RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

Disampaikan oleh :

Ir. Yerry Yanuar, MM Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

Cirebon, 16 Februari 2017

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

SISTEMATIKA PAPARAN

1

Pendahuluan

2 3 4 5

Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2015 - 2016 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018

Mekanisme Rangkaian Musrenbang Tahun 2018

2

1

Pendahuluan

SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:

5 NILAI-NILAI LUHUR :

7 KARAKTER :

1. JUJUR DAN KONSISTEN 2. TANGGUH DAN DISIPLIN 3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4. RAMAH DAN BIJAKSANA 5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT

SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel.Cirebon Pel.Cirebon Tol Kanci-Pejagan Tol Kanci-Pejagan

PP RANCABUAYA Rancabuaya Raya

TPITPI Pelabuhan Ratu Pelabuhan Ratu

ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

4

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025

DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA

TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 1.

PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.

2.

Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI.

3.

PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.

4.

Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

5.

Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.

6.

Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.

7.

Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA.

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

5

JANJI GUBERNUR JAWA BARAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA

6

ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

EVALUASI

6. Terintegrasi antara perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi

A

D 1. 2. 3. 4.

PERTANGGUNG JAWABAN

5. Tanggug jawab pada level program dan Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokasi Dengan reward punishment yang jelas.

UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN YANG: Dirancang dengan baik Digambarkan obyektif, fokus, efektif dan efisien Dapat dievaluasi Jelas terstruktur Dilakukan Pendekatan Logical Framework

C

1.

2. 3.

PERENCANAAN

Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result) Percepatan capaian target pembangunan melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK Gubernur Nomor 500 Tahun 2014

PENGANGGARAN

B

4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya (money follow program)

Sumber : Ahmad Heryawan; 2016

7

INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT

1

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) GUBERNUR

E-Planing

2

5

E- Budgeting

E-Sakip

INTEGRASI

PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (INDIKATOR RENSTRA PD)

PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (PK KEPALA PD)

3

SIPKD

Sumber : Ahmad Heryawan,2016

4

E-Monev

PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIOITAS (IKU ESELON III OPD)

LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU

REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA OPD

8

Rekomendasi BPK • • • •

RI terkait Pemerikasaan Proses Perencanaan Tahun 2014 – 2016

Proses Perencanaan dan Penganggaran harus SESUAI JADWAL yang telah ditetapkan disertai REKAM JEJAK pada setiap tahapan. Setiap usulan kegiatan harus DILENGKAPI dengan SURAT PENGANTAR dan PROPOSAL (baik BL maupun BTL). Perubahan usulan Kegiatan disertai dengan perubahan PROPOSAL dan BERITA ACARA. Penentuan LOKASI pada setiap kegiatan harus spesifik (jelas dan terukur).

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018 DIKAWAL OLEH KPK !!! (TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, TEPAT ADMINISTRASI)

9

2

Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2015 - 2016

JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL : • JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 47,38 JUTA JIWA (2016, Proyeksi BPS) • PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL • INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), DIANTARANYA BERKELAS DUNIA • BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA • MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P • MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS • MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL :

• BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL 2015 : 13,22% • KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015 : 27,28% KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI : • LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI • PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI • PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW • LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA) • MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) • MERUPAKAN TUJUAN WISATA • DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA : • PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI • PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI • PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI

Luas Jawa Barat : 3.709.528,44 ha

11

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2015) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2011 Tahun 2029

44,3 Juta Jiwa

Tahun 2008

Tahun 2013

45,34 Juta Jiwa

Kabupaten/Kota Luas Kecamatan Kelurahan Desa

: : : : :

27 3.709.528,44 Ha 626 641 5.321

Penduduk LPP : 1,52% Indonesia (2015) : 255.461.700 Jiwa Jabar (2015) : 46.71 Jiwa Penduduk Miskin (2015) : 9,57 % Kemantapan Jalan Rasio elektrifikasi Pelayanan Air Minum Irigasi Kondisi Baik Kawasan Lindung

: 97,80% : 94.04% : 67,13% : 69,65% : 37,40% (2014)

PDRB (2015) : Rp.1.525,15 Trilyun (adhb); PDRB per kapita (2015) : Rp.32.65 Juta (adhb) Inflasi (2015) : 2.73% LPE (2015) : 5,03% IPM (2015) : 69.50% (MB) RLS (2015) : 7,86 th (MB) AHH (2015) APK PAUD APK SD APK SMP APK SMA APK PT

: : : : : :

72,41 th 64.11 % (2014 - 2015)* 109.42 % (2014 - 2015)* 98.91 % (2014 - 2015)* 62.11 % (2014 - 2015)* 17,47 % (2013 - 2014)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Kemendikbud

12

PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT TAHUN 2015 & 2016 •

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (Persen) •

Hingga triwulan III, laju pertumbuhan ekonomi terbesar dari lapangan usaha perekonomian Jawa Barat ada pada lapangan usaha informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 13,66%), lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha jasa keuangan dan tranasportasi 12,99% dan 10,25%. dilihat dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja terjadi pada hampir seluruh komponen, Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 13,08 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,11 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 5,90 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,00 persen dan Perubahan Inventori sebesar 3,75 persen

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen)

13

STABILITAS EKONOMI: PERKEMBANGAN INFLASI JAWA BARAT (1) Perkembangan Inflasi IHK Tahunan (yoy)

•

Inflasi IHK Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai 2,75% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2015 sebesar 2,73% (yoy). Namun demikian realisasi ini masih lebih rendah dibanding rata-rata historis inflasi tahunan 2011-2015 sebesar 5,25% (yoy).

Perkembangan Inflasi Spasial 2015 dan 2016 (%, yoy)

•

Secara spasial, inflasi mayoritas kota perhitungan di Jawa Barat pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 didorong oleh gejolak harga pangan, kecuali di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor (3,60%) dan terendah di Kota Cirebon (1,87%).

14

STABILITAS EKONOMI: PERKEMBANGAN INFLASI JAWA BARAT (2) Perkembangan Komponen Inflasi Adm inistered P rices

Perkembangan Komponen Inflasi Core

•

inflasi kelompok core tercatat menurun yakni dari 2,76% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 2,28% (yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi core historis 2011-2015 sebesar 3,66%. Rendahnya inflasi core terutama didorong oleh masih terbatasnya permintaan masyarakat di tengah uncertainty perekonomian

•

Inflasi kelompok administered prices tercatat menurun yakni dari 1,18% (yoy) pada tahun 2015 menjadi -0,04% (yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi core historis 2011-2015 sebesar 7,46%. Rendahnya inflasi administered prices ini terutama didorong oleh penurunan pada kelompok AP energi.

15

REALISASI INVESTASI: PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN JAWA BARAT Pertumbuhan PMDN ke Jawa Barat selama dua tahun terakhir menurun. Namun pertumbuhan PMA terus meningkat khususnya ke sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4 persen dan PMDN mencapai 14,1 persen. Perkembangan PMA di Jawa Barat, 2004 – 2016

Pangsa PMA Sektoral di Jawa Barat

Perkembangan PMDN di Jawa Barat, 2004 – 2016

Pangsa PMDN Sektoral di Jawa Barat

16

Perkembangan Makro Kabupaten/Kota Tahun 2015

17

Kondisi Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016

18

Pengangguran dan Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2016

19

CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR 3

Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu

Target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya strata Posyandu multifungsi

Target Revitalisasi Posyandu

Tahun

(unit)

(persen)

Posyandu terbangun (2015): 20857 dari 50374 Posyandu

2014

15.000

29,77

2015

25.000

49,63

= 41,4% Masih tersisa 4.143 posyandu yang perlu direvitalisasi demi mencapai target 49,63% pada tahun 2015 (target 2015 BELUM TERCAPAI)

2016

35.000

69,48

2017

45.000

89,33

2018

50.000

99,26

Untuk mencapai target revitalisasi 50.000 posyandu, maka BEBAN Kabupaten/Kota hingga Tahun 2018: 29.143 Posyandu

20

CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR 5 Alokasi 4 Trilyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan

19 KABUPATEN & 1 KOTA MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2015 TOTAL 5.321 DESA SASARAN DENGAN JUMLAH DANA MENCAPAI Rp. 532.100.000.000

Target Dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2015

CAPAIAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN TAHUN 2015

21

CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR Masih tersisa 14551 unit rumah tidak layak huni perkotaan yang belum diperbaiki atau kira-kira 73% dari target tahun 2018

RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI (RUTILAHU)

6 Rehabilitasi 100.000 Rumah

Perkotaan 20 ribu unit

Rakyat Miskin

ISU-ISU PEMBANGUNAN RUTILAHU

Ketidaktepatan pemerintah desa/BKM dalam menghitung material bangunan, seperti bata, semen, dan pasir, sehingga masih ada rumah yang perbaikannya kurang maksimal

27%

73%

Realisasi (2015)

Perdesaan 80 ribu unit

Penghuni rumah mengeluhkan kurangnya keterampilan tukang dalam proses rehabilitasi rumah tidak layak huni

0%

Daya tahan bangunan kurang baik (plafon bocor, tembok belum sampai tahap finishing, dan terjadi kerusakan pada usia bangunan yang baru 2 tahun

Kualitas bangunan antara penerima bantuan yang satu dengan lainnya tidak merata, ada yang hasil perbaikannya maksimal dan kurang maksimal

Hingga tahun 2015, jumlah unit rumah tidak layak huni yang telah mendapatkan perbaikan menggunakan anggaran murni adalah 5449 unit atau 27,25% dari target 2018

Sisa Target (2018) Hingga tahun 2014, jumlah unit rumah tidak layak huni pedesaan yang mendapatkan perbaikan mencapai 23.260 unit atau sebesar 29% dari target 2018 sebesar 80.000 unit, dengan realisasi anggaran per 2014 sebesar 232,6 milyar.

Ketidaksesuai an target anggaran RKPD dengan target anggaran RPJMD per tahunnya

22

CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN & KOTA

8 Pembangunan Gelanggang

Olahraga di Kabupaten/Kota

23

3

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

TAHAPAN PEMBANGUNAN Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2008

2008-2013

Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia

2013-2018

Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2014 Tahap Awal

2015 Tahap Pengembangan

2016

Tahap Diversifikasi

2018-2023

Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh

2017

Tahap Pemantapan

2023-2025

Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang

2018

Tahap Awal Mencapai Kemandirian

25

SANDINGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 DENGAN RPJMN TAHUN 2015 -2019 RPJMD JAWA BARAT 2013-2018

9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10.

CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5) CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5) CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( C3), (C7) CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7) CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6) CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7) CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9) CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5) CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1) CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2),(C3), (C4)

3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS RPJMN FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN • • • •

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kedaulatan Pangan Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata

17 SDGs

FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR • Pendidikan • Kesehatan • Perumahan FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN

Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan • Antar Kesehatan yang Baik kelompok dan Kesejahteraan Pendapatan Pendidikan Berkualitas • Antar Kesetaraan Gender Wilayah Air Bersih dan Sanitasi Energi Bersih dan Terjangkau Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak Industri, Inovasi dan Infrastruktur Mengurangi Kesenjangan Keberlanjutan Kota dan Komunitas Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Aksi Terhadap Iklim Kehidupan Bawah Laut Kehidupan di Darat Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

26

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 DAN 2016 SERTA TARGET TAHUN 2017 dan 2018 No

LKPJ 2015

LKPJ 2016

TARGET 2017

TARGET 2018

46.709.569

47.379.389

48.366,9

49.169,7

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

1,47

1,43

-

-

2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

5.06 (5.04)

5,67

6,3 - 6,9

6,4 – 7,0

3.

Inflasi (%)

2.73

2.75

4,0 - 5,0

4,0 - 5,0

4.

Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah)

32,64

34,88

26,00 – 28,00

28,00 – 30,00

5.

Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk

9,57

8,77

5,00 - 4,10

5,00 - 4,10

29,53

7,65

-

-

8,72

8,89

7,00 - 6,50

6,50 – 6,00

396.36 (382.99)

412.30

267,2 - 287,2

315,3 - 335,3

1.

6. 7. 8.

INDIKATOR a. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)

Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun)

27

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 2016-2018 Indikator

Satuan

2016

Target 2017

2018

Laju pertumbuhan Persen Ekonomi

6,3 – 6,9

6,3 – 6,9

6,4 – 7,0

Tingkat Pengangguran Persen Terbuka

7,50 – 7,00

7,00 - 6,50

6,50 – 6,00

Angka kemiskinan

Persen

5,90– 5,00

5,00 - 4,10

5,00 - 4,10

Gini Ratio

Poin

0,36 – 0,35

0,35 – 0,34

0,34 – 0,33

Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,03% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, diperkirakan akan mencapai 5,7% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya sebesar 5,1% . Sumber: BPS, BI, dan Proyeksi Tim Ekonomi Jawa Barat

28

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 2016-2018 2018

2017 5,76% – 6,07%

Inflasi TPT Kemiskinan Gini Ratio

3,3% - 3,7%

Assumsi tidak ada perubahan drastis dan optimis, atau di prediksi pesimis 5,5%-5,81%.

8,72% - 8,86% 8,3% - 8,8% 0,4 – 0,41

Sumber: Tim Ekonomi Makro Bappeda Provinsi Jawa Barat

29

DISTRIBUSI PERAN WILAYAH UNTUK MENCAPAI PERTUMBUAN 6,4 – 7,0 PERSEN (RPJMD) SEKALIGUS PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH PADA TAHUN 2018 Wilayah II : Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi : 1. 2. 3. 4. 5.

Wilayah I : Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 1. Kabupaten Bogor : 6,80 2. Kabupaten Sukabumi : 5,25 3. Kabupaten Cianjur : 5,55 4. Kota Bogor : 6,05 5. Kota Sukabumi : 5,50 6. Kota Depok :6,78 Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 : 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3. Kontruksi 4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kabupaten Bekasi Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Karawang Kota Bekasi : 6,50

: 7,00 : 7,61 : 5,15 : 7,00

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 : 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3. Kontruksi 4. Transportasi dan pergudangan 5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

30

DISTRIBUSI PERAN WILAYAH 6,4 – Distribusi Peran WilayahUNTUK UntukMENCAPAI MencapaiPERTUMBUAN Pertumbuan 6,4 – 7,0 7,0PERSEN Persen (RPJMD) SEKALIGUS PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH PADA (RPJMD) TAHUN 2018 2018 Sekaligus Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Pada Tahun Wilayah IV : Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kabupaten Bandung Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi : 5,75 Kabupaten Sumedang Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran

: 7,38 : 6,00 : 5,70 : 5,69 : 5,17 : 5,50 : 5,50 : 5,02 : 5,35 : 5,00

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 : 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3. Kontruksi 4. Transportasi dan pergudangan 5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Wilayah III : Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. 2. 3. 4. 5.

Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kota Cirebon : 5,75

: 6,00 : 6,29 : 5,49 : 5,00

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 : 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3. Transportasi dan pergudangan 4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5. Pertambangan dan penggalian

31

PRIORITAS LOKASI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka membutuhkan peran Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten kota.

Penurunan tingkat kemiskinan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (diatas 10 persen) dan memiliki jumlah penduduk miskin yang besar.

Penurunan tingkat pengangguran diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi (diatas 5 persen) dan memiliki jumlah tingkat pengangguran yang besar.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran juga diprioritaskan ke daerah yang memiliki rasio gini yang relatif besar.

32

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018 No 1

Kab/Kota

Target RPJMD LPE

Kota Depok

2018 6,78

2

Kabupaten Bogor

6,80

3

Kota Bogor

6,05

4

Kabupaten Sukabumi

5,25

5

Kota Sukabumi

5,50

6

Kabupaten Cianjur

5,55

7

Kabupaten Bekasi

7,00

8

Kota Bekasi

6,50

9

Kabupaten karawang

7,00

10

Kabupaten Purwakarta

7,61

11

Kabupaten Subang

5,15

12

kabupaten Cirebon

6,00

13

Kota Cirebon

5,75

14

Kabupaten Kuningan

5,00

15

Kabupaten Majalengka

5,49


No

Kab/Kota

Target RPJMD LPE 2018

16

Kabupaten Indramayu

6,29

17

Kabupaten Bandung

7,38

18

Kota Bandung

6,00

19

Kabupaten Bandung Barat

5,70

20

Kota Cimahi

5,75

21

Kabupaten Sumedang

5,69

22

Kabupaten Garut

5,17

23

Kabupaten Tasikmalaya

5,50

24

Kota Tasikmalaya

5,50

25

Kabupaten Ciamis

5,02

26

Kota Banjar

5,35

27

Kabupaten Pangandaran

5,00

33

TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

BKPP I

Kota Depok

Wilayah I : Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Depok : 6,78

: 6,80 : 5,25 : 5,55 : 6,05 : 5,50

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 : 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3. Kontruksi 4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor : 8,50 Kabupaten Sukabumi : 7,24 Kabupaten Cianjur : 7,92 Kota Bogor : 7,06 Kota Sukabumi : 7,50 Kota Depok : 8,56

Kabupaten Bogor Kota Bogor

Kota Sukabumi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Target Kemiskinan Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Depok : 2,20

: 4,00 : 4,50 : 7,50 : 5,00 : 5,00

Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur


34


BKPP II 1. 2. 3. 4. 5.

Wilayah I :

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bekasi Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Karawang Kota Bekasi

: 8,02 : 7,23 : 6,82 : 9,00 : 9,20

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. 2. 3. 4. 5.

Kabupaten Bekasi Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Karawang Kota Bekasi

: 7,00 : 7,61 : 5,15 : 7,00 : 6,50

Kabupaten Bekasi Kabupaten Karawang Kota Bekasi

Kabupaten Subang Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 : 1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 3. Kontruksi 4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Target Kemiskinan

1. Kabupaten Bekasi 2. Kabupaten Purwakarta 3. Kabupaten Subang 4. Kabupaten Karawang 5. Kota Bekasi

: 3,50 : 4,50 : 6,45 : 5,50 : 3,50



35


BKPP III

1. 2. 3. 4. 5.

Wilayah III : Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon : 6,00 Kabupaten Indramayu : 6,29 Kabupaten Majalengka : 5,49 Kabupaten Kuningan : 5,00 Kota Cirebon : 5,75

1. 2. 3. 4. 5.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon : 7,92 Kabupaten Indramayu : 8,40 Kabupaten Majalengka : 5,55 Kabupaten Kuningan : 2,27 Kota Cirebon : 8,52

Kab. Indramayu

Kota Cirebon Kab.Cirebon


1. 2. 3. 4. 5.

Target Kemiskinan Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kota Cirebon

: 8,00 : 8,50 : 8,14 : 7,25 : 5,00

Kab. Majalengka Kab. Kuningan


36


BKPP IV Wilayah IV : Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kabupaten Bandung Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi Kabupaten Sumedang Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran

: 7,38 : 6,00 : 5,70 : 5,75 : 5,69 : 5,17 : 5,50 : 5,50 : 5,02 : 5,35 : 5,00


Kab. Bandung Barat Kota Cimahi Kabupaten Sumedang Kota Bandung Kab. Bandung Kab. Ciamis Kab. Garut

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi : 5,75 Kabupaten Sumedang Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar : 5,35 Kabupaten Pangandaran

: 7,38 : 6,00 : 5,70 : 5,69 : 5,17 : 5,50 : 5,50 : 5,02 : 5,00

Kota Tasikmalaya Kota Banjar Target Kemiskinan

1. Kabupaten Bandung Kab. Tasikmalaya 2. Kota Bandung Kab. Pangandaran 3. Kabupaten Bandung Barat


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kota Cimahi : 5,75 Kabupaten Sumedang Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kota Banjar : 5,35 Kabupaten Pangandaran

: 7,38 : 6,00 : 5,70 : 5,69 : 5,17 : 5,50 : 5,50 : 5,02 : 5,00 37

Tema Pembangunan 2014

Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera

2015

Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

2016

Satu perencanaan jabar untuk peningkatan daya saing, kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global

2017

Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

2018

Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat 38

ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 A. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi: 1)

Ketahanan pangan;

2)

Kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

3)

Pengangguran; dan

4)

Ketahanan keluarga.

B. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi: 1)

Pemerataan, perluasan akses dan mutu pendidikan;

2)

Peningkatan kualitas, akses dan sistim pelayanan kesehatan;

3)

infrastruktur strategis, infrasturktur desa dan perdesaan, ;

C. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi: 1)

Aksesibiltas, kualitas, daya saing, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan;

2)

Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM);

3)

Prestasi pemuda dalam lingkup nasional dan internasional;

4)

Pemilihan Kepala Daerah 2018;

5)

Akuntabilitas kinerja aparatur;

6)

Pengembangan destinasi wisata, pusat seni dan budaya serta gelanggang olahraga;

7)

Lingkungan hidup dan penataan ruang;

39

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 1. Akses dan kualitas pendidikan I. Akses dan kualitas pendidikan serta

4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata

a. Wajib belajar 12 tahun. b. Pendidikan Vokasional. c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif. d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru. e. Terselenggaranya program pendidikan di luar domisili (PDD)/ Multikampus. f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan. g. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja. c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian. d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha. e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal

keagamaan

2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak. b. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). d. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. e. Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna. 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan a. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga. b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi. c. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional. d. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. e. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan. f. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi.

5. Peningkatan ketahanan pangan a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai. b. Meningkatkan Distribusi, Informasi harga dan Akses Pangan. c. Terwujudnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh. e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan

6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang. c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang.

7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). b. Meningkatnya kesadaran hukum. c. Menyelenggarakan pilkada yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER) dan Jujur Adil (JURDIL)

8.. Pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana a. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. b. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan. c. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. d. Meningkatnya upaya penanganan pencemaran air di Hulu DAS Citarum. e. Meningkatnya kesiapan menghadapi bencana mulai dari mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana

9. Penanggulangan kemiskinan a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. b. Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin

10. Peningkatan penataan ruang daerah (F) a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang. b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang

11. Peningkatan Kualitas kependudukan a. Meningkatnya ketahanan keluarga. b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan

40

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKASI KEGIATAN

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

2.1.1. Penguatan rumah sakit milik Provinsi

(SASARAN 1)

2.1.2. Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi

2.1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

2.1.3. Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah 2.1.4. Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi

KEGIATAN PRIORITAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(SASARAN 2) 2.2. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

(SASARAN 3)

2.3. Peningkatan kesehatan linkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Catatan : Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan POHON KINERJA

(SASARAN 5) 2.5. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

(SASARAN 4)

2.4. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

41

Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

4 2

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Dibahas Pada :

FORUM PERANGKAT DAERAH

Indikasi Kegiatan

Indikasi Kegiatan

Indikasi Kegiatan

Indikasi Kegiatan

2.1.1 Penguatan rumah sakit milik Provinsi

2.1.2 Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi

2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah

2.14 Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

-------------------------------------

-----------------------------------

------------------------------------------------------

--------------------------------------

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

CONTOH

42

Highlight Indikasi Kegiatan :

2.1.3 Perluasan Pelayanan Kesehatan PRIORITAS PEMBANGUNAN :

2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SASARAN PRIORITAS

INDIKASI LOKASI

2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

INDIKASI KEGIATAN 2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah

KEGIATAN PRIORITAS

Setiap Puskesmas di Kota Cirebon belum memiliki Fasilitas Rawat Inap

1. Pembangunan Puskesmas PONED 2. Pengadaan Alat Kesehatan 3. dst Dibahas Pada FORUM PERANGKAT DAERAH

.............................................................................................

43

HIGHLIGHT Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Pembangunan Puskesmas PONED 2. Pengadaan Alat Kesehatan 44

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKASI KEGIATAN

Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

3.1.1 Penanganan Kawasan kumuh

(SASARAN 1) 3.1. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga.

3.1.2 Pembangunan Rutilahu

3.1.3 Penataan Lingkungan Perumahan

KEGIATAN PRIORITAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(SASARAN 2) 3.2. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi.

(SASARAN 6) 3.1. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga.

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan (SASARAN 3)

3.3. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional.

Catatan : Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan POHON KINERJA

(SASARAN 5) 3.5. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan.

(SASARAN 4)

3.4. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

45

Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan :

4 6

Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan Indikasi Kegiatan 3.1.1 Penanganan Kawasan kumuh

Dibahas Pada :

FORUM PERANGKAT DAERAH

Indikasi Kegiatan 3.1.2 Pembangunan Rutilahu

Indikasi Kegiatan 3.1.3 Penataan Lingkungan Perumahan

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

-------------------------------------

-----------------------------------

------------------------------------------------------

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

CONTOH

46

Highlight Indikasi Kegiatan :

3.1.2 Pembangunan Rutilahu Perkotaan PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan SASARAN PRIORITAS

INDIKASI LOKASI

3.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta

meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

INDIKASI KEGIATAN 3.1.2 Pembangunan Rutilahu

Jumlah Rutilahu terbanyak di Kota Cirebon yaitu sebanyak 6-12 Rumah

KEGIATAN PRIORITAS 1. Pembangunan Rutilahu Perkotaan

terdapat di Desa Pegambiran dan Desa Panjunan

2. Pembangunan Rutilahu Perdesaan Dibahas Pada FORUM PERANGKAT DAERAH 47

HIGHLIGHT Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

1. Pembangunan Rutilahu Perkotaan 2. Pembangunan Rutilahu Perdesaan 48

4

Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018

1.

Memantapkan Kelembagaan;

2.

Intensifikasi dan ekstensifikasi;

4.

Meningkatkan Deviden BUMD;

6.

Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil;

3. 5.

7.

Koordinasi Pusat-Daerah;

Meningkatkan kepercayaan masyarakat;

Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

A. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan

B.

Pengeluaran Pembiayaan 1.Penyertaan modal; 2.Kredit Cinta Rayat (KCR)

1. RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019, dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur 2013-2018, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance; 2. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; 3. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; 4. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. 5. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat. 6. Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak 7. Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi 8. Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII 9. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga

50

50

Kriteria Substansi Usulan Kegiatan Prioritas

Perangkat Daerah

1. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018). 2. Hasil evaluasi RPJMD 2013-2018 berupa Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan dan Prioritas Pembangunan Provinsi. 3. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2018 (RPJMN 2015-2019). 4. Kegiatan yang merupakan kewajiban Provinsi (merujuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). 5. Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU). 6. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)). 7. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. 8. Pendukungan persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak. 9. Kegiatan fixed cost dan pelayanan dasar PD.

Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4.

Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018). Komitmen antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, atau tindak lanjut MoU. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%. Pendukungan persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak.

51

5

Mekanisme Rangkaian Musrenbang Tahun 2018

Jadwal Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang Tahun 2017 NO.

Kegiatan

Tanggal Pelaksanaan

Tempat

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Pembukaan Rangkaian Musrenbang

2.

Musrenbang Kabupaten/Kota

3.

Forum Perangkat Daerah

4.

Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi

5.

Pra Musrenbang (Pohon Kinerja) Wilayah I (BKPP Wilayah Bogor)

!

23 Maret 2017

Bappeda Provinsi Jawa Barat

27 Maret – 01 April 2017 27 Maret 2017

Botani Square

29 Maret 2017

Jatiluhur

Wilayah III (BKPP Wilayah Cirebon)

30 Maret 2017

Wilayah IV/Priangan Barat

31 Maret 2017

Wilayah IV/Priangan Timur

01 April 2017

Kantor BKPP III Kantor Pemkab Pangandaran Kantor Pemkab Pangandaran Terserah Bidang Bappeda

Wilayah II (BKPP Wilayah Purwakarta)

6.

BKPP III Cirebon Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota di Jawa 16 Februari – 10 Maret 2017 Barat 14 - 17 Maret 2017 PD Provinsi Jawa Barat 16 Februari 2017

!

7.

Rakor Bidang Tindaklanjut Pra Musrenbang (Pohon Kinerja) Rapat Koordinasi Teknis Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Bappeda Kabupaten/Kota

03 – 04 April 2017

8.

Virtual Musrenbang

10 April 2017

9.

Musrenbang Provinsi

11 – 13 April 2017

10.

Pasca Musrenbang (BL) bersama TAPD

!

06 April 2017

Tentatif

Bappeda Provinsi Jawa Barat Bappeda Provinsi Jawa Barat Tentatif Bappeda Provinsi Jawa Barat

53

3 – 4 April 2017

Belanja Langsung

1

BTL Top Down

Rakor Bidang Bappeda Provinsi

Draft Ranwal RKPD 2018

Rancangan Awal RKPD 2018

Rancangan Awal RKPD 2018

Draft Rancangan RKPD 2018

16 Februari 2017

13 – 17 Maret 2017

23 Maret 2017

27 Maret – 1 April 2017

Pembukaan Rangkaian Musrenbang RKPD

Forum Perangkat Daerah

Forum Gabungan Perangkat Daerah

Pra Musrenbang Provinsi

BTL Bottom Up

2

Musrenbang Kabupaten/ Kota

3

Belanja Langsung

4

BTL Bottom Up

5

Tahapan Perencanaan Provinsi Jawa Barat



Rancangan RKPD 2018

6 April 2017

10 April 2017

11-13 April 2017

Rakortek Bappeda Provinsi & Kab/Kota

BTL Bottom Up

6

Virtual Musrenbang Provinsi

BTL Bottom Up

MUSRENBANG Provinsi

7

BTL Bottom Up

Rancangan Akhir RKPD 2018

Pasca MUSRENBANG Provinsi

8

BTL Bottom Up

17 Feb – 10 Maret 2017

BTL Top Down

Belanja Langsung

BTL Top Down

54

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SISTEM PERENCANAAN

SISTEM PENGANGGARAN Aplikasi RKA/DPA

BAPPEDA

TAPD

rkpdjabaronline.jabarprov.go.id Jan

Feb

RKPD

Mar

Apr

ppasjabaronline Mei

Jun

Online

Nota Kesepakatan

Jul

Ags

RANCANGAN KUA-PPAS

Sep

Okt

Nov

Des

DOKUMEN RAPBD - APBD KUA PPAS

BPKAD

e-SAKIP (Biro Organisasi)

e-MONEV (Bappeda) SIPKD (BPKAD)

55

RENCANA TINDAK LANJUT PERANGKAT DAERAH/BIRO PROVINSI 1.

2. 3. 4. 5.

PD/Biro yang baru terbentuk, atau yang berubah nomenklatur dan tupoksi agar SEGERA menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018; Verifikasi Penyusunan Renstra oleh Bappeda Provinsi akan dilaksanakan pada 27 – 28 Februari 2017; Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan mengacu kepada 11 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menelaah kegiatan yang sifatnya BTL Top Down; Melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan jadwal (13 – 17 Maret 2017)

KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3.

Menyusun dokumen RKPD Kabupaten/Kota 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan RKP Pemerintah Pusat; Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan mengacu kepada 11 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 melalui RKPDJabar Online 2101; Melaksanakan Musrenbang Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. 56

MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN

SATU DATA

PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi

TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

RKPDJabar

-ONLINE

www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

57

6

PENUTUP

Rekapitulasi Usulan Program dan Indikasi Kegiatan OPD/Biro Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Jumlah Usulan

1.160 Kegiatan Rp. 4.822.156.980.691,-

No

Perangkat Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8

10

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Dinas Sumber Daya Air Dinas Perumahan dan Permukiman Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9

12 13 14 15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika

17 18

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

19

Dinas Perikanan dan Kelautan

16

Rancangan Awal Tahun 2018 Indikasi Kegiatan

Anggaran

59 234 12

3.173.397.257.787 596.830.131.840 44.300.000.000

204

240.487.755.600

19

18.759.650.000

60 1

115.593.047.000 1.000.000.000

87

351.805.133.364

Rekapitulasi Usulan Program dan Indikasi Kegiatan OPD/Biro Pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 No

Perangkat Daerah

20

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

21

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

22

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

23 24

Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan

25

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

26

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

27

SEKRETARIAT DAERAH

27.1

Biro Pemerintahan dan Kerjasama

27.2

Biro Hukum dan HAM

27.3

Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial

27.4

Biro Perekonomian, Investasi dan BUMD

27.5

Biro Produksi dan Industri

27.6

Biro Pengendalian Pembangunan

27.7 27.8

Biro Organisasi Biro Humas Protokol

27.9

Biro Umum

28

Sekretariat DPRD


Anggaran

255

206.006.005.100

10

7.650.000.000

1

75.000.000

2

350.000.000

Rekapitulasi Usulan Program dan Indikasi Kegiatan OPD/Biro Pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 No

Perangkat Daerah

29

Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I

30

Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah II

31

Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah III

32

Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah IV

33

Badan Penghubung

34

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

35

Badan Pendapatan Daerah

36

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

37

Badan Kepegawaian Daerah

38

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

39

Badan Penelitian dan Pengembangan

40

Inspektorat

41

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

42

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Anggaran

111

61.550.000.000

5

4.353.000.000

REKAPITULASI USULAN PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN KABUPATEN/KOTA PADA RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

Rekapitulasi Usulan Program dan Indikasi Kegiatan Kabupaten/Kota Pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Jumlah Usulan No

Kabupaten / Kota

1

Kabupaten Bogor

2

Kabupaten Sukabumi

3

Kabupaten Cianjur

4

Kabupaten Bandung

5

Kabupaten Garut

6

Kabupaten Tasikmalaya

7

Kabupaten Ciamis

8

Kabupaten Kuningan

9

Kabupaten cirebon

10

Kabupaten Majalengka

11

Kabupaten Sumedang

12

Kabupaten Indramayu

13

Kabupaten Subang

14


15

Kabupaten Karawang

16

Kabupaten Bekasi

17

Kabupaten Pangandaran

567 Kegiatan

Rp. 3.043.249.271.655,Rancangan Awal Tahun 2018

Indikasi Kegiatan

Anggaran

126

410.445.569.399

1

7.350.000.000

108

422.876.036.000

136

357.432.051.909

51

260.640.710.000

1

22.950.000.000

4

52.020.960.000

34

274.966.645.200

Rekapitulasi Usulan Program dan Indikasi Kegiatan Kabupaten/Kota Pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 No

Kabupaten / Kota


Anggaran

18

Kabupaten Bandung barat

19

Kota Bogor

17

400.594.060.000

20

Kota Sukabumi

42

396.119.130.150

21

Kota Bandung

2

1.250.000.000

22

Kota Cirebon

23

Kota Bekasi

11

148.834.330.000

24

Kota Depok

9

43.406.140.997

25

Kota Cimahi

1

2.000.000.000

26

Kota Tasikmalaya

23

232.363.638.000

27

Kota Banjar

1

10.000.000.000

Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIORITAS PEMBANGUNANIBU : AKSES DAN KUALITAS DAN ANAKPELAYANAN KESEHATAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Indikasi Kegiatan

Indikasi Kegiatan

Indikasi Kegiatan

Indikasi Kegiatan

Penguatan rumah sakit milik Provinsi

Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi

Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah terpencil/sulit dijangkau atau rawan bencana

Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

Indikasi Lokasi

Penguatan rumah sakit milik Provinsi

Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi

Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah terpencil/sulit dijangkau atau rawan bencana

Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi

KEGIATAN PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

65

Highlight Indikasi Kegiatan : Pembangunan Instalasi Air Limbah Terpusat untuk UMKM

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENANGGULANGAN BENCANA SASARAN PRIORITAS INDIKASI LOKASI Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah

INDIKASI KEGIATAN Membina UMKM produksi bersih dan pembangunan instalasi air limbah terpusat untuk UMKM

KEGIATAN PRIORITAS

?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Dibahas Pada FORUM PERANGKAT DAERAH

.............................................................................................

Terdapat 5 Desa di Kota Cirebon yang pernah ada Kejadian Pencemaran Lingkungan Air yaitu: - Desa Panjunan - Desa Pekiringan - Desa Drajat - Desa Karyamulya - Desa Harjamukti

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

67

Alternatif Tema Pembangunan Tahun 2018 11

Percepatan Pembangunan Manusia untuk Memacu Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Memantapkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat 22 Percepatan Pembangunan Manusia Guna Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat 3 Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat 68

Tema Pembangunan 2014

Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera

2015

Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

2016

Satu perencanaan jabar untuk peningkatan daya saing, kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global

2017

Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

2018

Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat 69

Highlight Indikasi Kegiatan : Perluasan Pelayanan Kesehatan PRIORITAS PEMBANGUNAN :

AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SASARAN PRI Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

INDIKASI KEGIATAN Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah terpencil/sulit dijangkau atau rawan bencana

KEGIATAN PRIORITAS

?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Dibahas Pada FORUM PERANGKAT DAERAH

.............................................................................................

INDIKASI LOKASI

TAHAPAN PEMBANGUNAN Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2008

2008-2013

Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia

2013-2018

Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2014 Tahap Awal

2015 Tahap Pengembangan

2016

Tahap Diversifikasi

2018-2023

Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh

2017

Tahap Pemantapan

2023-2025

Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang

2018

Tahap Awal Mencapai Kemandirian

Tema Pembangunan 2018 Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat

71

Highlight Proyek Prioritas Terintegrasi: Air Minum dan Sanitasi Akses dan kualitas pendidikan

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

Wajib belajar 12 tahun.

Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi Kota Metro dan Kota Besar

Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Daerah Khusus

Peningkatanan Air Minum dan Sanitasi di Daerah dengan Akses Rendah

LOKASI PRIORITAS

LOKASI PRIORITAS

LOKASI PRIORITAS

LOKASI PRIORITAS

Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, Palembang, Jambi, Solo.

Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana, daerah transmigrasi

Kabupaten/Kota dengan akses di bawah rata-rata nasional (air minum < 70,97%, sanitasi < 62,14 %)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

PROYEK PRIORITAS

PROYEK PRIORITAS

Penguatan kelembagaan layanan air minum dan sanitasi (Kemendagri, Pemda) Penyusunan regulasi (Pemerintah Daerah, Kemendagri, Kementerian PU-PR) Penyusunan rencana pembangunan air minum dan sanitasi (Bappenas, Kementerian PU-PR, dan Pemerintah Daerah) Sosialisasi dan Penyiapan masyarakat (Kementerian Kesehatan)

Penguatan kelembagaan layanan air minum dan sanitasi (Kemendagri, Pemda) Penyusunan regulasi (Pemerintah Daerah, Kemendagri, Kementerian PU-PR) Pemutakhiran rencana pembangunan air minum dan sanitasi (Bappenas, Kementerian PU-PR, dan Pemerintah Daerah) Penyiapan masyarakat (perubahan perilaku, kelembagaan masyarakat) (Kementerian Kesehatan)

PROYEK PRIORITAS

243 kabupaten/kota dengan fokus di 30 kabupaten/kota prioritas (Tanah Laut, Barito Kuala, Ogan Ilir, Bandung Barat, Lombok Utara, Kupang, Padang Pariaman, dll)

PROYEK PRIORITAS

Penyiapan kelembagaan (Kemendagri, Pemda) Penyusunan regulasi Penyusunan regulasi (Pemerintah (Pemerintah Daerah, Daerah, Kemendagri, Kementerian Kemendagri, Kementerian PUPU-PR) Pemutakhiran PR) rencana Pemutakhiran rencana pembangunan air minum dan pembangunan air minum dan sanitasi (Bappenas, Kementerian sanitasi (Bappenas, Kementerian PU-PR, dan Pemerintah Daerah) Penyiapan masyarakat PU-PR, dan Pemerintah Daerah) Penyiapan masyarakat (perubahan (perubahan perilaku, perilaku, kelembagaan masyarakat) kelembagaan masyarakat) (Kementerian Kesehatan) (Kementerian Kesehatan) Pembangunan sarana air minum Pembangunan sarana air minum Pembangunan sarana air minum Pembangunan sarana air minum dan sanitasi dan sanitasi dan sanitasi dan sanitasi (Kementerian PU-PR) (Kementerian PU-PR) (Kementerian PU-PR) (Kementerian PU-PR) Penyediaan Sambungan Rumah Penyediaan Sambungan Rumah Penyediaan Sambungan Rumah Penyediaan Sambungan Rumah (SR) dan perluasan layanan (SR) dan perluasan layanan (SR) dan perluasan layanan (SR) dan perluasan layanan melalui APBD, DAK dan hibah melalui APBD, DAK dan hibah melalui APBD, DAK dan hibah melalui APBD, DAK dan hibah DAK Tahun 2018 = Air Minum Rp 12,78 T dan Sanitasi Rp 4 T ; Hibah = Air minum Rp 1 T, Sanitasi Rp 200 M APBN Tahun 2018 = Air Minum Rp 11,4 T, Sanitasi Rp 9,2 T; SPAM Umbulan Rp 2,05 T (APBN, APBD, Swasta, DAK), SPAM Lampung 750 M (APBN dan Swasta), SPAM Pekanbaru 1,3 T (APBN, APBD dan Swasta) Penyiapan kelembagaan (Kemendagri, Pemda)

7 2

ALUR PROSES RKPDJabar Online 2101

BELANJA LANGSUNG

OPD/Biro Mitra Bidang Ekonomi

PEMEGANG MITRA BIDANG EKONOMI

KEPALA BIDANG EKONOMI

OPD/Biro Mitra Bidang Sosbud

PEMEGANG MITRA BIDANG SOSBUD

KEPALA BIDANG SOSBUD

OPD/Biro Mitra Bidang Fisik

PEMEGANG MITRA BIDANG FISIK

KEPALA BIDANG FISIK

OPD/Biro Mitra Bidang Pemerintahan

PEMEGANG MITRA BIDANG PEMERINTAHAN

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN

INPUT & SELEKSI

INPUT & SELEKSI

INPUT & VERIFIKASI

RANCANGAN AWAL RANCANGAN

DOKUMEN RKPD PROVINSI

Admin RKPD (Subag Perencanaan)

RANCANGAN AKHIR

PERGUB RKPD

PENGOLAHAN

73

ALUR PROSES RKPDJabar Online 2101

KABUPATEN / KOTA PEMERINTAHAN DESA

INPUT


DISTRIBUSI KE KEPALA BIDANG

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BANTUAN KEUANGAN)




KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA



KEPALA BIDANG FISIK





PEMEGANG MITRA BIDANG PMRTHN

DISTRIBUSI KE OPD

INPUT & VERIFIKASI





KEPALA BIDANG SOSBUD KEPALA BIDANG FISIK

RANCANGAN AKHIR

PERGUB RKPD

INPUT & SELEKSI

PENGOLAHAN


74

ALUR PROSES RKPDJabar Online 2101 UMUM AKADEMISI Admin RKPD DUNIA USAHA

(Subag Perencanaan)

KOMUNITAS

INPUT

DISTRIBUSI KE OPD/BIRO

Manual/ offline

BELANJA TIDAK LANGSUNG (HIBAH, BANTUAN SOSIAL)






KEPALA BIDANG SOSBUD



KEPALA BIDANG FISIK


PEMEGANG MITRA BIDANG PMRTHN

INPUT & VERIFIKASI

SELEKSI


SELEKSI




RANCANGAN AKHIR

PERGUB RKPD

PENGOLAHAN

75

Penambahan content pada Sistem RKPD Online 2101 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Distribusi dan Seleksi

Input dan Verifikasi

BAPPEDA KABUPATEN/ KOTA

BIDANG EKONOMI

OPD MITRA BIDANG EKONOMI

BIDANG SOSBUD

OPD MITRA BIDANG SOSBUD

PEMERINTAHAN DESA

BIDANG FISIK

OPD MITRA BIDANG FISIK

BIDANG PEMERINTAHAN

OPD MITRA BIDANG PEMERINTAHAN

Input usulan

RKPD PROVINSI JAWA BARAT

76

1

2

1 Bottom Up : Usulan Program dan Kegiatan

3 Kunjungan Kerja Pimpinan :

Memuat kebijakan-kebijakan teknis Kepala Daerah mengenai kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan hasil kunjungan langsung ke lapangan

3

diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. (Bottom Up terdiri dari : Kegiatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan)

2

Pokok-pokok Pikiran DPRD (hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses) : memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbangdan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana

JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018 Rancangan Awal RKPD P/K/K

RKP (PP 20/2004)

Rancangan Akhir RKPD P/K/K

KUA/PPAS

PERUBAHAN Renja SKPD

Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD

RAPBD

RKA-SKPD

PERUBAHAN KUA/PPAS

RKPD P/K/K/Desa

Rancangan RKPD P/K/K

RKPD Perubahan

Rancangan RKPD Perubahan

PERUBAHAN APBD

APBD

M-4 M-2

M-3

Des Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

FORUM PROV Reses DPRD 1

Musrenbang RKPD K/K Forum SKPD Prov

Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel

Musrenbang Nas u/ RKP Rancangan Interim RKP (PP 40/2006)

Pra Musrenbang Kewilayahan

Jun

Jul

M-1

Ags

Sept

M-2

Okt

M-2

Nov

M-2

Des

Reses DPRD 3

Reses DPRD 2

KETERANGAN: : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Perencanaan Minggu ke-1 Januari 2017 s.d Minggu ke-2 Mei 2017; Penganggaran: Minggu ke-1 April 2017 s.d Minggu ke-2 Desember 2017) : Penyusunan Perubahan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2017 (Minggu ke-4 Mei 2017 s.d Minggu ke-2 Bulan September 2017) : Peran aktif DPRD : Inovasi Jabar (Prioritas Pusat dan Hasil Reses Dewan disampaikan sebelum proses Musrenbang)

Musrenbang RKPD Prov

Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun 2007,

PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2017 UNTUK PERENCANAAN 2018 RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 16 Februari 2017

14 -17 maret 2017

Pembukaan Rangkaian Musrenbang

FORUM OPD PROVINSI

Januari

23 Maret 2017 FORUM Gabungan PD PROVINSI

Februari

27 Maret – 1 April 2017

10 April 2017

11 – 13 April 2017

PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP)

VIRTUAL MUSRENBANG

MUSRENBANG PROVINSI

Maret

April

19 Mei 2017 PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2018

Mei

Minggu ke-3 - 4 April 2017

MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN 8 - 27 Januari 2017

MUSRENBANG KECAMATAN '30 Januari - 13 Februari 2017

MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA 17 Februari - 10 Maret 2017

MUSRENBANG NASIONAL

PASCA MUSRENBANG NASIONAL

Minggu ke-1 Mei 2017

RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL

ALUR PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD 2018 TARGET-TARGET RPJMN RAKORBANGPUS KONSULTASI TRIWULANAN RANCANGAN AWAL RKP

1. 2. 3.

KOMUNIKASI PUBLIK : MEDIA ELEKTRONIK, MEDIA CETAK SMS JABARMEMBANGUN

RESES, PEMBAHASAN

RESES, PEMBAHASAN KOMISI DPRD

DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD 2018

1. RPJMD 2.KONSULTASI OPD/BIRO 3.FGD MULTISTAKEHOLDERS 1. HASIL KOMITE PERENCANA 2. HASIL METROPOLITAN DEV. MANAGEMENT

Proses Teknokratik

MUSRENBANG NASIONAL

1.MUSRENBANG KAB/KOTA, 2. PRA MUSRENBANG WILAYAH 3.FORUM OPD/BIRO

DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA 1. MUSRENBANG KAB/KOTA 2. PRAMUSRENBANG WILAYAH 3. FORUM OPD/BIRO

KOMISI DPRD

DOKUMEN RKPD 2018

DOKUMEN RANCANGAN RKPD 2018

MUSRENBANG PROVINSI

RANCANGAN AKHIR RKPD 2018

VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA MUSRENBANG PROVINSI

VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Proses Partisipatif dan Bottom Up

Proses Politik

PERGUB RKPD 2018

Proses Top Down

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bentuk Bantuan Keuangan

(Permendagri 31/2016)

Belanja bantuan keuangan dan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD.

(Peraturan Gubernur Jawa Barat 96/2015)

1. Bantuan keuangan yang bersifat umum merupakan bantuan keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam bentuk belanja program serta kegiatan pada SKPD kabupaten/kota dengan memperhatikan kesenjangan fiscal dan peruntukkan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan tertulis dari Bupati/Walikota dan Kepala desa. 2. Bantuan keuangan yang bersifat khusus merupakan Bantuan Keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

PERTIMBANGAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran Bantuan Keuangan

(Permendagri 31/2016)

• •

• •

Mengatasi Kesenjangan Fiskal Membantu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tidak Tersedia Alokasi Dananya Menerima manfaat dan pemberian bantuan keuangan tersebut, Dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah Dalam Pelaksanaannya memperhatikan Karakteristik Masing-masing Daerah

(Peraturan Gubernur Jawa Barat 96/2015)

1. 2.

3.

Penganggaran Bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dilaksanakan sesuai pertimbangan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah Provinsi serta kebutuhan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa penerima bantuan keuangan. Penganggaran Bantuan Keuangan mengacu kepada alokasi bantuan keuangan dalam KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 81

SIFAT PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DARI PEMPROV KEPADA KABUPATEN/KOTA 1.

2.

BANTUAN YANG BERSIFAT UMUM : dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal yang dapat menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah BANTUAN YANG BERSIFAT KHUSUS : dimaksudkan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Skenario

BANTUAN YANG BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS : dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, dan mendukung capaian

program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan kab/kota

Kriteria Bantuan Keuangan 1. Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya 2. Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : a. Kegiatan unggulan atau terobosan urusan Kabupaten/Kota yang mengacu tema pembangunan Jawa Barat, menjawab isu strategis provinsi, Pemenuhan Janji Kampanye Gubernur dan Pendukungan pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi. b. Mendukung Prioritas Pembangunan melalui 10 (sepuluh) Common Goals, Tematik Sektoral, Tematik Kewilayan dan Tematik metropolitan. c. Komitmen antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. d. Bantuan Keuangan untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. e. Bantuan Keuangan untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi (top down). f. Mendukung Program Kepentingan Regional/Nasional. 3.

Usulan Bantuan Keuangan harus di Lengkapi dengan Surat Pengantar Kepala Daerah dan Proposal. 82

Kota Banjar

Kota Cimahi

Kota Depok

Kota Tasikmalaya

Kota Bekasi

Kota Cirebon

Kota Bandung

Kota Sukabumi

Kota Bogor

Kab. Pangandaran

Kab. Bandung Barat

Kab. Bekasi

Kab. Karawang

Kab. Purwakarta

Kab. Subang

Kab. Indramayu

Kab. Sumedang

Kab. Majalengka

Kab. Cirebon

Kab. Kuningan

Kab. Ciamis

Kab. Tasikmalaya

Kab. Garut

Kab. Bandung

Kab. Cianjur

Kab. Sukabumi

Kab. Bogor

Juta Rupiah

SEBARAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2017 400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

-

Kriteria Usulan Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2018 1.

Jenis Program Kegiatan penyelesaian IKD Hasil Evaluasi (Program kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan Indikator Kinerja Daerah yang belum memenuhi target di tahun sebelumnya)

2.

Jenis Program kegiatan yang mendukung IKD (LOGICAL FRAMEWORK)

(program Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pemasalahan-permasalahan pembangunan berdasarkan isu-isu strategis )

3.

Jenis Program kegiatan untuk memenuhi Kewajiban Provinsi

(program Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, Kebijakan Pusat, Belanja Pegawai, Perundang-undangan, Earmarked, Janji Gubernur, dan Inovasi )

4.

Jenis Program kegiatan Fixed Cost dan Pelayanan Dasar OPD

(program Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manajemen operasional Kantor, dan Pelayanan dasar seperti Obat, pakan ternak, Dst..)

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 1. Akses dan kualitas pendidikan I. Akses dan kualitas pendidikan serta

4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata

a. Wajib belajar 12 tahun. b. Pendidikan Vokasional. c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif. d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru. e. Terselenggaranya program pendidikan di luar domisili (PDD)/ Multikampus. f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan. g. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja. c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian. d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha. e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal

keagamaan

2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak. b. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). d. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. e. Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna. 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan a. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga. b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi. c. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional. d. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. e. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan. f. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi.

5. Peningkatan ketahanan pangan a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai. b. Meningkatkan Distribusi, Informasi harga dan Akses Pangan. c. Terwujudnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh. e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan

6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan. b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang. c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang.

7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). b. Meningkatnya kesadaran hukum. c. Menyelenggarakan pilkada yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER) dan Jujur Adil (JURDIL)

8.. Pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana a. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. b. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan. c. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. d. Meningkatnya upaya penanganan pencemaran air di Hulu DAS Citarum. e. Meningkatnya kesiapan menghadapi bencana mulai dari mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana

9. Penanggulangan kemiskinan a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. b. Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin

10. Peningkatan penataan ruang daerah (F) a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang. b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang

11. Peningkatan Kualitas kependudukan a. Meningkatnya ketahanan keluarga. b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan

RUTILAHU

SUMBER PODES 2014

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

Recommend Documents