RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN

Jalan : Letjend R. Suprapto No. 35 Pacitan 63514 Telpon : (0357) 881224, Fax. (0357) 881450

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan dan Renstra Kantor Ketahanan Pangan tahun 2011-2016. Renja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2016 ini selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan baik pada tahun-tahun sebelumnya, juga telah dirumuskan kegiatan baru untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ada. Demikian pula halnya dengan dalam perumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah diperbaiki yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan perkembangan situasi di daerah dan nasional mengingat pada tahun 2015 ini telah terjadi pergantian rezim pemerintahan yang baru dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Budiono ke Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, maka Rancangan Renja 2016 ini merupakan estafet terakhir dari perjalanan RPJMD Kabupaten Pacitan dan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Maka, program dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan Renstra yang ada. Dokumen Rancangan Renja ini mencakup seluruh program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan yang disertai indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2016. Dengan disusunnya Rancangan Renja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016 diharapkan mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan, terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan. Rancangan Renja tahun 2016 berfungsi sebagai acuan bagi aparat lingkup Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan dan mitra kerja dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Pacitan,

-

- 2015

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN

Ir. MULYADI, MM Pembina Tingkat I NIP. 19620501 199303 1 006

ii

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

v

Bab I

Bab II

Pendahuluan

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

4

1.3

Maksud dan Tujuan

6

1.4

Sistematika Penulisan

6

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III

18 24 25 32 33 40

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

42

3.1

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

42

3.1.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

42

3.1.2

Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

46

3.2

3.3

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

47

3.2.1

Tujuan Renja SKPD

48

3.2.2

Sasaran Renja SKPD

49

Program dan Kegiatan

50

3.3.1

50

Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan

iii

Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan 3.3.2 Bab IV

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penutup

50 57

4.1

Kaidah Pelaksanaan

57

4.2

Tindak Lanjut

58

iv

DAFTAR TABEL

Halaman 3

Tabel I.1

Diagram Alir Tahapan Penyusunan renja SKPD Kabupaten/Kota

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Ketahanan Pangan dan Pencapaian Renstra Kantor Ketahanan Pangan s/d Tahun 2015 (Tahun Berjalan) Kabupaten Pacitan

19

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan

26

Tabel II.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kabupaten Pacitan

34

Tabel II.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Pacitan

41

Tabel III.1

Perumusan Tujuan Renja SKPD Tahun 2014

48

Tabel III.2

Perumusan Sasaran Renja SKPD Tahun 2014

49

Tabel III.4

Rumusan Rencana dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pacitan

51

v

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) pembangunan ketahanan pangan tahun 2016 di kabupaten Pacitan merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan daerah dan Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Nomor 050/88/408.56/2014 tentang Perubahan

atas

Keputusan

Kepala

Kantor

Ketahanan

Pangan

Nomor

050/383/408.56/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

1.1

Latar Belakang Renja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan ketahanan pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan jangka menengah provinsi Jawa Timur dan pembangunan jangka menengah kabupaten Pacitan. Renja Kantor Ketahanan Pangan menjadi acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangandalam menyusun program dan kegiatan tahun 2016. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Renja Kantor Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. 2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program/ kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2016. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan. Mengingatarti

strategis

dokumen

Renja

SKPD

dalam

mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka tahapan penyusunan dan penetapannya berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD. 3. Program/kegiatan

dalam

Renja

SKPD

harus

selaras

dengan

program/kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program/kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output), indikator kinerja hasil (outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

2

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Tabel I.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

3


1.2

Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

10.

Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 4

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014;

17.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025; 22.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016; 23.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 66 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan;

24.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pacitan.

5

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 25.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

26.

Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Nomor 050/88/408.56/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Nomor 050/383/408.56/2011 tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017. Sedangkan

tujuan

disusunnya

Renja

adalah

untuk

memasukkan

program/kegiatan yang ada di dalam Renja ke dalam Kebijakan Umum dan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2016.

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 6

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

SKPD

dan/atau

realisasi

APBD

untuk

SKPD

yang

bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3.

Realisasi

program/kegiatan

yang

hasil/keluaran yang direncanakan;

7

melebihi

target

kinerja

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 4.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD). Tabel yang perlu disajikan sesuai dengan format tabel sebagai berikut:

8

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Tabel.......(nomor table sesuai dengan kebutuhan) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun …. (tahun berjalan) Kabupaten Pacitan

Nama SKPD : ..........................

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

Lembar : ........ Realisasi Target Kinerja Hasil Indikator Target Kinerja Program dan Kinerja Program Capaian Program Keluaran (outcomes)/ (Renstra SKPD) Kegiatan s/d Kegiatan (output) Tahun ......... dengan tahun (n3)

3

4

5

Urusan .......

1

01

Bidang Urusan ......

1

01

01

1

01

01

01

Kegiatan........

1

01

01

02

Kegiatan........

1

01

01

03

Dst….

1

01

02

1

01

02

Program ........

Program ........ 01

Kegiatan........

9

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

6

7

8=(7/6)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing

SKPD,

serta

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel .......(nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ………… Kabupaten Pacitan

Realisasi

Target Renstra SKPD

No

Indikator

SPM/standar nasional

IKK Tahun .... (thn n-2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tahun .... (thn n1) (6)

Capaian

Tahun

Tahun

Tahun

....

....

....

(tnn n) (thn n+1)(thn n-2) (7)

10

(8)

(9)

Tahun .... (thn n1) (10)

Proyeksi

Tahun .... (tnn n) (11)

Tahun Catatan ....

Analisis

(thn n+1) (12)

(13)

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Realisasi

Target Renstra SKPD

No

Indikator


IKK Tahun .... (thn n-2)

Tahun .... (thn n1)

Capaian

Tahun

Tahun

Tahun

....

....

....

(tnn n) (thn n+1)(thn n-2)

Tahun .... (thn n1)

Proyeksi

Tahun

Tahun Catatan

.... (tnn n)

Analisis

.... (thn n+1)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium DevelopmnetGoals);

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

11


2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).

Tabel ......(nomor sesuaikan kebutuhan) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ……… Kabupaten Pacitan Nama SKPD : …………….

Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD No (1)

Program/ Kegiatan (2)

Indikat Lokasi

or kinerja

(3)

(4)

Target capaian (5)

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu indikatif (Rp.000) (6)


12

Lokasi (8)

Indikator

Target

kinerja

capaian

(9)

(10)

Kebutuhan

Catatan

Dana

Penting

(Rp.000) (11)

(12)


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan

tinggi

maupun

dari

SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.

Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan (penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat), yaitu sebagai berikut :

Tabel ..........(nomor sesuaikan kebutuhan) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ……. Kabupaten Pacitan Nama SKPD : ……. No

Program/Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

13

Indikator

Besaran/

Kinerja

Volume

(4)

(5)

Catatan (6)


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor

yang

menjadi

bahan

petimbangan

terhadap

rumusan program dan kegiatan. Misal:

b.



Pencapaian visi dan misi kepala daerah



Pencapaian MDGs



Pengentasan kemiskinan



Pencapaian SPM



Pendayagunaan potensi ekonomi daerah



Pengembangan daerah terisolir



Dsb.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

14

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016  Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d.

Tabel

rencana

program

dan

kegiatan

berdasarkan

hasil

pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

15

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Tabel ....... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ………. dan Prakiraan Maju Tahun………. Kabupaten Pacitan Nama SKPD : …………….

lembar ……dari …....

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(2)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(3)

Catatan Penting Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

16


(8)

(9)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(10)


BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup berupa : a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya

maupun

seandainya

ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c.

Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

17


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yaitu tahun 2014(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan yaitu tahun 2015 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan direncanakan;

yang

melebihi

target

kinerja hasil/keluaran

yang

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Rekapan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD seperti ditampilkan dalam tabel II.1 di bawah ini.

18


Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Ketahanan Pangan dan Pencapaian Renstra Kantor Ketahanan Pangan s/d Tahun 2015 (Tahun Berjalan) Kabupaten Pacitan Nama SKPD : Kantor Ketahanan Pangan

Kod e


Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

1

2

3

4

1

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun 2014 (n2)

Realisasi Renja SKPD tahun 2014 (n2)

6

7

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015 (n-1)

8= (7/6)*100

9

Perkiraan Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan yaitu 2015 (n-1)

10 = (5+7+9)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

11 = (10/4)*100

Urusan Wajib Bidang Urusan Ketahanan

1

2 1

0 1

1

2 1

0 1

0 1

1

2 1

0 1

0 1

Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 9

Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD (%)

Peningkatan dan

Outcome :

Pengelolaan Administrasi

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Perkantoran

(%)

100

100

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100

100

100,00

100

100

100,00

19

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Output : Meningkatnya kinerja karyawan dan pelayanan pada masyarakat (%)

1

1

2 1

2 1

0 1

0 1

0 6

0 6

0 9

Program Peningkatan

% tertib laporan akuntabilitas

Pengembangan Sistem

kinerja pemerintah

Pelaporan Capaian

(%)

Kinerja dan Keuangan Monitoring Evaluasi LAKIP

Outcome :

dan Penilaian Mandiri

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

100

100

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100

100

100,00

100

100

100,00

37

25

6

6

100,00

6

37

100,00

100

131,02

100

130,18

130,18

100

132,00

132,00

84

50

76

70

92,11

80

80

100,00

65

45,13

50

64,30

128,60

60

65

100,00

94,44

79,01

86,42

88,20

102,06

91,36

91,36

100,00

Output : Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)

2

2 1

0 1

1 6

Program Peningkatan

1

Ketahanan Pangan

Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)

(Pertanian/Perkebunan) 2

Penanganan daerah rawan pangan (%)

3

Penguatan cadangan pangan (%)

4

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah (%)

20


5

Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)

6

92,53

79,80

92,43

83,24

90,06

92,48

83,24

90,01

a. PPH konsumsi

73,96

73,89

73,58

79,60

108,18

73,77

79,80

107,90

b. PPH ketersediaan

95,00

85,22

91,96

88,88

96,65

95,00

89,00

93,68

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

84,00

84,21

76,00

85,00

111,84

80,00

85,00

106,25

84

50

76

70

92,11

80

80

100,00

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (%)

7

2

2 1

0 1

1 6

0 1

Outcomes : Penanganan daerah rawan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

pangan (%)

1

Output : Jumlah dokumen data SKPG 3

1

1

1

100,00

1

3

100,00

2

(dokumen) Jumlah desa yang diberi

4

0

2

3

150,00

1

4

100,00

3

bansos pangan (desa) Jumlah desa yang dibina

31

0

13

13

100,00

18

31

100,00

94,44

79,01

86,42

88,20

102,06

91,36

91,36

100,00

(desa)

2

2 1

0 1

1 6

0 2

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Outcomes : Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah (%)

21

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Output : Jumlah dokumen data pangan (dokumen)

2

2 1

0 1

1 6

1 8

22

9

3

3

100,00

5

17

77,27

65

45,13

50

64,30

128,60

60

65

100,00

135

81

27

32

118,52

27

140

103,70

a. PPH konsumsi

73,96

73,89

73,58

79,60

108,18

73,77

79,80

107,90

b. PPH ketersediaan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

95,00

85,22

91,96

88,88

96,65

95,00

89,00

93,68

85,00

84,21

80,00

85,00

106,25

84,00

84,00

100,00

50

30

10

10

100,00

10

50

100,00

11

5

2

2

100,00

2

9

81,82

2.300

700

500

500

100,00

500

1.700

73,91

5

3

1

0

0,00

1

4

80,00

Outcomes : Penguatan cadangan pangan

Pengembangan lumbung pangan desa

(%) Output : Jumlah desa yang dibina (desa)

2

2 1

0 1

1 6

2 2

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1

Outcomes : Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (%)

2

2

Output : Terlaksananya sosialisasi konsumsi pangan 3 BA (orang) Terlaksananya Lomba Cipta

3

Menu (kali) Jumlah siswa sasaran PMTAS

4

(siswa) Jumlah dokumen data PPH

1

konsumsi (dokumen)

22

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 2

2 1

0 1

1 6

3 6

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Outcomes : Ketersediaan energi dan protein per kapita (%)

100

131,02

100

130,18

130,18

100

132,00

132,00

43

12

12

12

100,00

13

37

86,05

84

50

60

70

0,00

70

70

83,33

8

1

3

3

100,00

2

6

75,00

65

45,13

50

64,30

128,60

60

65

100,00

1

0

0

0

0,00

1

1

100,00

65

45,13

50

64,30

128,60

60

65

100,00

Output : Jumlah desa yang diberdayakan (desa)

2

2 1

0 1

1 6

3 8

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Outcomes : Penanganan daerah rawan pangan (%) Output : Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2

2 1

0 1

1 6

3 9

Pembangunan Gudang Cadangan Pangan pemerintah dan Sarana


Pendukung

(%) Output : Tersedianya sarana pendukung gudang cadangan pangan (paket)

2

2 1

0 1

1 6

Pengisian cadangan pangan pemerintah kabupaten

Outcomes : Penguatan cadangan pangan (%) Output : Terisinya cadangan

23

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 pangan pemerintah kabupaten dan fasilitas pendukung (Ton)

65

24

0

0

0

0,00

65

65

100,00


2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Review dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya diperlukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang keberhasilan program/kegiatan berikut keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil review dan evaluasi terhadap program/kegiatan maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Terdapat 3 (tiga) program umum di setiap SKPD yaitu (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



Terdapat 1 (satu) program utama bidang urusan ketahanan pangan yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Terdapat 3 (tiga) SKPD yang menyelenggarakan program ini yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kantor Ketahanan Pangan, namun kegiatan berbeda di setiap SKPD sesuai SPM dan tupoksi.



Kinerja Program dan kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran telah memenuhi target per tahun.



Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan baru dilaksanakan pada tahun 2013. Capaian kinerja program pada tahun 2014 cukup baik dan mencapai target.



Hingga tahun 2015 Kantor Ketahanan Pangan belum pernah menyelenggarakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.



Program utama yang diselenggarakan Kantor Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan sesuai RPJMD dan Renstra Perubahan SKPD 2011-2016.

Indikator kinerja program (outcomes) seperti ditampilkan dalam tabel II.1 adalah indikator yang telah direvisi yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota. Realisasi indikator kinerja program seperti dalam tabel II.1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Terpenuhinya administrasi perkantoran Indikator ini sebelumnya telah ada. Realisasi indikator ini cukup baik dantelah telah mencapai target setiap tahunnya. 2. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan untuk mendukung tupoksi dan meningkatkan pelayanan SKPD. 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan untuk mengukur kinerja SKPD dalam pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4. Tersedianya kecukupan energi dan protein per kapita Indikator ini merupakan indikator baru hasil revisi untuk menyesuaikan dengan SPM dan mempertajam hasil kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan perkembangan.

25


5. Jumlah desa rawan pangan yang ditangani Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan untuk mengukur hasil dari kegiatan yang dilaksanakan SKPD. 6. Desa yang memiliki lumbung pangan Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan untuk mengukur hasil dari kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa. 7. Meningkatnya cadangan pangan pemerintah kabupaten Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan untuk mengukur hasil dari kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk memenuhi SPM. 8. Meningkatnya skor PPH Indikator ini sebelumnya telah ada, namun mengalami revisi dalam nomenklaturnya untuk memperjelas hasil yang dimaksud. 9. Penyelesaian laporan data pangan Indikator ini sebelumnya telah ada, namun mengalami revisi dalam nomenkaturnya untuk memperjelas hasil yang dimaksud dan menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai SPM. 10. Peningkatan kompetensi Dewan Ketahanan Pangan Indikator ini merupakan indikator baru yang ditambahkan untuk mengukur hasil kegiatan yang mendukung tupoksi SKPD. Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga yang bertugas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang anggotanya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Realisasi indikator per tahun cukup baik dan telah mencapai target. Meskipun indikator bersifat kualitatif namun kinerjanya konkrit dan terukur. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan berikutnya sehingga program/kegiatan yang direncanakan pada tahun selanjutnya akan lebih akurat, ekonomis, efektif dan efisien. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini mengkaji tentang capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2008. Analisis kinerja pelayanan SKPD sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini. Indikator tersebut merupakan indikator makro yang dituangkan dalam indikator kinerja daerah (Bab (9 RPJMD).

26


TabelII.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan

NO

Indikator


(1)

(2)

(3)

1

Ketersediaan energi dan protein per kapita

90%

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD IKK (4)

Tahun 2014 (thn n-2)


(5)

(6)

100,00

Tahun 2016 Tahun 2017 (tnn n) (thn n+1)

(7)

100,00

100,00

(8)

100,00

Proyeksi CatatanAnalisis



Tahun 2016 (tnn n)

Tahun 2017 (thn n+1)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

136,74

Ketersediaan energi dan protein telah melebihi standar ketersediaan energi (2.200 kkal/kap/hari) dan protein (57 gram/kap/hari)

130,18

132,27

135,22

Prediksi realisasi capaian dari tahun 2014 hingga 2017 naik 2% per tahun

2

Penguatan cadangan pangan pemerintah

60%

50,00

60,00

65,00

75,00

64,30

76,20

88,70

100,00

Cadangan pangan pemerintah daerah dihitung dari ketersediaan cadangan pangan (beras) yang ada di masyarakat sperti di petani, pedagang dan bulog. Realisasi cadangan pangan pemerintah daerah per tahun tercapai 64,3% sesuai target. Pada tahun 2016 direncanakan untuk membenahi pengisian gudang cadangan pangan sebagai bentuk cadangan pangan pemerintah daerah untuk menangani bencana alam, 100 ton ekuivalen beras.

3

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

90%

86,42

91,36

94,44

97,34

88,20

94,23

98,64

100,00

Informasi keadaan pasokan, harga dan akses pangan di setiap wilayah kecamatan merupakan bentuk pelayanan publik dan transparansi pemerintah kabupaten kepada masyarakat. Kinerja pelayanan sudah memenuhi target. Renstra yaitu 86,42%. Perbaikan

27


NO

Indikator


Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD IKK





Proyeksi Tahun 2015 (thn n-1)

Tahun 2016 (tnn n)


CatatanAnalisis kinerja dilakukan per tahun secara bertahap agar tidak terulang kesalahan yang sama. Pengaturan stabilitas harga dan pasokan merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun hal ini cukup berat dilakukan karena melibatkan banyak pihak dan cukup rumit.

4

5

Stabilitas harga dan pasokan pangan

Skor pola pangan harapan

90%

90%

92,43

96,80

92,48

92,53

100

100

92,58

100

95,5

88,88

95,76

90,16

96,13

92,28

96,38

94,32

Kinerjapelayanan per tahun cukup baik, memenuhi target Renstra yaitu 95,5%.. Hal ini menunjukkan harga dan pasokan pangan cukup stabil. Meskipun ada gejolak kenaikan harga dan penurunan kapasitas pasokan namun hal ini tidak mempengaruhi kestabilan harga dan pasokan secara umum. Gejolak kenaikan harga hanya terjadi pada saat-saat tertentu yaitu pada saat menjelang hari besar keagamaan dan nasional. Indikator kinerja pelayanan tidak mampu mencapai target. Menurut target nasional, skor PPH akan dicapai 90% dari 95 yaitu 85,5 maksimal sampai tahun 2015. Namun hal ini sulit dilakukan karena memerlukan waktu lama dan proses untuk mengubah perilaku dan pola konsumsi penduduk. Pola konsumsi terkait tingkat ekonomi, kebiasaan, selera, mindset, gaya hidup dan ketersediaan pangan. Dalam upaya mempercepat peningkatan skor pola pangan harapan telah dan

28


NO

Indikator


Realisasi Capaian







Tahun 2016 (tnn n)


CatatanAnalisis akan dilakukan perbaikan dan peningkatan kegiatan.

6

7

8

9

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Penanganan daerah rawan pangan

Regulasi ketahanan pangan

Ketersediaan pangan utama

80%

80,00

60%

60,00

Ada/tidak peraturan tentang ketahanan pangan dalm bentuk perda, perkada, dsb

Ketersediaan beras setahun (Ton)

84,00

90,24

70,00

100

92,38

100

85,00

70,00

86,58

90,00

88,12

100

89,73

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan dengan memantau produk pangan olahan skala rumah tangga dan pabrik yang ada di pasaran.

100

Penanganan daerah rawan pangan berupa pemberian bansos kepada desa yang dinyatakan rawan pangan menurut Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan 2007 Kinerja pemerintah kabupaten cukup baik dalam menghasilkan peraturanperaturan daerah, bupati maupun keputusan kepala SKPD dalam hal ketahanan pangan.

ada

100.578

ada

ada

101.546

102.513

29

ada

105.588

ada

112.930,00

ada

118.576,50

ada

124.505,33

ada

Namun hal ini dirasakan masih kurang karena dalam beberapa hal strategis tidak segera dibuatkan payung hukum, misalnya regulasi tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan penetapannya dalam RTRW.

Pendukung tercapainya indikator adalah peningkatan produktivitas tanaman padi dan penambahan areal luas 130.730,59 panen. Yang perlu diperhatikan adalah dampak anomali iklim terhadap produksi beberapa jenis tanaman karena dapat meningkatkan serangan


NO

Indikator






Realisasi Capaian Tahun 2014 (thn n-2)


Tahun 2016 (tnn n)


CatatanAnalisis OPT dan gagal panen. Prediksi peningkatan per tahun sebesar 3% dihitung dari angka produksi

30


Indikator sesuai SPM bidang ketahanan pangan (Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi : 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita. Ketersediaan energi dan protein per tahun telah melebihi target. Hal ini terus akan dipertahankan dan diperbaiki ke depannya dengan dukungan kegiatan yang terarah. Kegiatan yang mendukung capaian indikator adalah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan setiap rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dari optimalisasi lahan pekarangan. Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2013 dengan menumbuhkan dan membina 12 desa. 2. Penguatan cadangan pangan. Penguatan cadangan pangan dilakukan di tingkat kabupaten dan masyarakat. Penguatan cadangan pangan di tingkat kabupaten setara dengan 100 ton beras untuk mengantisipasi bencana alam selama 3 bulan. Indikator kinerja per tahun telah tercapai dengan adanya cadangan pangan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Namun hal ini tidak didukung oleh sarana dan prasarana (gudang) sehingga pada tahun 2014, diusulkan untuk pembangunan gudang cadangan pangan kabupaten. Sedangkan penguatan cadangan pangan di masyarakat dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah (a) Pengembangan lumbung pangan desa; (b) Pembangunan/rehabilitasi gudang cadangan pangan kabupaten dan (c) Pengembangan cadangan pangan daerah. Pengembangan lumbung pangan desa baru dilaksanakan pada tahun 2012, sedangkan kegiatan pembangunan/rehabilitasi gudang cadangan pangan kabupaten menjadi usulan Renja 2014 sedangkan pengembangan cadangan pangan daerah akan diusulkan dalam Renja Perubahan 2014. 3. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan di daerah Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan menyangkut kemampuan SKPD untuk menyajikan data dan analisis perkembangan harga, pasokan dan akses pangan. Perkembangan realisasi indikator kinerja ini cukup baik dari tahun ke tahun. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Penyusunan dan Analisa Data Pangan yang di dalamnya menghasilkan output 4 jenis data yaitu data NBM, harga pangan, pasokan pangan dan akses pangan. 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan Realisasi indikator kinerja stabilitas harga dan pasokan mampu melebihi target. Faktor pembatas SKPD dalam mencapai target adalah SKPD tidak mampu mengintervensi agar harga dan pasokan pangan di daerah agar tetap stabil (normal) disebabkan oleh gejolak harga dan pasokan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali SKPD. Dalam hal ini SKPD hanya mampu memantau, mendata dan menganalisis data. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Penyusunan dan Analisa Data Pangan yang di dalamnya menghasilkan analisis harga dan pasokan pangan. Hal yang perlu diperbaiki adalah dari penyajian data, 31


keakuratan dan ketepatan waktu dan analisisnya. 5. Skor Pola Pangan Harapan Skor Pola Pangan Harapan menggambarkan kuantitas dan kualitas jenis pangan yang dikonsumsi oleh penduduk dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Target pencapaian indikator setiap tahun adalah 95 sampai dengan tahun 2016 yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Realisasi indikator tidaklah mudah untuk dilakukan karena terkait dengan perilaku dan gaya hidup penduduk. Namun berbagai upaya untuk mengubah perilaku dan gaya hidup telah ditempuh yaitu dengan kegiatan sosialisasi, promosi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Kegiatan yang mendukung pencapaian skor pola pangan harapan adalah Pemasyarakatan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman, Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. Pemasyarakatan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman dan Pemberian makanan tambahan anak sekolah telah dilakukan sejak tahun 2011. Kemudian sejak tahun 2014 nomer klatur kegiatan diganti menjadi Meningkatan Mutu dan Keamanan Pangan yang sub kegiatannya bimtek pangan olahan, apresiasi keamanan pangan, survey keamanan pangan, PMTAS, pameran dan lomba cipta menu. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan diusulkan dalam Renja 2015, melalui survey konsumsi pangan. Dengan adanya data konsumsi penduduk maka akan berguna sebagai baseline perencanaan pangan wilayah di Pacitan selama 3 tahun. 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan diperlukan untuk memperbaiki pola konsumsi, edukasi, membatasi perdagangan makanan minuman yang mengandung bahan tambahan berbahaya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan realisasi indikator kinerja per tahun cukup baik karena telah melebihi target. Namun pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penyempurnaan agar tindakan pengawasan dan pembinaan lebih terpadu antar SKPD terkait agar mampu menekan beredarnya pangan berbahaya di masyarakat dan tepat sasaran. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Pemasyarakatan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman. Kegiatan ini mendukung 2 indikator sekaligus yaitu skor pola pangan harapan dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. 7. Penanganan daerah rawan pangan Dasar penghitungan capaian indikator penanganan daerah rawan pangan adalah desa rawan pangan yang ditangani menurut Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan tahun 2007 di Pacitan dalam bentuk pemberian program kegiatan dan paket bantuan bahan pangan di daerah rawan pangan tersebut. Realisasi indikator dari tahun 2013 hingga 2014 cukup baik dan mencapai target per tahunnya. Program Kegiatan tersebut adalah Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari. 32


2.3

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan, setelah dilakukan analisis mengenai kinerja dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan dan proyeksi capaian target pada tahun berikutnya, maka pembahasan akan dilanjutkan dengan perumusan isu-isu strategis yang mempengaruhi proses pembangunan daerah yang berkenaan dengan tupoksi SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan hasil evaluasi, maka indikator kinerja program secara keseluruhan perlu ditingkatkan dengan dukungan program dan kegiatan yang sesuai. Capaian kinerja pelayanan bidang ketahanan pangan secara umum baik yaitu pada indikator : a. b. c. d. e.

Ketersediaan energi dan protein per kapita Penguatan cadangan pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Ketersediaan pangan utama

Sedangkan capaian kinerja yang kurang adalah : a. b. c. d.

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Skor pola pangan harapan Penanganan daerah rawan pangan Regulasi ketahanan pangan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan serta kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan. Beberapa permasalahan tersebut adalah : a. Penguasaan teknologi oleh petani pangan yang rendah yang disebabkan oleh rendahnya SDM maupun keterbatasan dalam mengakses informasi dan teknologi pertanian. b. Terbatasnya akses petani untuk layanan permodalan terutama untuk penyediaan pupuk, benih dan obat-obatan. c. Luas lahan pertanian yang sempit dan mendapat tekanan terus-menerus untuk terkonversi/ beralihfungsi. d. Kebutuhan pangan semakin tinggi namun upaya peningkatan dan pembiayaan hanya terfokus pada 5 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi dan gula. e. Pacitan belum mampu memenuhi pangan dari produksi dalam daerah, sebagian besar komoditas pangan seperti daging ayam, telur, sayur, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan danumbi-umbian masih harus dipasok dari luar. f. Upaya masyarakat untuk menciptakan kemandirian pangan dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi masih belum optimal, belum berkelanjutan karena tergantung dari bantuan pihak luar (SKPD terkait). g. Harga beberapa komoditas pangan yang naik menyebabkan menurunnya daya belim asyarakat terutama masyarakat miskin dan sangat miskin yang paling terkena imbasnya. 33


a. Belum tersedianya peta rawan pangan untuk desa-desa di kabupaten Pacitan. b. Beredarnya bahan tambahan pangan berbahaya dan makanan minuman yang mengandung bahan tambahan berbahaya di masyarakat ditambah dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat (produsen, penjual, konsumen) terhadap bahaya yang mengancam kesehatan. c. Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum baik, didominasi oleh beras dan terigu, kurang mengkonsumsi daging, telur, ikan (Pangan Hewani) sehingga skor 88,88% dengan konsumsi pangan hewani masih rendah yaitu 13,3% dari ideal 24%pada tahun 2014. 2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mempengaruhi orientasi perencanaan pembangunan daerah sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah yang semula bersifat sektoral berubah menjadi lebih bersifat regional. Rencana awal RKPD memperhatikan potensi dan karakteristik khusus daerah dan merupakan terjemahan rencana pembangunan nasional yang bersifat makro sehingga tetap dapat dikoordinasikan dengan baik. Rancangan awal RKPD bidang urusan ketahanan pangan memperhatikan rambu-rambu standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan yang dijabarkan dalam program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja pelayanan bidang ketahanan pangan di kabupaten. Perumusan program/kegiatan strategis dalam rancangan awal RKPD diutamakan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM), visi misi pembangunan daerah dan visi misi SKPD. Dalam tabel di bawah ini dijelaskan tentang telaahan terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan SKPD.

34


TabelII.3 ReviewterhadapRancanganAwal RKPD tahun2016 Kabupaten Pacitan Nama SKPD : Kantor Ketahanan Pangan No (1) I

1

II

1

RancanganAwal RKPD Program/ Kegiatan (2) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikatorkinerja

(3)

(4)

Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kabupaten Pacitan

Monitoring Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri

Kabupaten Pacitan



Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan keuangan

HasilAnalisisKebutuhan Target capaian (5) 100%

25 orang

100%

6 dokumen

Paguindikatif (Rp.000) (6) 400.000.000

400.000.000

30.000.000

30.000.000

Program/ Kegiatan (7) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Lokasi (8) Kabupaten Pacitan

Indikatorkinerja (9) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD

Target capaian (10) 100%

Kabupaten Pacitan

Terpenuhinya layanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

25 orang

Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kabupaten Pacitan

% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah

100%

Monitoring Evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri

Kabupaten Pacitan

35

Terpenuhinya laporan kinerja dan keuangan

6 dok.

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)

CatatanPenting (12)

400.000.000

400.000.000

Ancar-ancar kegiatan adalah untuk mendukung pelayanan administrasi dan pelebaran jembatan di lingkungan kantor. Kegiatan pelebaran jembatan merupakan usulan tambahan.

25.000.000

25.000.000

Untuk penyusunan LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, SPM Akhir Tahun, SPM semester, Profil, Penilaian

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 No (1)

III

1

RancanganAwal RKPD Program/ Kegiatan (2)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Per kebunan)


Lokasi

Indikatorkinerja

(3)

(4)

Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan

a. Ketersediaan energi dan protein per kapita b. Penguatan cadangan pangan c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah d. Stabilitas harga dan pasokan pangan e. Skor pola pangan harapan f. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan g. Penanganan daerah rawan pangan a. Jumlahpetar awanpangan yang dihasilkan b. Jumlahdoku men data

HasilAnalisisKebutuhan Target capaian (5)

a. b. c. d. e. f. g.

100% 65% 94,44% 92,53% 95,00% 84,00% 84,00

Paguindikatif (Rp.000) (6)

2.600.000.000


Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Lokasi

Indikatorkinerja

(8)

(9)

Kabupaten Pacitan

a. Ketersediaan energi dan protein per kapita b. Penanganan daerah rawan pangan c. Penguatan cadangan pangan d. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah e. Stabilitas harga dan pasokan pangan f. Skor pola pangan harapan (konsumsi dan ketersediaan) g. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

a. a. 1 dok. b. 1 dok. c. 2 desa

300.000.000


Kabupaten Pacitan

b.

c.

36

Jumlahdokum en data SKPG Jumlah desa yang diberi bansos Jumlah desa

Target capaian (10)

100% 84% 65% 94,44 % e. 92,53 % f. 73,96 % dan 95,00 % g. 84,00


CatatanPenting (12) Mandiri, Renja SKPD, Renja Perubahan, SOP-AP (10)

a. b. c. d.

a. 1 dok b. 1 desa c. 18 desa

3.595.000.000

220.000.000

Peta rawan pangan per desa sebagai data base selama 3 tahun sudah dikerjakan



Lokasi

Indikatorkinerja

(3)

(4) SKPG c. Tertanganiny adesarawanp angan




Lokasi (8)

Indikatorkinerja (9) yang dibina

Target capaian (10)


CatatanPenting (12) tahun 2015 Intervensi desa rawan pangan daengan program kegiatan dan bansos berupa bahan pangan yang diberikan KK miskin. Pembinaan dilakukan terhadap desa P2KP dan desa Mapan (sharing APBN)

2

3

4

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Pengembangan Lumbung Pangan Desa


Kabupaten Pacitan

Jumlah dokumen data pangan

10 Desa

Jumlah lumbung pangan desa yang bangun dan dibina

10 Lumbung Pangan Desa

Kabupaten Pacitan

a. Jumlah kelompok pangan olahan yang dibina b. Terlaksanan ya Lomba Cipta Menu

a. 75 kelp. b. 2 kali c. 10 sekolaha n d. 1 dok.

1 dokumen

250.000.000

900.000.000

350.000.000

Penyusunan dan Analisa Data Pangan

Pengembanga n Lumbung Pangan Desa


37

Kabupaten Pacitan

Jumlah dokumen data pangan

Kabupaten Pacitan

Jumlah desa yang dibina

Kabupaten Pacitan

a. Terlaksananya sosialisasi konsumsi pangan 3 BA b. Terlaksananya Lomba Cipta Menu c. Jumlah siswa

1 dokumen

21Lumbung Pangan Desa, 21desa

10 Kelp. b. 2 kali c. 200 siswa d. 1 dok

50.000.000

Dokumen data pangan yang dihasilkan adalah NBM, harga pangan, pasokan pangan, akses pangan.

2.205.000.000

Digunakan untuk penumbuhan, pembinaan, pembangunan lumbung pangan& kelompok

a.

250.000.000

Sasaran sosialisasi konsumsi pangan 3 BA semula adalah kelompok pangan olahan.



Lokasi (3)

Indikatorkinerja (4) c. Jumlah lokasi PMTAS d. Jumlah dokumen data PPH




Lokasi

Indikatorkinerja

(8)

(9) sasaran PMTAS d. Jumlah dokumen data PPH konsumsi

Target capaian (10)


CatatanPenting (12) Perubahan sasaran dilakukan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas tidak hanya terbatas pada kelompok pangan olahan tetapi juga pada produsen, penjual dan konsumen makanan minuman. Promosi penganekaraga man konsumsi pangan meliputi pameran 17an, lomba cipta menu tingkat kabupaten dan lomba cipta menu tingkat provinsi Pemantauan keamanan pangan dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam setahun yaitu menjelang hari besar keagamaan. Prioritas sasaran PMTAS adalah

38


5


Pengembangan Kawasan rumah Pangan Lestari

Lokasi

Indikatorkinerja

(3)

(4)

Kabupaten Pacitan

Jumlah desa KRPL yang diberdayakan


12 desa



200.000.000

Pengembanga n Kawasan rumah Pangan Lestari

Lokasi

Indikatorkinerja

(8)

(9)

Kabupaten Pacitan

Jumlah desa yang diberdayakan

Target capaian (10)

12 desa


120.000.000

CatatanPenting (12) SD/MI yang berada di desa rawan pangan Target penumbuhan dan pembinaan desa KRPL adalah 12 desa per tahun ditambah dengan seleksi desa KRPL yang didanai APBD provinsi untuk persiapan lomba KRPL tingkat provinsi. Lomba desa KRPL tingkat kabupaten dalam rangka Hari Pangan Sedunia Pembuatan banner, leaflet untuk media sosialisasi

6


7

Pembangunan gudang cadangan

Kabupaten Pacitan

Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

-

Kabupaten pacitan

Jumlah alat angkutan pendistribusian

1 unit

-

300.000.000


Kabupaten Pacitan

Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

2 kali

Pembangunan gudang cadangan

Kabupaten pacitan

Tersedianya sarana pendukung gudang cadangan pangan

1 paket

39

50.000.00

300.000.000

Penyelenggaraa n rakor DKP tingkat kabupaten diselenggarakan sekurangkurangnya dua kali dalam setahun Alat angkutan pendistribusian berfungsi untuk


8

RancanganAwal RKPD Program/ Kegiatan (2) pangan pemerintah dan sarana pendukung

Pengisian cadangan pangan pemerintah kabupaten dan fasilitas pendukung

Lokasi (3)


Indikatorkinerja (4) bahan pangan tersedia

-

0

JUMLAH


Program/ Kegiatan (7) pangan pemerintah dan sarana pendukung

0

Pengisian cadangan pangan pemerintah kabupaten dan fasilitas pendukung

3.030.000.000

Lokasi

Indikatorkinerja

(8)

(9)

Kabupaten Pacitan

Terisinya cadangan pangan pemerintah kabupaten dan fasilitas pendukung

JUMLAH

40

Target capaian (10)

1 paket, 65 ton


400.000.000

4.020.000.000

CatatanPenting (12) menyalurkan bahan pangan ke masyarakat yang membutuhkan. Gudang cadangan pangan pemerintah telah dibangun pada tahun 2015, sedangan untuk pengisiannya belum ada untuk itu perlu dianggarkan tahun 2016. Cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengatasi rawan pangan akibat bencana alam sekurangkurangnya untuk 3 bulan sebesar 100 ton. Disamping itu fasilitas perkantoran, lantai jemur dan RMU belum ada.


Perkembangan perubahan usulan pagu kegiatan dari Ranwal RKPD adalah : a. Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang semula mempunyai pagu Rp. 400.000.000 tetap diusulkan Rp. 400.000 dengan tujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD. b. Monitoring, evaluasi LAKIP dan Penilaian Mandiri yang semula diusulkan Rp. 30.000,00 menjadi Rp. 25.000.000 digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD. c. Penanganan daerah rawan pangan yang semula diusulkan dana sebesar Rp. 300.000.00 menjadi 220.000.000 yang merupakan dana sharing dengan APBN untuk mendukung kegiatan pengembangan desa P2KP, pembinaan desa Mandiri Pangan dan penanganan daerah rawan pangan. d. Penyusunan data base potensi produksi pangan yang semula disulkan dana sebesar Rp. 250.000.000 menjadi Rp. 50.000.000 digunakan untuk melakukan survei pasokan dan harga bahan pangan dan menyusun laporan ketersediaan pangan di Kabupaten Pacitan. e. Pengembangan lumbung pangan desa yang semula diusulkan Rp. 900.000.000 menjadi Rp. 2.205.000.000 digunakan untuk pembinaan kelompok lumbung pangan dan pembangunan lumbung. f.

Peningkatan mutu dan keamanan pangan yang semula diusulkan dana sebesar Rp. 350.000.000 menjadi Rp. 250.000.000 yang digunakan untuk pembinaan kelompok pangan olahan, Lomba Cipta Menu, pameran dan PMTAS.

g. Pengembangan kawasan rumah pangan lestari yang semula diusulkan Rp. 200.000.000 menjadi Rp. 120.000.000 yang akan digunakan untuk pemberdayaan kelompok wanita tani dalam mengelola pekarangan rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga. h. Fasilitasi dewan ketahanan pangan yang semula tidak teranggarkan diusulkan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten. i.

Pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten dan sarana pendukung seperti kantor, lantai jemur dan penggilingan (RMU)tetap dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000. Ini untuk menindaklanjuti kegiatan pada tahun 2015 yang telah membangun Gudang Cadangan Pangan Pemerintah.

j.

Pengisian cadangan pangan pemerintah kabupaten yang semula tidak dianggarkan diusulkan memperoleh anggaran sebesar Rp. 400.000.000 untuk pengisian bahan pangan setara beras sebagai cadangan pangan di tingkat kabupaten.

Usulan pagu anggaran per kegiatan berdasarkan skala prioritas untuk mengoptimalkan sasaran pembangunan daerah. 2.5

Penelaahan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat Usulan program dan kegiatan oleh masyarakat diperoleh dari hasil forum SKPD. Berikut adalah usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang kecamatan yang disampaikan pada forum SKPD.

41


TabelII.4 Usulan Program danKegiatandari Para PemangkuKepentinganTahun 2016 Kabupaten Pacitan NamaSKPD : Kantor Ketahanan Pangan No

Program/Kegiatan

(1)

(2)

1

2

3

4

5.

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Kegiatan Pemanfaatan lahan pekarangan menjadi kawasan pangan lestari Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan pengembangan diversifikasi tanaman Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan peningkatan sistem insentif dan disnisentif bagi petani/ kelompok tani

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan JUMLAH

Sasaran Kegiatan (3)

Bibit Polybag

dan

Pengembangan KRPL

Pengembangan KRPL

Pengembangan desa mandiri pangan Pengembangan lumbung pangan desa Bantuan bibit sayuran kelompok KRPL

Lokasi

Volume

Pagu (Rp)

(4)

(5)

(6)

Desa Gedompol Kec. Donorojo

1 Paket

25.000.000

Desa Mendolo Kidul Kec. Punung

-

30.000.000

Dusun Krajan Desa... Kec. Sudimoro Desa Sukoreja Kec. Sudimoro Desa Sukorejo Kec. Sudimoro 9 desa di Kec. Nawangan

2 paket

100.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

100.000.000

9 kelompok

45.000.000

350.000.000

Hasil forum SKPD sebagai usulan dari masyarakat dijadikan prioritas utama untuk pengembangan kegiatan dan lokasi sasaran.

42


BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan SKPD dengan menyusun prioritas-prioritas tertentu. Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu : a. b. c. d. e.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Institusi (Renja)

Renja SKPD merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja SKPD. 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1 Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun ke depan berlandaskan pada RPJMN Ketiga (2015-2019) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut dijabarkan menjadio Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Kesembilan agendaprioritas NAWACITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2015-2019 adalah : a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. 43


d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. f.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. h. Melakukan revolusi karakter bangsa. i.

Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas untuk ketahanan pangan adalah Peningkatan Kedaulatan Pangan sesuai dengan NAWA CITA yang ketujuh “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Kedaulatan pangan tercermin pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri yang perlu didukung dengan : a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan lima strategi utama, meliputi : a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah. b. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan. e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut KementerianPertanian RI pada tahun 2015-2019 merumuskan Visi “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Misi Kementerian Pertanian antara lain : a. b. c. d.

Mewujudkan kedaulatan pangan Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan Mewujudkan kesejahteraan petani Mewujudkan reformasi birokrasi 44


Tujuan pembangunan pertanian 2015-2019 adalah : a. b. c. d. e.

Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional Sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah :

a. b. c. d. e. f.

Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging. Peningkatan diversifikasi pangan. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing, ekspor dan substitusi impor. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi Peningkatan pendapatan keluarga petani Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Visi Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Misi Badan Ketahanan Pangan adalah : a. b. c. d. e.

Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal. Memantapkan penanganan kerawanan pangan. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mewujudkan keamanan pangan segar. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

a. b. c. d. e. f.

Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal. Meningkatkan keamanan pangan segar. Sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan adalah :

a. b. c. d. e. f.

Meningkatnyaketersediaanpangan yang beragam Menurunnyajumlahpendudukrawanpangan Stabilnyahargapanganpokok di tingkatprodusendankonsumen Meningkatnyakeragamankonsumsipangan yang sehatdanaman Meningkatnyakonsumsipanganmasyarakatsesuaiangkakecukupangizi (AKG) Tercapainyakeamananpangansegar

45


Kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah : a. b. c. d. e. f.

Kebijakanpenyediaanpanganberagamberbasissumberdayalokal Kebijakanpenguranganjumlahpendudukmiskindankelaparan Kebijakanstabilisasihargadanpasokanpangan Kebijakanpengelolaancadanganpangan Kebijakanpercepatanpenganekaragamankonsumsipanganbebasissumberday alokal Pengawasankeamananpangansegar Strategi Badan Ketahanan Pangan adalah :

a.

b.

c.

d. e.

Memprioritaskanpembangunanekonomiberbasispertaniandanpedesaaanuntu k (1) meningkatkan produksi pangan domestik, (2)menyediakanlapangankerja, dan (3) meningkatkanpendapatanmasyarakat; Pememenuhanpanganbagikelompokmasyarakatmiskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial, dan ekonomi) melaluipendistribusian bantuanpangan; Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan berimbang, bergizi, sehat dan aman (B2SA) berbasis sumber daya dan kearifan lokal; Promosidanedukasikepadamasyarakatuntukmemanfaatkanpangan B2SA Berbasissumberdayalokal; Penanganankeamananpangansegar.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian Pertanian maka akan dilaksanakan 12 program. Sedangkan Badan Ketahanan Pangan melaksanakan satu program prioritas yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dijabarkan dalam empat kegiatan yaitu : a.

b.

c.

Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan  Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi  Analisis ketahanan dan kerentanan pangan wilayah (FSVA)  Kajian kerawanan pangan  Kajian ketersediaan pangan  Kajian akses pangan  Model Kawasan Mandiri Pangan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan  Data/informasipasokandanhargapangan  Model LembagaDistribusiPanganMasyarakat  Model LumbungPanganMasyarakat  KajianPasokanPangan  KajianHargaPangan Pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan  Model OptimalisasiPekarangan  Model PengembanganPanganPokokLokal  AnalisisPoladanKebutuhanKonsumsiPangan  PromosiPenganekaragamanPangan  PenangananKeamananPangan Segar

46


d.

3.1. 2

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan  Perencanaan, EvaluasidanPelaporan, KeuangandanPerlengkapan, sertaUmum  SidangPleno, Konferensidan Regional KebijakanKetahananPangan  Model PeningkatanKesejahteraanPetani Kecil untukKetahananPanganMasyarakat

Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”. Berdasarkan visi tersebut dapat diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan stakeholders yang ada di Jawa Timur saling bekerjasama dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2015-2019 ditempuh melalui lima misi yang diberi branding “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”. Branding ini mempunyai arti sebagai kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014) yaitu “Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat”. Branding tersebut membingkai lima misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2014-2019, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama bagi wong cilik atau kelompok masyarakat grassroot yang kebanyakan kurang beruntung secara sosial ekonomi. Misi pembangunan di Jawa Timur 20142019 adalah : a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Sebagaimana visi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019, maka diperlukan kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya ketahanan pangan Jawa Timur lebih baik dan lebih 47


sejahtera. Oleh karena itu, visi pembangunan ketahanan pangan yang ingin diwujudkan pada tahun 2014-2019 adalah “Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagai berikut : a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan. b. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal. c. Mendorong tumbuh dan berkemabngnya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas dan mandiri. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah : 1. Tujuan pertama : Peningkatan Ketahanan Pangan Sasaran : a. Meningkatkan ketersediaan pangan (food availibility) dan akses pangan (food access) b. Meningkatkan penyerapan pangan (food utilization) 2. Tujuan kedua : Meningkatkan produktivitas sektor pertanian Sasaran : a. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi Dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan RENSTRA BKP Provinsi Jatim 2014-2019 arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan difokuskan untuk: (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi, stabilisasi harga pangan, dan cadangan pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan dengan kegiatan yang memperhatikan peraturan-peraturan di atasnya tersebut.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kantor Ketahanan Pangan untuk periode 5 tahun (2011-2016) sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Karena jangka waktu ini relatif cukup panjang maka tujuan dan sasaran tersebut dapat saja tidak lagi tepat dan relevan karena terjadi perubahan situasi di daerah dan ketentuan peraturan dan perundangan yang ditetapkan secara nasional seperti terjadinya pergantian rezim pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono-Budiono (2009-2014) ke Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (2015-2019). Hal ini menyebabkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD sudah tidak lagi sesuai dan karena merupakan masa transisi pemerintahan pusat, maka program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan akan tetap melanjutkan sesuai Renstra sebelumnya (2011-2016) dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap memperhatikan kebijakan pusat dan provinsi. Maka dalam proses perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dan perkembangan situasi di daerah dan nasional. 48


3.2. 1

Tujuan Renja SKPD Tujuan dan sasaran Renja SKPD yang telah mengalami penyesuaian berlaku untuk periode satu tahun sesuai periode Renja SKPD tetapi dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya jika dianggap cukup bermanfaat dan berhasil dalam penerapannya. Tabel III.1 Perumusan Tujuan Renja SKPD Tahun 2016

No

Tujuan berdasarkan Renstra SKPD 2011-2016

1

Mengembangkan ketersediaan pangan daerah dan penanganan rawan pangan

No

Perubahan Tujuan Renja SKPD 2016

1

Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program/kegiatan, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik

2

Menganalisa ketersediaan energi dan protein perkapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah, stabilitas harga dan pasokan pangan, skor pola pangan harapan, keamanan pangan, kerawanan pangan.

3

Mengembangkan ketersediaan pangan daerah, meningkatkan aksesibilitas pangan di tingkat rumah tangga di wilayah rawan pangan melalui program-program pemberdayaan masyarakat

2

Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat

3

Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan

4

Memperlancar sistem distribusi pangan dan meningkatkan aksesibilitas atas pangan

4

Mengembangkan cadangan pangan daerah berbasis sumber daya pangan lokal dan penguatan kelembagaan pengelola cadangan dan distribusi pangan

5

Meningkatkan akuntabilitas SKPD

5

Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan meningkatkan kampanye pangan beragam, bergizi seimbang dan aman

6

Meningkatkan kualitas penyajian dan pemanfaatan data pangan

7

Meningkatkan koordinasi dan kelembagaan dan manajemen pangan di daerah

8

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar dan olahan.

9

Memperkuat cadangan pangan pemerintah kabupaten.

10

Memperkuat distribusi bahan pangan

49

penguatan ketahanan


3.2.2

Sasaran Renja SKPD

Tabel III.2 Perumusan Sasaran Renja SKPD Tahun 2016 No

Sasaran Berdasarkan Renstra SKPD 2011-2016

No

1

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan daerah

1

Meningkatnya perkantoran

Meningkatnya cadangan pangan di tingkat desa dan masyarakat

2

2

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, pelayanan publik dan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan

3 Meningkatnya konsumsi pangan non beras

Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan nabati, hewani, diversifikasi dan pengolahan produk pangan berbasis sumber daya pangan lokal dan tertanganinya rawan pangan

Meningkatnya keamanan pangan

4

Meningkatnya pengembangan cadangan pangan di daerah berbasis sumber daya pangan lokal dan meningkatnya kapasitas lembaga pengelola cadangan dan distribusi pangan di tingkat desa dan kabupaten

3

4

Perubahan Sasaran Renja SKPD 2016 pelayanan

administrasi

5

Meningkatnya sistem distribusi pangan

5

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap serta perubahan perilaku/budaya konsumsi pangan masyarakat ke arah konsumsi pangan yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman

6

Meningkatnya aksesibiltas atas pangan

6

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan baik pangan segar maupun pangan olahan

7

Tersusunnya data pangan yang akurat dan dapat digunakan sebagai media pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan

8

Terisinya cadangan pangan pemerintah kabupaten

9

Terwujudnya sarana distribusi bahan pangan

7

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

50


3.3

Program dan Kegiatan Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang operasional, perumusan program dan kegiatan menjadi bagian yang penting dalam penyusunan Renja SKPD. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD merupakan jabaran lebih konkrit dan rinci dari program yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD untuk periode 1 tahun. Program dan kegiatan pembangunan tahunan tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta perkiraan kebutuhan dana.

3.3.1

Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan adalah : -

-

Keterkaitan dengan visi misi pembangunan daerah dan agenda kerja pembangunan daerah Keterkaitan dengan visi misi SKPD Keterkaitan antar program dan antar kegiatan Pembiayaan yang ekonomis, efektif dan efisien untuk memperoleh keluaran dan hasil yang optimal Pencapaian target MDG’s pada tahun 2015, khususnya pada tujuan ke-1 yaitu Mengurangi kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan, tujuan ke-3 yaitu Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, tujuan ke-7 yaitu Menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan tujuan ke-8 yaitu Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Pencapaian SPM bidang ketahanan pangan Tidak bertentangan dengan kondisi sosial dan budaya setempat

Semua program dan kegiatan yang direncanakan pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi. 3.3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Setelah mempertimbangkan berbagai hal di atas maka dirumuskanlah program dan kegiatan tahunan SKPD dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 3 program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu : -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Selanjutnya rekapitulasi program dan kegiatan menurut tujuan dan sasaran adalah :

51


52


Tabel III.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pacitan Nama SKPD : Kantor Ketahanan Pangan

Lembar 1 dari 3 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Kode


1

2

1 1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

Catatan Penting

8



9

10

Urusan Wajib 21

01

Bidang Urusan Ketahanan Pangan

1

21

01

01

Program Pelayanan

Tingkat pemenuhan

Administrasi Perkantoran

kebutuhan dasar

400.000.000

operasional SKPD (%) 1

21

01

01

19

Peningkatan dan

Outcome :

Pengelolaan Administrasi


Perkantoran

400.000.000

400.000.000

APBD Kabupaten

400.000.000

Kab. Pacitan

100,00

100

Kab. Pacitan

100,00

100,00

(%) Output : Terselenggaranya administrasi perkantoran

53


Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017


Kode


1


2

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

Catatan Penting

8



9

10

(%) 1

21

01

06

Program Peningkatan

% tertib laporan

Pengembangan Sistem

akuntabilitas kinerja

Pelaporan Capaian

pemerintah (%)

25.000.000

25.000.000

Kinerja dan Keuangan 1

21

01

06

09

Monitoring Evaluasi LAKIP

Outcome :

dan Penilaian Mandiri

Meningkatnya

25.000.000 100,00

APBD Kab

25.000.000 100

akuntabilitas kinerja Output : Terpenuhinya laporan

Kabupaten Pacitan

6,00

25.000.000

6

capaian kinerja dan keuangan (dokumen) 2

01

01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1

(Pertanian/Perkebunan)

3.595.000.000

Ketersediaan energi dan

3.615.000.000

100,00

100

84,00

90

protein per kapita (%)

2

Penanganan daerah rawan pangan (%)

54




Kode

1



2

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

3

Penguatan cadangan pangan

Catatan Penting

8



9

10

65,00

65

94,44

95

92,53

92,53

a. PPH konsumsi

73,96

73,96

b. PPH ketersediaan

95,00

95,00

Pengawasan dan pembinaan

84,00

84

(%) 4

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah (%)

5

Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)

6

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (%)

7

keamanan pangan (%)

55




Kode


1 2


2 21

01

16

01

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

Penanganan Daerah

Outcomes : Penanganan daerah rawan

Rawan Pangan

220.000.000

Catatan Penting

8



9

10

APBD Kab

220.000.000

pangan (%)

2

21

01

16

02

1

Output : Jumlah dokumen data SKPG Kab. Pacitan

1 dok

1 dok

2

(dokumen) Jumlah desa yang diberi

Kab. Pacitan

1 desa

1 desa

3

bansos pangan (desa) Jumlah desa yang dibina (desa)

Kab. Pacitan

18 desa

18 desa

Penyusunan Data Base

Outcomes :

Potensi Produksi Pangan

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses

50.000.000

APBD Kab

60.000.000

pangan daerah (%) Output : Jumlah dokumen data pangan (dokumen)

Kab. Pacitan

56

1 dok

1 dok




Kode


1 2


2 21

01

16

18

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

Pengembangan lumbung


pangan desa

2.205.000.000

Catatan Penting

8



9

10

APBD Kab

2.205.000.000

65,00

65

(%) Output : Jumlah desa yang dibina

Kab.Pacitan

21 desa

20 desa

(desa) 2

21

01

16

22


1

Outcomes : Pencapaian skor Pola Pangan

250.000.000

APBD Kab

250.000.000

95,00

95,00

84,00

84,00

Harapan (%) a. PPH konsumsi

2

b. PPH ketersediaan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)

1

Output : Terlaksananya sosialisasi

Kab Pacitan

10 kelompok

10 kelompok

2

konsumsi pangan 3 BA Terlaksananya Lomba Cipta

Pacitan, Surabaya

2 kali

2 kali

57




Kode


1


Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

Menu (kali) Jumlah siswa sasaran PMTAS

Kab Pacitan

200 siswa

200 siswa

4

(siswa) Jumlah dokumen data PPH

Kab Pacitan

1 dok

1 dok

2

3

8



9

10

konsumsi (dokumen) 2

21

01

16

36

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Outcomes : Ketersediaan energi dan

120.000.000

APBD Kab

130.000.000

100,00

100

protein per kapita (%) Output : Jumlah desa yang

Kab. Pacitan

12 desa

12 desa

diberdayakan (desa) 2

21

01

16

38


Outcomes : Penananganan daerah rawan

50.000.000

APBD Kab.

50.000.000

pangan (%) Output : Terlaksananya rapat

Kab. Pacitan

koordinasi Dewan

58

2 kali

2 kali




Kode


1


2

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

Catatan Penting

8



9

10

Ketahanan Pangan (kali)

2

21

01

16

39

Pembangunan Gudang Cadangan Pangan pemerintah dan Sarana


Pendukung

(%) Output : tersedianya sarana pendukung gudang cadangan pangan

300.000.000

APBD Kab.

300.000.000

65,00

Kab. Pacitan

1 paket

1 peket

(paket)

2

21

01

16

Pengisian cadangan pangan pemerintah kabupaten


400.000.000

APBD Kab.

400.000.000

65,00

65

65,00

65

(%) Output : Terisinya cadangan pangan

Kab. Pacitan

pemerintah kabupaten

59




Kode

1



2

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

3

Catatan Penting

8



9

10

(Ton) TOTAL APBD KAB

4.020.000.000

60

4.040.000.000


BAB IV PENUTUP 4.1

Kaidah Pelaksanaan Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaransasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016, maka setiap unit terkait (sub bagian tata usaha dan seksi) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik kerangka regulasi dan pelayanan publik mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan kegiatan baik di antar program, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja. Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan yaitu forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Renja Tahun 2016 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Kantor Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholder lainnya sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Setiap unit kerja dalam lingkup Kantor Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholder lainnya berkewajiban melaksanakan program-program Renja Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya. 2. Renja Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap unit kerja dalam lingkup Kantor Ketahanan Pangan dalam menyusun kebijakan publik baik yang berupa regulasi maupun pelayanan publik dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Tahun 2016. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronosasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam koordinasi perencanaan, masing-masing unit kerja setelah menerima pagu indikatif (PPAS) tahun 2016, perlu segera menyusun RKA-SKPD tahun 2016 sebagai berikut : a. Uraian penggunaan pagu indikatif tahun 2016 yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas agenda kerja pembangunan daerah. b. Uraianrencana penggunaan pagu indikatif tahun 2016 yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas SKPD sesuai tupoksinya. 3. Pelaksanaan rencana tindak lanjut yang tertuang dalam Renja Tahun 2016 ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu : pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender. 61


4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat luas dan stakeholder lainnya dapat berperan serta dalam pelaksanaan programprogram pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam programprogram pembangunan. 4.2

Tindak Lanjut Pada akhir tahun 2016, setiap unit kerja dalam Kantor Ketahanan Pangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA, RKASKPD, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD di kabupaten dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam Kantor Ketahanan Pangan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Kantor dan Kepala Kantor akan menyampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pacitan,

-

- 2015

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PACITAN Ir. MULYADI, MM Pembina Tingkat I NIP. 19620501 199303 1 006

62

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

Recommend Documents