1.1. Latar Belakang RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN

1 Pendahuluan

BAB

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, merupakan salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Mengingat posisi Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah yang memiliki kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan nasional maupun kawasan. Selain sebagai pusat perekonomian Indonesia, Jakarta juga merupakan pusat kebudayaan dan politik nasional. Di samping itu, dalam konteks yang lebih luas pada lingkup kawasan regional dan Internasional, Jakarta juga berperan sebagai salah satu megapolitan yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilliki tugas untuk menata, membangun dan mengembangkan kehidupan

ekonomi,

sosial,

budaya,

dan

politik

yang

berkeadilan

dan

berkesinambunugan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman, tertib, aman dan bermartabat. Dengan kedudukan tersebut, Provinsi DKI Jakarta mempunyai tantangan yang besar dan kompleks. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Jakarta dan peran penting Jakarta, baik dalam skala nasional maupun kawasan regional.

2


Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD 2018

Periode RPJMD 2013-2017

Periode RPJMD 2018-2022

RKP rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

RPJPD

RKPD

program `prioritas pembangunan daerah rencana kerja pendanaan dan prakiraan maju

Pasca penyelesaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2017, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan perencanaan tahun pertama periode pembangunan tahun 2018-2022. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Tahun 2013-2017 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta dalam penyusunannya mengacu pula pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1. Adapun visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 20052025 adalah:

3


“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global” 1 Selanjutnya, periode jangka panjang 2005-2025 tersebut dibagi dalam tahapan jangka menengah dengan durasi 5 (lima) tahunan. Fase 2018-2022 adalah periode pembangunan jangka menengah tahap ke-4, yang merupakan periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke-4 tersebut. Selain itu, pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Dalam menyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan bawah~atas (bottom~up). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan

1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005-2025

4


teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana pelibatan

para

pihak

tersebut

dimaksudkan

untuk

menjaring

aspirasi

dan

menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas~bawah dan bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas~bawah dan bawah~atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan 2. Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan Rancangan RKP 2018, penyusunan RKPD Tahun 2018 juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan Money Follow Priority Programs melalui pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial. Penguatan implementasi Money Follow Priority

Programs

dilakukan

melalui

penajaman

kesinambungan

prioritas

pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan 3. Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

2

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dilihat 20 Maret 2017, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=3112&task=detail&catid=1&Itemid=42&t ahun=2004 3 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2017, ‘Rancangan Awal RKP 2018’, dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda 11 April 2017, Jakarta, hal. 6

5


Hal tersebut diperkuat lagi dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja dan berbasis sistem informasi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah secara signifikan dengan mengedepankan prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu, di mana Perencanaan Pembangunan Daerah: (1) Merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah; (2) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; (3) Wajib mewujudkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan; (4) Merupakan wahana untuk mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah; (5) Mewajibkan adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target

kinerja

dalam

perencanaan

pembangunan

dengan

dokumen

penganggaran; dan (6) Dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

Pembangunan Nasional;

6

2004

tentang

Sistem

Perencanaan


4.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

7


Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 2011

tentang

Menteri Pedoman

Dalam

Negeri

Pemberian

Hibah

Nomor dan

Bantuan

32 Sosial

Tahun yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; 19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu; 20. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 21. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017; 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 25. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha; 26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; 27. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8


28. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan; 29. Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 30. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 31. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018; 32. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018; 33. Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017; 34. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017; 35. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perumusan Program Indikatif Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018; 36. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penelaahan Atas Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Usulan Langsung Masyarakat; 37. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD) Dan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

9


38. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018; 39. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018; 40. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Supervisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018; 41. Surat

Edaran

Sekretaris

Daerah

Nomor

59/SE/2016

tentang

Pedoman

Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017; 42. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018; dan 43. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

1.3. Hubungan antar Dokumen Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan

tahunan

merupakan

penjabaran

RPJMD

yang

berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi SKPD/UKPD dalam menyusun Renja SKPD/UKPD, di mana Renja SKPD/UKPD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

10


Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat a-spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR dan PZ, serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Selain itu, perlu juga diselaraskan dengan Dokumen-dokumen RTR dari Daerah Tetangga. Dalam hal, posisi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan berpedoman dengan RPJP Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang samasama diacu oleh RKPD. Konstelasi hubungan antara dokumen spasial dan a-spasial, sebagaimana dijabarkan di atas dapat dilihat pada gambar 1.3 Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat RPJMD 2013-2017 telah berakhir dan membutuhkan transisi sebelum RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Gubernur terpilih ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Program Prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 untuk menjembatani antara fase RPJMD 20132017 dan RPJMD 2018-2022, sehingga kesinambungan pembangunan dapat tetap terjaga.

11


Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun 2018 serta dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

12

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

13


Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spatial

14


1.3.1 RKPD dan RKP Tahun 2018 Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama dalam perwujudan: Cita 1

:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2

:

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

Cita 3

:

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

Cita 4

:

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5

:

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6

:

Meningkatkan

produktivitas

rakyat

dan

daya

saing

di

pasar

Internasional; Cita 7

:

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

Cita 8

:

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9

:

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

15


Gambar 1.4 Pelaksanaan 9 Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita)

Sumber : http://beritadaerah.co.id/wp-content/uploads/2014/11/nawacita-1.jpg

Selanjutnya dalam RKP Tahun 2018, 9 (sembilan) agenda tersebut pada Rancangan RKP Tahun 2018 diterjemahkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas nasional dan 30 program prioritas sebagai berikut: Tabel 1.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 4 No

Prioritas Nasional

1

Pendidikan

2

Kesehatan

3

Perumahan dan Permukiman

4

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Program Prioritas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

4

Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas Guru Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)(dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)(dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

16


No

Prioritas Nasional

Program Prioritas

5

Ketahanan Energi

6

Ketahanan Pangan

7

Penanggulangan Kemiskinan

8

Infrastruktur, Kemaritiman

9

Pembangunan Wilayah

10

Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Konektivitas

dan

Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi 13. Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi 15. Peningkatan Produksi Pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua 27. Penguatan Pertahanan 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 29. Kepastian Hukum 30. Reformasi Birokrasi

Sumber : Bappenas RI

Selain itu, Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (K/L) yang tercantum dalam Renstra K/L sebagai penjabaran RPJMN Tahun 20152019 juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 juga memperhatikan. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Adapun Pembangunan Nasional tahun 2018 dirancang dalam upaya menjaga menjaga pertumbuhan ekonomi 2017 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2018. Untuk itu, tema RKP 2018 adalah:

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

17


1.3.2 RKPD Tahun 2018 dan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 20052025 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari periode keempat (Periode 2018-2022) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi: “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman,

Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut di atas selanjutnya diimplementasikan melalui 6 (enam) misi, yaitu: Misi 1

:

Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Prasarana Dan Sarana Wilayah;

Misi 2

:

Meningkatkan Perekonomian Yang Kuat Dan Berkualitas;

Misi 3

:

Membangun Ketahanan Sosial Dan Budaya;

Misi 4

:

Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Misi 5

:

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; dan

Misi 6

:

Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Arah Pembangunan Jangka Menengah pada fase 2018-2022 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta pembangunan

kota

Jakarta

yang

Tahun 2005-2025 adalah “Memantapkan aman,

nyaman,

sejahtera,

produktif,

berkelanjutan dan berdaya saing global”. Sejalan dengan Arah Pembangunan dalam RPJPD ini dan penetapan tema RKP 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan tema RKPD 2018 menjadi:

“Memantapkan

Pembangunan

Sumber

Daya

Manusia

dan

Infrastruktur Kota dalam rangka Percepatan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat”.

18


1.3.3 RKPD, Renja SKPD/UKPD dan KUA – PPAS Tahun 2018 RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 memuat Renja SKPD/UKPD Tahun 2018 yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2018, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Rembuk RW dan Musrenbang, serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD/UKPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi acuan dalam proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 untuk dibahas dan disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3.3.1 Daftar Program dan Kegiatan Untuk mempermudah proses perencanaan dan meningkatkan transparansi penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD menurut Urusan Pemerintahan Daerah. Daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, yang menjadi salah satu acuan bagi Kepala SKPD/UKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018. Berikut dijabarkan rincian dari Daftar program dan kegiatan tersebut. 1.3.3.1.1 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Merupakan daftar program dan kegiatan yang bersifat umum dan digunakan oleh

seluruh

SKPD/UKPD

untuk

menunjang

operasional

pelayanan

kantor.

Pemenuhan Program dan Kegiatan ini bersifat mandatory untuk kelancaran pelayanan

19


publik. Daftar Program dan Kegiatan bersifat umum SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan daerah sebagai berikut: Tabel 1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 5 KODE

PROGRAM

INDIKATOR

x

xx

xx

xxx

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx



x

xx

xx

xxx

Peningkatan Pengelolaan Kendaraan Operasional

x

xx

xx

xxx


Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

x

xx

xx

xxx



x

xx

xx

xxx



x

xx

xx

xxx



x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Peningkatan Pengelolaan Kendaraan Operasional

x

xx

xx

xxx

Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional Indeks Kepuasan



Peningkatan dan

5

KEGIATAN Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus Pemeliharaan

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7132

20


KODE

PROGRAM

INDIKATOR

Pengelolaan Kantor

Pelayanan Kantor

x

xx

xx

xxx



x

xx

xx

xxx



KEGIATAN rutin/berkala meubelair Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

1.3.3.1.2 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini mengikat pada arah kebijakan, program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang menunjang pencapaian indikator program. Program dan kegiatan ini dirancang untuk SKPD/UKPD dalam rangka pencapaian indikator dan target sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Salah satu contoh program dan kegiatan bersifat khusus SKPD/UKPD menurut urusan pemerintahan daerah antara lain: Tabel 1.3 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 6 KODE

6

PROGRAM

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan

INDIKATOR Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan

Ibid.

21

KEGIATAN Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran dan KIA di RPTRA Bina Kependudukan (Biduk)

Pemutakhiran Data Keluarga


KODE

PROGRAM

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dst........

INDIKATOR Catatan Sipil Jumlah Konflik Sosial

Jumlah Konflik Sosial

KEGIATAN Pelaksanaan Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini

Jumlah Konflik Sosial

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Indeks Demokrasi

Peningkatan Pemahaman Ideologi Bagsa

Indeks Demokrasi

Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik

Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD

Pelaksanaan Reses DPRD


Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta


Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta


Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan


Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta

Dst.......

Dst....

22

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia


1.3.3.1.3 Daftar Program

Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Merupakan daftar program dan kegiatan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar. Daftar program dan kegiatan ini juga mengikat pada arah kebijakan, program, indikator dan target dan berisi standardisasi kegiatan yang menunjang pencapaian indikator program. Namun, Program dan kegiatan pada bagian ini dirancang khusus untuk Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka pencapaian indikator dan target yang dibebankan kepada Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Contoh program dan kegiatan bersifat khusus pada Kecamatan/Kelurahan menurut urusan pemerintahan daerah antara lain: Tabel 1.4 Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 7 KODE

7

PROGRAM

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

INDIKATOR

KEGIATAN

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan


Pemeiharaan KDO Kecamatan


Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan

Ibid.

23


KODE

PROGRAM

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan

INDIKATOR

KEGIATAN


Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan


Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan


Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan


Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu


Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu


Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman


Sewa Rumah Dinas Aparatur Kecamatan


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan

Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kelurahan

24


KODE

PROGRAM

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

x

xx

xx

xxx

Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Dst........

INDIKATOR

KEGIATAN

dan Kelurahan Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pemeliharaan KDO Kellurahan


Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan


Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan

Dst.......

Dst....

1.3.3.2 Penggunaan Sistem Informasi Dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaplikasikan dua sistem informasi, yaitu sistem informasi emusrenbang dan e-budgeting. Sistem e-musrenbang merupakan sistem yang digunakan untuk menjaring aspirasi usulan dari masyarakat Hasil Rembuk RW. Hasil dari Rembuk RW yang telah divalidasi secara berjenjang melalui sistem e-musrenbang selanjutnya akan disinkronisasikan dengan e-Planning yang telah terintegrasi ke dalam sistem e-Budgeting untuk kemudian dapat diserap pada Renja SKPD/UKPD. Sedangkan Sistem e-budgeting merupakan sistem yang memadukan keseluruhan proses mulai dari perencanaan yang menghasilkan dokumen RKPD, interface antara perencanaan dengan penganggaran yang menghasilkan dokumen KUA PPAS serta penganggaran yang menghasilan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam sistem e-budgeting tersebut telah tercantum sasaran dan prioritas, arah kebijakan, kesesuaian dengan prioritas nasional (Nawa CIta), program beserta indikator kinerja sampai dengan kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan rumusan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2017.

25


Gambar 1.5 Sistem Informasi e-Musrenbang Sumber: Website e-Musrenbang http://musrenbang.jakarta.go.id

Gambar 1.6 e-Planning pada Sistem Informasi e-Bugeting Sumber: Website e-Budgeting http://apbd.jakarta.go.id

Dalam proses sinkronisasi antara data pada sistem e-Musrenbang dan eBudgetiing, diperlukan list data sandingan antara standardisasi (template) usulan kegiatan Rembuk RW dan standardisasi (template) kegiatan SKPD/UKPD. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses tagging kegiatan dalam Renja SKPD/UKPD di dalam sistem e-Budgeting. List tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel berikut. 26


Tabel 1.5 Sandingan Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW dan Kegiatan SKPD/UKPD No 1

Urusan Daerah

Program Prioritas SKPD/UKPD

Bidang

Isu

Perekonomian

Penerangan/ Pencahayaan Kota

Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Peningkatan Pencahayaan Kota







Dst........

Dst........

Dst........

Dst........

Indikator Program Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis Smart System Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis Smart System Persentase Pencahayaan Kota Hemat Energi Berbasis Smart System Dst........

Usulan Kegiatan Template Rembuk RW Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT

Harga Satuan (Rp)

Satuan

SKPD/UKPD Tujuan

Template Kegiatan SKPD/UKPD

10.181.440

Titik

Sudin Perindustrian dan Energi JAKPUS

Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT

Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT

10.181.440

Titik

Sudin Perindustrian dan Energi JAKUT



10.181.440

Titik

Sudin Perindustrian dan Energi JAKBAR


Dst........

Dst........

Dst........

Dst........

Dst........

27


1.4. Tahapan Penyusunan RKPD Tahapan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Rembuk RW Rembuk RW dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat berdasarkan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW pada 2.726 RW yang ada di Provinsi DKI Jakarta;

(2) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan Dokumen tersebut memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan kelurahan/kecamatan, dan program dan prioritas kelurahan/kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

(3) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 267 kelurahan dan 44 kecamatan yang akan dilaksanakan tahun 2018, disertai dengan proses validasi secara berjenjang terhadap seluruh hasil usulan kegiatan Hasil Rembuk RW;

(4) Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD;

(5) Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten dan Forum UKPD Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten yang akan dilaksanakan tahun 2018. Selain itu serta dilakukan validasi usulan kegiatan Hasil Rembuk RW yang akan diserap melalui UKPD Kota/Kabupaten, pembahasan awal Renja UKPD melalui rangkaian Forum UKPD yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pembahasan pada forum SKPD;

28


(6) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD dan Forum SKPD Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan bagi rancangan RKPD;

(7) Perumusan dan penetapan RKPD tahun 2018 Perumusan dan penetapan RKPD 2018 dilakukan melalui proses yang komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

29


Gambar 1.7 Ilustrasi tahapan penyusunan RKPD

1

2

3

4

Pelaksanaan ` Rembuk RW

Penyusunan Pra Ranc Awal RKPD Kel/Kec.

Pelaksanaan Musrenbang Kel/Kec.

Penyusunan Ranc. Awal RKPD

menjaring aspirasi masyarakat pada 2.726 RW

dokumen arah kebijakan pembangunan Kel./Kec.

penajaman, penyelarasan, klarifikasi & kesepakatan prioritas rencana kegiatan

yang dibutuhkan: yang dibutuhkan: standardisasi usulan Rembuk RW sistem

hasil Rembuk RW arah kebijakan program prioritas sistem

yang dibutuhkan: stakeholders sistem

acuan dasar penyusunan Renja SKPD/UKPD

yang dibutuhkan: evaluasi RKPD 2016 kerangka ekonomi daerah prioritas dan sasaran pembangunan template renja

5

Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kab. & Forum UKPD penajaman, penyelarasan, klarifikasi & kesepakatan prioritas rencana kegiatan

yang dibutuhkan: stakeholders sistem

6

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi & Forum SKPD acuan dasar penyusunan Renja SKPD/UKPD

yang dibutuhkan: stakeholders sistem rancangan RKPD

7 Perumusan & Penetapan RKPD finaliasi dokumen RKPD

yang dibutuhkan: stakeholders hasil FGD hasil penelaahan Reses & usulan langsung hasil penyempurnaan RKPD

` TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 30


Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 20004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang dan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ini dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top-down) dan bawah~atas (bottom-up). RKPD Tahun 2018 juga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;

menjamin konsistensi perencanaan pembangunan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya.

1.4.1 Pendekatan Politik Pendekatan politik dilakukan dengan memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan proses penyusunan rencana dan rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah. Sehingga rencana pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Gambar 1.8 Penjabaran Visi & Misi Kepala Daerah ke dalam RKPD

VISI & MISI

Kepala Daerah Terpilih

RPJMD RKPD Tahun I

RKPD Tahun II

RKPD Tahun III 31

RKPD Tahun IV

RKPD Tahun V


1.4.2 Pendekatan Teknokratik Pendekatan teknokratis merupakan proses pendekatan yang mengedepankan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah yang dilakukan oleh SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan fungsinya. Penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik diterapkan dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan sebagai bagian proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Pendekatan teknokratis tersebut juga dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf perencana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PENDEKATAN TEKNOKKRATIS

Gambar 1.9 Proses Pendekatan Teknokratik Studi Literatur

menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan RKPD (statistik, hasil evaluasi, studi) dari berbagai sumber

Analisis Akademis

analisa permasalahan dan tantangan dalam penyusunan kebijakan dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan data empiris

Focus Group

pelibatan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, pakar, pelaku dunia usaha)

Sinkronisasi

penyesuaian antara hasil FGD, data, studi, evaluasi dan perencanaan daerah penyangga Ibukota

RKPD 2018

32


1.4.3 Pendekatan Partisipatif Pendekatan partisipastif dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

dilaksanakan

dengan

melibatkan

semua

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders) terhadap pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Untuk itu Pemerintah DKI Jakarta mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam menjaring masukan dalam perumusan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Forum tersebut dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui forum-forum yang terintegrasi dengan proses Musrenbang dan pelaksanaan forum konsultasi publik secara mandiri. Selain itu, konsultasi publik juga dilakukan secara on-line melalui situs konsultasi publik RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 pada http://rkpd.jakarta.go.id Selain forum-forum tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 96 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, partisipasi DPRD juga diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran terutama hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan yang selanjutnya akan ditelaah lebih lanjut oleh eksekutif. Dalam hal ini DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Secara umum mekanisme penelaahan hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan dapat dilihat sebagai berikut.

33


Gambar 1.10 Mekanisme Reses anggota DPRD (perorangan/berkelompok) mengunjungi DAPIL masing-masing (dilaksanakan maks. 6 (enam) hari kerja)

Masa Reses DPRD

anggota DPRD (perorangan/berkelompok) membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas selama masa Reses

pembahasan bersama hasil reses dalam forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Laporan Reses

Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Hasil Reses

penyampaian hasil reses secara tertulis kepada Gubernur

Surat Ketua DPRD kepada Gubernur

feedback

Penelaahan Hasil Reses oleh SKPD/UKPD penelaahan hasil reses oleh SKPD/UKPD

Distribusi Data Hasil Reses ke SKPD/UKPD penyampaian hasil reses melalui Surat Kepala Bappeda

Pembahasan Hasil Reses

pembahasan hasil reses dikoordinasikan oleh Bappeda

Hasil Penelaahan Hasil Reses DPRD

34

Pengecekan dan Pemilahan Hasil Reses pengecekan dan pemilahan sesuai pembidangannya


1.4.4 Pendekatan Atas~Bawah (Top-Down) Pendekatan

atas~bawah

(top~down)

dan

bawah~atas

(bottom~up)

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Pendekatan atas~bawah dilakukan dengan menjadikan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2018 sebagai referensi utama. Pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional pada RKP 2018 menjadi acuan bagi Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI

dalam membuat perencanaan program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian agenda pembangunan secara nasional. Dalam sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan pembangunan

nasional,

Pemerintah Provinsi

DKI

Jakarta

melakukan koordinasi dengan Kementerian /Lembaga Pemerintah non Kementerian (K/L) terkait pengusulan, baik kegiatan prioritas nasional yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta

maupun

usulan

yang

merupakan

prioritas

daerah

untuk

diusulkan

pendanaannya ke Pemerintah Pusat, melalui forum Pertemuan Triwulanan BappenasBappeda, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), Rapat Kerja (Raker) dengan K/L, Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan forum Musrenbang Nasional. Gambar 1.11 Proses Pendekatan Top~Down

Program Strategis Nasional Koordinasi Teknis dengan Kementerian /Lembaga

RKP 2018

Koordinasi Perencanaan dengan Pemerintah Pusat

RPJPD &

RPJMD

RKPD 2018 35


1.4.5 Pendekatan Bawah~Atas (Bottom-Up) Pendekatan bawah~atas (bottom up) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaring aspirasi dari bawah (masyarakat), untuk selanjutnya disinkronisasikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Pendekatan Bawah~Atas tersebut dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan Sistem Informasi e-Musrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id melalui 2 (dua) cara yaitu: 1. Melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang, yang tahapannya dimulai dari Rembuk RW, Musrenang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi; dan 2. Melalui mekanisme usulan langsung dari masyarakat Penjelasan dari 2 (dua) cara tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1.4.5.1 Mekanisme Musrenbang Secara umum, pendekatan bawah~atas (bottom~up) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui mekanisme Musrenbang, yang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Karena otonomi tunggal yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta 8 , pelaksanaan musrenbang

yang

dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta berbeda jika dibandingkan Provinsi lainnya di Indonesia, di mana Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi. Timeline proses penyusunan RKPD Tahun 2018, mulai dari Rembuk RW, dapat dilihat pada gambar berikut. Penyusunan RKPD Tahun 2018 dimulai dari Tahun 2016, di mana dilakukan persiapan pelaksanaan Musrenbang, sosialisasi secara berjenjang kepada para Ketua RW, perbaikan Sistem e-Musrenbang dan Pelaksanaan Pra Rembuk RW.

8

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/1054

36


Gambar 1.12 Timeline Proses Penyusunan RKPD Tahun 2018

37


1.4.5.1.1 Rembuk RW Rembuk RW merupakan forum musyawarah di tingkat Rukun Warga (RW), yang menjadi bagian dari proses Musrenbang di DKI Jakarta, untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama di lingkungan RW. Tahap Rembuk RW ini mengawali proses panjang penyusunan RKPD 9 dan dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan RW, antara lain Ketua dan Pengurus RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada RW setempat, Para Ketua RT di lingkungan RW, Perwakilan Organisasi Perempuan dan Remaja/Pemuda

setempat,

Unsur

Tokoh

Masyarakat

Setempat,

serta

Tim

Pendamping Rembuk RW yang terdiri dari Unsur Kelurahan. Ilustrasi dari stake holder Rembuk RW dapat dilihat pada gambar berikut Gambar 1.13 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Rembuk RW

9

Instruksi Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dilihat 5 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/7085

38


Pelaksanaan kegiatan Rembuk RW tersebut dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan Rembuk RW, yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 s.d minggu ke I bulan Desember 2016 2. Sosialisasi Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 18 Desember 2016 3. Pra Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sd. 8 Januari 2017 4. Rembuk RW, yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 22 Januari 2017 Pendekatan bottom up melalui melalui mekanisme Musrenbang secara berjenjang dilaksanakan secara on-line dengan menggunakan Sistem Informasi eMusrenbang pada http://musrenbang.jakarta.go.id sejak fase Rembuk RW. Pada fase ini, masyarakat melalui Ketua RW dapat memilih usulan kegiatan berdasarkan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW 10 (sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut), melalui Sistem e-Musrenbang, yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lingkungan RW. Standardisasi usulan tersebut disusun oleh jajaran Bappeda berdasarkan hasil review penerapan standardisasi usulan kegiatan Rembuk RW tahun sebelumnya dan penajaman terhadap permasalahan yang sering muncul di tingkat komunitas. Penerapan Standardisasi usulan ini dimaksudkan untuk mempermudah para Ketua RW, yang telah diberikan userID dan password untuk akses sistem e-Musrenbang, dalam mengusulkan kegiatan. Standardisasi tersebut telah dilengkapi dengan nomenklatur usulan kegiatan, harga satuan, tipe usulan, SKPD/UKPD Tujuan, Definisi Operasional dan Syarat/Ketentuan Usulan Kegiatan. Mengingat adanya definisi operasional dan Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan, maka para Ketua RW perlu memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam pengusulan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, para Ketua RW dengan dibantu oleh para Ketua RT masing-masing melakukan verifikasi dan pengecekan ulang ke lapangan yang dilakukan pada tahap Pra Rembuk RW, sebelum 10

Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dilihat 4 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6740

39


dilakukan input ke dalam Sistem e-Musrenbang. Sehingga pada saat log-in atau masuk ke dalam sistem e-Musrenbang, para Ketua RW hanya melakukan: 1. Memilih isu yang sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan RW bersangkutan; 2. Melakukan input permasalahan di lingkungannya masing-masing; 3. Memilih template atau standardisasi usulan kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan RW bersangkutan; 4. Memasukkan detil persyaratan yang dibutuhkan, seperti tagging lokasi kegiatan, foto kondisi eksisting dan persyaratan lainnya bagi usulan kegiatan yang bersifat fisik serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk usulan kegiatan yang bersifat non fisik (pelatihan); 5. Mengisi volume dari usulan kegiatan yang diusulkan, dengan memperhatikan persyaratan volume maksimal dari masing-masing kegiatan; 6. Memasukkan nomor urut prioritas kegiatan.

40

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN Tabel 1.6 Standardisasi (Template) Usulan Kegiatan Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 11 N o

Usulan Kegiatan

Bidang

Isu

1

Perekonomian



2

Perekonomian


Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan

11

Ibid,

Harga Satuan (Rp) 10.181.440

13.776.858

Satuan Titik

Titik

Tipe Usula n Fisik

Fisik

41

Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan Sudin Harga satuan sesuai dengan Perindustrian dan Ebudgeting: Energi - JAKPUS a. 1.08.24.01.06.002.126/ Armature LED untuk Jalan Sudin Gang (Max 40 Watt) Rp. Perindustrian dan 7.600.000; dan Energi - JAKUT b. 3.02.03.01.048/ 1 Titik Sudin Pembangunan MHT Perindustrian dan dengan Tiang PLN Rp. Energi - JAKBAR 2.581.439,57 Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM Sudin Perindustrian dan Energi – KEP. SERIBU Sudin Jarak antar tiang 33 M; Perindustrian dan harga satuan sesuai dengan Energi - JAKPUS Ebudgeting: a.1.08.24.01.06.002.127 / Sudin Armature LED untuk Jalan Perindustrian dan Lingkungan (Max 90 Watt) Energi - JAKUT Rp. 8.171.200 dan; Sudin Perindustrian dan b.3.02.03.01.046 / 1 Titik Pembangunan PJU Energi - JAKBAR SKPD/UKPD Tujuan

Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan 1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi) 2. Jumlah Titik Lampu (dihitung dari panjang jalan dibagi 33 Meter) 3. lebar jalan 2-4 meter 4. Kondisi PJU Eksisting bukan LED (jika ada PJU Eksisting) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi masing-masing wilayah.

1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi) 2. Jumlah Titik Lampu (dihitung dari panjang jalan dibagi 33 Meter) 3. lebar jalan 4-6 meter 4. Kondisi PJU Eksisting bukan LED (jika ada PJU Eksisting)


N o

Bidang

Isu

Usulan Kegiatan

Harga Satuan (Rp)

Satuan

2

3

Perekonomian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penataan Pedagang Kaki Lima

2.653.716

m

4

Perekonomian

Tenaga Kerja

Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kejuruan Tata Boga

6.000.000

Orang

Tipe Usula n

SKPD/UKPD Tujuan Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM Sudin Perindustrian dan Energi – KEP. SERIBU Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Serta Perdagangan

Fisik

Non Fisik

Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri PPKD Jakarta Pusat PPKD Jakarta Utara PPKD Jakarta Barat PPKD Jakarta

42

Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan Lingkungan Dengan Tiang PJU Rp. 5.605.658,37

Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi masing-masing wilayah

Kegiatan diperuntukan untuk pembangunan kanopi membrane bagi pedagang kaki lima. Selanjutnya lokasi penataan tersebut akan diprioritaskan untuk pedagang eksisting yang sudah terdata Dinas dalam database KUMKM

1. Lokasi jelas (disertai dengan sket lokasi) 2. Tersedia lahan fasos fasum milik Pemda dengan luas minimal 40 m2 3. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Dinas KUMKM dan Perdagangan.

Pelatihan ini diperuntukan bagi Calon Tenaga Kerja dari kalangan masyarakat. Kebutuhan Pelatihan: Bahan Percontohan, honor instruktur non PNS, konsumsi, modul pelatihan, ATK. Pelatihan dilaksanakan selama 2 bulan.

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan dari masing-masing RW maksimal sebanyak 2 orang) 2. Kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah para


N o

Bidang

Isu

Usulan Kegiatan

Harga Satuan (Rp)

Satuan

Tipe Usula n

SKPD/UKPD Tujuan Selatan PPKD Timur

Dst........

Dst........

Dst........

Dst........

Dst........

Dst......

43

Dst........

Definisi Operasional/Deskripsi Usulan Kegiatan

Syarat dan Ketentuan Usulan Kegiatan pencari kerja diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili diwilayah DKI Jakarta (dengan persyaratan memiliki KTP, Kartu Kuning, dan SKCK) 4. Usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi oleh masing-masing PPK (Pusat Pelatihan Kerja) 5. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh masing-masing PPKD.

Jakarta

Dst........

Dst........


Seluruh usulan yang telah diinput tersebut selanjutnya disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat RW melalui Forum Rembuk RW. Jika terdapat masukan, maka para Ketua RW melakukan revisi terhadap usulan dari RW masing-masing dengan menggunakan User ID Ketua RW pada Sistem e-Musrenbang.

1.4.5.1.2 Musrenbang Kelurahan Musrebang Kelurahan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang Kelurahan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan, sesuai dengan kewenangannya, untuk jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kelurahan dibahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kelurahan 12. Musrenbang Kelurahan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kelurahan, antara lain Anggota DPRD yang berdomisili di kelurahan setempat, Unsur Swasta yang berdomisili di kelurahan setempat, Perwakilan SKPD/UKPD teknis, Seksi Teknis Kecamatan, Puskesmas Kelurahan, Para Ketua RW di lingkungan Kelurahan, Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keterwakilan Perempuan dari yang diundang, Majelis taklim, Karang Taruna, Remaja Masjid, Kepala Sekolah atau Unsur Pendidikan (Direktur Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan) di lingkungan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Usahawan, Pelaksana Kegiatan Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) di lingkungan Kelurahan setempat, Ormas dan Orsospol, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:,

12

Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017 tentang Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018, dilihat 30 Maret 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6927

44


1. Pra Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d 5 Februari 2017; dan 2. Musrenbang Kelurahan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 22 Februari 2017 Dalam rangka membantu proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018, pada fase Musrenbang Kelurahan, digunakan 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Informasi eMusrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring aspirasi usulan masyarakat dan Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis Rencana Kerja dari Kelurahan Pada fase Pra Musrenbang Kelurahan dilakukan proses verifikasi dan validasi secara berjenjang, di mana Lurah dan aparaturnya, dengan dibantu oleh para Ketua RW, melakukan verifikasi kelayakan dari usulan kegiatan yang diajukan oleh seluruh RW di wilayah kerjanya. Setelah itu usulan tersebut divalidasi atau disetujui untuk diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Seluruh usulan yang tidak disetujui, harus diberikan alasan penolakan oleh Lurah dan semuanya terekam dalam Sistem e-Musrenbang. Selain itu, Kelurahan selaku UKPD melakukan input Rancangan Renja Kelurahan pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 13 yang telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal tersebut disampaikan kepada masyarakat di Kelurahan melalui forum Musrenbang Kelurahan. Jika masih terdapat masukan dari para Ketua RW, maka Lurah dapat melakukan revisi (penambahan) terhadap usulan dari RW masing-masing dengan menggunakan User ID Lurah pada Sistem e-Musrenbang.

13

Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017, op. cit. hlm 23

45


1.4.5.1.3 Musrenbang Kecamatan Musrebang Kecamatan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta dan forum antar pelaku di tingkat Kecamatan yang yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan, sesuai dengan kewenangannya, untuk jangka waktu tahun 2018. Pada fase Musrenbang Kecamatan dibahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan 14., Musrenbang Kecamatan ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kecamatan, antara lain Anggota DPRD yang berdomisili di kecamatan setempat, Forum Komunikasi Pimpinan tingkat Kecamatan, Kantor

Kesbangpol

Tingkat

Kota/Kabupaten,

Suku

Dinas

Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Seksi Unit Teknis di Kecamatan, Para Lurah di lingkungan Kecamatan setempat, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Para Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan di Lingkungan Kecamatan setempat, Delegasi RW yang ditetapkan pada berita acara Musrenbang Kelurahan (1 orang), BKM/LKM, dan Organisasi masyarakat atau Organisasi sosial di lingkungan Kecamatan setempat. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pra Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s.d 5 Maret 2017; dan 2. Musrenbang Kecamatan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret s.d 12 Maret 2017 Melanjutkan proses percepatan penyusunan RKPD Tahun 2018 sebagaimana fase Musrenbang Kelurahan, pada fase Musrenbang Kecamatan juga menggunakan 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Informasi e-Musrenbang Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta dengan alamat website http://musrenbang.jakarta.go.id, dalam menjaring aspirasi usulan masyarakat dan Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta

14

Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 9/SE/2017, op. cit. hlm 43

46


dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id, dalam proses usulan teknokratis Rencana Kerja dari Kecamatan Hal yang berbeda dilakukan pada fase Musrenbang Kecamatan adalah dilakukannya

survey

yang

dilakukan

oleh Tim

Teknis

yang

dibentuk

oleh

Walikota/Bupati15, di mana Camat dan aparaturnya melakukan verifikasi kelayakan dari usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi pada forum Musrenbang Kelurahan di wilayah kerjanya. Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi referensi bagi Camat dalam melakukan validasi terhadap seluruh usulan Rembuk RW. Camat melakukan validasi atau persetujuan usulan kegiatan hasil Rembuk RW untuk diteruskan dan menjadi bahan Musrenbang di tingkat Kota/Kabupaten dan menolak seluruh usulan yang dinilai belum layak untuk disetujui berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Tim Teknis. Seluruh alasan penolakan oleh Camat akan secara otomatis terekam dalam Sistem e-Musrenbang. Kecamatan selaku UKPD juga melakukan input Rancangan Renja Kecamatan pada Sistem Informasi e-Budgeting, dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan Bersifat Khusus Kecamatan/Kelurahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 16 yang telah dibakukan standard usulan kegiatannya. Selanjutnya, kedua hal tersebut disampaikan kepada para pemangku kepentingan di Kecamatan melalui forum Musrenbang Kecamatan.

1.4.5.1.4 Musrenbang Kota/Kabupaten Musrenbang Kota/Kabupaten merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kota/kabupaten administrasi. Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten tersebut dipertajam dengan hasil dari Forum UKPD serta hasil Reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta.

15

Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk RW Tahun 2017, dilihat 8 April 2017, http://jdih.jakarta.go.id/produkhukum/details/6635 16 Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017, op. cit. hlm 44

47


Musrenbang Kota/Kabupaten ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan Kota/Kabupaten, antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Sekretaris Kota/Kab dan Para Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten, Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten Administrasi, Para

Kepala

Bagian

Sekretaris

Kota/Kabupaten,

Camat,

Lurah,

Dewan

Kota/Kabupaten Administrasi, Perwakilan masyarakat yang telah dipilih pada Musrenbang Kecamatan, Ketua LMK, LSM/Ormas/Orsospol, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perempuan, Perwakilan BUMD & BUMN di Wilayah, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, Satker Pusat Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi (PIPS) Jabodetabek, Lembaga dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam CSR, Perguruan Tinggi setempat, Forum Kota Sehat tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, Forum Anak, Forum Komunikasi Lanjut Usia (FKLU), PKK dan Dharma Wanita Kota/Kabupaten Administrasi,

Pemerintah

Daerah

Wilayah

perbatasan,

Badan

Kerja

Sama

Pembangunan (BKSP), dan Kelompok Masyarakat lainnya. Pelaksanaan

kegiatan

Musrenbang

Kota/Kabupaten

dilakukan

dengan

tahapan sebagai berikut: 1. Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret s.d 21 Maret 2017; dan 2. Musrenbang Kota/Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret s.d 22 Maret 2017 Pada fase Pra Musrenbang Kota/Kabupaten (Forum UKPD) ini diintegrasikan hal-hal sebagai berikut: a. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2017 (template), yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga Kecamatan; b. Usulan langsung masyarakat dari data e-Musrenbang, yang telah diinventarisasi dan dipilah oleh Subanppeko/Kab berdasarkan pembidangan dan SKPD/UKPD tujuan; c. Hasil Reses DPRD yang telah diinventarisasi dan dipilah oleh Bappeda berdasarkan pembidangan dan SKPD/UKPD tujuan;

48


d. Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018; e. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah ataupun Kepala SKPD/UKPD terkait (berikut foto); dan f.

Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online, Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email [email protected], SMS 32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh UKPD/SKPD. Laporan tersebut bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera. Mulai fase Musrenbang Kota/Kabupaten dan selanjutnya, sistem yang

digunakan hanya satu, yaitu Sistem Informasi e-Budgeting Provinsi DKI Jakarta yang telah terintegrasi dengan e-Planning dengan alamat website http://apbd.jakarta.go.id. Pada sistem tersebut, UKPD

Kota/Kabupaten melakukan input Rancangan Renja

UKPD dengan mengacu pada Daftar Program Kegiatan Bersifat Umum 17 dan Khusus 18 SKPD/UKPD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dibakukan standard usulan kegiatannya.

Usulan hasil Rembuk RW diintegrasikan pada Sistem e-

Budgeting dengan Sistem e-Musrenbang, sehingga usulan tersebut dapat diserap oleh SKPD/UKPD pada Rencana Kerja yang sesuai di SKPD/UKPD masing-masing. Pada penyusunan RKPD Tahun 2018 ini, menindaklanjuti usulan hasil Rembuk RW menjadi obligatory bagi SKPD/UKPD, terutama SKPD/UKPD yang merupakan SKPD/UKPD tujuan

usulan

Rembuk

RW.

Validasi

terhadap

kegiatan

SKPD/UKPD

yang

bersangkutan tidak dapat dilakukan oleh para pimpinan SKPD/UKPD jika usulan hasil Rembuk RW tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Kota/Kabupaten melalui forum Musrenbang Kota/Kabupaten.

17 18

Ibid, hlm 20 Ibid, hlm 21

49


1.4.5.1.5 Musrenbang Provinsi Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan hasil Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur 2013 – 2017, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen Rancangan RKPD Tahun 2018. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 didahului oleh proses Forum SKPD yang merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD, Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah. Musrenbang Provinsi ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 1. Eksekutif: Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, para Deputi Gubernur, para Asisten Sekda, para Asisten Deputi Gubernur, para Kepala SKPD, para Walikota/Bupati, para Kepala Biro Setda, para Direktur RSUD, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dan para Kepala Subanppeko/Kab. 2. Legislatif: Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran DPRD, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD, para Ketua Fraksi DPRD, para Ketua Komisi DPRD, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DI Jakarta, dan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DI Jakarta 3. Pemerintah Pusat: Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Pangarmabar, Pangkoops AU, Kasgar I, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Kejaksaan Tinggi Jakarta, Ketua KPK, Ketua BPK, Gubernur BI, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, para Direktur K/L, para Kepala Biro Perencanaan K/L, dan unsur K/L 4. Pemerintah Daerah Perbatasan: Para Kepala Bappeda Provinsi/Kota/Kabupaten wilayah Perbatasan DKI Jakarta 5. BUMD Provinsi DKI Jakarta, 50


6. Perguruan Tinggi, 7. Para Pakar, 8. Organisasi Internasional,

Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi,

Dunia Usaha & Lembaga Swadaya Masyarakat Adapun ilustrasi para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1.14 Ilustrasi Pemangku Kepentingan Musrenbang Provinsi

Pelaksanaan

kegiatan

Musrenbang

Kota/Kabupaten

dilakukan

dengan

tahapan sebagai berikut: 1. Pra Musrenbang Provinsi (Forum SKPD), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret s.d 27 Maret 2017; dan 2. Musrenbang Provinsi, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s.d 4 April 2017 Pra

Musrenbang

Provinsi

(Forum

SKPD)

dilaksanakan

untuk:

(1)

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten/Kota, (2) Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok

51


dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, (3) Menyelaraskan dan mengonfirmasikan program dan kegiatan SKPD/UKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Forum UKPD serta usulan langsung masyarakat, (4) Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD/UKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/UKPD, dan (5) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD/UKPD. Selanjutnya, seluruh Rancangan Renja yang telah diintegrasikan tersebut disampaikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi melalui forum Musrenbang Provinsi yang terdiri atas Pleno Musrenbang dan Sidang Kelompok Musrenbang, untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan di DKI Jakarta.

1.4.5.2 Mekanisme Usulan Langsung dari Masyarakat Selain mekanisme

pendekatan Musrenbang,

bawah~atas Pemerintah

(bottom~up) Provinsi

DKI

yang

dilakukan

Jakarta

juga

melalui

membuka

mekanismme usulan langsung dari Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang ingin berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan namun tidak dapat mengikuti proses Musrenbang. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kanal usulan langsung dari Masyarakat yang dibuka sepanjang tahun. Kanal tersebut disediakan di dalam Sistem Informasi e-Musrenbang (lihat gambar berikut). Adapun cut-off dari usulan langsung dari Masyarakat tersebut ada pada fase Musrenbang Kelurahan setiap tahunnya. Selanjutnya usulan tersebut akan dihimpun dan ditelaah lebih lanjut olej unsur Bappeda. Mekanisme penelaahan usulan langsung tersebut dapat dilihat pada gambar berikut

52


Gambar 1.15 Kanal Usulan Langsung Masyarakat

Gambar 1.16 Mekanisme Penelaahan Usulan Langsung Masyarakat Masyarakat menginput usulan langsung dalam Sistem e-Musrenbang

Input Usulan Langsung

Penarikan Usulan Data Langsung dari Sistem eMusrenbang

Tarik Data Usulan Langsung

pengecekan dan pemilahan sesuai wilayahnya

Pengecekan dan Pemilahan Usulan Langsung

feedback Penelaahan Usulan Langsung oleh SKPD/UKPD penelaahan usulan langsung oleh SKPD/UKPD

Distribusi Data Usulan Langsung ke SKPD/UKPD penyampaian usulan langsung melalui Surat Kepala Bappeda

Pembahasan Usulan Langsung pembahasan hasil reses dikoordinasikan oleh Suku Badan Perencanaan Pemmbangunan Kota/Kabupaten

Hasil Penelaahan Usulan Langsung

53


1.5. Maksud dan Tujuan Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(1)

Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruh Kepala SKPD, Kepala UKPD, dan seluruh Lurah dan Camat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018;

(2)

Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018;

(3)

Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja.

(4)

Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD/UKPD, dan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat;

(5)

Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan;

(6)

Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

(7)

Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

54


(8)

Menggerakan

dan

mengarahkan

seluruh

pemangku

kepentingan,

dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi DKI Jakarta;

(9)

Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya.

(10) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I

:

Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan

sistematika dokumen,

maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup : (1) Latar Belakang; (2) Tahapan Penyusunan; (3) Dasar Hukum; (4) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya; (5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta (6) Sistematika Dokumen RKPD. BAB II

:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah

BAB III

:

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2016 dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

55


pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2018 yang memuat : (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

:

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 BAB V

:

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Bab ini disajikan rencana program pemerintahan daerah dalam Tahun 2018

BAB VI

:

Penutup Dalam Bab ini menjelaskan harapan dari RKPD 2018 dan menguraikan prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD 2018.

56

1.1. Latar Belakang RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 PENDAHULUAN

Recommend Documents