KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012 Oleh : Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi Jambi, 6 April 2011
ISU PEMBANGUNAN 1
Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi
2
Percepatan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
3
4
5
Pembangunan inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan dan peranserta semua pemangku kepentingan Peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam, bonus demografi, potensi industri, dan pasar domestik yang besar Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (pro-environment)
2
ARAHAN PRESIDEN RI (RAKER 10 JANUARI 2011) UNTUK PELAKSANAAN RKP 2011 1.
Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;
2.
Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;
3.
Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;
4.
Penciptaan iklim investasi yang baik;
5.
Pengurangan penyimpangan dan korupsi;
6.
Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan;
7.
Pengikisan dan pencegahan politik uang;
8.
Pelaksanaan masyarakat;
9.
Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;
program
pro-rakyat
dan
Butir yang berwarna merah masih relevan bagi pelaksanaan RKP 2012
pelayanan
10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.
3
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI 1. Selama krisis keuangan dan resesi global, ekonomi Indonesia th 2009 mampu tumbuh sebesar 4,6 persen dan sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 2. Pertumbuhan ekonomi perlu dan memiliki momentum untuk didorong agar tumbuh lebih tinggi. 3. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi). 4. Persentase penduduk miskin terus menurun, namun masih jauh dari target 8-10 persen pada tahun 2014. 5. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun, namun kategori setengah pengangguran dan pekerja informal masih relatif tinggi. 6. Peningkatan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7. Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan perlu lebih digerakkan oleh sektor-sektor tradable.
4
KRONOLOGI TEMA PEMBANGUNAN
? %
6,3 %
6,2 %
Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi: •Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia •Memperkuat konektivitas nasional •Memperkuat peningkatan kemampuan SDM dan Iptek •Percepatan Pembangunan Papua , Papua Barat dan NTT Inklusif dan Berkeadilan: •Partisipasi Luas (Stakeholders) Æ Swasta •Affirmative Action (4 Klaster Penanggulangan Kemiskinan + Peningkatan Kesempatan Kerja)
5
UPAYA PELAKSANAAN RKP 2012
6
PENURUNAN KEMISKINAN 1. MELALUI “MEKANISME EKONOMI” ¾ EKONOMI TERCIPTA
TUMBUH,
LAPANGAN
KERJA
¾ DGN BEKERJA, SESEORANG DAPAT PENGHASILAN => KEMISKINAN BERKURANG 2. MELALUI FASILITASI & BANTUAN PEMERINTAH ¾ PROGRAM 3 KLASTER (SUDAH BERJALAN) ¾ PENINGKATAN & PERLUASAN 3 KLASTER YG ADA 7
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT
MASTER PLAN EKONOMI Klaster-1 RTHM
RTM
RTSM
RTHM
RTM *)
RTSM *)
*)
1.BEASISWA MISKIN 2.JAMKESMAS 3.RASKIN 4.PKH 5.BLT (Bila diperlukan) 6.Dll.
Klaster-2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
Klaster-3 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Klaster-4 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN *) PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN *)
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
Pengurangan Angka Kemiskinan
PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PINGGIR PERKOTAAN MERUPAKAN PROGRAM DENGAN TARGET SASARAN KELOMPOK TERTENTU, PADA UMUMNYA 60% RTS TERMISKIN.
8
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2010-2014 1
2
3
4
Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8% per tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7% per tahun Inflasi terkendali pada kisaran 4 – 6 % per tahun Tingkat pengangguran diturunkan menjadi 5–6% pada akhir 2014
2014 Menjadi kekuatan ekonomi 14 besar di dunia PDB nominal: US$ 1,206 B PDB nominal/kapita: US$ 4,803; Pertumbuhan Ekonomi: 6,3 – 6,8 %
Tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8–10% pada akhir 2014
9
ISU PEMBANGUNAN JAMBI 1. PDRB Provinsi Jambi dengan migas dan nonmigas berada di peringkat 19 dan 22 dari seluruh provinsi. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa-jasa, menjadi sektor utama menurut penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja sektoral melalui peningkatan produktivitas, penguatan dayasaing, dan dorongan penciptaan nilai tambah. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi pada tahun 2009 berada pada peringkat 15 dari 33 provinsi, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jambi harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah. 3. Jumlah pengangguran tahun 2010 (Agustus) sekitar 83,3 ribu jiwa (5,39 persen), sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2010 (Maret) sekitar 241,6 ribu jiwa (8,34 persen). Dengan mempertimbangkan daerah-daerah miskin di Provinsi Jambi, maka upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama. 4. Dari perspektif kesenjangan pembangunan antardaerah masih terdapat sebanyak 2 kabupaten atau18 persen dari total kabupaten yang masih tergolong daerah tertinggal. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya keberpihakan pembangunan melalui upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal. 10
FOKUS PEMBANGUNAN JAMBI 1. Untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Jambi, program strategis yang perlu diprioritaskan pengembangan dan penyelesaiannya, seperti pengembangan jalur kereta api Pekanbaru – Jambi –Palembang – Lampung serta peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan utama di Jambi untuk mendukung pembangunan klaster industri pengolahan terpadu kelapa sawit dan karet serta menjadi andalan investasi dalam koridor ekonomi di wilayah Sumatera bagian timur 2. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi tersebut dilakukan terutama oleh swasta dalam investasi, produksi dan distribusi, sedangkan Pemerintah memiliki peran utama dalam regulasi, fasilitasi dan katalisasi. 3. Pelaksanaan dan implementasi dari upaya-upaya perluasan pertumbuhan ekonomi hendaknya dibarengi dengan pengintergrasian pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan dalam rangka kesinambungan pembangunan. 4. Perlu diversifikasi dan derivasi produk dari potensi komoditas unggulan di Jambi, seperti pada potensi minyak bumi, gas bumi, batubara, kelapa sawit maupun karet, untuk meningkatkan nilai tambah investasi sekaligus dalam penyediaan lapangan kerja di Jambi. 11
HARAPAN DARI PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan: 1. Kesepakatan prioritas pembangunan provinsi. 2. Kesepakatan prioritas yang memerlukan dukungan kementerian/lembaga. 3. Keluaran berupa kesepakatan UPPD-SKPD yang akan menjadi bahan Pra-Musrenbang Nasional pada tanggal 18-26 April 2011 mendatang. 4. Pemda provinsi diharapkan dapat mempertajam dan menetapkan skala dan kegiatan prioritas UPPD-SKPD yang akan dibahas dalam PraMusrenbangnas . 5. Kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi menjadi bahan pertimbangan utama dalam rangka penyusunan RKP tahun 2012 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
12
Selamat bermusyawarah SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
13
