnya aksesibilitas pelaku Usaha Mikro Kecil dalam mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha melalui lembaga keuangan

Data Tida Ada Data Tida Ada

kepemudaan

1. Kurangnya Promosi pelaksanaan Festival seni dan budaya sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui 2. Pelaksanaan Festival Seni Budaya masih cenderung bersifat kedaerahan sehingga belum mampu menarik banyak pengunjung dari luar daerah 3. Anggaran pelaksanaannya masih bergantung pada APBD Masih kurangnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif Belum adanya data yang valid tentang jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya

Belum adanya pola yang jelas/baku tentang pemberdayaan organisasi pemuda Belum terpolanya pemassalan dan pembinaan olahraga Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan belum dikoordinasikan dengan baik



Jumlah kegiatan olahraga

Jumlah kegiatan olah raga sebanyak 6 jenis

18.5

Gelanggang/balai remaja (selain swasta)

Jumlah

18.6

Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olahraga sebanyak 174 buah (1,3%) dari jumlah penduduk

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan LKP

19.1 19.2

Kegiatan daerah

19.3

Jumlah LSM

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

20.1

pembinaan

politik

gelanggang/balai

remaja

sampai tahun 2012 hanya 2 unit

Selama

tahun

2012

hanya

dilaksanakan 1 kegiatan Kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam tahun 2012 Jumlah LSM pada tahun 2012 sebanyak 51 LSM

Rasio jumlah polisi pamong praja

diantara organisasi kepemudaan Ketersediaan saran dan prasarana olahraga belum optimal dalam mendukung kegiatan keolahragaan Kurangnya jumlah gelanggang remaja jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Terbatasnya lahan untuk lapangan olahraga

Kurangnya perhatian pemerintah dalam membina LSM, Ormas dan LKP

Masih ada LSM yang tidak aktif

1.

tahun 2012 adalah 3 2.

20.2

80

Belum berimbangnya jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk Belum semua anggota polisi pamong praja bersertifikasi

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Hingga tahun 2012 jumlah Linmas masih nihil Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 8 unit

20.4

Penegakan Perda

20.5

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.6

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten

20.7

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kaota Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota

Penegakan Perda yang dilakukan pada tahun 2012 adalah 60% Jumlah patroli petugas satpol PP pada tahun 2012 adal 153 orang lebig rendanh dibanding tahun 2011 (243 orang) dan tahun 2010 (557 orang) Pada tahun 2012, jumlah pelanggaran Jumlah Penyidik PNS masih terbatas K3 adalah 183 kasus dan yang ditangani mencapai 169 kasus (92,35%) lebih tinggi dari capaian propinsi (91%) Hingga tahun 2012 jumlah Linmas masih nihil Jumlah Mobil Pemadam kebakaran 1. Sebagian sarana dan prasarana yang pada tahun 2012 sebanyak 7 unit jika ada telah dimakan usia dibanding dengan jumlah penduduk 2. Masih kurangnya kapasitas petugas (131.915 jiwa) rasionya 0,01% pemadam kebakaran Data tidak ada

20.3

20.8

20.9

20.10 20.11 20.12

21

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistem informasi manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Belum optimalnya pemanfaatan Poskamling dalam menjaga keamanan lingkungan Jumlah Penyidik PNS penegak Perda masih terbatas Masih kurangnya sarana dan prasarana patroli yang berdampak pada kurangnya intensitas cakupan patroli Satpol PP

Data tidak ada Data tidak ada Data tidak ada

Ketahanan Pangan



21.1

Regulasi ketahanan pangan

21.2

Ketersediaan pangan utama

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

22.1

Regulasi ketahanan pangan diperlukan Dengan ketiadaan regulasi ketahanan untuk mendukung pemberdayaan pangan maka pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam pemenuhan hak dalam pemenuhan hak atas pangan akan atas pangan, namun hingga tahun berjalan tanpa aturan hukum yang jelas 2013 regulasi ketahanan pangan belum ada Pada tahun 2012, ketersediaan pangan 1. Sebagian besar pangan utama (beras) utama mencapai 25.958 ton untuk berasal dari daerah sekitar karena memenuhi kebutuhan 132.048 jiwa produksi lokal belum mampu penduduk (196,58%) memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Ketersediaan pangan utama sangat tergantung pada kelancaran distribusi pangan

22.2

Rata-rata jumlah binaan PKK

22.3

Jumlah LSM

22.4

LPM Berprestasi

22.5

PKK aktif

22.6

Posyandu aktif

22.7

Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Pemeliharaan Pasca program pemberdayaan masyarakat

22.8

kelompok

23

Statistik

23.1

Buku "Kabupaten/Kota Angka"

Dalam

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata LPM hanya membina 10 kelompok. Capaian ini lebih baik dibanding rata-rata propinsi yang hanya 1 kelompok binaan per LPM Jumlah kelompok binaan PKK dalam lima tahun terakhir rata-rata 10 kelompok Jumlah LSM pada tahun 2012 sebanyak 51 LSM Dari 110 jumlah LPM pada tahun 2012, 6 diantaranya merupakan LSM berprestasi (5,45%) lebih baik dibanding capaian propinsi (0,96%) Selama periode 2008 - 2012 tercatat ada 27 PKK dan semuanya aktif dalam pemberdayaan masyarakat (100%) Jumlah posyandu yang tercatat tahun 2012 sebanyak 115 posyandu dan yang aktif memberikan pelayanan kesehatan sebanyan 112 posyandu (97,39%). Capaian ini masih rendah dibanding capaian propinsi (98,,89%) Data Tidak ada

Jumlah kelompok yang dibina oleh LPM cenderung stagnan

Jumlah kelompok yang dibina oleh PKK cenderung stagnan Data LSM aktif belum terinventaris dengan baik khususnya LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat Masih rendahnya aktivitas penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menilai kinerja LPM di bidang pemberdayaan masyarakat Koordinasi antara Tim Penggerak PKK tingkat kota dengan TP PPK tingkat kecamatan dan kelurahan masih kurang 1. Beberapa kader posyandu belum terlatih 2. Sarana dan prasarana Posyandu masih terbatas 3. Biaya transportasi kader posyandu masih terbatas (Rp.65.000/bulan)

Data Tidak ada

Buku Parepare Dalam Angka sudah tersedia

1.

2.

23.2

Buku " PDRB Kabupaten/Kota"

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku

81

Format Data yang disajikan dalam DDA sangat kaku sehingga banyak data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah tidak tersedia Penyelesaian penyusunan DDA sangat terlambat biasanya diakhir tahun

Buku PDRB telah tersedia

Penyelesaian penyusunan PDRB sangat terlambat biasanya pada akhir tahun

Dari 33 SKPD yang ada baru 5 SKPD (15,15%) yang mengelola arsip secara baku

1. 2. 3.

Ketersediaan tenaga arsiparis sangat terbatas Pengelolaan Arsip di SKPD masih apa adanya belum dikelola sesuai dengan kaidah kearsipan Belum dilaksanakannya UU no. 43



4. 24.2

Peningkatan kearsipan

SDM

pengelola

25.1

Komunikasi dan Informatika

25.2

Jumlah jaringan komunikasi

1.

Jumlah jaringan komunikasi yang ada

Pada tahun 2012 dilaksanakan 1 (satu)

Jaringan komunikasi seluler di beberapa wilayah (khususnya daerah kota atas) memiliki kualitas yang rendah Distribusi warnet belum merata masih terfokus pada wilayah kota sehingga beberapa wilayah lainnya belum terdapat warnet Penyajian informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang up to date melalui surat kabar masih terbatas 1. Kualitas stasiun televisi lokal dan siaran radio lokal masih rendah baik dari segi sarana dan prasaran maupun konten siaran 2. Kurangnya tenaga komisioner yang memantau konten penyiaran TV lokal dan siaran Radio Lokal Website pemerintah belum dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Jumlah pelaksanaan kegiatan

kali pameran / expo

pameran/expo sangat kurang

1.

25.3

Rasio wartel/warnet penduduk

25.4

Jumlah surat nasional/lokal

25.5

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio 3 unit dan jumlah TV Lokal 1 unit

25.6

Website Daerah

Sejak beberapa tahun pemerintah daerah telah website

25.7

Pameran/expo

milik

kabar

Pemerintah

Jumlah warnet pada tahun 2012 sebanyak 2.750 unit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka rasionya mencapai 20,83% Jumlah surat kabar nasional yang beredar adalah 3 buah

terakhir memiliki

26

Perpustakaan

26.1

Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan kota hanya 1 buah

26.2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Rasio

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Koleksi buku yang ada diperpustakaan kota pada tahun 2012 sebesar 0,4

26.3

Tahun tentang Kearsipan yang mengamanatkan pembentukan unit kearsipan di setiap SKPD Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan masih terbatas Ketersediaan dan kapasitas SDM pengelola arsip belum memadai Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kearsipan di SKPD karena kurangnya tenaga arsiparis

Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola kearsipan sebanyak 2 kali

sebanyak 85 jaringan terhadap

82

pengunjung

perpustakaan

adalah 0,2

2.

Jumlah dan jenis buku yang ada belum memadai 2. Jenis buku untuk siswa dan mahasiswa sangat terbatas 3. Kurangya tenaga pustakawan Jumlah kunjungan pengunjung perpustakaan sangat rendah menunjukkan kurangnya minat baca masyarakat karena belum tumbuhnya budaya baca di lingkungan keluarga Koleksi buku sangat terbatas baik dari segi judul maupun jenis buku

URUSAN PILIHAN 1

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktifitas padi dalam 5 tahun terkahir mengalami penurunan dari 5,09 ton pada tahun 2008 berkurang menjadi 3,51 ton pada tahun 2012.

1.

2. 3.

Penyediaan sarana produksi (benih dan pupuk) belum memenuhi prinsip 5T(tepat, waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pertanian Sebagian lahan merupakan sawah tadah hujan



1.2

Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

1.3

Konstribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

1.4

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

1.5 1.6

Cakupan bina kelompok petani

2

Kehutanan

2.1

Rehabilitasi kritis

2.2

hutan

dan

lahan

Kerusakan kawasan hutan

2.3

Kontribusi sektor terhadap PDRB

3

Peternakan

3.1

Peningkatan Populasi ternak besar (% dari populasi) Pelayanan umum kesehatan hewan (% dari laporan kasus)

3.2 3.3 3.4

3.5 3.6 3.7 3.8

kehutanan

Pelayanan Inseminasi Buatan (% dari Laporan Kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis (% dari jumlah kasus) Pengendalian penyakit menular/zoonosis Avian Influensa (% dari jumlah kasus) Pencegahan penyakit Anthrax dan penyakit strategis ternak lainnya (% dari populasi) Pencegahan penyakit rabies pada hewan kesayangan (% dari populasi) Ketersediaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu( penyakit ternak dan hewan kesayangan/hobby yang beroperasi

83

Kontribusi sektor pertanian /perkebunan cenderung mengalami penurunan, tahun 2008 sektor pertanian berkontribusi 7,51% terhadap PDRB, namun pada tahun 2012 hanya berkotribusi 5,81%. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding propinsi (24,79%) Kontribusi pertanian palawija juga mengalami penurunan dari 2,18% pada tahun 2008 berkurang menjadi 0,31%. Capaian ini jauh di bawah capaian propinsi (12,08%) Data Tidak Ada

Berkurangnya kontribusi sektor pertanian berbanding lurus dengan berkurangnya pendapatan petani yang mengakibatkan berkuranganya daya beli petani

Kontribusi kelompok petani dalam PDRB tahun 2012 mencapai 4.937 ton (79,75%) Cakupan bina kelompok tani pada tahun 2012 sebesar 45,98%

Produktifitas lahan yang dikelola kelompok tani sangat berkurang dalam 5 tahun terakhir Terbatasnya anggaran bantuan yang dialokasikan pemerintah untuk pembinaan kelompok tani

Luas hutan dan lahan kritis pada tahun 2012 mencapai 490 Ha namun yang telah direhabilitasi sekitar 10 Ha (2,04%)

1.

Kerusakan kawasan hutan mencapai 100 Ha (4%) dari total luas hutan sebesar 2.499 Ha. Capaian ini masih lebih baik dari propinsi yang mencatat 12% kawasan hutan yang rusak Sektor kehutanan berkontribusi 0,69% (Rp. 16,350 M) dari total PDRB Kota Parepare

Produksi palawija dalam lima tahun terakhir berkurang drastis menyebabkan berkurangnya pendapatan petani

2. 3. 1. 2.

Kurangnya sumber daya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Meningkantya deforestrasi dan degradasi hutan Rendahnya pengawasan hutan Meningkantya deforestrasi dan degradasi hutan Rendahnya pengawasan hutan

Luas Hutan yang ada di Parepare relatif kecil sehingga secara ekonomi tidak dapat berkontribusi besar dan dikhawatirkan peningkatan PDRB dari sektor kehutanan justru menambah luas lahan kritis

Data Tidak Ada Persentase Pelayanan umum kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 - 2012 sebesar 90% Data Tidak Ada

Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan hewan

Pengendalian penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis yang dilaksanakan tahun 2011 mencapai 25% dan tahun 2012 meningkat mencapai 75% Pengendalian penyakit menular zoonosis Avian Influensa mencapai 60% Persentase pencegahan penyakit anthrax dan penyakit strategis ternak lainnya baru mencapai 33% Pada tahun 2012 pencegahan penyakit rabies mencapai 60%

Belum semua kasus penyakit menular/zoonosis ternak Brucellosis dapat ditangani sehingga dapat menular ke hewan lainnya

Data Tidak Ada



3.9

Regulasi sistem usaha pola kemitraan untuk ternak unggas potong yang pro kepada masyarakat peternak

4

Pariwisata

4.1

Kunjungan Wisata(orang)

Data Tidak Ada

Jumlah pengunjung wisata dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2008 mencapai 225.594 orang meningkat menjadi 489.580 orang pada tahun 2012

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4.2


Pariwisata

Kontribusi

sektor

pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata sangat terbatas Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kurangnya Promosi pariwisata Sangat terbatasnya ikon pariwisata yang dapat dijual Belum ada kegiatan tahunan/festival yang dapat menarik pengunjung dari luar daerah Parepare bukan merupakan Daerah Tujuan Wisata utama

pada

tahun 2012 mencapai

5

Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi Perikanan

Pada tahun 2012 produksi perikanan ditargetkan 3.400 ton namun yang terealisasi 3.329 ton (97,91%)

1. 2. 3.

5.2

Konsumsi Perikanan

5.3

Cakupan Bina kelompok Nelayan

5.4

Produksi nelayan

perikanan

84

kelompok

6

Perdagangan

6.1

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

6.2

Ekspor bersih perdagangan

6.3

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha informal

7

Perindustrian

7.1


industri

Produksi perikanan masih didominasi oleh perikanan tangkap Keterbatasan sarana dan prasarana armada kapal penangkap ikan Pengelolaan hasil perikanan tangkap masih tradisional

Pada tahun 2012, konsumsi perikanan ditargetkan 31,92 Kg namun yang terealisasi hanya 30,,92 Kg (96,87%). Capaian ini lebih rendah dari propinsi yang mencpai 41,40 Kg Pada tahun 2011, ada 45 kelompok nelayan dan semuanya memperoleh bantuan dari pemerintah. Adapun tahun 2012 belum terdata

Penurunan ketersediaan ikan

Produksi perikanan kelompok nelayan hanya sekitar 798,96 ton (24%) dari total produksi tahun 2012 sebesar 3.329 ton. Angka ini sangat rendah dibanding capaian propinsi (72%)

1.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2012 mencapai Rp. 437,451 Milyard (18,41%) dari total PDRB sebesar Rp. 2,376 Trilyun, lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi (17%) Data Tidak Ada

Masih besarnya potensi sektor perdagangan

Tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap dampak bantuan yang diberikan terhadap peningkatan produksi perikanan

2. 3.

Produktifitas kelompok nelayan masih rendah Produksi kelompok nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana perikanan tangkap

peningkatan

Data Tidak Ada

Sektor industri mampu berkontribusi sebesar Rp. 50,448 Milyard (2,12%) dari total PDRB sebesar Rp. 2,376 Trilyun, capaian ini lebih rendah dari propinsi sebesar 12,23 %

1. 2.

Industri yang ada didominasi oleh industri rumah tangga dan industri kecil lainnya Tidak adanya investasi pada sektor industri pengolahan



Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

7.3

Pertumbuhan industri

7.4

Cakupan pengrajin

bina

kelompok

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri pada tahun 2012 sebesar Rp. 12,450 Milyard (24,68%) dari total PDRB sektor industri sebesar Rp. 50,448 Milyard. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan industri menunjukka tren positif, pada tahun 2008 terdapat 1.146 unit usaha dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.353 unit usaha Pada tahun 2012, pemerintah daerah baru membina 47,94 % pengrajin

Produktifitas industri masih rendah

1.

rumah

85

tangga

Pertumbuhan industri masih didominasi oleh industri rumah tangga dan industri kecil 2. Tidak adanya investasi di sektor industri pengolahan Masih kurangya peran pemerintah dalam pembinaan pengrajin



86

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Parepare ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai pedoman untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Saat ini perekonomian Kota Parepare tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (i) terus menguat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mencapai hampir 6 persen; (ii) secara fundamental mampu dan kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 5,8 persen). Kedua, tercapainya pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (i) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan (ii) melemahnya harga komoditi internasional, dimana komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2013. Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu tapering off sejak pertengahan tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitave Easing (QE)



87

yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu tapering off tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD 24,9 miliar pada tahun 2012. Untuk menyelesaikan ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama, mendorong foreign direct investment (FDI) dengan kebijakan mengurangi hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif. Kedua, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dengan kebijakan keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor; memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam upaya mengurangi impor. Ketiga, mendorong kesempatan kerja dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive, mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum. Keempat, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan holtikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013 menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh: (i) terjadinya perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan konsumsi AS dan Eropa; (ii) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, dimana angka PMI Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4 tahun; (iii) peningkatan kinerja ekonomi Cina yang didukung kinerja manufaktur Cina yg sedang ekspansif; dan (iv) perekonomian India yang telah menunjukkan perbaikan pada Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam tiga triwulan terakhir mengalami defisit. Perbaikan neraca pembayaran ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB), jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya USD8,5 miliar (3,85 persen PDB). Penurunan defisit transaksi berjalan ini terutama ditopang oleh naiknya surplus neraca perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas kembali mengalami pertumbuhan yang positif (3,8 persen, y-o-y) didukung oleh kenaikan ekspor manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat dan Jepang; sementara itu pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan terjadinya penurunan permintaan domestik.



88

Ditengah masih berlangsungnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial Triwulan IV tahun 2013 mencatat adanya surplus sebesar USD9,2 miliar yang meningkat dibandingkan surplus sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri swasta dan adanya penarikan simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal langsung asing tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya akibat divestasi beberapa perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus, meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut, cadangan devisa yang mengalami penurunan menjadi sebesar USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar. Masih tetap tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh: (i) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsdi; serta (ii) kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun 2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar 1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 6,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013 didorong oleh: (i) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan; (ii) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin & peralatannya; (iii) sektor tersier tumbuh 7,0 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun 2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014 diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (i) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan aman dan tertib; (ii) terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter; (iii) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iv) membaiknya perekonomian dunia; (v) dengan asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


89

Sedangkan Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan IV 2013 tumbuh melambat. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan laporan tercatat 7,90% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8,26% (yoy). Dari sisi permintaan, pelemahan pertumbuhan ekonomi Sulsel dipicu oleh melemahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor sebagai imbas kondisi perekonomian global yang belum pulih. Dari sisi sektoral, harga komoditas nikel internasional yang terus terkoreksi ke bawah, menjadi disinsentif produksi sektor pertambangan. Sektor industri pengolahan terpantau melambat, yang tercermin dari indeks industri besar dan sedang serta indeks hasil Survei Penjualan Eceran. Menurunnya aktivitas ekspor, penjualan kendaraan, dan tingkat kunjungan wisatawan juga berimbas kepada melemahnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Perlambatan pada triwulan IV 2013 mengakibatkan ekonomi Sulawesi Selatan hanya tumbuh 7,65% (yoy) pada tahun 2013, lebih rendah daripada tahun 2012 (8,39%; yoy). Sumbangan investasi dan konsumsi pemerintah cenderung turun dibandingkan tahun 2012. Demikian pula sumbangan sektor-sektor utama, seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Sektor pertanian cenderung menghasil kan produksi yang lebih rendah demikian pula untuk industri pengolahan. Sektor PHR serta sektor angkutan dan komunikasi tertekan karena berkurangnya tingkat kunjungan wisatawan ke Sulsel. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih aktif untuk meningkatkan kembali minat wisatawan berkunjung.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 a. Pertumbuhan Ekonomi Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro ekonomi, salah satunya yang paling sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur pertumbuhan PDRB. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun, oleh karena itu laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dapat dihitung berdasarkan besarnya nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya sehingga di Kota Parepare sendiri pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2012 sebesar 7,92%. Angka tersebut sedikit meningkat bila dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar 7,79%. Namun pertumbuhan ekonomi di Tahun 2012 lebih rendah 0,46 % daripada Provinsi Sulawesi Selatan (8,36%). .



90

Secara keseluruhan dalam kurun waktu enam tahun terakhir (tahun 2007-2012), pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikan yaitu dari level enam persen menembus delapan persen atau rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut adalah 7,73%. Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

10.00

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi 8.41

8.00 6.00

7.93

7.56

6.98

7.92

7.79

Series1

4.00 2.00 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan riil dari setiap sektor terhadap PDRB Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.1. Pertumbuhan Riil Setiap Sektoral PDRB Kota Parepare Atas Dasas Harga Konstan Tahun 2009 - 2012 Struktur Ekonomi (%) No

Sektor

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

7,60

(1,32)

3,24

2,49

4,41

5,62

7,72

4,30

3

Industri Pengolahan

4,50

2,64

5,53

5,67

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

6,76

9,23

5,92

6,70

5

Bangunan

6,16

9,58

9,80

7,80

5,84

6,45

8,55

8,85

6,13

6,41

6,45

5,35

18,05

24,85

12,52

15,25

8,24

4,82

4,32

4,08

7,93

8,41

7,79

7,92

1 2

6 7 8 9

Perdagangan, hotel dan restaurant Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa JUMLAH

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa sejak tahun 2009 hingga 2012, pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sehingga sehingg sektor ini sangat memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB per tahunnya.



91

Sedangkan pada tahun 2012 sektor yang sangat rendah pertumbuhannya adalah pada sektor pertanian yaitu hanya sebesar 2,49%. b. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB di Kota Parepare baik atas dasar harga berlaku maupun konstan menunjukkan adanya dinamika. Pada tahun 2011 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 2.073.555,94 (juta) dan pada tahun 2012 mencapai Rp.2.376.521,26 (juta). Sementara PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp 826.486,23 (juta) dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 891.923,03 (juta).

Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB 2,500,000.00 2,000,000.00 Axis Title

1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 -

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Series1

1,298,77

1,519,15

1,795,96

2,073,55

2,376,52

Series2

655,255.

707,234.

766,745.

826,486.

891,923.


Pertumbuhan PDRB ini tentu saja mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Parepare dengan melihat PDRB ADH Berlaku seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3. Perkembangan Ekonomi 25.00

22.13

20.00

18.22 15.46

16.97

15.00

14.61

10.00

Series1

5.00 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012




92

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa perkembangan ekonomi di Kota Parepare cukup bagus meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sebesar 15,46% namun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 14,61%.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Kota

Parepare sifatnya dinamis atau berkembang seiring dengan majunya sektor-sektor yang mendukung PDRB Kota Parepare setiap tahunnya. c. PDRB Perkapita Salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah yang menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata adalah PDRB Per Kapita. PDRB Perkapita di Kota Parepare Atas dasar Harga Berlaku (HB) dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 mencapai Rp. 17.997.404 (juta). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 3.4 Perbandingan PDRB Perkapita Penduduk Kota Parepare dengan PDRB Perkapita Prov. Sulsel, Tahun 2008-2012 25,000,000 19,192,249

20,000,000 15,000,000 10,000,000

16,929,030 14,669,010 17,997,404 12,567,364 15,879,340 10,825,425 13,893,981 Kota Parepare 12,782,990 11,094,698 Provinsi Sulsel

5,000,000 0 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kota Parepare, Tahun 2013

d. Tingkat Inflasi Salah satu analisis kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah perubahan harga barang dan jasa (inflasi). Di Kota Parepare nilai inflasi pada tahun 2011 mencapai 0,69% dan tahun 2012 hanya 0,40% dan diproyeksikan pada tahun 2013 mencapai 1,50 %. e. Sumbangan Sektoral Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per sektor ekonomi, maka sumbangan sektoral di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun masih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


93

didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant dimana pada tahun 2011 kotribusinya terhadap PDRB adalah sebesar 25,39% sedangkan sektor ekonomi yang paling sedikit kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,30% pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Parepare Tahun 2009 – 2012 Struktur Ekonomi (%) No

Sub Sektor

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Pertanian

7,06

6,65

6,66

2

Pertambangan dan Penggalian

0,31

0,29

0,30

3

Industri Pengolahan

2,45

2,27

2,21

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,36

1,34

1,31

5

Bangunan

8,45

8,18

8,42

6

Perdagangan, hotel dan restaurant

26,73

25,08

25,39

7

Pengangkutan dan Komunikasi

21,23

20,37

19,78

8

Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan

13,23

14,85

14,94

9

Jasa - jasa

19,17

20,98

20,99

Sumber : PDRB Kota Parepare Tahun 2012

Secara lengkapnya perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.3. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Parepare No

Indikator Makro

1

PDRB (Harga Berlaku)

2

PDRB (Harga Konstan)

3

Tingkat inflasi

4

Pertumbuhan Ekonomi

5

Jumlah penduduk miskin

6 7 8

9

Tingkat pengangguran Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Partisipasi Murni

Realisasi

Proyeksi

Tahun 2011

Tahun 2012

Bertambah / Berkurang

2.073.555,94

2.376.521.26

302.965,32

2.446.796,01

2.887.219,29

826.486,23

891.923.09

65.436,86

954.357,71

1.021.162,75

0,69

-

(0,69)

%

7,79

7,92

0,13

7,00

7,00

Jiwa

7.844

7.720

(124)

7.570

7.420

%

10,07

9,50

(0,57)

9,3

9,00

%

1,02

1,00

(0,02)

8,9

8

-

-

-

-

Satuan Rp. (dalam juta) Rp. (dalam juta) %

Tahun 2013

Tahun 2014

-

a. SD

%

98,78

92,69

(6,09)

119,56

120

b. SMP

%

90,77

74,41

(16,36)

116,68

118

c. SMU/SMK Angka Melek Huruf

%

70,97

89,83

(18,86)

118,14

120

%

97,17

100

2,83

100

100



94

10

Angka Harapan Hidup

Tahun

74,49

75,00

0,51

75,5

76

11

Paritas Daya Beli

Rp.

644,04

700,00

(55,96)

750,00

800.000

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Selain keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya modal, perekonomian Kota Parepare dalam dua tahun mendatang juga berpotensi mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Imbas kelesuan ekonomi eropa telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perekonomian daerah yang bertumpu pada ekonomi nasional juga akan merasakan dampaknya. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang memberikan konstribusi yang tinggi dalam PDRB dalam menciptakan kesempatan kerja. b. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang

peraturan

perundang-undangan

di

daerah,

perbaikan

pelayanan,

dan

penyederhanaan birokrasi. Promosi dan penataan/pengelolaan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) kepada investor perlu ditingkatkan agar investor tersebut berminat untuk membuka usaha di Kota Parepare. c. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus UKM secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Parepare, di samping menciptakan lapangan kerja. Fasilitas ini memiliki daya tarik luar biasa pada era yang cenderung konsumtif d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Tantangan – tantangan tersebut perlu diantisipasi dan mencarikan solusi terabaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari



95

pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah harus dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh karena itudiperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya arah kebijakan keuangan daerah yang tepat maka diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kota Parepare. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2015 berpedoman pada arah kebijaksaan keuangan daerah Kota Parepare yang ada dalam Rancangan RPJMD Tahun 2013-2018. Arah kebijakan ditujukan pada terciptanya masyarakat mandiri, religius dan berkomitmen

kuat

terhadap

pelestarian

lingkungan,

sehingga

mampu

mendukung

pembangunan daerah yang berkelanjutan (suistainability development) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2014 masih diarahkan pada: 1.

Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;

2.

Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 3.

96

Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum.

4.

Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, yang dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2013 dan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Tabel 3.4. Proyeksi Keuangan Daerah Berdasarkan Periode RPJMD 2013 - 2018 dan RKPD Tahun 2015

No

I

Proyeksi RPJMD Periode Tahun 2013-2008 (dalam juta Rp) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Uraian

623.624

672.096

724.890

782.412

845.107

687.564

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

75.122

78.879

82.822

86.964

91.312

78.127

I.1.1

Pajak daerah

18.575

19.504

20.479

21.503

22.578

19.318

I.1.2 I.1.3

Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

9.304 3.000

9.773 3.150

10.261 3.308

10.775 3.473

11.314 3.647

9.680 3.120

I.1.4


I.1

I.2

PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi RKPD Tahun 2015 (dalam juta Rp)

Dana Perimbangan

44.240

46.452

48.774

51.212

53.774

46.009

460.197

500.740

545.212

593.996

647.516

498.416

I.2.1


26.438

27.483

28.568

29.696

30.868

18.205

I.2.2


401.259

440.757

484.143

531.800

584.148

447.726

I.2.3


32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500


88.304

92.477

96.855

101.452

106.279

111.021

I.3 I.3.1

Hibah

-

-

-

-

-

-

I.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

-

-

I.3.3


20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

21.513

I.3.4


57.054

60.447

64.106

67.952

72.029

82.270

I.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

10.750

11.000

11.250

11.500

11.750

8.064

-

-

-

-

-


-

-

409.007

Belanja pegawai

-

-

396.992

II.1.2

Belanja bunga

-

-

4.500

II.1.3

Belanja subsidi

-

-

-

II.1.4

Belanja hibah

-

-

4.000


-

-

-

II.1.1

-

-

1.000

II II.1

II.1.5

BELANJA DAERAH

-


683.339


97

II.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

515

II.1.7 II.1.8


-

-

2.000

-

-

-

Belanja Langsung

-

-

274.332

II.2.1

Belanja pegawai

-

13.740

Belanja barang dan jasa

-

-

161.776

Belanja modal

-

-

-

-

II.2.2

-

-

-

98.816

-

-

-

-

-

-

-

(4.225)

-

-

-

1.250

II.2

II.2.3

Surplus / Defisit

-

-

III

PEMBIAYAAN DAERAH

-

III.1


-

-

III.1.1


-

-

-

-

-

1.000

III.1.2


-

-

-

-

-

-

III.1.3


-

-

-

-

-

-

III.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

-

-

-

-

-

-

III.1.5


-

-

250


-

-

-

-

III.1.6

-

-

-

III.2


-

-

-

-

-

1.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500

-

-

-

-

-

3.725

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

III.2.1


III.2.2


III.2.3


III.2.4


III.3

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berkenan (SILPA)

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah dikeluarkan pemerintah merefleksikan pengaturan pendanaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, oleh karenanya kepala daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Belanja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN serta pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas perbantuan didanai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Jadi, secara umum sumber pendanaan yang diimplementasikan di daerah menjadi investasi bagi daerah, selain dilakukan melalui investasi swasta, juga berupa investasi pemerintah melalui government expenditure, yang dimuat dalam APBD dan APBN. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah secara garis besar terdiri atas tiga kelompok pendanaan.


0

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 Pertama, Dana Desentralisasi. Pemerintah telah

98

mendesentralisasikan wewenang

sebagian besar dari belanja pemerintah kepada pemerintah daerah, dan hasilnya pemerintah daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten) di Indonesia sekarang membelanjakan 37% dari total dana publik. Ini mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer Dana Perimbangan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Parepare berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi ini dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU besarannya dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus diperkirakan pula akan lebih besar pada tahun-tahun mendatang mengingat banyaknya kebijakan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kedua, Dana Dekonsentrasi. Ini tekait dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada kepala daerah sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Ketiga, Dana Tugas Pembantuan, merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan salah unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya untuk menggali sumbersumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kota Parepare Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Walaupun, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, namun daerah harus lebih kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


99

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Untuk menunjukkan kemampuan fiskal daerah maka pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak/SDA daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah ini, diharapkan berkontribusi lebih besar, baik terhadap total pendapatan daerah maupun menjadi sumber utama dalam mendanai kebutuhan total belanja daerah, khususnya diharapkan mampu mendanai sekitar 50% kebutuhan belanja modal pada tahun 2015 dan 2016 yang akan datang. Untuk menghindari terjadinya distorsi ekonomi daerah yang dapat dipicu oleh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, maka proporsi peningkatan PAD akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan PAD yang berasal dari pertumbuhan laba BUMD dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama PAD, tetapi akan dilakukan secara cermat melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu. Mengingat bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 ini merupakan penjabaran tahun kedua dari periode RPJMD Tahun 2013-1018, sehingga arahan kebijakan untuk peningkatan PAD tahun 2014, diasumsikan antara lain: 1) Perluasan basis pajak daerah (local tax based) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; 2) Pembuatan dan penegasan aspek legalitas dasar-dasar pemungutan pajak dan restribusi daerah; 3) Pengembangan perusahaan daerah dan penyertaan modal berorientasi profit, sejalan dengan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah yang di samping berorientasi profit juga menjalankan pelayanan dasar masyarakat; 4) Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah; 5) Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan software sistem informasi; 6) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


100

7) Peningkatan Pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. 8) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut : Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Parepare Tahun 2012- 2016 Jumlah (Dalam juta Rp) No I

Uraian

Realisasi Tahun 2012


Rencana Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

Proyeksi Tahun 2016

I.1.1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah

I.1.2

Retribusi daerah

8.202

9.308

9.680

10.067

I.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

2.738

3.000

3.120

3.245

I.1.4


29.527

44.240

46.009

47.850

I.2

Dana Perimbangan

411.474

476.229

498.416

521.713

I.2.1


28.547

17.338

18.205

19.115

I.2.2


332.564

426.406

447.726

470.113

I.2.3


50.363

32.485

32.485

32.485

I.3


70.157

104.131

111.021

118.430

I.3.1

Hibah

-

-

-

-

I.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

I.3.3


22.245

19.890

21.513

21.513

I.3.4


37.380

76.176

82.270

88.852

I.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

10.533

8.064

8.064

8.064

I.1

534.261

655.482

687.564

721.395

52.629

75.122

78.127

81.252

12.162

18.575

19.318

20.091

3.1.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


101

kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pada tahun 2014, alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 383.600.266.119 atau 58,90%

dari

total

belanja

daerah

dan

belanja

langsung

41,10%

atau

sebesar

Rp. 267.657.124.928. Besarnya belanja tidak langsung ini telah menjadi tren selama periode tahun 2008 - 2014, alokasi belanja tidak langsung meningkat cukup drastis sehingga persentasenya telah melebihi belanja langsung. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai telah mendominasi struktur

belanja daerah, sehingga belanja publik yang tercermin pada

Belanja Langsung mempunyai trend yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dibutuhkan alokasi belanja daerah yang bukan hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga tepat sasaran pada sektorsektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Kualitas pertumbuhan yang tinggi, tidak hanya menekankan pertumbuhan output dari aktivitas ekonomi Kota Parepare yang tinggi, tetapi juga harus mampu memberikan efek perubahan pada aspek-aspek sosial ekonomi lainnya. Belanja daerah diharapkan mampu melahirkan transformasi struktur ekonomi masyarakat dari yang bervalue added rendah ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas, meningkatnya kualitas hidup serta menjamin keadilan ekonomi masyarakat Kota Parepare. Secara spesifik, kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : a.

Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota;

b.

Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;

c.

Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;

d.

Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan;

e.

Alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya untuk: (i) industri-industri produk lokal dan kelompok ekonomi lemah; (ii) bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial dalam rangka pembangunan modal sosial;


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015 f.

102

Pemerintah Kota harus melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritisasi program-program pembangunan strategis.

Adapun realisasi dan proyeksi / target belanja daerah Kota Parepare tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2011 – 2015 Jumlah (Dalam juta Rp) No

Uraian

II

BELANJA DAERAH

II.1


II.1.1

Belanja pegawai

II.1.2

Belanja bunga

II.1.3

Belanja subsidi

II.1.4

Belanja hibah

II.1.5


II.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi /kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

II.1.7


II.1.8


II.2

Belanja Langsung

II.2.1

Belanja pegawai

II.2.2

Belanja barang dan jasa

II.2.3

Belanja modal



475.029

Rencana Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

Proyeksi Tahun 2016

651.257

683.339

717.170

383.600

409.007

431.325

367.585

396.992

419.310

4.500

4.500

4.500

-

-

-

8.000

4.000

4.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

--

491

515

515

515

2.000

2.000

2.000

267.657

274.332

285.845

13.604

13.740

14.152

160.175

161.776

168.247

93.878

98.816

103.446

260.782 254.407 4.789 0.445 0.430

0.220 214.247 17.452 117.500 79.295

3.1.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


103

tahun sebelumnya sehingga Pemrintah Kota Parepare akan berusaha meningkatkan SiLPA melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja daerah serta transfer dari dana cadangan. Jika pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi yang mendesak untuk dilakukan pinjaman maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain : (i) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya. (ii) rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio-DSCR) paling sedikit 2,5. (iii) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. (iv) mendapatkan persetujuan dari DPRD, persetujuan DPRD termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruspinjamkan dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD. Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Parepare Tahun 2012– 2016 Jumlah (Dalam juta Rp) No

Uraian Realisasi Tahun 2012

III

PEMBIAYAAN DAERAH

III.1


Rencana Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

Proyeksi Tahun 2016

(57.020)

(4.225)

(4.225)

(4.225)


1.766

1.250

1.250

1.250

III.1.1


1.318

1.000

1.000

1.000

III.1.2


-

-

-

-

III.1.3


-

-

-

-

III.1.4

Penerimaan pinjaman daerah /obligasi daerah

-

-

-

-

III.1.5


250

250

250

250

III.1.6


198

-

-

-

III.2


58.786

5.475

5.475

5.475

III.2.1


-

-

-

-

III.2.2


-

1.500

1.500

1.500

III.2.3


58.536

3.725

3.725

3.725

III.2.4


250

250

250

250



104

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari SKPD yang paling tinggi relasinya bagai tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2015 harus berpedoman pada RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya. Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

4.1. Visi dan Misi Dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 telah ditetapkan visi pembangunan Kota Parepare yaitu : "Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat" Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki makna : a.

Maju, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.

b.

Peduli, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.

c.

Mandiri,

mengandung arti: Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan

berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Bermartabat, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identititas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Parepare Tahun 2013 - 2018, yaitu : a.

Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014


105

berkualitas dan berkesinambungan. b.

Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

c.

Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.

d.

Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.

e.

Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Untuk mencapai kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masingmasing misi sebagai berikut : No

Misi

Tujuan

Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan

1 .

2 .

2.

3.

Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan yang merata

1.

Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah menjadi 12 Tahun.

2.

Meningkatnya daya saing pendidikan tinggi didaerah

1.

Meningkatnya angka harapan hidup masyarakatt

2.

Menurunnya angka kematian ibu dan anak menjadi .......%

Mengembangkan industri lokal baik skala kecil dan besar yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 8,5%-9,0%

2.

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Menjamin ketersediaan pangan utama masyarakat

1.

Meningkatnya utama

Mewujudkan peningkatan derajat kesehatan yang berkualitas

Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

1 .

Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup

1 Mewujudkan 1. . pembangunan infrastruktur wilayah yang merata 2. 2 Mewujudkan pelestarian 1. . lingkungan hidup

Meningkatnya kondisi infrastruktur kota

2.

Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau menjadi 30% (Publik 20% dan Privat

2 .

2.

ketersediaan

pangan

Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan utama

Meningkatnya ketaatan terhadap Perda Meningkatnya kepedulian terhadap Lingkungan Hidup



106

10%) 4.

Memantapkan 1 Mewujudkan pengelolaan 1. penegakan supremasi . pemerintahan yang bersih hukum, dan berwibawa penyelenggaraan 2. pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif 3. masyarakat

Menurunnya hukum.

2 Mewujudkan partisipasi 1. . aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan 5.

4.3.

Mengaktualisasikan 1. Mewujudkan masyarakat nilai-nilai agama dan parepare yang menjunjung budaya lokal dalam tinggi nilai-nilai agama mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik

1. 2. 3.

jumlah

pelanggaran

Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah.

kinerja

Terwujudnya Opini Pengecualian (WTP)

Tanpa

Wajar

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama Meningkatnya mental spritual dan Silaturahim Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal

Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2015 Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare tahun 2015 dirumuskan dengan mengacu

pada tahapan pembangunan daerah dan skala prioritas yang ada dalam RPJMD Kota Parepare. Sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 visi pembangunan Propinsi Sulawesi Selatanan adalah “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan”. Untuk dapat mewujudkan visi diatas, tentunya memerlukan dukungan dari semua komponen masyarakat, termasuk dari pemerintah kabupaten/kota. Setidaknya ada 11 prioritas gubernur yang akan dilaksanakan pada periode 2013-2018 sebagai berikut:(1).Gratis SPP mahasiswa baru, (2) Gratis lima juta paket/bibit pertanian (3) Gratis modal pengembangan usaha mikro (4) Gratis modal paket bagi 100 wira usaha (5) Membangun industri baru di 24 Kabupaten/Kota (6) Membuka 500 ribu lapangan kerja baru (7) Gratis pendidikan hingga SMA (8) Gratis peningkatan kualitas rumah rakyat miskin (9) Melanjutkan kesehatan gratis (10) Gratis biaya pendidikan untuk sekolah kejuruan khusus, S2 dan S3 serta (11) Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib & Alim Ulama. Dalam Rancangan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018, telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kota Parepare yang merupakan prioritas pembangunan tahun 2015 adalah : 1. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup -

Penataan kawasan Hastom dan Sekitarnya

-

Pengembangan Sumber dan Jaringan Air Bersih

-

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

-

Pengembangan

dan peningkatan

kawasan

strategis lingkungan

keanekaragaman hayati serta kebun raya). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014

(taman

-


107

Peningkatan kualitas pedestrian jalan

2. Bidang Ekonomi -

Penguatan Industri Kecil dan Menengah (berbasis klaster) dan Usaha Mikro Kecil

dan

Menengah

melalui

peningkatan

keahlian/keterampilan

serta

bantuan peralatan. -

Pengembangan kawasan industri dan pergudangan parepare

-

Fasilitasi investasi

-

Pengembangan keanekaragaman bahan pangan utama

3. Bidang Sosial Budaya -

Pengembangan sekolah menengah dan kejuruan

-

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar

-

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

-

Fasilitasi Pendirian Perguruan Tinggi Daerah

-

Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik

-

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

-

Peningkatan Layanan Sosial dan Bantuan Hukum

-

Penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur

-

Penguatan kelembagaan Forum Umat Beragama

-

Pembinaan mental spiritual masing-masing pemeluk agama

-

Penguatan kelembagaan kebudayaan lokal

4. Bidang Pemerintahan -

Penertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah

-

Pelibatan kelembagaan dan perorangan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan

-

Peningkatan Pelayanan Informasi

-

Penyelenggaraan

Pengadaan

Barang

dan

Jasa

secara

transparan

akuntabel


dan


108

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 yang telah ditetapkan, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD yang berisi program dan kegiatan dengan pagu indikatif setiap SKPD sesuai tabel berikut : -

NO

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PAGU INDIKATIF (Rp)

1

DINAS PENDIDIKAN

2

DINAS KESEHATAN

10,450,000,000

3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU

54,000.000,000

4

DINAS PEKERJAAN UMUM

36,750,000,000

5

4,000,000,000

7

DINAS PENATAAN RUANG PENGAWASAN BANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

8

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1,300,000,000

9

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

6,800,000,000

10

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1,135,000,000

6

11

21,500,000,000

KETERANGAN Belum Anggaran 2015 Belum Anggaran 2015 Belum Anggaran 2015 Belum Anggaran 2015

termasuk DAK Tahun termasuk DAK Tahun termasuk DAK Tahun termasuk DAK Tahun

3,150,000,000 1,600,000,000

1,785,000,000

12

DINAS SOSIAL

920,000,000

13

DINAS TENAGA KERJA

960,000,000

14

1,530,000,000

15

DINAS OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

16

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1,330,000,000

17

SEKRETARIAT DAERAH

23.720.000.000

BAGIAN UMUM

10,600,000,000

Belum termasuk Anggaran DAK Tahun 2015 Belum termasuk Anggaran DAK Tahun 2015

Belum termasuk Anggaran DAK Tahun 2015

1,080,000,000

BAGIAN PEMERINTAHAN

3,560,000,000

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN BAGIAN KESRA

1,100,000,000

BAGIAN PEMBANGUNAN

1,100,000,000

1,540,000,000

BAGIAN ORGANISASI

510,000,000

BAGIAN EKONOMI

740,000,000



BAGIAN HUMAS

1,400,000,000

BAGIAN ASET

1,470,000,000

BAGIAN KEUANGAN

1,700,000,000

18

SEKRETARIAT DPRD

8,870,000,000

19

DINAS PENDAPATAN DAERAH

7,000,000,000

20

INSPEKTORAT

1,160,000,000

21

1,900,000,000

22

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

23

KECAMATAN BACUKIKI

1,285,000,000

24

KECAMATAN SOREANG

1,800,000,000

25

KECAMATAN UJUNG

1,530,000,000

26

KECAMATAN BACUKIKI BARAT

1,480,000,000

27

SEKRETARIAT KORPRI

400,000,000

28

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

860,000,000

29 30 31

780,000,000

1,335,000,000 765,000,000 3,620,000,000

32

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

1,730,000,000

33

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

1,630,000,000

34

JUMLAH TOTAL

109

Belum termasuk Anggaran DAK Tahun 2015

750,000,000 195.320.000,000

Pagu indikatif tersebut belum termasuk anggaran untuk mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan, sehingga pagu indikatif SKPD dapat bertambah sesuai usulan Musrenbang yang diakomodir. Untuk SKPD penerima Dana Alokasi Khusus, proyeksi DAK Tahun 2015 disesuaikan dengan alokasi DAK Tahun 2014 ditambah biaya pendamping 10%, Biaya perencanaan 3,5%, biaya pengawasan 3% dan biaya administrasi 0,5%.



110

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025 yang selanjutnya akan menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013 - 2018, yang bertujuan untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam Rancangan Awal RKPD ini terdapat beberapa data pembangunan yang masih perlu divalidasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan pada tahapan penyusunan RKPD selanjutnya. Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2015. Diharapkan seluruh SKPD dapat menyusun Rancangan Renja SKPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Walikota Parepare. Rancangan Renja SKPD menjadi salah satu bahan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan juga sekaligus menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Penyusunan Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan prinsipprinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.


Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015

Recommend Documents